Kebutuhan Mendesak Akan Kemandirian Umat

Kehebohan
demi kehebohan seakan tiada henti menghantam keseharian umat Islam, dari
politik hingga ekonomi, dari kebutuhan sehari-hari hingga kesadaran akan
pentingnya pembelaan terhadap keyakinannya. Terbaru adalah seruan dari MUI,
IKADI dan beberapa pihak agar umat memboikot produsen pro-LGBT.

Seperti
kita ketahui, LGBT bukan sebatas komunitas seperti anak punk, ini adalah
gerakan yang didasari sebuah kesengajaan untuk menyeret orang-orang yang tak
begitu kenal akan sejarah dan khazanah peradaban Islam simpati, mendekat, dan
akhirnya hanyut dalam gerakan politik mereka yang telah matang secara konsep
dan terus merangsek ke berbagai negara di dunia.

Negara-negara
yang melegalkan perkawinan sejenis pun terus bertambah dari tahun ke tahun. Terbaru
adalah Irlandia Utara yang resmi melegalkan pernikahan sesama jenis, dimana
dilaporkan BBC pernikahan sejenis pertama digelar pada Februari 2020. Kini
tercatat 30 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh dunia.
Dan, hanya Taiwan negara di Asia yang telah mengikuti langkah-langkah negara
Eropa dan Amerika melegalkan pernikahan yang di zaman Nabi Luth telah
mengundang kehancuran luar biasa itu.

Jadi,
LGBT ini bukan murni komunitas, tapi sebuah gerakan terstruktur dan sistematis.
Menariknya ada semacam “kesepakatan” lain, dimana perusahaan-perusahaan besar,
di Indonesia ada Unilever yang semacam wajib atau sangat antusias mendukung
kelompok ini. Fakta ini direspon dengan keharusan umat Islam memboikot produk
produsen yang mendukung LGBT.

Lebih
dari sekedar boikot, umat Islam harus mandiri, wajib untuk mampu memproduksi
barang-barang kebutuhannya secara mandiri, sehingga kekuatan ekonomi atau perederan
uang kaum Muslimin tidak masuk kepada pihak lain yang walaupun secara ekonomi
sangat diuntungkan oleh umat, namun masih saja memilih untuk terus tidak
simpati dan empati kepada umat Islam.

Secara fiqh menggunakan produk dari produsen pro-LGBT sebenarnya memiliki catatan serius. Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menjelaskan pada dasarnya umat Islam harus meninggalkan setiap barang-barang yang sifatnya syubhat, terlebih yang sudah jelas status keharaman dari barang tersebut. Terkecuali bila dalam keadaan darurat dan tidak ada barang lain yang dapat digunakan, dikonsumsi, atau dipakai. Maka barang-barang yang mulanya sifatnya berstatus syubhat atau haram bisa digunakan.

Begitu pun ketika ada perusahaan multinasional
yang secara terang-terangan mendukung LGBT. LGBT merupakan perilaku menyimpang
yang diharamkan oleh agama Islam.

Maka menurut Prof Huzaemah, bagi umat Islam semestinya sekuat tenaga tidak menggunakan produk-produk perusahaan yang mendukung LGBT itu. Sehingga dengan tidak menggunakan produk perusahaan itu seorang Muslim terhindar dari tergolong sebagai orang yang turut mendukung LGBT. 

“Karena perusahaan itu mendukung sesuatu yang
haram, berarti (produk-produk yang dijual) itu digunakan sebagai alat untuk
berbuat haram lagi nantinya. Berarti kita mendukung, karena itu kita hindari
supaya kita tidak ikut dapat dosa. Kecuali kalau tidak ada yang lain sementara
kita butuh, itu boleh,” kata Huzaemah kepada Republika.co.id.

Langkah
Sinergis

Merespon
masalah ini harusnya mendorong kesadaran kolektif dari umat Islam, sebagaimana
gerakan yang menuntut secara hukum penista agama juga RUU HIP. Karena
bagaimanapun kemandrian ini nafas, nyawa, bahkan lebih dair itu muru’ah dari
umat Islam itu sendiri.

Perbankan
Syariah harusnya didorong bagaimana melahirkan perusahaan umat yang mampu
memproduksi kebutuhan umat secara mandiri, sehingga pada satu dekade ke depan
misalnya, umat Islam tidak perlu lagi membeli produk dari perusahaan asing atau
di luar umat yang dalam banyak hal ternyata membantu gerakan-gerakan yang di
dalam pandangan Islam haram.

Lebih
dari sekedar itu, perlahan-lahan beragam workshop, loka karya bahkan training
untuk melahirkan generasi yang siap menjadi produsen, ahli dalam pemasaran, dan
keuangan harus segera dihadirkan. Jika tidak, maka selamanya kata kemandirian
umat ini akan bertengger sebagai wacana dan tidak beranjak menjadi gerakan.

Dan,
bagaimana mungkin itu terus terjadi, sedangkan respon umat Islam di negei ini
di dalam merespon hegemoni arus dagang Belanda dan China ketika itu adalah
dengan mendirikan Syarikat Dagang Indonesia. Kini pertempuran dunia sejatinya
bukan lagi politik dan militer, tetapi ekonomi alias dagang (economic war).
Sebuah bangsa atau peradaban yang kalah secara ekonomi sudah pasti mau tidak
mau harus membeo pada negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

Mengapa
TKA China bebas keluar masuk Indonesia, bahkan pada saat pandemi terjadi? Tidak
lain karena bangsa ini bahkan umat ini tidak memiliki kemandirian ekonomi.
DImana kemandirian ekonomi sejatinya bukanlah sebab, melainkan akibat.

Ya,
akibat dari lemahnya aqidah, sehingga rendah etos kerjanya, mudah putus asa,
selalu mengeluh, dan berpikir tidak mungkin dan pesimis, serta sulit
terkoordinasi dalam satu kepemimpinan dan gerakan. Jika kultur itu masih
dominan hingga hari ini, maka langkah strategisnya menurut Ustadz Abdullah Said
harus dimulai dengan perbaikan kualitas syahadat.

Sebab jika mau diteliti, apakah benar tidak ada umat Islam yang kaya? Pasti ada. Apakah benar tidak ada umat Islam yang cerdas, berpengalaman, dan bahkan ahli? Pasti ada. Tetapi mengapa tak mampu memberikan jawaban? Karena masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Sampai di sini, apakah relevan dan urgen untuk umat ini memiliki wadah bersama Dewan Kemandirian Ekonomi Umat? Allahu a’lam.

Imam Nawawi, Ketua Umum Pemuda Hidayatullah

Subscribe

Masukkan alamat email pada kolom bawah ini untuk mendapatkan pembaharuan artikel terkini www.Hidayatullah.or.id langsung di email Anda.