BOGOR (Hidayatullah.or.id) – Hidayatullah dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDT RI) melalui Direktorat Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans) sepakat menjalin sinergi untuk menyukseskan program strategis pemerintah, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dan pedesaan.
Kesepakatan ini terjalin dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak di Villa Kaki Gunung Bungalow Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (14/09/2017).
Kedua pimpinan lembaga yakni Direktur Jenderal PKTrans Kemendesa PDT RI DR. Ir. Muhammad Nurdin, Msi dan Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq, MA, membubuhkan tanda tangan secara bersama-sama dan disaksikan oleh unsur pimpinan dari masing-masing lembaga.
Dalam nota kesepahaman tersebut, tersepakati 3 poin kerja sama strategis yang akan menjadi garapan bersama antara institusi pemerintah dan institusi swasta tersebut.
Cakupan ruang lingkup kerja sama tersebut yaitu, pertama, peningkatan kualitas SDM dai/daiyah serta guru-guru, pembinaan spiritul masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal di seluruh Permukiman transmigrasi (Kimtrans), Kawasan Transmigrasi (KT), dan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
Dalam sambutannya, Nurdin menjelaskan, pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah.
Kebijakan tersebut kata dia dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal.
“Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya,” kata Nurdin.
Meskipun, lanjut dia, selama ini dari pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, yang menjadi indikasi keberhasilan adalah insfrastruktur dan sarana serta program yang terlihat.
Padahal menurutnya, pencapaian keberhasilan untuk menuju ke arah kemandirian warga transmigrasi (transmigran) akan lebih cepat ukuran keberhasilannya jika ditingkatkan sumber daya rohani dan spiritual masyarakat (trasnmigrasi).
“Pembinaan kerohanian dan spiritual harus diterapkan dalam rangka mempercepat tujuan mengembangkan kawasan transmigrasi agar menjadi lebih profesional dan mandiri. (Kekosongan) ini yang menjadi peran sentral Hidayatullah. Sebab Hidayatullah adalah elemen organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas secara nasional hingga ke pelosok Nusantara. Silahkan dimanfaatkan peran ini,” ujar mantan Sekretaris Menteri Pembangunan Desa Tertinggal ini.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq menyambut baik dan mensyukuri terjalinnya kerja sama lembaga yang dipimpinnya dengan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Nashirul mengungkapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) tidak salah menggandeng Hidayatullah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi, apalagi di pelosok dan pedalaman.
Sebab, Nashirul mengutarakan, jaringan Pondok Pesantren Hidayatullah di pelosok dan pedalaman jumlahnya cukup banyak, bahkan beberapa berada di kawasan transmigrasi dan tapal batas negara.
Nashirul mengungkapkan alasan Hidayatullah memulai pembinaan penduduk dari pelosok, karena hampir setengah penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Sementara mereka sangat membutuhkan sentuhan spiritual.
Di situlah, terang Nashirul, Hidayatullah hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan fokus program dakwah dan pendidikan
“Itulah mengapa pendiri Hidayatullah, Allahuyarham ustadz Abdullah Said memulai dan merintis Hidayatullah dari pedalaman, karena salah satu alasannya kebanyakan (muslim), alumni Timur Tengah lebih memilih menggarap kawasan perkotaan,” imbuhnya.
Sejauh ini pencapaian Dirjen PKTrans KDPDTT yang di bawah kendali DR. Ir. Muhammad Nurdin, Msi dinilai berhasil menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi hingga menjadi mandiri.
Berdasarkan data yang diterbitkan Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada (MPKD UGM), proyek kerja binaan Dirjen PKTrans melingkupi 619 kawasan transmigrasi, 3.606 pemukiman trasmigrasi, dan 48 KTM (kota terpadu mandiri).
Dari capaian keseluruhan tersebut, percepatan pertumbuhan wilayah dari daerah-daerah pengembangan transmigrasi yang bermetamorfosis secara mandiri terdiri dari 1.183 desa definitif, 355 ibukota kecamatan, 104 ibukota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi yang telah diakui oleh pemerintah.
Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari pengembangan kawasan transmigrasi. */Rizky Kurnia Syah
