JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Menyikapi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang telah membuat keputusan kontroversial mengakui Baitul Maqdis sebagai Ibukota Israel, Hidayatullah menyerukan segenap khalayak bangsa Indonesia untuk menguatkan persatuan.
“Hidayatullah mengingatkan setiap pribadi Muslim Indonesia untuk terus menguatkan persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita mohon kepada Allah Ta’ala agar dijadikan sebagai bagian dari kekuatan shaf umat Islam yang akan menghadirkan perdamaian sejati di muka bumi,” kata Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq dikutip dari pernyataan persnya belum lama ini yang juga ditandatangni Sekretaris Jenderal Candra Kurnianto.
Hidayatullah juga mengingatkan seluruh keluarga dan para pendidik Muslimin Indonesia supaya tak henti menjelaskan kepada anak-anak, remaja dan pemuda bahwa perjuangan panjang membebaskan Masjidil Aqsha akan selalu berusaha dilemahkan lewat perang aqidah dan pemikiran seperti pornografi, gerakan pemurtadan, sekularisasi, pluralisme, liberalisasi, dan aliran-aliran sesat.
Dalam pernyataan tersebut, Hidayatullah juga menitipkan agar keluarga-keluarga dan para pendidik Muslimin Indonesia senantiasa mengajak anak-anak, remaja dan para pemuda kita untuk terus-menerus mendoakan para Mujahidin pembebas Masjidil Aqsha di garis depan.
Hidayatullah juga mendorong menyebarluaskan informasi yang shahih tentang Masjidil Aqsha, menginfaqkan sebagian harta untuk keluarga-keluarga kita yang bersabar di garis depan Palestina, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsha, dan menyiapkan iman, ilmu, akhlaq dan amal untuk membebaskan Masjidil Aqsha.
Seperti diketahui, keputusan Presiden Amerika Serikat Trump mengakui Al Quds (Yerussalem) sebagai ibukota Isral telah memantik kecaman dunia. Sikap Trump tersebut rentan memicu kegaduhan dan polemik baru bagi tatanan dunia.
Pernyataan Trump yang telah membuat keputusan kontroversial mengakui Yersussalem sebagai Ibukota Israel dan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke wilayah Al Quds tersebut dinilai banyak pihak sebagai keputusan yang sangat gegabah. (ybh/hio)
