Sidang Perkara Pembangunan SMK Agribisinis Tanjung Jabung Barat, Ahli Sebut Kualitas Bangunan Dikerjakan Terdakwa Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Proyek Tempat Lain

JAMBI (Hidayatullah.or.id) — Sidang Lanjutan Perkara Pembangunan SMK Swasta yang berlokasi di Jln Mubarok Desa Mandalajaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi mulai digelar kembali hari Rabu (20/32019) di Pengadilan Tipikor Jambi.

Hadir sebagai terdakwa adalah Sumono atau SM, Kepala Sekolah sekaligus Ketua Tim Pendiri Pembangunan SMK Agribisnis Tanjung Jabung Barat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majlis Hakim Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. MHum dengan Hakim Anggota Edi Istanto, SH dan Hiasinta Fransiska Manalu, SH.

Seperti disampaikan sebelumnya, SM didakwa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat karena terindikasi melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SM juga mendapatkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini dimulai ketika tahun 2016, SM selaku Kepala Sekolah mendapat bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru dari Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI dengan total bantuan sebesar Rp. 2.721.957.000,-. Bantuan diterima dalam dua termin, masing masing Rp. 1.695.369.900,- pada bulan Juli 2016 dan sebesar Rp. 1.026.587.100,- pada bulan November 2014.

Dana sebanyak Rp. 2.721.957.000,- diperuntukan untuk pembangunan Ruang kelas sebanyak 6 ruang, Ruang Praktek Siswa 2 ruangan, Jamban 1 unit, Ruang Kantor 1 Ruangan serta beberapa alat praktek Pertanian.

Proses Pembangunan berhasil diserahterimakan pada bulan Desember 2016, namun dalam proses pelaporannya, Jaksa menemukan beberapa temuan, diantaranya dari total dana bantuan Rp. 2.721.957.000,-, jumlah dana yang didukung dengan alat bukti adalah sebesar Rp. 2.333.231.650,- sedangkan sisanya, yakni sebesar Rp. 388.725.350,- tidak didukung dengan bukti pengeluaran riil.

Disamping itu, Jaksa menilai bahwa penunjukan langsung yang dilakukan SM terhadap Pihak Pelaksana Pengadaan adalah Pelanggaran, disamping adanya perubahan rencana pondasi tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementrian.

Agenda sidang kali ini menghadirkan Ahli Tekhnik Sipil, Drs. Raja Marpaung, ST.MT dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Dalam keterangannya, ahli menyampaikan bahwa ia dan timnya diminta oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan lapangan perihal kualitas bangunan dan dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan tersebut.

Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dilapangan didapatkan bahwa ketebalan beton yang dibuat oleh terdakwa pada bangunan SMK Agribisnis Tanjabar sangat kokoh, sehingga daya kekuatannya sangat baik dan tahan untuk kondisi di lahan seperti di lokasi pembangunan.

Ahli juga menilai bahwa jika dibandingkan dengan proyek sejenis dilokasi yang lain, kualitas bangunan yang dibangun oleh terdakwa jauh lebih bagus. Adapun terkait penyimpangan yang dimungkinkan adalah adanya perubahan pelaksanaan pembangunan, dimana dalam RAB disebutkan bahwa pondasi untuk bangunan tersebut berupa panggung, namun pelaksanaannya berupa pondasi timbun.

Tentang hal tersebut, ahli pernah bertanya pada terdakwa saat pemeriksaan lapangan, waktu itu terdakwa menyampaikan bahwa sudah mendapat persetujuan dari Pejabat Kemendikbud yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Namun Ahli tidak bertanya lebih jauh terkait bukti persetujuan tersebut, yang ternyata menurut jaksa tidak ada bukti tertulis.

”Kemungkinan pembengkakan biaya dalam proyek tersebut menyangkut belanja upah, karena pelaksanaan pembangunan terjadi pada bulan Agustus hingga Desember, dimana pada bulan-bulan tersebut sudah memasuki musim penghujan, sehingga memungkinkan para pekerja tidak maksimal dalam bekerja,” kata Ahli seperti siaran pers LBH Hidayatullah diterima media ini, Kamis.

Pada hari yang sama, Jaksa menghadirkan saksi Ayub Bharata, pelaksana pembangunan yang melaksanakan sub pekerjaan rangka baja, partisi, dan plavon. Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saksi juga adalah kontraktor yang biasa mengerjakan pembangunan proyek sekolah, namun saksi tidak berani untuk mengerjakan seluruh proyek karena harganya tidak bisa menutupi dengan kondisi lahan gambut, keyakinan saksi itu pasti rugi.

Sehingga, lanjut saksi, ia hanya menawarkan pekerjaan sebagaimana disebutkan. Itu pun dengan harga yang sangat minim, karena saksi tahu bahwa proyek ini tidak akan tertutupi dengan dana yang ada. Selain itu, saksi berpikir pekerjaan yang dilakukannya hitung-hitung membantu pesantren, karena sekolah ini dibangun untuk pesantren.

Tim Penasehat Hukum SM dari Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah, Advokat DR. Dudung Amadung Abdullah, SH menilai kasus ini terlalu dipaksakan, karena faktanya bangunan berwujud dengan kualitas bagus serta sekarang bisa digunakan.

“Adapun perubahan bentuk pondasi sebelumnya sudah mendapat persetujuan lewat telepon dari pejabat yang bersangkutan. Masalah administrasi memang belum diselesaikan karena jarak yang jauh antara Jambi dan Jakarta, sehingga membutuhkan proses,” kata Dudung.

Menurut Agenda, persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu (27/03/19) dengan genda Menghadirkan Saksi Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Jambi.

Subscribe

Masukkan alamat email pada kolom bawah ini untuk mendapatkan pembaharuan artikel terkini www.Hidayatullah.or.id langsung di email Anda.