Jaksa Ngotot Tuntut Terdakwa Hukuman 5 tahun Penjara dan Denda

PRESS
RELEASE

SIDANG PERKARA
PEMBANGUNAN SMK AGRIBISINIS

TANJUNG
JABUNG BARAT – JAMBI :

Jaksa Ngotot
menuntut Terdakwa dengan Hukuman 5 tahun penjara serta denda Rp. 200.000.000,-

Sidang Perkara Pembangunan SMK Swasta yang berlokasi di Jln Mubarok Desa
Mandalajaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Jambi, memasuki babak
akhir. Pada sidang  hari ini (Rabu, 15
Mei 2019) JPU dari Kejaksaan Negeri Tanjabar membacakan Replik, yang merupakan
tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan sepekan
sebelumnya (Rabu, 08 Mei 2019).

Dalam Repliknya, Jaksa Penuntut Umum Hary Sutrisno, SH dari Kejaksaan
Negeri Tanjung Jabung Barat ngotot menuntut SM selaku Kepala Sekolah dengan
Pidana 5 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000,- serta kewajiban mengembalikan
Uang sebesar Rp 388.725.350,-  karena
dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP
.

Menanggapi Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah,
antara lain Advokat DR. Dudung Amadung
Abdullah, SH
dan  Advokat
Mohammad Arfah, SH
, juga tetap pada pembelaannya seperti yang dibacakan
pada pekan sebelumnya. Tim Penasehan Hukum menilai bahwa kasus ini terlalu dipaksakan,
hal ini terungkap di persidangan bahwa kasus ini maju karena ada laporan dari oknum
yang mengatasnamakan kelompok masyarakat yang tidak senang. Selain itu, Tim
Penasehat Humum menilai bahwa kasus ini penuh rekayasa, karena dalam
persidangan terungkap bahwa data-data yang dihadirkan oleh Jaksa cenderung
direkayasa, dimana sejak penyidikan beberapa saksi mengungkapkan bahwa mereka
hanya diminta menandatangani data yang disodorkan oleh penyidik, dan itulah
data yang disajikan JPU dalam persidangan.

Padahal faktanya, bangunan berdiri kokoh dan dimanfaatkan sebagaimana
peruntukannya, hal tersebut diungkapkan oleh para saksi dipersidangan. Bahkan ada
beberapa kegiatan pembangunan tambahan yang tidak meminta tambahan dana, antara
lain; renovasi jembatan, pengurugan dan pembuatan jalan setapak sejauh 500
meter, keramik dan plaponisasi ruang praktek. Terkait pembelian perlengkapan
praktek yang dituduhkan jaksa, dimana ada anggaran 50 juta tidak diserahkan ke
sdr Reynod Halson, sebagai pihak pengadaan perlengkapan praktek, fakta
dipersidangan terungkap bahwa semua dana tersebut dibelikan oleh terdakwa
langsung untuk pembelian alat-alat praktek, dimana semuanya berguna untuk
proses pendidikan.

Dalam persidangan kali ini juga, Jaksa menunjukan berita acara titipan uang
sebesar Ro 40 juta dari pihak keluarga terdakwa. Hal tersebut merupakan respon
dari iungkapan Terdakwa yang mengomentari Tuntutan Jaksa pada sidang tiga pekan
sebelumnya. Dimana saat Jaksa membacakan tuntutan, tentang uang Rp.40 juta
tersebut tidak disinggung. Ungkapan terdakwa tersebut diulas oleh Tim Penasehat
Hukum dalam Pledoi pekan lalu, bahwa pihak keluarga pernah diminta sejumlah
uang dan kemudian menyerahkan dana sebesar Rp. 40 juta, yang oleh Tim Penasehat
Hukum dianggap sebagai dana titipan untuk pengembalian ke negara, jika memang
terdakwa terbukti bersalah.

Agenda berikutnya adalah putusan Majlis Hakim yang akan dibacakan pada
tanggal 27 Mei 2019, menanggapi hal tersebut DR. Dudung Amadung Abdullah, SH
selaku Kuasa Hukum terdakwa berharap Majlis Hakim memberikan putusan onslag
kepada terdakwa, sebagaimana yang dituangkan dalam pledoinya..#### (LBHHID)

Subscribe

Masukkan alamat email pada kolom bawah ini untuk mendapatkan pembaharuan artikel terkini www.Hidayatullah.or.id langsung di email Anda.