Refleksi Hari Kebangkitan Nasional, HI Ingatkan Penjajahan Ekonomi Baru

Ilustrasi penggalian kandungan alam (Foto: Khusen Rustamov/ Pixabay)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ditengah sedang memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, 20 Mei, bangsa Indonesia diingatkan untuk tetap waspadai penjajahan gaya baru dimana negara sedang dilanda sejumlah ujian terutama tantangan bidang ekonomi.

Diketahui total utang Indonesia 9.000 trilyun rupiah, yang jika dibagi dengan 276 juta penduduk Indonesia, maka setiap kepala, menanggung utang 32 juta rupiah.

“Jadi ini bukan Kebangkitan Nasional agar terlepas dari penjajah. Akan tetapi Kebangkitan Utang Nasional, menuju penjajahan ekonomi baru, dimana anak cucu kita yang akan menanggung,” kata Senior Researcher Hidayatullah Institute (HI), Asih Subagyo, dalam catatan refleksinya dinukil dari laman pribadinya, Jum’at, 18 Syawwal 1443 (21/5/2022).

Dia mencatat, Kementerian Keuangan pada bulan April lalu melaporkan bahwa utang pemerintah pusat mencapai Rp 7.052,50 triliun di akhir Maret 2022. Utang ini naik dibandingkan akhir Februari yang sebesar Rp 7.014,58 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,39%

Sebagaimana dalam investor, INDEF juga memproyeksikan, pembiayaan APBN melalui utang mencapai Rp 7.500 triliun tahun ini. Perhitungan ini berdasarkan realisasi utang pemerintah pada akhir Januari 2022. Namun utang tersebut belum termasuk utang BUMN, yang jumlahnya di atas Rp 2.000 triliun. Secara rinci, proyeksi total jumlah utang publik (utang pemerintah plus utang BUMN) tercatat pada triwulan III-2022 mencapai Rp 9.052,50 triliun.

Dengan beban utang yang terus meningkat, diperkirakan tingkat fleksibilitas fiskal yang semakin ketat dari keuangan negara. Alhasil total pembayaran bunga utang di APBN pada 2022 menjadi naik sebesar Rp 405,9 triliun pada 2022 atau 20% dari total belanja pemerintah pusat.

Asih juga mengingatkan pejabat, penyelenggara, dan pihak terkait untuk sungguh sungguh mengentaskan problem ekonomi ini. Karena, sebagai pejabat, selain digaji dari uang rakyat melalui pajak dan retribusi lainnya, juga mendapatkan fasilitas yang tidak sedikit.

“Tugas negara dan juga yang ditunjuk untuk mengatur dan mengelola negara adalah bagaimana mensejahterakan hajat hidup orang banyak ini,” katanya. (ybh/hio)