Merawat Indonesia

Andaikan sebuah pertanyaan harus disampaikan, “Siapakah pemilik Indonesia?” maka semua pasti sepakat menjawab, “Rakyat.” Akan tetapi, mengapa dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara, pertentangan (katakan kebijakan untuk rakyat oleh pemerintah) kerap sering dihadirkan?

Tidak main-main, pemerintah dan masyarakat terutama di media
sosial terlibat pertentangan sengit. Katakanlah isu tenaga kerja asing,
pemindahan ibu kota baru, berikut sosok kontroversial yang diangkat sebagai
pemegang kebijakan otorita ibu kota baru, bahkan yang paling konyol, perihal
salam Pancasila.

Masyarakat atau rakyat sering merasa aspirasinya tidak
diperhatikan. Pada saat yang sama pemerintah menegaskan bahwa setiap
kebijakannya adalah untuk kebaikan rakyat. Cukup sulit dicerna, namun fakta itu
terus menganga.

Di sini semua pihak mesti menyadari bahwa membangun bangsa dan
negara ini, lebih-lebih merawat warisan Indonesia yang damai dan bersatu bukan
perkara biasa. Pemerintah, sebagai pihak yang memegang amanah untuk membawa
kesejahteraan bagi rakyat, mesti benar-benar sadar dan membela hak-hak rakyat.

Logika ini, sebenarnya secara otomatis dapat mendorong pikiran
para pemegang kebijakan mengorientasikan setiap kebijakan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Langkah ini hanya mungkin dilakukan, ketika pemerintah memang
mau membuka telinga lebar-lebar, dan membuka hati seluas-luasnya, sehingga
tidak phobia dengan
kritik dan aspirasi rakyat.

Secara konkret, hal itu dibuktikan dengan keterbukaan pemerintah
menerima masukan, bahkan memberi ruang keterlibatan rakyat dalam upaya bersama
mewujudkan kemajuan bagi bangsa dan negara.

Dalam konteks ini, maka sejatinya jabatan dan kekayaan negara
bukanlah hal yang patut diperebutkan, apalagi sampai saling sikut dengan sesama
anak bangsa.

Akan tetapi, sebagai sebuah amanah, tanggung jawab, yang tak
boleh maju melainkan yang merasakan derita rakyat sekaligus kokoh dalam
kejujuran dalam mengemban kepemimpinan, dimana tidak ada kata terbaik selain
meneladankan kebaikan.

Seperti penilaian seorang Natsir terhadap kawan dekatnya, Kasman
Singodimejo. “Begitu bila satu kali Kasman sudah mengatakan, ‘Ya!’ Kasman tidak
membiasakan diri hanya menganjurkan sesuatu kepada orang lain. Dia melaksanakan
lebih dulu apa yang dia anjurkan. Begitulah Kasman.” (Buku Merawat
Indonesia; Belajar dari Tokoh dan Peristiwa
).

Dengan kata lain, pemerintah semestinya membuka diri terhadap
beragam rencana dan kebijakan yang akan diambil, sebagai wujud bahwa tidak ada
langkah akan diambil melainkan telah dipahami dan disetujui oleh rakyat. Pada
saat yang sama, pemerintah mesti mampu menjadikan media sosial sebagai ruang
aspirasi rakyat. Sehingga, kritik yang konstruktif dapat diambil sebagai
penawar dari kelalaian pemerintahan yang selama ini berjalan.

Tetapi, mungkinkah itu terjadi kala kepemimpinan negeri ini
tersandera oleh kepentingan kapital dan desakan pihak bermodal?

Saat itu terjadi, maka siapapun penguasa, presiden, atau apapun
akan berhadapan dengan spirit sejarah yang amat penting di negeri ini, yakni
spirit bangsa, bahasa, dan bertanah air satu, Indonesia. Jika kepentingan modal
lebih dominan maka jelas, upaya merawat Indonesia dengan sendirinya akan
hilang, sirna.

Saat merawat tak lagi menjadi komitmen, maka pertengkaran adalah
keniscayaan. Ujaran, keadilan, hukum, dan ketertiban sosial akan terus terjadi,
sehingga pemerintah tidak dipandang sebagai wakil rakyat. Sedangkan pemerintah
tidak memandang rakyat melainkan sebagai hambatan kepentingan yang harus
ditekan, dibungkam, dan dikendalikan.

Di sinilah, beragam kebijakan akan keluar yang semakin mengoyak
persatuan rakyat dengan pemerintah yang secara formal dipilih melalui Pemilihan
Umum (Pemilu).

Omnibus Law, agama musuh terbesar agama, hingga tenaga kerja
asing, adalah wujud bahwa pemerintah telah kehilangan kemampuan menerima
nasihat, kritik, dan seruan dari rakyat yang dipimpinnya sendiri. Alih-alih
sadar, kini dikenal istilah buzzer yang
diberikan peluang besar untuk melakukan beragam hal terkait informasi agar
publik percaya dan mendukung pemerintah. Sebuah langkah yang sejatinya kian
menjauhkan pemerintah dari sikap yang seharusnya.

Situasi akan semakin runyam kala sebagian dari penguasa, selain
mengurus urusan publik, ternyata juga ikut bermain dalam bisnis atau
perdagangan. Dalam pasal ke-40 Ibn Khaldun dalam Mukaddimah menuliskan,
“Perdagangan yang dilakukan Sultan merugikan rakyat dan merusak pendapatan
pajak.”

Lebih jauh Ibn Khaldun menerangkan, “Ketika suatu kerajaan (kini
pemerintahan) hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah
kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja,
penghasilan tidak mencukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu
adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam
pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat.”

Sekalipun Ibn Khaldun hidup berabad-abad silam, penjelasannya
itu seakan memandu kita semua untuk melihat lebih objektif, bagaimana
belakangan ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang agresif
menetapkan cukai untuk minuman berpemanis saat menghadiri rapat dengan Komisi
XI DPR (19/2).

Sebaliknya, terhadap mereka yang bukan rakyat biasa, pemerintah
terkesan memanjakan. Seperti santer dalam pemberitaan Maret 2019, Kementerian
Keuangan sempat menyatakan ke media bahwa tarif pajak penjualan barang mewan (PPnBM)
atas kendaraan bermotor akan dikurangi tarif pajaknya. Alasannya semakin rendah
emisi semakin rendah tarif pajak.

Masyarakat awam dengan mudah akan memberikan kesimpulan, kopi
kena pajak, kendaraan bermotor, walau mahal harganya asal emisi rendah, tarif
pajaknya dikurangi, berarti pemerintah lebih sayang kepada orang bermodal
dibanding rakyatnya yang kesusahan. Jika pemerintah memang peduli dengan
kesehatan masyarakat, bukankah solutif jika mendorong produsen minuman
menghadirkan produk yang nihil pemanis atau sekaligus dilarang produksi makanan
yang seperti itu, sehingga masyarakat tidak sakit apalagi sampai obesitas dan
terserang diabetes.

Di sini, semua unsur mesti duduk bersama, jangan lagi ada yang merasa paling berkuasa, paling mengerti, sehingga masalah yang coba disolusikan ternyata tidak senafas dengan nilai Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat, yang biasa maupun yang kaya.

*Imam Nawawi (Ketua Umum Pemuda Hidayatullah)

Subscribe

Masukkan alamat email pada kolom bawah ini untuk mendapatkan pembaharuan artikel terkini www.Hidayatullah.or.id langsung di email Anda.