DEPOK (Hidayatullah.or.id) – Setiap dai atau aktifis keagamaan Islam selayaknya paham dan memiliki wawasan tentang hukum sebagai asas dan kaidah yang sedang berlaku.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Nashirul Haq, dihadapan puluhan peserta saat membuka acara Pelatihan Paralegal LBH Hidayatullah yang digelar di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/03/2018).
“Wawasan hukum adalah salah satu bagian dari upaya melahirkan kader-kader dai yang berkualitas dalam rangka membangun peradaban Islam yang rahmatan lil ‘aalamiin,” kata Nashirul.
Beliau menjelaskan, untuk membangun peradaban Islam, pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana melahirkan kader kader berkualitas. Dan berbicara kualitas adalah kualitas dalam segala aspek. Baik dalam intelektualitas, dari sisi spiritualitas, dan profesionalitas.
“Termasuklah diantaranya tsaqafah (wawasan) ilmu pengetahuan terkait dengan hukum. Ini menjadi satu keharusan. Karena di saat kita meyandang profesi sebagai dai, dan semua kader Hidayatullah berperan sebagai dai, yang berkewajiban menyebarkan ajaran Islam,” katanya.
Dia menerangkan, ketika dai atau aktifis keagamaan dalam perjalanannya mendapati kendala atau gangguan yang harus dihadapi maka alat untuk menghadapi gangguan dan tantangan itu juga menjadi wajib diketahui.
Hal tersebut, lanjutnya, selaras dengan kaidah fiqih yang mengatakan “maa laa yatimmul wajib illa bihii fa huwa waajib” (perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib).
“Jika diperhadapkan masalah masalah hukum termasuk dicari cari delik hukumnya, maka berarti berwawasan atau memiliki pengetahuan tentang hukum menjadi wajib dan hal tersebut adalah merupakan satu keharusan,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, hukum adalah bagian yang sangat oenting dari peradaban Islam yang kita maknai sebagai manifestasi iman dalam seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum di dalamnya.
“Peradaban itu bisa diukur dengan sejauh mana hukum ditegakkan. Kita lihatlah di zaman Nabi SAW di mana luar biasanya keadilan dan penegakan hukum ketika itu. Itulah puncak peradaban Islam,” terangnya.
Menurut Nashirul, memperjuangkan keadilan adalah sebagian dari dakwah. Dan advokasi adalah sebentuk taawun dalam kebaikan dan takwa.
“Oleh karenanya, advokat ataupun paralegal sejatinya bukanlah membela yang bersalah tapi memberikan pendampingan hukum agar jangan sampai tidak mendapatkan keadilan atau mendapatkan hukuman yang melampaui kadarnya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut Ketum DPP Hidayatullah mengapresiasi kegiatan ini dan berharap digelar secara berkesinambungan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan wawasan hukum.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah, DR Dudung A. Abdullah, MH, di kesempatan yang sama kala memberikan sambutannya mengatakan boleh jadi acara pelatihan paralegal untuk dai dan aktifis keagamaan ini merupakan yang pertama kalinya di dunia.
“Pelatihan paralegal dai dan aktifis keagamaan ini pertama kalinya di dunia. Biasanya pelatihan paralegal menyasar peserta untuk advokasi masyarakat miskin dan sebagainya, nah yang seperti ini belum pernah,” kata Dudung setengah berseloroh.
Lebih lanjut Dudung mengatakan seorang dai mesti memiliki wawasan keindonesiaan sehingga dai tidak saja fasih menjabarkan ayat-ayat kitab suci Al Qur’an tetapi juga menguasai kitab undang-undang.
“Dengan wawasan hukum yang luas yang dipadukan dengan pemahaman agama yang benar, insya Allah akan melahirkan dai yang dapat memberikan manfaat lebih luas di tengah umat,” tandasnya.
Acara ini diikuti oleh puluhan dai perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini disponsori oleh Bank Permata Syariah, LAZNAS BMH dan turut didukung oleh Rumah Infaq Indonesia. (ybh/hio)
