PAPUA SELATAN (HIdayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Dr. Muzakkir Usman, M.Ed., menegaskan bahwa visi Hidayatullah adalah mewujudkan Indonesia yang berperadaban melalui kerja-kerja kolaboratif yang berlandaskan nilai keislaman dan keindonesiaan.
Penegasan tersebut disampaikan beliau saat mendampingi pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-2 Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Papua Selatan pasca-pemekaran Daerah Otonom Baru.
Rakerwil tersebut berlangsung selama dua hari, Selasa–Rabu, 10–11 Februari 2026, bertempat di Aula Masjid Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Provinsi Papua Selatan. Forum ini menjadi agenda strategis pertama bagi DPW Hidayatullah Papua Selatan setelah terbentuk sebagai wilayah baru, sekaligus menjadi ruang konsolidasi organisasi dalam merumuskan arah kerja satu tahun ke depan.
Muzakkir Usman menyampaikan pandangan terkait posisi Hidayatullah di tengah realitas kebangsaan yang majemuk. Ia menegaskan bahwa kehadiran Hidayatullah bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari perjuangan para pendiri. Menurutnya, organisasi keumatan memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan cita-cita kebangsaan dalam bingkai yang konstruktif dan inklusif.
Ia menyampaikan bahwa Hidayatullah harus hadir dengan semangat wasathiyah dan membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai elemen umat. “Hidayatullah tidak hadir di ruang kosong. Kita melanjutkan estafet perjuangan para founding fathers bangsa,” ujar Muzakkir Usman dalam arahannya kepada peserta Rakerwil.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas elemen dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa. Menurutnya, fokus kerja organisasi ke depan adalah membangun kolaborasi strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. “Fokus kita adalah kolaborasi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, atau dalam visi Hidayatullah yaitu mewujudkan Indonesia yang berperadaban,” katanya.
Dr. Muzakkir Usman juga menyampaikan bahwa Rakerwil ke-2 DPW Hidayatullah Papua Selatan diharapkan menjadi forum konsolidasi yang solid dan produktif. Ia menilai forum ini penting untuk merumuskan program-program kerja yang inovatif, kontekstual, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Papua Selatan, baik di bidang pendidikan, dakwah, maupun sosial kemasyarakatan.
Berperan dalam Pembangunan Daerah
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Papua Selatan, Zainal Abidin, S.Pd., dalam laporannya menegaskan komitmen organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Hidayatullah di Papua Selatan tidak semata-mata bersifat kelembagaan, tetapi diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan masyarakat.
“Kehadiran Hidayatullah di Papua Selatan adalah untuk mengambil peran aktif dalam membangun negeri dan memajukan agama,” ujar Zainal Abidin. Ia juga mengingatkan seluruh kader agar mampu menjadi teladan dan penyejuk di tengah masyarakat yang majemuk.
“Saya berpesan kepada seluruh kader, jadilah pelita di tengah masyarakat. Tidak peduli muslim atau non-muslim, kita harus menjadi penyejuk bagi semua,” katanya.
Dalam arahannya, Ustadz Zainal juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan berbagai pihak. “Bangun sinergi dengan aparat, tokoh agama, dan masyarakat melalui akhlakul karimah. Semua harus dirangkul untuk kemaslahatan bersama,” tegasnya di hadapan peserta Rakerwil.
Rakerwil ke-2 DPW Hidayatullah Papua Selatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur lintas organisasi dan instansi, mencerminkan semangat ukhuwah dan kebersamaan. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan tokoh agama dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII, dan Wahdah Islamiyah.
Selain itu, turut hadir Ibu Minarni, S.Ag., M.H., selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Merauke, Ustadz Sirajudin, M.Pd., Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Papua Selatan yang mewakili Ketua MUI, serta perwakilan dari Polres Merauke dan Kodim setempat.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, ibu-ibu Majelis Taklim se-Merauke, serta mitra perbankan dari Bank Syariah Indonesia. Kehadiran berbagai elemen tersebut dinilai memperkuat posisi Rakerwil sebagai forum konsolidasi yang terbuka dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam membangun Papua Selatan dan Indonesia secara berkelanjutan.
