Hidayatullah.or.id — Pemerintah harus secara tegas menciptakan iklim dan sistem manajemen investasi dalam negeri yang transparan dan akuntabel guna mengatasi krisis ekonomi Indonesia yang masih memprihatinkan.
Demikian ditegaskan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Dr. Abdul Mannan, yang disarikan media ini dari catatan beliau yang termuat Majalah Suara Hidayatullah Edisi November 2014 ini.
Beliau menerangkan, krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan. Lalu kemudian kondisi tersebut menimbulkan kepanikan pasar finansial global.
“Maka praktis (situasi tersebut) mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia,” terangnya dalam catatannya di rubrik Bayan majalah tersebut.
Karenanya, doktor bidang ekonomi dari Universitas Borobudur ini menganalisa secara spesifik bahwa ada dua penyebab utama yang menjadikan prokenomian RI memburuk, yang sekaligus menjadi tantangan dan tanggung jawab pemerintah hasil Pemilu 2014.
Yang pertama, ungkap beliau, tidak adanya daftar yang jelas negara-negara mana saja yang boleh berinvestasi di Indonesia. Kondisi rawan tersebut ditambah dengan tidak atau belum adanya regulasi tegas yang transparan dan akuntabel tentang investasi ke Indonesia.
“Akibatnya, negara-negara yang berinvestasi di Indonesia tidak terencana dan tidak terkendalikan. Alhasil investor asing di indonesia justru menjadi ancaman perekonomian di Republik ini,” ujar beliau.
Tidak adanya regulasi yang benar-benar transparan dan tegas berpihak kepada kepentingan nasional, dinilai dapat berdampak tidak produktif pada praktik perekonomian dan minimnya pertumbuhan pendapatan ekonomi dari luar di Indonesia.
Adapun faktor yang kedua, adalah terjadinya kesenjangan UMR/UMK baik di daerah maupun di ibu kota. Kesenjangan ini dinilai beliau secara alami akan berdampak kepada dua hal yaitu, pertama, tenaga-tenaga kerja beburu gaji yang cukup ke kota-kota besar seperti ke ibu kota Jakarta. Sehingga terjadi penumpukan tenaga kerja. Sementara Sektor2 riil prekonomian daerah produktifitasnya tidak terkelola secara maksimal dan merata, seperti pertanian, peternakan, dan prikanan.
Dampak kedua yang disebabkan oleh kesenjangan UMR/UMK adalah buruknya ekonomi warga, karena seperti kata pepatah “besar pasak daripada tiang”. Artinya, lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan (penghasilan).
“Akibatnya, kredit macet, aset keluarga (warisan) tidak sedikit dilelang. sawah dilelang kepada pemodal untuk bayar hutang,” tukasnya. (ybh/hio)
