JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Rapat Sinergi bersama Dewan Murabbi Pusat (DMP) di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DMP, Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd, yang menekankan pentingnya keselarasan antara landasan pemikiran, sistem pembinaan, dan implementasi lapangan.
Bidang Perkaderan yang dipimpin Dr. Abdul Ghofar Hadi menyampaikan sejumlah catatan perkembangan pembinaan di berbagai wilayah, sementara DMP memberikan arahan konseptual untuk mempertegas kembali arah perkaderan nasional. Di tengah dinamika kebutuhan umat dan bangsa yang terus berkembang, kedua pihak menilai pentingnya penguatan metodologi dan standardisasi materi kaderisasi agar responsif terhadap tantangan zaman.
Sebagai pembuka, Ketua DMP, Tasyrif Amin, menguraikan kembali mandat strategis Dewan Murabbi Pusat dalam struktur organisasi. Ia menekankan bahwa DMP memiliki empat tugas utama yang selama ini menjadi fondasi kerja pembinaan. Ia menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam menjaga kualitas pembinaan dan kesinambungan konsep yang diturunkan ke lapangan.
Dalam penjelasannya tentang tugas pertama, yaitu pengembangan konsep, pembinaan, dan perkaderan, Tasyrif menyampaikan gambaran historis mengenai bagaimana kerangka besar pembinaan selalu disusun secara terpusat. Menurutnya, arah pemikiran organisasi dibangun dari pusat kajian, yang dahulu bernama Dewan Pertimbangan dan sekarang berkembang menjadi Pimpinan Majelis Syura.
Dia melanjutkan, landasan pemikiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi materi halaqah, kurikulum murabbi, hingga peta marhalah yang digunakan di seluruh jenjang pembinaan.
“Tugas pertama DMP adalah mengembangkan konsep, pembinaan, dan perkaderan. Selama ini, naskah besar selalu datang dari pusat kajian. Dulu Dewan Pertimbangan, kini Pimpinan Majelis Syura, yang kemudian diturunkan menjadi materi halaqah, murabbi, dan marhalah,” jelasnya.
Pada bagian berikutnya, Tasyrif menjelaskan tugas kedua DMP, yaitu melakukan standardisasi instruktur dan murabbi. Ia menyebut bahwa kebutuhan standardisasi semakin mendesak, mengingat penyebaran kader dan meluasnya aktivitas pembinaan di berbagai daerah menuntut adanya keseragaman kualitas. Standardisasi, menurutnya, memastikan murabbi tingkat Wustha maupun Ula memiliki kompetensi yang relevan, terukur, dan sejalan dengan nilai-nilai pembinaan organisasi.
Tugas ketiga, lanjutnya, adalah menyiapkan instruktur dan murabbi untuk setiap kegiatan halaqah dan marhalah. Dalam forum tersebut, ia menerangkan pentingnya memetakan kebutuhan instruktur secara lebih sistematis, termasuk memastikan setiap wilayah memiliki kader yang kompeten untuk mengampu marhalah secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Tasyrif menggarisbawahi tugas keempat DMP, yaitu menetapkan Murabbi Nasional yang berperan sebagai juru bicara peradaban. Ia menjelaskan bahwa figur Murabbi Nasional tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pembinaan internal, tetapi juga bertugas menyampaikan pandangan keumatan dan peradaban kepada audiens publik yang lebih luas.
“Peran itu menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap panduan moral dan pemikiran keagamaan yang membawa keseimbangan dan pemberdayaanm,” terangnya.
Pembinaan Masyarakat
Untuk mempertegas urgensi tugas tersebut, Tasyrif memberikan penekanan pada perlunya keterbukaan pembinaan terhadap masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa organisasi tidak bisa hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga harus memberikan kontribusi nilai dan pencerahan pada ekosistem sosial yang lebih besar.
“Selama 20 tahun, kita sudah mencerahkan ke dalam. Kini saatnya semakin memperluas jangkauan,” tegasnya dalam forum tersebut.
Dia berharap adanya dorongan baru agar gerakan pencerahan dan pendidikan kader dapat terhubung dengan isu yang lebih luas serta menjadi bagian dari kontribusi organisasi bagi umat dan bangsa. Tasyrif menilai bahwa penyampaian nilai-nilai peradaban merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral yang harus hadir di ruang publik.
Dalam sesi diskusi juga dibahas mengenai pengembangan instruktur, pemutakhiran kurikulum, serta perlunya menyiapkan format pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat urban dan rural. Forum ini menekankan bahwa perkaderan tidak hanya terkait peningkatan kapasitas personal, tetapi juga pembentukan kesadaran sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
Forum pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa penguatan sistem perkaderan merupakan bagian integral dari kontribusi organisasi dalam membangun masyarakat yang berkeadaban, berpengetahuan, dan berdaya.
Pertemuan ini dinilai Ghofar sebagai langkah penting untuk memastikan arah kerja pembinaan tetap fokus, terukur, dan berdampak luas bagi umat dan bangsa.
