Hidayatullah.or.id — Pesatnya pertumbuhan industrialisasi di Indonesia ternyata juga menyasar kalangan pesantren.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan pesantren untuk memfasilitasi ketersediaan tenaga terampil dari kalangan pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri, seiring masuknya investasi jelang masuknya MEA 2015 nanti.
“Saya sudah mendengar lulusan ponpes tidak diragukan lagi. Sebab, lulusannya bisa menjangkau di luar negeri. Karena itu, kami tidak ragu. Kerja sama BKPM dengan Kemenag memberikan seluas-luasnya untuk alumni ponpes,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani, di sela-sela menandatangani kesepakatan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, di Pondok Pesantren Qomarudin, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (23/08/2015).
Franky mengatakan, MoU ini pertama kalinya dilakukan antara lembaganya dengan Kemenag. Ini dilakukan agar tersedia tenaga kerja di dunia investasi yang memiliki nilai keagamaan tinggi.
Franky berharap kalangan dunia usaha dengan aktivitas investasinya dan pesantren dengan potensi tenaga kerja yang dimilikinya, harus tersambung dengan harmonis, agar tujuan pembangunan tercapai, yakni perekonomian maju dan tenaga kerja terserap.
“Selain meningkatkan daya saing investasi terkait ketersediaan SDM siap kerja, kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah menciptakan dua juta lapangan kerja setiap tahunnya,” pungkas Franky.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim Saifudin mengatakan, peningkatan kompetensi lulusan ponpes mutlak harus dilakukan. Langkah ini diambil untuk memenuhi SDM menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
“Kompetensi lulusan ponpes harus ditingkatkan agar tidak ketinggalan dengan lulusan di luar ponpes,” kata Lukman.
Ia menambahkan, sebelumnya memang terjadi kesalahpahaman antara dunia industri yang dianggap mengancam dunia keagamaan. Paradigma tersebut kata Menag harus dikikis, sebab proses industri merupakan kebutuhan yang tidak terelekan.
“Semua ponpes harus membuka akses seluas-luasnya agar lulusan santrinya terserap di dunia industri,” tukas Lukman. (mtr/hio)
