JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, apresiasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) atas langkah tegas menindak pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Kami mengapresiasi langkah korektif Kementan yang konsisten melakukan penertiban. Penegakan HET ini bukan semata-mata soal kepatuhan regulasi, melainkan instrumen keadilan agar petani benar-benar memperoleh pupuk pada harga yang ditetapkan negara,” ujar Rasfiuddin dalam keterangannya di Jakarta, 9 Jumadil Awal 1447 (31/10/2025).
Ia menegaskan, kepastian harga dan pasokan adalah prasyarat naiknya produktivitas sekaligus ketahanan pangan. Langkah tegas pemerintah dalam beberapa bulan terakhir tercermin dari pencabutan izin terhadap 2.039 kios dan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang terbukti melanggar ketentuan.
Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kepentingan petani dan menertibkan mata rantai distribusi dari praktik permainan harga. Data pemerintah menyebutkan, pelanggaran tersebar di 285 kabupaten/kota pada 28 provinsi, dari total 27.319 kios pupuk yang ada. Pencabutan izin ini diposisikan sebagai sanksi administratif yang diiringi upaya pemulihan layanan distribusi agar tidak mengganggu kebutuhan petani di musim tanam.
Di sisi hulu kebijakan, pemerintah juga menurunkan HET pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang mulai diberlakukan pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini menegaskan arah pro-petani di tengah tekanan biaya produksi. Penurunan HET dimaksudkan memperkuat daya beli petani sekaligus meredam insentif ekonomi bagi permainan harga di tingkat kios. Kementan menyatakan penurunan HET berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi dan diiringi penguatan pengawasan di titik serah.
Rasfiuddin memandang penegakan hukum terhadap pelanggaran HET merupakan bagian dari moral economy dalam tata niaga pangan. “Menjual di atas HET sama saja menggerus margin usaha tani yang sudah tipis. Ketegasan sanksi administratif dan pidana harus berjalan beriringan agar ada efek jera,” tegasnya.
Pola penindakan ini menurut Rasfiuddin penting untuk menjaga integritas rantai pasok, terutama di wilayah dengan rasio kios terhadap petani yang timpang.
Menurutnya, kombinasi kebijakan harga (penurunan HET), penertiban distribusi (pencabutan izin pelanggar), serta penguatan pengawasan berlapis (Kementan, Pupuk Indonesia, dan Satgas Pangan) merupakan tiga pilar yang perlu dijaga konsistensinya.
Kombinasi pilar ini dinilai Rasfiuddin mampu menekan biaya produksi, memperbaiki akses input, dan pada gilirannya berkontribusi pada stabilisasi produksi pangan.
Ke depan, dia berharap pengungkapan data real-time mengenai alokasi dan realisasi penyaluran per kabupaten/kota, serta kanal pengaduan yang mudah diakses petani, semakin mempersempit ruang distorsi harga di tingkat kios.
Rasfiuddin mengajak semua pemangku kepentingan menjaga integritas kebijakan subsidi. Dia menegaskan, ketika negara sudah menurunkan HET dan menindak tegas pelanggar, maka tugas kita bersama adalah memastikan setiap karung pupuk tiba di tangan petani dengan harga sesuai aturan.
“Subsidi adalah amanah publik, di situlah keadilan dan keberpihakan nyata negara kepada petani,” tutupnya.
