JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Deklarasi berdirinya Global Forum of Muslim Women (GFMW) dengan Prof. Dr. Nahla Shabry Al-Saidi dari Mesir sebagai Ketua Umum (Ketua Umumn) dan Dr. Nurhayati Ali Assegaf dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) dalam rangkaian World Peace Forum (WPF) ke-9 yang berlangsung pada 9–11 November 2025 lalu di Jakarta menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai ruang perjumpaan gagasan kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Dari ibu kota negara dengan identitas kebangsaan yang berpijak pada Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, inisiatif global yang digerakkan perempuan Muslim ini tumbuh sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap tata dunia yang lebih adil dan berkeadaban.
Ketua Majelis Penasihat Muslimat Hidayatullah, Dr. Sabriati Aziz, M.Pd., menekankan bahwa pembentukan GFMW tidak boleh dipahami sebatas simbol atau pernyataan solidaritas di antara perempuan Muslim. Forum ini, menurutnya, dirancang sebagai langkah strategis untuk melahirkan kerja-kerja konkret di bidang kemanusiaan dan perdamaian lintas negara.
“GFMW kami bangun sebagai ruang kerja bersama, bukan hanya pernyataan kebersamaan. Dari forum ini, kami ingin melahirkan program nyata yang menyentuh kemanusiaan dan memperkuat perdamaian global,” ujar Sabriati dalam keterangannya, Jum’at, 30 Jumadil Awal 1447 (21/11/2025).
Sabriati menjelaskan, GFMW diproyeksikan sebagai organisasi independen yang memberi ruang luas bagi perempuan Muslim untuk berperan di bidang pendidikan, kepemimpinan, dan kemanusiaan. Ia menyebut sinergi lintas negara sebagai kunci.
“Kami berharap terbangun jaringan muslimah dunia yang saling menguatkan, sehingga lahir generasi perempuan yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu mengambil peran strategis dalam peradaban Islam kontemporer,” kata pendiri Komunitas Pencinta Keluarga (Kipik) itu.
GFMW lahir melalui serangkaian pertemuan yang digelar di sela agenda WPF ke-9. Dalam dua kali pertemuan intensif, para peserta merumuskan fondasi kelembagaan forum tersebut.
Sebagai salah satu tokoh deklator, Sabriati menjelaskan, pertemuan pertama forum menghasilkan penetapan ketua dan sekretaris jenderal organisasi internasional muslimah itu. Pertemuan kedua melanjutkan pembahasan struktur organisasi yang dirancang untuk terus disempurnakan seiring perkembangan jejaring dan kebutuhan program.
Sebagai struktur awal, lanjutnya, GFMW dirancang memiliki dewan pimpinan yang mewakili lima benua: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Susunan ini dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan dan keseimbangan perspektif dalam menyusun agenda strategis, sekaligus memastikan bahwa isu-isu perempuan Muslim di berbagai kawasan dunia mendapatkan ruang artikulasi yang proporsional dalam forum.
Di tingkat operasional, sekretariat jenderal GFMW akan diperkuat oleh tim profesional dengan pembagian divisi tematik. Sabriati menyebutkan adanya fokus pada penelitian dan pengembangan, hubungan luar negeri, serta pelatihan internasional.
“Melalui divisi-divisi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program memiliki dasar pengetahuan yang kuat, jejaring yang luas, dan dampak penguatan kapasitas yang terukur bagi perempuan Muslim di berbagai negara,” jelasnya.
Sabriati juga menegaskan harapannya agar GFMW menjadi simpul jejaring global bagi perempuan Muslim yang bergerak di bidang pemberdayaan, advokasi sosial, dan dialog kemanusiaan. Dalam pandangannya, kehadiran forum ini diharapkan memperkuat nilai moderasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta kolaborasi lintas negara yang sangat dibutuhkan dunia modern.
“Kami ingin GFMW menjadi wajah Islam yang komunikatif, solutif, dan bersedia bekerja sama dengan berbagai pihak demi kemaslahatan bersama,” ujarnya.
Deklarasi GFMW menjadi penutup rangkaian World Peace Forum ke-9 yang diselenggarakan oleh Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Cheng Ho Multi Culture and Education Trust, dan Muhammadiyah.
Forum internasional ini dibuka secara resmi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, dan dihadiri pimpinan tiga lembaga tinggi negara, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang menunjukkan dukungan institusional Indonesia terhadap upaya dialog dan kolaborasi global.
