JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd., menyampaikan keterangan terkait pertemuan antara para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 15 Ramadhan 1447 (5 Maret 2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus dialog antara pemerintah dan para pemimpin ormas Islam untuk membahas berbagai isu strategis nasional dan internasional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan perkembangan geopolitik global yang tengah mengalami dinamika signifikan, terutama eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Menurut Nanang Noerpatria, diskusi menyoroti ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan hubungan internasional.
Nanang menjelaskan bahwa dalam pemaparannya, Presiden menyampaikan posisi Indonesia dalam menyikapi perkembangan tersebut. Indonesia, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi diplomasi sejak awal kemerdekaan.
Ia menuturkan bahwa dalam forum tersebut Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga posisi non-blok sekaligus mengambil peran konstruktif dalam mendorong upaya perdamaian internasional. Dalam konteks konflik Timur Tengah, isu kemerdekaan Palestina kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda utama kebijakan luar negeri Indonesia.
Nanang menjelaskan bahwa pemerintah juga memantau secara serius dinamika hubungan internasional yang muncul akibat konflik tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan sejumlah langkah diplomatik sebagai respons terhadap perkembangan situasi global.
“Presiden juga tetap menampung berbagai aspirasi dari sejumlah tokoh yang mendesak Indonesia keluar dari forum BoP bersama negara lain setelah serangan Amerika-Israel ke Iran,” ujar Nanang.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan dalam forum tersebut tidak hanya berkisar pada konflik geopolitik, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas terkait struktur kekuasaan global. Diskusi turut menyoroti bagaimana dominasi negara-negara besar dalam sistem politik dan ekonomi internasional kerap memberikan tekanan terhadap negara lain.
Nanang juga menyampaikan bahwa dalam forum tersebut Presiden menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, pemerintah memandang kritik publik sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
“Presiden dan kabinet menunjukkan keterbukaan untuk menerima kritik dan masukan guna memperbaiki kebijakan yang kurang pro-rakyat. Sikap netizen di media sosial menjadi barometer penting bagi Presiden dan kabinet dalam melihat respons publik,” jelasnya.
Nanang menjelaskan, dialog tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan ekonomi yang berkembang. Pemerintah berharap para ulama dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam menjaga keseimbangan sosial serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif.
“Pertemuan dengan ulama dan tokoh ormas Islam bertujuan untuk mendapatkan dukungan moral dalam meredam ketidakpuasan di masyarakat,” katanya.
Nanang menambahkan bahwa pemerintah juga berharap kontribusi para tokoh masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek moral, tetapi juga dapat memberikan perspektif strategis dalam perumusan kebijakan negara.
“Diharapkan peran ulama dan tokoh masyarakat dapat lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. Kontribusi positif dari ulama dan tokoh masyarakat ini diharapkan dapat membantu membangun ketahanan negara di berbagai aspek,” ujarnya.
Nanang menegaskan bahwa keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam dialog kebangsaan merupakan bagian dari tradisi partisipasi publik yang telah lama berkembang di Indonesia. Ormas Islam memiliki jaringan sosial yang luas serta pengalaman panjang dalam kegiatan pendidikan, sosial, dan dakwah yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat.
Dengan latar belakang tersebut, dia menambahkan, dialog antara pemerintah dan tokoh ormas Islam diharapkan dapat memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, isu geopolitik internasional, dinamika ekonomi global, serta stabilitas sosial domestik menjadi bagian dari pembahasan yang memerlukan koordinasi berbagai pihak.
