SEDIKITNYA delapan juta orang warga Amerika Serikat (AS) rela turun ke jalan guna menolak aksi Trump yang menyerang Iran bersama Israel. Aksi serentak warga AS itu bertajuk “No Kings” dan berlangsung di 50 negara bagian dengan lebih dari tiga ribu titik demonstrasi.
Unjuk rasa itu menjadi satu mobilisasi terbesar dalam sejarah modern AS dan melampaui rekor demonstrasi mana pun dalam setahun terakhir di negara berjuluk negara Uncle Sam (US) itu.
Dalam banyak kasus, presiden suatu negara yang didemo oleh warganya sendiri seringkali karena warga tidak sepakat dengan kebijakan sang pemimpin. Mungkin karena warga menilai kebijakannya merugikan, tidak adil bahkan merusak. Dan, dalam demokrasi, demonstrasi adalah satu cara sah untuk menekan pemerintah agar mau mengubah kebijakan atau mengambil tindakan tertentu.
Dalam konteks AS saat ini, warga menilai Trump telah menjadikan eksekutif sebagai raja, sehingga wajah AS menyerupai negara monarki daripada sistem yang seharusnya demokratis atau republik dengan mengedepankan pembagian kekuasaan.
Dalam bahasa Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, Trump, dalam hal ini telah memenuhi syarat sebagai pemimpin yang sangat mungkin terang tidak demokratis.
Cirinya sederhana, Trump menunjukkan komitmen yang rendah terhadap aturan main demokrasi. Kebijakan menyerang Iran tanpa mekanisme demokrasi AS sendiri (tidak melibatkan kongres) menjadi bukti paling update.
Di sisi lain, pada 2016 Trump menganggap bahwa dirinya boleh jadi tidak menerima hasil pemilu tahun itu. Yang bagi sejarawan Douglas Brinkley, baru Trump calon presiden AS yang menyatakan keraguan terhadap sistem demokrasi sejak 1860.
Batas Kekuasaan
Tema “No Kings” menunjukkan bahwa warga AS ingin Trump sadar dirinya bukanlah raja yang bisa semena-mena. Trump adalah presiden yang lahir dari proses demokrasi, yang karena itu tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan aspirasi warganya sendiri.
Terlebih, dalam konteks AS, setiap keputusan presiden adalah representasi dari keputusan warga. Kesadaran inilah yang membuat warga AS bergerak, menuntut Trump menghentikan langkah destruktifnya dengan mengatasnamakan rakyat AS.
Angka delapan juga warga yang turun demo menandakan bahwa Trump benar-benar melampaui batas kekuasan. Oleh karena itu rakyat AS merasa perlu untuk melakukan koreksi sosial secara luas dan kuat.
Sebuah indikasi kuat bahwa Trump dalam hal ini memang harus diingatkan dengan peringatan yang tegas, jelas serta serius. Tentu saja ini bukan sebatas hambatan bagi Trump, lebih dalam ini adalah sebuah legitimasi bahwa Trump tidak memadai dalam membawa watak dan karakter warga AS dalam hal berbangsa dan bernegara ala Amerika yang seharusnya menjadi teladan penting dalam praktik demokratisasi.
Tantangan AS
Mengingat AS adalah negara yang selalu mendorong demokrasi tegak dalam banyak negara di dunia, sudah terang AS harus mampu memberi bukti keteladanan. Namun dengan adanya kasus Trump saat ini, apakah demokrasi itu masih menjadi komitmen AS atau seperti apa.
Oleh karena itu gerakan warga AS hendaknya tidak mengarah hanya pada sosok Trump, lebih jauh juga penting mendorong perubahan sistem demokrasi itu sendiri berlangsung secara masif, sehingga AS tidak menjadi negara yang mengaku demokratis, lalu lupa bagaimana nilai-nilai demokratisasi itu ditegakkan.
Pada akhirnya dunia akan melihat, apakah demonstrasi “No Kings” ini benar-benar mampu menekan Trump satu sisi, sisi lain juga punya daya dorong kuat untuk AS terbukti komitmen dengan penegakan nilai-nilai demokrasi secara terbuka, jujur dan objektif.
Sembari menanti hari-hari mendatang, dunia juga mungkin selaras dengan aspirasi warga AS, bahwa langkah-langkah kontraproduktif dari Trump harus benar-benar dihentikan, setidak-tidaknya diluruskan agar tak mencederai napas demokrasi itu sendiri.[]
Mas Imam Nawawi
