PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 Tahun 2025 menjadi ruang bagi para ulama, cendekiawan, dan tokoh dakwah dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun kesepahaman dan arah gerakan dakwah yang berkelanjutan.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 12–13 November 2025 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia, ini diinisiasi bersama Lembaga Mufti Perlis dengan mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”.
Forum ini dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, KH. Dr. Nashirul Haq, menyampaikan bahwa forum Majelis Ilmuwan Nusantara ini telah merumuskan sejumlah resolusi utama yang disusun sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.
Ia menjelaskan bahwa resolusi ini dihasilkan melalui dua hari sidang intensif yang membahas tantangan dakwah kontemporer dan prinsip-prinsip kolaborasi antarulama serta lembaga Islam.
Resolusi pertama, terang Nashirul, menekankan pentingnya dasar diplomasi dan kerja sama dakwah. Forum menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan pendekatan yang diakui oleh al-Qur’an dan as-Sunnah dalam rangka menjaga kemaslahatan dakwah.
Bentuk kerja sama tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan zaman selama berorientasi pada penyebaran risalah Islam dan citra positif terhadap umat. Sebelum beralih pada resolusi berikutnya, forum menegaskan perlunya batasan yang jelas agar kolaborasi tidak melampaui prinsip akidah.
Resolusi kedua mempertegas bahwa setiap kerja sama dakwah tidak boleh mengorbankan prinsip dasar Islam, menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama, atau merugikan masa depan gerakan dakwah. Selanjutnya, resolusi ketiga memberi perhatian pada hubungan dengan non-Muslim dan kelompok lintas mazhab.
Kerja sama dalam bidang kemanusiaan yang bersifat universal, seperti perdamaian dan keadilan sosial, dinilai dapat dilakukan selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran akidah pihak lain.
“Prinsip hidup berdampingan atau ḥaqq al-ta‘āyush dipandang sebagai bagian dari urusan muamalah, bukan akidah,” ujar Nashirul dalam keterangannya, Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).
Uraian menjelang resolusi keempat menyoroti tantangan dakwah di berbagai negara yang kerap berhadapan dengan tekanan kebijakan dan situasi politik. Forum menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, pendekatan diplomasi yang bijaksana perlu diutamakan untuk menjaga stabilitas dakwah. Namun, para da’i tetap wajib menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan cara santun dan penuh hikmah.
Sebelum mengulas resolusi kelima, peserta forum membahas pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah meski terdapat perbedaan dalam masalah furu’. Resolusi kelima menyimpulkan bahwa perbedaan dalam aspek cabang tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan kolaborasi, sebab toleransi terhadap perbedaan ijtihadi merupakan bagian dari menjaga kekuatan umat.
Resolusi keenam menekankan etika keilmuan dalam menyikapi perbedaan pandangan antarulama. Forum menyerukan agar perbedaan disampaikan secara ilmiah dan beradab agar tidak merusak hubungan kerja sama. Adapun resolusi ketujuh menyoroti pentingnya memanfaatkan ruang sosial, budaya, seni, dan isu kemanusiaan sebagai sarana dakwah yang efektif di era kontemporer.
Nashirul Haq menegaskan kembali seruan forum agar seluruh lembaga dakwah dan gerakan Islam di kawasan Nusantara memperkuat semangat ta‘āwun yang berlandaskan syariat, ilmu, dan kebijaksanaan.
“Kerja sama yang tulus, strategis, dan beradab diharapkan menjadi landasan bagi kemajuan dakwah Islam serta kemuliaan umat di tingkat regional maupun global,” pungkasnya.
