JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan jatidiri Hidayatullah sebagai gerakan dakwah dan tarbiyah. Ia menyampaikan bahwa penguatan jatidiri tersebut memiliki relevansi langsung dengan peran Hidayatullah sebagai bagian dari masyarakat Muslim Indonesia yang berkontribusi dalam memajukan dakwah dan kehidupan berbangsa.
Hal itu disampaikan dia saat memimpin gelaran rapat koordinasi persiapan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026), dan diikuti oleh para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan arah, pemantapan kerangka kerja, serta kesiapan penyelenggaraan Rakerwil 2026 di tingkat wilayah.
Dalam arahannya, Dudung menyampaikan bahwa Rakerwil memiliki posisi strategis dalam sistem organisasi Hidayatullah karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional yang dirumuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan pelaksanaan program di tingkat wilayah dan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Rakerwil merupakan forum permusyawaratan resmi organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO), khususnya Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Dengan dasar tersebut, terangnya, Rakerwil menjadi instrumen konsolidasi yang memastikan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi secara terstruktur.
Dalam konteks tema nasional Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh, Dudung menjelaskan jatidiri organisasi mencakup kejelasan arah ideologis, sistem kerja yang tertata, serta keberlanjutan program yang dirancang secara berkesinambungan.
Dalam konteks keindonesiaan, penguatan jatidiri ini dipandang sebagai upaya memastikan bahwa peran dakwah dan pendidikan yang dijalankan Hidayatullah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial di Indonesia.
Dudung menambahkan bahwa transformasi organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal tanpa mengubah karakter dasar perjuangan Hidayatullah. Proses transformasi tersebut disampaikan sebagai langkah terencana dan terukur yang dijalankan dalam kerangka sistem organisasi yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan Rakerwil
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rakerwil 2026 akan dilaksanakan oleh seluruh DPW Hidayatullah di Indonesia dalam rentang waktu 20 Januari hingga 16 Februari 2026.
Pelaksanaan Rakerwil di masing-masing wilayah diarahkan untuk memastikan bahwa program utama derivasi DPP dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas wilayah.
Selain program utama, DPW juga diarahkan untuk menyusun program pendukung berdasarkan skala prioritas dan kemampuan riil masing-masing wilayah. Penyusunan program tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan efektif dan terukur.
Rapat koordinasi ini juga membahas tujuan dan keluaran Rakerwil, antara lain pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan orientasi bagi pengurus DPW dan Dewan Pengurus Daerah (DPD), unsur organisasi pendukung, pengelola amal usaha, serta badan usaha di tingkat wilayah.
Rakerwil diharapkan menghasilkan dokumen Program Kerja DPW dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPW yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan organisasi.
Masih dalam paparannya, Dudung menekankan pentingnya kedisiplinan manajerial dan tata kelola organisasi, termasuk kesiapan dokumen sebelum dan setelah Rakerwil.
Seluruh DPW diminta menyiapkan perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta mendokumentasikan hasil Rakerwil dalam bentuk berkas digital sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi.
