JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Peran pemuda dalam menentukan arah masa depan bangsa menjadi pokok pembahasan dalam Seminar Nasional Kepemudaan pada rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).
Dalam forum tersebut, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Sigit Raditya, memaparkan materi bertajuk “Muda, Politik, dan Indonesia Emas 2045: Dari Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis”.
Dalam pemaparannya, Sigit mengawali dengan refleksi historis tentang peran pemuda dalam perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah ditulis oleh pemuda yang menjauh dari urusan publik.
Dia menyebutkan, tahun 1928 menjadi simbol keberanian pemuda untuk bermimpi melalui Sumpah Pemuda, sementara 1998 mencerminkan keberanian untuk bertindak melalui Reformasi. Menurutnya, fase yang dihadapi generasi saat ini adalah keberanian untuk memilih dan menentukan arah masa depan bangsa secara sadar dan bertanggung jawab.
Sigit menempatkan politik sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa. Ia menjelaskan bahwa politik bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan alat untuk mendistribusikan keadilan dan menentukan arah kebijakan publik. Keputusan politik, kata dia, berpengaruh langsung terhadap kebijakan pendidikan, harga bahan pokok, hingga keberlangsungan dakwah di wilayah pelosok.
“Politik adalah alat distribusi keadilan dan penentu arah bangsa,” tegasnya, seraya juga mengingatkan bahwa politik selalu bergerak dalam ketegangan dua kutub antara nilai dan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, nilai hanya akan menjadi catatan kaki sejarah. Sebaliknya, kekuasaan tanpa etika berpotensi melahirkan praktik yang oportunistik dan tiranik.
Karena itu, Sigit menekankan pentingnya peran pemuda sebagai jembatan yang menghubungkan nilai moral agama dengan realitas kekuasaan yang penuh kompromi.
Dalam bagian berikutnya, Sigit menyoroti perjalanan Hidayatullah sebagai contoh gerakan keumatan yang berangkat dari nilai dan menghasilkan dampak nyata. Ia menyinggung sejarah pendirian pesantren Hidayatullah pada 1973 di Kalimantan Timur, peresmian kampus induk pada 1976, hingga penghargaan Kalpataru yang diterima pada 1984 sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi sosial dan lingkungan.
“Perjalanan Hidayatullah ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah dan pendidikan yang konsisten mampu memberi pengaruh riil bagi bangsa,” katanya.
Sigit kemudian mengaitkan bonus demografi dengan tantangan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa keunggulan demografi tidak otomatis menjadi emas jika tidak dibarengi kualitas sumber daya manusia.
Pengangguran terdidik, instabilitas sosial, serta konflik identitas menjadi risiko nyata jika generasi muda tidak disiapkan secara matang. Karena itu, Indonesia Emas, menurutnya, tidak ditentukan oleh usia negara, melainkan kualitas manusianya.
Ia memaparkan empat kualitas utama yang dibutuhkan menuju 2045, yakni pemimpin yang visioner dan berintegritas, birokrat yang profesional dan melayani, pengusaha yang inovatif dan mandiri, serta masyarakat yang kritis dan berdaya. Dalam kerangka tersebut, pemuda diharapkan memainkan tiga peran sekaligus: sebagai kekuatan moral penjaga nilai, kekuatan pengetahuan yang berbasis data dan riset, serta kekuatan politik yang berani masuk ke dalam sistem untuk mengambil keputusan.
“Tidak semua harus jadi politisi, tapi harus ada yang masuk politik,” katanya. Ia menambahkan bahwa aktivisme yang kuat bukan sekadar slogan moral, melainkan harus diterjemahkan menjadi proposal kebijakan yang konkret, lengkap dengan analisis anggaran, mekanisme distribusi, dan dampak kebijakan.
Sigit juga mengingatkan sejumlah jebakan yang kerap melemahkan gerakan pemuda, seperti sikap anti-politik namun menginginkan perubahan, atau aktivisme yang reaktif tanpa solusi. Menurutnya, kebenaran tanpa strategi sering kalah oleh kepentingan yang terorganisir.
“Pemuda perlu membangun ketahanan mental, kemandirian ekonomi, dan keteguhan diri agar mampu bertahan dalam proses politik jangka panjang,” imbuhnya.
Mengakhiri pemaparannya, Sigit menyerukan agar pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Ia menekankan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan arsitek peradaban yang siap berkolaborasi dan berikhtiar secara kolektif demi masa depan bangsa yang berkeadilan dan bermartabat.
