TANGERANG (Hidayatullah.or.id) — Perkembangan teknologi digital, terutama kehadiran kecerdasan buatan, telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan informasi. Di tengah arus data yang bergerak cepat, kebutuhan terhadap literasi digital dan ketahanan masyarakat dalam menggunakan media sosial menjadi semakin mendesak.
Dalam pada itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa penguatan etika, verifikasi informasi, serta orientasi kemaslahatan perlu diarahkan secara lebih sistematis untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan produktif.
Pada Seminar Interaktif Membangun Keadaban dalam Bermedia Sosial, Wakil Ketua Umum MUI K.H. Muhammad Cholil Nafis menegaskan bahwa hampir semua informasi umum di media sosial perlu diragukan kebenarannya sampai dilakukan validasi dan verifikasi.
Ia menekankan bahwa pada era kecerdasan buatan, hampir semua bentuk informasi maupun gambar dapat dipalsukan dan tampak seperti konten asli.
“Dalam prinsip tabayyun, semua informasi yang diterimanya harus diverifikasi sebelum dipakai sendiri sebagai data atau di-share kepada yang lain,” ujar Kiai Cholil seperti dikutip laman resmi MUI, Rabu, 5 Jumadil Akhir 1447 (26/11/2025).
Anggota Kehormatan Hidayatullah ini menyampaikan bahwa perkembangan teknologi menuntut masyarakat untuk mengedepankan sikap kritis dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan informasi digital.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian sosialisasi hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas XI MUI) yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol pada 20–23 November lalu.
Kiai Cholil menjelaskan bahwa momentum seminar tersebut dimaksimalkan untuk menyampaikan keputusan Munas XI MUI terkait Ketahanan Media Sosial. Ia menyebutkan bahwa Mabda’ Asasi atau Peta Jalan MUI pada paruh kedua usia setengah abad organisasi itu menempatkan media sosial sebagai alat dakwah yang berfungsi memperkuat literasi keislaman dan ketahanan nasional.
Menurutnya, strategi ini diperlukan agar perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan secara konstruktif dalam membangun karakter, keilmuan, serta kesadaran kebangsaan.
Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh MUI Kabupaten Tangerang tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat. Forum itu dihadiri pengurus MUI se-Kabupaten Tangerang, para tokoh masyarakat, serta unsur media lokal.
Tabayyun dan Prinsip Maslahah
Dalam penjelasannya, Kiai Cholil menguraikan dua prinsip utama yang menjadi rukun dalam bermedia sosial, yaitu prinsip tabayyun dan prinsip maslahah. Tabayyun, menurutnya, merupakan kewajiban untuk melakukan verifikasi atas setiap informasi yang diterima agar tidak terjadi penyebaran data yang tidak akurat.
Ia menilai bahwa kecenderungan menyebarkan informasi tanpa proses pemeriksaan menjadi salah satu penyebab maraknya misinformasi di ruang digital. Pada era ketika teknologi deepfake dan manipulasi visual semakin mudah dilakukan, tahapan verifikasi menjadi semakin penting untuk menjaga akurasi dan menghindarkan masyarakat dari kesalahan persepsi.
Prinsip kedua adalah maslahah. Setelah proses verifikasi dilakukan, setiap informasi yang akan dibagikan harus memiliki nilai manfaat. Kiai Cholil menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang valid sekalipun dapat menimbulkan dampak negatif jika mengandung unsur ghibah atau fitnah.
Oleh karena itu, jelasnya, pengguna media sosial perlu mampu menahan diri serta memilih diksi yang tepat sebelum membagikan informasi ke publik. Ia menilai bahwa sensitivitas dampak sosial merupakan bagian penting dari etika bermedia.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Cholil juga mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mengingatkan perlunya menghindari konten yang mengandung isu SARA, kekerasan, oversharing, maupun pengungkapan berlebihan terkait informasi pribadi.
Menurutnya, pengelolaan konten yang baik akan berkontribusi besar dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadaban. “Ayo bijak bermedia sosial agar hidup penuh damai dan damai,” pungkasnya.
