JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd., menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu keterbatasan alat tulis belum lama ini.
Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan refleksi penting mengenai kegagalan kolektif dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan anak benar-benar hadir hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Nanang menegaskan bahwa ketika kemiskinan ekstrem sampai merampas harapan hidup seorang anak, hal itu menunjukkan bahwa sistem distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya menyentuh akar rumput. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat berat dan memerlukan refleksi nasional yang serius.
“Negara dan seluruh elemen bangsa memikul tanggung jawab moral. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang merasa sendirian dalam kemiskinan hingga mengambil keputusan fatal hanya karena urusan buku dan pensil,” katanyat dalam keterangannya kepada media ini, Kamis, 17 Syaban 1447 (5/2/2026).
Dia menyebutkan, data kemiskinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, Nusa Tenggara Timur termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, dengan persentase penduduk miskin berada di atas rata-rata nasional.
Dalam laporan UNICEF Indonesia dan Bappenas sebelumnya juga disebutkan bahwa anak-anak di wilayah tertinggal dan pedalaman memiliki risiko lebih tinggi mengalami putus sekolah akibat keterbatasan akses ekonomi dan sarana pendidikan dasar.
Nanang menilai bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki pendekatan pembangunan manusia, khususnya pada sektor pendidikan dasar. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademik semata, tetapi harus menjadi ruang yang memanusiakan anak dan memberi mereka kekuatan menghadapi tekanan hidup.
Dalam pada itu, Nanang menyampaikan tawaran solusi melalui pendekatan Pendidikan Integral Berbasis Tauhid (PIBT) yang dikembangkan Hidayatullah. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan kecerdasan intelektual, pembentukan karakter, dan penguatan spiritual secara seimbang.
Ia menjelaskan bahwa PIBT tidak menjadikan kemampuan finansial sebagai prasyarat utama bagi anak untuk mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang berkeadilan harus memastikan bahwa biaya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk belajar dan bertumbuh.
Nanang menegaskan bahwa PIBT bertujuan membangun daya tahan mental dan spiritual anak, sehingga mereka memiliki sandaran nilai ketika menghadapi keterbatasan hidup. Pendidikan, dalam pandangannya, harus menjadi ruang penguatan martabat manusia, bukan sumber tekanan yang memperdalam rasa putus asa.
Selain menawarkan pendekatan pendidikan, Nanang juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menilai bahwa negara tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, terutama yang berdampak langsung pada anak-anak.
“Kami juga mendorong Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih peka dan kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, peran lembaga penyantunan anak seperti LKSA harus diakui sebagai mitra strategis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Nanang menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di bawah naungan Hidayatullah telah lama bergerak di wilayah-wilayah rentan dan menyantuni anak-anak dari keluarga tidak mampu di berbagai pelosok Indonesia. Peran lembaga semacam ini, menurutnya, sering kali menjadi garda terdepan dalam mencegah anak putus sekolah dan mengalami keterlantaran.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan afirmasi kebijakan yang lebih kuat, termasuk kemudahan akses bantuan dan pengakuan kelembagaan bagi lembaga-lembaga sosial yang terbukti bekerja langsung di lapangan. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, terangnya, upaya penyelamatan anak akan berjalan lambat dan terfragmentasi.
Demikian pula dalam aspek perlindungan sosial, Nanang menyoroti pentingnya memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar program bantuan pendidikan dan pangan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi sampai ke anak-anak yang paling membutuhkan, khususnya di daerah terpencil.
“Dan harus dipastikan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP dan MBG benar-benar sampai kepada anak-anak di pedalaman yang paling membutuhkan, agar tidak ada lagi lubang dalam sistem jaring pengaman sosial,” katanya.
Nanang meningatkan bahwa tragedi semacam ini tidak boleh terulang. Ia lagi lagi menyerukan agar negara, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memperkuat perlindungan anak dan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan masa depan karena kemiskinan ekstrem.
“Jangan sampai buku dan pena menjadi barang mewah yang harus dibayar dengan nyawa,” imbuhnya menandaskan.
