JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, KH Nashirul Haq memberikan pandangannya tentang pendidikan nasional saat Rapat Pleno Ke-19 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) yang digelar di Aula Buya Hamka Lantai IV Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/08/2017).
Dalam pemaparannya, dirinya berkomentar mengenai tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bahwa, tegas beliau, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut juga, lanjutnya, memuat tujuan pendidikan nasional yakni mengamanatkan agar menjadi manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
“Secara normatif apa yang dicanangkan pemerintah mengenai tujuan pendidikan nasional tersebut sangat ideal. Tetapi ironi dalam implementasi. Sebab, kebijakan dan komitmen pemerintah masih tampak kurang (terlihat) nyata untuk mewujudkan cita tersebut,” katanya di hadapan anggota Wantim MUI dan hadirin lainnya yang memadati aula pertemuan tersebut.
Contoh yang paling nyata, lanjut Nashirul, adalah porsi pendidikan agama di sekolah, baik itu sekolah umum atau sekolah negeri.
Menurutnya, porsi itu sangat minim sekali dibandingkan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik kita saat sekarang ini.
Pada kesempatan tersebut juga, kiai muda kelahiran Wajo Sulsel ini memaparkan tentang “Pendidikan Integral Berbasis Tauhid” sebagai ide besar Ormas Hidayatullah dalam berbagi solusi pendidikan Islam untuk mempersiapkan generasi Islam masa depan.
“Artinya, bagaimana mengelola pendidikan kita ini (agar) benar-benar mengantarkan anak didik menjadi orang yang bertauhid. Bahwa orang yang terdidik itu adalah mereka yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan itulah hakikat daripada ilmu itu sendiri,” terangnya menjelaskan.
Berdasarkan tujuan pemerintah demikian, alumni Universitas Islam Madinah ini membagi 3 perkara yang harus menjadi skala prioritas pendidikan nasional di Indonesia.
Pertama, mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian dan motivasi yang serius dalam dunia pendidikan, terutama paradigma berpikirnya.
“Jangan sampai yang menjadi target dan kebanggaan pendidikan nasional kita hanya pada aspek kognitifnya (intelektualnya) saja, sementara moralitas dan spiritualnya hanya menjadi faktor pelengkap saja,” sarannya.
Ia mengacu pada salah satu prinsip pendidikan dalam istilah Arab, tazkiyah qabla ta’lim (proses pensucian jiwa sebelum pengajaran) atau az zaka qabla adzaka (kesucian sebelum kecerdasan) yang mengacu pada firman Allah Ta’aala dalam Al Qur’an surah Al Jumuah ayat 2. Sederhananya, jiwa harus disucikan terlebih dahulu, maka kecerdasan akan menyusul.
“Dan inilah sistem pendidikan yang diterapkan oleh salafus shaleh. Sehingga mereka benar-benar lahir sebagai orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada umat sebagai orang yang shaleh sekaligus muslih. Mereka inilah orang yang ditunggu oleh zaman,” ulasnya.
Yang kedua, lanjut beliau, orientasi pendidikan sengaja didesain sedemikian rupa untuk melahirkan peserta didik yang dzul aidi wal abshar.
“Dia terampil, tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Ini yang terkesan pincang saat ini. Pemerintah ingin melahirkan peserta didik yang menonjol dalam keterampilan dengan orientasi melahirkan (banyak) tenaga kerja. Tetapi dia (peserta didik) tidak memiliki paradigma dan visi yang besar. Atau sebaliknya, memiliki prestasi akademik yang tinggi namun tidak memiliki life skill,” imbuhnya.
Ketiga, menurut Nashirul, pendidikan diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang memiliki dua kriteria utama sebagaimana diisyaratkan dalam al Quran, yaitu al quwwatu wal amanah.
Al quwwah artinya memiliki kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi. Sedangkan al amanah, artinya punya integritas, moralitas, dan berkarakter.
“Dua hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan. Dan keselamatan bangsa bahkan dunia secara umum, tergantung sejauh mana kita bisa melahirkan generasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam al Quran itu,” tutupnya.
Rapat rutin bulanan yang mengangkat tema “Dialog Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kepentingan Umat Islam” tersebut, Wantim MUI mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Sekjen Kementrerian Ristek dan Dikti Ainun Naim sebagai pembicara.
Peserta rapat terdiri dari para ketua umum ormas Islam tingkat pusat dan beberapa individu tokoh Islam. Secara struktural, para peserta ini merupakan anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat. */ Rizky Kurnia Syah
