JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, menyampaikan apresiasi atas langkah aktif pemerintah Indonesia dalam menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Sikap tersebut dinilai sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dukungan politik dan diplomatik Indonesia selama ini dipandang sebagai bagian dari konsistensi sikap moral dalam isu Palestina.
Namun demikian, Rasfiuddin menegaskan bahwa dukungan harus disertai dengan kehati-hatian dalam memilih dan terlibat pada inisiatif internasional tertentu. Menurutnya, tidak semua forum perdamaian benar-benar berorientasi pada keadilan substantif bagi Palestina.
Oleh karena itu, menurutnya, setiap langkah diplomatik perlu diukur secara cermat agar tidak justru melemahkan posisi Palestina sebagai pihak yang selama ini menjadi korban konflik dan dominasi kekuatan global.
Dalam pada itu, Rasfiuddin menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace baru baru ini, sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ia pimpin langsung. Ia menilai bahwa forum tersebut menyimpan problem mendasar dalam konstruksi politik dan orientasi perdamaian yang ditawarkan, khususnya terkait posisi Palestina.
“Inisiatif Board of Peace justru tampak berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina dengan membungkusnya dalam narasi perdamaian global,” kata Rasfiuddin dalam keterangannya dari Malaysia, Senin, 7 Sya’ban 1447 (26/1/2025).
Rasfiuddin menjelaskan, kerangka perdamaian semacam ini berisiko mengaburkan realitas konflik yang selama puluhan tahun ditandai oleh pendudukan militer, perampasan wilayah, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Dia menegaskan, perdamaian yang mengabaikan akar ketidakadilan struktural justru berfungsi sebagai mekanisme normalisasi penjajahan.
Salah satu keberatan utama yang disampaikan adalah posisi Israel dalam forum tersebut yang ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan moral. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara konsisten menyebut Israel sebagai occupying power di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
“Penyetaraan posisi Israel dan Palestina dalam forum semacam Board of Peace justru menegasikan realitas asimetris konflik. Pola ini sukar diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan prinsip keadilan internasional,” katanya.
Dia menekankan, Palestina, yang selama ini berada dalam posisi terjajah dan mengalami dampak langsung kekerasan bersenjata, diperlakukan seolah-olah memiliki tanggung jawab konflik yang sama.
Rekam Jejak Donald Trump
Rasfiuddin juga menggarisbawahi bahwa pembentukan Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kebijakan Donald Trump terkait Palestina.
Ia mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memangkas bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Kebijakan-kebijakan tersebut secara luas dikritik oleh komunitas internasional karena memperburuk posisi Palestina dan memperkuat dominasi Israel.
Rasfiuddin menilai bahwa orientasi Board of Peace tampak selaras dengan agenda politik tertentu yang tidak berpihak pada keadilan bagi Palestina. Ia menyebut bahwa pendekatan yang mengabaikan hak kembali pengungsi dan legalitas pendudukan berpotensi menjadi bagian dari proses pembersihan etnis yang berlangsung secara sistematis, meskipun dikemas dalam bahasa diplomasi dan stabilitas regional.
Rasfiuddin menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak mungkin dibangun tanpa keterlibatan langsung entitas rakyat Palestina. Menurutnya, forum perdamaian yang didominasi oleh elit global, tanpa representasi substantif dari pihak yang paling terdampak, hanya akan menghasilkan kesepakatan elitis yang jauh dari realitas penderitaan di lapangan.
“Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa penjajahan berkepanjangan ini telah menyebabkan jutaan warga Palestina hidup sebagai pengungsi dan puluhan ribu korban sipil berjatuhan selama beberapa dekade,” terangnya.
Fakta ini, menurut Rasfiuddin, seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap perundingan perdamaian, bukan justru dikesampingkan demi kepentingan stabilitas politik jangka pendek.
Oleh karena itu, Rasfiuddin mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap korban dalam setiap inisiatif diplomatik terkait Palestina.
Keterlibatan Indonesia di forum internasional, menurutnya, harus diarahkan untuk memperkuat posisi Palestina sebagai bangsa yang terjajah, bukan sebaliknya, agar perdamaian yang diupayakan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral global.
