SEMARANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Jawa Tengah, Akhmad Ali Subur, menyatakan bahwa untuk memastikan keselarasan kebijakan dan menjaga kualitas pelaksanaan program, DPW Hidayatullah Jawa Tengah menugaskan pendamping wilayah pada masing-masing klaster daerah. Kebijakan ini menjadi bagian dari mekanisme penguatan koordinasi antara tingkat wilayah dan daerah dalam pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Jawa Tengah pada Senin, 28 Syaban 1447 (16/2/2026).
Pelaksanaan Rakerda tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang sebelumnya digelar di tingkat provinsi. Forum Rakerda dirancang sebagai instrumen konsolidasi organisasi di tingkat daerah sekaligus sebagai sarana penyelarasan arah kebijakan strategis yang telah dirumuskan dalam forum wilayah. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan terkoordinasi, Rakerda menjadi ruang implementasi kebijakan organisasi secara operasional di tingkat daerah.
Akhmad Ali Subur menjelaskan bahwa penugasan pendamping wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat wilayah dapat diterjemahkan secara tepat oleh jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD).
“Untuk memastikan keselarasan kebijakan dan kualitas pelaksanaan, DPW Hidayatullah Jawa Tengah menugaskan pendamping wilayah pada masing-masing klaster daerah,” katanya. Ia menambahkan bahwa pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu struktur daerah dalam mengimplementasikan kebijakan strategis secara konkret dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Pelaksanaan Rakerda Tahun 2026 dibagi ke dalam delapan klaster wilayah yang terdiri atas beberapa daerah dengan kedekatan geografis. Pembagian klaster ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat proses komunikasi organisasi, serta memperkuat pengawasan terhadap implementasi program kerja di tingkat daerah.
Delapan klaster tersebut mencakup wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dengan pendamping Mufti Wahyu dan Ahmad Suwarno; wilayah Kudus dengan pendamping Imam Suja’i dan Masrukhin; wilayah Grobogan dengan pendamping Eviq Erwiandy dan Imam Syahid; serta wilayah Kendal dengan pendamping M. Ali Shodikin.
Selanjutnya, klaster yang meliputi wilayah Salatiga, Banjarnegara, Boyolali, Wonosobo, dan Purbalingga didampingi oleh Suharto dan Sunoto Achmad. Wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal didampingi oleh Usman Wahyudiono., sedangkan wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang didampingi oleh Widodo. Adapun wilayah Pati, Blora, Jepara, dan Rembang didampingi langsung oleh Akhmad Ali Subur.
Rakerda melibatkan unsur strategis organisasi di tingkat daerah, meliputi Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pengurus Cabang (DPC), organisasi pendukung tingkat daerah, serta unsur amal usaha dan badan usaha. Keterlibatan berbagai unsur ini menjadikan Rakerda sebagai forum evaluasi kinerja organisasi sekaligus sebagai ruang perumusan program kerja yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.
Tema yang diusung dalam Rakerda Tahun 2026 adalah Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh. Tema tersebut, diterangkan Akhmad Ali, menjadi kerangka kerja organisasi dalam memperkuat identitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengoptimalkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi dakwah, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Rakerda secara serentak dan terstruktur, DPW Hidayatullah Jawa Tengah mengharapkan seluruh jajaran DPD dapat bergerak secara terkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
“Pendampingan wilayah yang diterapkan dalam sistem klaster diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program kerja dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan arah kebijakan organisasi di tingkat wilayah,” kata Akhmad Ali.
