MALUT (Hidayatullah.or.id) — Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian tidak boleh dibiarkan ikut merenggut masa depan masyarakat terdampak. Prinsip inilah yang menjadi landasan respon kemanusiaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maluku Utara (Malut) yang menggandeng Tim Siaga Bencana Hidayatullah Malut dalam menanggapi dampak banjir yang melanda wilayah Halmahera Barat, khususnya di Desa Gamlamo.

Pasca surutnya banjir, kondisi lingkungan warga masih menyisakan persoalan serius. Endapan lumpur pekat menempel di dinding rumah, sementara sisa genangan air menciptakan ancaman kesehatan yang tidak kasatmata. Dalam situasi tersebut, keterlambatan bantuan berpotensi memperburuk kondisi fisik dan psikologis masyarakat yang telah kehilangan sebagian besar harta bendanya.

Tim Siaga Bencana ini menilai bahwa kecepatan penanganan menjadi faktor krusial dalam fase darurat. Oleh karena itu, pada Sabtu pagi, 10 Januari 2026, tim BMH bersama relawan SAR Hidayatullah menyalurkan bantuan logistik ke pusat aktivitas warga di Desa Gamlamo. Akses menuju lokasi ditempuh dengan kendaraan bak terbuka yang membawa berbagai kebutuhan dasar.

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan pangan seperti beras dan telur, serta pakaian layak pakai bagi warga yang terdampak banjir. Seluruh bantuan difokuskan untuk mendukung operasional dapur umum desa yang menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Setibanya di dapur umum, suasana kerja yang padat berubah menjadi momen penuh rasa syukur. Aktivitas memasak yang sempat terancam terhenti kembali menemukan keberlanjutan berkat pasokan logistik yang diterima. Dapur umum tersebut diketahui harus menyiapkan sekitar 700 porsi makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari BMH ini,” ujar Ustadz Tabhir, salah satu pemuda setempat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur umum. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan pangan menjadi faktor penentu apakah layanan makan bagi warga dapat terus berjalan atau tidak.

Menurutnya, tanpa tambahan logistik, aktivitas memasak berpotensi terhenti karena keterbatasan stok. Kehadiran bantuan tersebut dinilai memberikan ruang napas baru bagi warga untuk bertahan di tengah kondisi darurat yang belum sepenuhnya pulih.

Selain pangan, perhatian juga diarahkan pada aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Wilayah pascabanjir memiliki risiko tinggi terhadap munculnya penyakit menular akibat air tercemar dan sanitasi yang terganggu. Distribusi perlengkapan kebersihan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam jangka menengah.

Upaya tersebut sekaligus mendukung stabilitas psikologis warga. Ketika kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara bertahap, masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan ketenangan dan kembali menata kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan pemulihan fisik dan mental sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kepala BMH Maluku Utara, Nurhadi, menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para donatur yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa kehadiran BMH di lokasi bencana merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam merespons setiap kondisi darurat kemanusiaan.

“Penyaluran ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kami untuk meringankan beban sesama,” ujar Nurhadi. Ia menambahkan bahwa tim akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pemulihan.

Menurutnya, bencana memang dapat menghilangkan harta benda dalam waktu singkat, namun solidaritas sosial harus menjadi penyangga agar masa depan masyarakat terdampak tetap terjaga. Dukungan terhadap dapur umum dan kebutuhan dasar dipandang sebagai investasi kemanusiaan yang tidak dapat ditunda.

“Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian kita tidak boleh membiarkannya merenggut masa depan,” kata Nurhadi menutup keterangannya.

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Anggota Majelis Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Ust. H. Dr. Abdul Aziz Qahhar, M.Si, mengatakan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Hal itu disampaikan dia saat mengisi taushiyah subuh dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).

Membuka taushiyahnya, Aziz menguraikan secara historis dan konseptual arah kepemimpinan organisasi serta posisi strategis Pemuda Hidayatullah dalam menyiapkan kader umat dan bangsa.

Ia memulai dengan menyinggung fase krusial yang dilalui Hidayatullah pasca wafatnya pendiri, Ustadz Abdullah Said. Menurutnya, periode tersebut menuntut kebijaksanaan kolektif agar kesinambungan perjuangan tetap terjaga.

Karena itu, terangnya, KH Abdurrahman Muhammad dipercaya mengemban amanah sebagai Rais ‘Aam dengan kesadaran penuh bahwa gaya kepemimpinannya berbeda dari model sentralistik sebelumnya. Perbedaan itu justru menjadi pintu masuk bagi penguatan kepemimpinan berbasis musyawarah.

Ia menjelaskan bahwa dari kesadaran itulah Hidayatullah mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada prinsip syura. Struktur organisasi kemudian dirancang lebih seimbang melalui pembagian peran strategis, antara lain Dewan Syari’ah dan Dewan Eksekutif.

“Model ini dimaksudkan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara sistemik, akuntabel, dan tidak bertumpu pada figur tunggal,” terangnya.

Dalam konteks kaderisasi, Abdul Aziz menegaskan bahwa lahirnya Pemuda Hidayatullah merupakan bagian integral dari visi besar penguatan generasi penerus. Organisasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan ruang pembinaan pemuda yang terstruktur dan berkesinambungan.

“Kehadiran Pemuda Hidayatullah dirancang sebagai wadah rekrutmen dan pembinaan kader, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi, yang secara sadar diposisikan sebagai kader perjuangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemuda Hidayatullah dikonstruksikan sebagai ruang inkubasi sebelum kader memasuki organisasi induk. Fase kepemudaan dipandang sebagai tahap strategis untuk mematangkan ideologi, membentuk karakter kepemimpinan, serta menyiapkan kesiapan pengabdian.

Dalam kerangka tersebut, lanjutnya, dilakukan pemisahan peran yang jelas antara Pemuda Hidayatullah dan Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH) agar segmentasi pembinaan dan orientasi gerakan tidak saling tumpang tindih.

Hidayatullah Gerakan Peradaban

Masih dalam taushiyahnya, Abdul Aziz Qahhar juga menekankan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban, Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Salah satu pilar peradaban yang tidak dapat diabaikan adalah politik.

Oleh karena itu, lanjut Aziz, pemuda perlu diberikan pemahaman politik yang utuh dan dilibatkan dalam praktik politik bernilai, yang berorientasi pada etika dan kemaslahatan.

“Tidak mungkin melahirkan pemimpin strategis tanpa pemahaman politik yang memadai. Pemuda harus disiapkan untuk berpolitik dalam kerangka high politics, yakni politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan umat dan keadilan sosial,” katanya.

Selain aspek politik, Pemuda Hidayatullah juga diarahkan untuk aktif dalam advokasi sosial. Keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat dipandang sebagai bentuk dakwah praksis sekaligus sarana pembelajaran kepemimpinan yang nyata. Menurutnya, kepemimpinan sejati tidak lahir hanya dari forum diskusi, tetapi ditempa melalui keberanian menghadapi problem riil umat.

“Pemimpin itu lahir dari keberanian turun ke lapangan, membela masyarakat, dan hadir sebagai bagian dari solusi,” imbuh ustadz yang pernah tiga periode jadi wakil daerah di DPR-MPR RI ini.

Pada bagian akhir, Abdul Aziz Qahhar menyoroti pentingnya profesionalisme dan kemandirian ekonomi bagi kader pemuda. Seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab hidup, setiap kader dituntut memiliki keterampilan produktif sebagai bekal mencari nafkah secara halal dan bermartabat.

Ia menambahkan seraya menegaskan bahwa penguasaan keahlian harus dituntaskan pada fase kepemudaan agar kader mampu berperan aktif di masyarakat tanpa kehilangan integritas perjuangan.

“Profesionalisme tersebut menjadi fondasi penting bagi kemandirian kader dalam menjalani pengabdian jangka panjang,” pesannya menandaskan.