Dalam rangkaian persidangan kasus korupsi Chromebook Kemdikbudristek RI dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim (NAM), ada satu sidang yang menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa, tepatnya tanggal 21 April 2026. Saksi ahli tersebut adalah Ina Liem (IL). Di jagad maya, nama IL dikenal sebagai ahli sekaligus konsultan pendidikan dan karier.
Akan tetapi nama besar Ina Liem di jagad maya tidak membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) kehilangan taji di ruang sidang. Dengan amat tajam, JPU mengajukan sejumlah pertanyaan kepada IL. JPU mempertanyakan otoritas IL sebagai ahli independen. Dapat disaksikan oleh pemirsa, IL perlu upaya keras untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan JPU.
Terlepas penilaian pemirsa terhadap jalannya sidang tersebut, khususnya tanya jawab yang tajam antara JPU dengan IL, muncul satu pelajaran penting bagi para ahli dan juga pendidik, yakni akuntabilitas. Bahwa setiap pernyataan atau jawaban yang diberikan butuh basis argumentasi, tidak bisa asal. Runtutan nalar dan basis data diperlukan. Tanpa kesemua itu, pernyataan atau jawaban akan sangat lemah. Kapabilitas akhirnya diragukan.
Apabila kapabilitas sudah diragukan, sulit bagi seorang ahli dan pendidik untuk memiliki standing point. Otoritasnya bisa dicopot secara de facto. Ini bisa diibaratkan seperti pipi tertampar, namun tangan yang menampar tidak terlihat.
Oleh karena itu setiap ahli dan pendidik didorong untuk akuntabel. Apapun yang menjadi sikap atau pendiriannya itu dibangun di atas serangkaian proses pengambilan kesimpulan yang berstandar ilmiah. Sehingga banyak pihak akan menerima bahkan mendukung sikap atau pendirian yang diyakini.
Satu disclaimer dibutuhkan di sini, yakni dukungan banyak pihak bukan ukuran utama untuk menentukan benar-salah suatu sikap atau pendirian. Hal ini dikarenakan benar-salah juga banyak dipengaruhi oleh konteks sosiobudaya setempat. Meskipun demikian dukungan banyak pihak, walaupun perlahan dan bertahap, menunjukkan keselarasan satu sikap atau pendirian dengan kesadaran umum masyarakat.
Bahwa masyarakat mengakui ada sisi benar dari sikap atau pendirian yang sampai kepada mereka, bahkan sesuai dengan situasi mereka. Sehingga mereka merasa wajib untuk mendukung sikap atau pendirian tersebut. Tidak sekedar moral, dukungannya juga bersifat material.
Lebih jauh, akuntabilitas memiliki keterikatan erat dengan integritas. Dalam bahasa keseharian integritas lebih dikenal dengan kejujuran. Aspeknya cukup luas, mencakup perkataan dan perbuatan bahkan visi masa depan.
Seseorang dengan integritas yang kuat dimungkinkan untuk memiliki akuntabilitas kuat juga. Ia tidak sulit mengumpulkan berbagai data dan fakta, menganalisis, lalu menyimpulkan. Kemudian kesimpulannya disampaikan kepada publik.
Ia kokoh menghadapi publik. Kepada pihak yang pro, ia menguatkan. Sedangkan kepada pihak yang kontra, ia menjelaskan lebih dalam.
Nalar rumit tidak terlalu diperlukan untuk seseorang menjadi akuntabel, bila integritas sudah menginternal pada dirinya. Ia juga tidak perlu mengolah kata sedemikian rumit. Bahkan ia bisa menjelaskan dalam model percakapan harian. Siapapun bisa lebih mudah memahami.
Sebaliknya akuntabilitas semakin sulit digapai saat integritas belum hadir. Akhirnya seseorang dengan situasi seperti ini akan menyampaikan nalar yang dibungkus kata-kata indah. Sehingga terlihat seakan-akan nalarnya kokoh. Padahal inkonsistensi dapat dilacak dengan mudah.
Sehubungan dengan itu semua, semoga para ahli dan pendidik bersepakat bahwa integritas merupakan dasar sangat penting. Di atasnya banyak hal dapat dibangun dengan kuat sekaligus indah. Selanjutnya berbagai inspirasi sangat mungkin untuk terpancar dari sana.
Ahli dan pendidik disilakan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah selama ini selaras antara perkataan dan perbuatan? Bahkan sudahkah visi masa depan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini selama ini? Semoga jawabannya, sudah.
Kabar gembiranya integritas (kejujuran) itu memiliki pertalian erat dengan keimanan. Semakin jujur seseorang, kemungkinan semakin baik keimanannya. Motivasinya bukan lagi hal-hal kasat mata. Justru perkara ghaib jauh lebih penting baginya. Wajar jika Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 69 menempatkan orang-orang jujur bersama para nabi di surga nanti.
Uraian ini pula, semoga memberikan informasi kepada pengelola pendidikan. Bahwa integritas itu akar dari akuntabilitas pendidik. Maka integritas butuh untuk terus dikuatkan, baik dengan bimbingan ataupun apresiasi.
Apalagi pendidikan merupakan aktivitas berbasis manusia. Kognitif bukan segalanya di konteks pendidikan. Sentuhan manusiawi jauh lebih diperlukan. Apalagi sentuhan manusiawi itu berbalut keimanan. Insya Allah kebaikan duniawi-ukhrawi hanya menunggu waktu, dan berlaku kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Dudung Amadung Abdullah sebagai salah satu dari 10 besar penerima Apresiasi Penegakan Hukum Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada individu dan lembaga yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat dhuafa dan kelompok rentan.
Penghargaan itu diumumkan dalam rangkaian Mudzakarah Hukum Nasional Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) bertema “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin”. Malam penganugerahan berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dalam daftar resmi yang diterbitkan Komisi Hukum MUI, Dudung Amadung Abdullah menempati peringkat kelima dari 27 penerima apresiasi yang terdiri atas 19 penerima kategori perorangan dan 8 kategori lembaga. Posisi tersebut menempatkannya dalam jajaran 10 besar penerima apresiasi, bersama sejumlah tokoh nasional, praktisi hukum, organisasi bantuan hukum, dan institusi penegak hukum.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum, Dr. Ihsan Tanjung, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara independen dengan menggunakan sejumlah indikator yang terukur. Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi indikator dengan bobot penilaian tertinggi, disusul rekam jejak pendampingan kepada masyarakat dhuafa, jejaring antarlembaga, serta kemitraan dengan lembaga amil zakat.
“Dari scoring perorangan itu, yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Bapak Busyro Muqoddas. Semua juri sepakat memberikan nilai tertinggi kepada beliau karena rekam jejaknya,” ujar Ihsan.
Ia menambahkan, proses penilaian melibatkan dewan juri lintas sektor yang berasal dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga perwakilan media nasional seperti TV One, Metro TV, Kompas TV, dan Tempo TV untuk melakukan penelusuran rekam jejak para kandidat.
“Kami melibatkan media massa karena tahu mereka pasti bisa menjejaki rekam jejak orang-orang ini. Kalau kandidat tersebut dianggap bermasalah atau tidak layak, maka otomatis tidak akan diusulkan,” tegasnya.
Menurut Ihsan, apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada para penegak hukum dan pegiat bantuan hukum yang selama ini bekerja secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin, meski sering kali tidak mendapatkan perhatian publik.
“Ada para penegak hukum yang senantiasa berbuat baik, tetapi mereka tidak terlihat. Mereka tulus membantu masyarakat miskin. Namun karena ada sebagian oknum yang berbuat tidak tepat, kemudian semua penegak hukum ikut dihujat. Padahal sesungguhnya ada hal-hal baik yang perlu kita apresiasi,” katanya.
Meski dilakukan pemeringkatan untuk menentukan penerima dengan skor tertinggi, seluruh 27 penerima tetap memperoleh piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat dhuafa dan kelompok rentan.
Masuknya Dudung Amadung Abdullah dalam jajaran 10 besar penerima Apresiasi Penegakan Hukum MUI 2026 menjadi pengakuan atas dedikasinya dalam bidang advokasi dan penegakan hukum yang berpihak kepada masyarakat. Penghargaan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama, lembaga hukum, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok yang membutuhkan.
Daftar Penerima Apresiasi Penegakan Hukum Komisi Hukum MUI Tahun 2026:
H. M. Busyro Muqoddas
Nurrohim
Dr. Ike Farida
Jajang Mulyaman
Dudung Amadung Abdullah
Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Posbakum ‘Aisyiyah Jakarta
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel)
Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti
Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Balikpapan
Sirajuddin Sailellah
Ilham Haqiqi
Muhammad Tsaqib Idary
Abdul Chalim
Eka Purnamasari
Abd. Aziz
Abdul Hamim Jauzie
Alief Sri Maulana Aziz
Roys Qaribilla
Prof. Dr. Edi Slamet Irianto
H. Musa
Edi Rosman
Reldy Tirtaanom
Adriyan Fauzi
LKBH Unusia Jakarta
Pusat Bantuan Hukum Peradi Cikarang
Kantor Layanan Bantuan Hukum (KLBH) Muhammadiyah Kramat Jati
Seluruh penerima apresiasi dipilih melalui proses penilaian yang dilakukan secara independen oleh Komisi Hukum MUI bersama dewan juri lintas lembaga berdasarkan rekam jejak, integritas, kepatuhan terhadap kode etik profesi, keberlanjutan advokasi bagi masyarakat dhuafa, jejaring kemitraan, serta kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan.
Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemdikbudristek RI memasuki babak baru dengan dijatuhkannya vonis kepada Nadiem Anwar Makarim (NAM) tanggal 30 Juni lalu, yakni hukuman penjara 10 tahun. Bukan hanya itu, NAM juga didenda sebesar 809 miliar rupiah. Apabila denda ini tidak ditunaikan, maka NAM mendapat perpanjangan hukuman 5 tahun.
Vonis menuai pro-kontra, sebagaimana telah terjadi selama ini, seiring perjalanan kasus tersebut di pengadilan. Bukan hanya pada sidang NAM, pro-kontra berlangsung. Akan tetapi sidang Ibrahim Arief (IA) juga riuh. Mungkin terhitung sepi di kehidupan nyata, tapi tidak di media sosial. Keriuhan itu sangat terasa.
Terlepas pro-kontra yang berlangsung, banyak pelajaran dapat dipetik dari kasus ini. Salah satunya adalah tetap waras dan proporsional dalam memandang tokoh. Bahwa cinta atau benci tidak otomatis menentukan kedudukan sang tokoh di hadapan hukum. Timbangan benar-salah didasarkan pada pertimbangan hukum yang kadang kompleks. Orang awam sering tidak bisa memahaminya secara utuh.
Dalam hal ini seorang awam lebih baik menyerahkan suatu masalah hukum kepada para ahli hukum, sembari terus belajar sesuai kebutuhan dirinya. Ini penting agar ia mampu memahami masalah hukum sedikit demi sedikit. Sehingga ia mampu menelaah kasus hukum yang terjadi, walaupun relatif terbatas. Akan tetapi ia tidak terombang-ambing arus opini. Ia juga mampu mengantisipasi potensi hukum yang mungkin kelak menjeratnya.
Memang tidak mudah belajar dan menelaah berbagai informasi di era media sosial seperti saat ini. Informasi terasa terlalu deras. Akan tetapi dengan metode tabayyun (konfirmasi), sebagaimana dituntunkan Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6, semoga seorang muslim mampu melakukan penelaahan seksama atas berbagai informasi. Berikutnya kesimpulan sementara diambil untuk diuji.
Pengujian dilakukan lewat banyak cara. Salah satunya memirsa opini sejumlah ahli yang kompeten dan berintegritas. Paling tidak, dua atau tiga opini berhasil didapatkan lalu diambil kesimpulan logis. Istilahnya triangulasi.
Semoga waktu tidak menjadi kendala. Karena menyimak informasi di era ini relatif bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Atensi dan motivasi yang justru sering langka. Sehingga potensi pengetahuan terlewatkan begitu saja.
Apabila pilihan untuk acuh atas satu kasus hukum sudah jadi ketetapan hati, maka satu konsekuensi patut dilakukan: Tidak berkomentar atas kasus hukum tersebut.
Hal ini dilandasi oleh Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 36, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabannya.”
Sunnatullah Perilaku Kepemimpinan
Pemimpin bertakwa di akhirat nanti akan memohon sungguh-sungguh kepada Allah ta’ala supaya para pengikutnya bisa mendapatkan berbagai keringanan. Dosa-dosa diampuni. Derajat-derajat ditinggikan lagi. Semua orang yang saling kenal dan sayang di dunia diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam situasi gembira.
Hal ini diteladankan oleh Baginda Rasulullah shallallah ‘alaih wa sallam. Hingga wafatnya, beliau terus menyimpan satu doa mustajab. Beliau akan memanjatkan doa mustajab itu kelak di akhirat, sebagai syafaat kepada umatnya yang sangat beliau cintai.
Sebaliknya pemimpin nir-takwa akan berlepas diri dari para pengikutnya, membiarkan mereka menjalani konsekuensi atas seluruh amal saat di dunia. Pemimpin tipe ini tidak peduli nasib pengikutnya. Apalagi sang pemimpin juga sedang kesulitan. Ia sedang menghadapi pengadilan berat atas seluruh amalannya.
Perilaku kedua tipe pemimpin yang berbeda ini tidak hanya berlaku di akhirat nanti. Di dunia perilaku keduanya hampir sama. Pemimpin bertakwa memiliki kepedulian kepada pengikutnya, sedangkan pemimpin nir-takwa abai.
Oleh karena itu setiap orang yang berada di barisan satu kepemimpinan hendaklah melakukan dua hal sekaligus: Mengikuti ide dan saling nasehat.
Ide itu cenderung permanen dan netral sehingga bisa didiskusikan bahkan diperdebatkan. Sementara orang cenderung berubah dan berpihak. Mengikuti ide berarti menapaki satu jalan konsisten. Sedangkan mengikuti orang berarti menapaki situasi yang bisa berubah kapan saja.
Mengikuti ide berkemungkinan menambah peluang atas pencerahan. Intelektualitas meningkat. Sedangkan mengikuti orang, peluang atas pencerahan bersifat labil, bisa berpeluang baik namun juga tidak. Di sisi lain terbuka peluang untuk terseret pada drama. Kelelahan mental itu potensial terjadi.
Sebagai ikhtiar pencegahan dari segala rusak, hendaklah saling menasehati dilakukan. Pemimpin menasehati pengikut, demikian pula pengikut menasehati pemimpin. Satu sama lain saling menjaga untuk senantiasa dalam kebaikan.
Dengan seluruh ikhtiar tersebut, semoga seluruh pihak berada di atas jalan kebaikan. Di dunia tidak ada masalah yang bersangkutan dengan pengadilan. Apalagi nanti di akhirat, berat nian situasinya. Harapannya semua tuntutan telah sirna, dituntaskan di dunia.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua DPP Hidayatullah Bidang Pendidikan, Muzakkir Usman, M.Pd., Ph.D., menegaskan pentingnya percepatan penyusunan buku ajar Pendidikan Integral Berbasis Tauhid (PIBT) sebagai bagian dari penguatan standar kurikulum Hidayatullah di seluruh jenjang pendidikan.
Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Online Penulisan Buku Ajar PIBT bertema “Menjadi Penulis Produktif” yang digelar secara daring melalui platform Zoom, Jumat (3/7/2026). Kegiatan ini diikuti 120 tenaga pendidik Hidayatullah dari seluruh daerah di Indonesia yang dipersiapkan menjadi penulis buku ajar berbasis tauhid.
Menurut Muzakkir, pengembangan Pendidikan Integral Berbasis Tauhid selama ini telah melalui proses panjang melalui penyusunan standar kurikulum. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan kurikulum tersebut ke dalam buku ajar yang dapat digunakan secara sistematis di seluruh satuan pendidikan Hidayatullah.
“Harapan kita pada periode ini, kurikulum Pendidikan Integral Berbasis Tauhid dapat diturunkan ke dalam buku-buku ajar yang mencakup seluruh mata pelajaran di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA,” ujarnya.
Ia menilai penyusunan buku ajar menjadi pekerjaan strategis yang memerlukan keterlibatan seluruh guru Hidayatullah. Potensi sumber daya yang tersebar di berbagai daerah dinilai menjadi modal besar untuk melahirkan bahan ajar yang lahir dari pengalaman praktik pendidikan di lapangan.
“Kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Guru-guru dari seluruh Indonesia memiliki pengalaman yang saling melengkapi. Karena itu, proses penyusunan buku ini harus melibatkan sebanyak mungkin guru agar menjadi karya bersama,” katanya.
Muzakkir menegaskan bahwa buku yang disusun bukan sekadar menambahkan ayat Al-Qur’an atau pesan-pesan keagamaan pada setiap materi pelajaran. Menurutnya, pendekatan integral berbasis tauhid harus diwujudkan melalui cara pandang dan penyajian materi yang tetap menjaga kedalaman disiplin ilmu.
“Kita ingin menghadirkan buku matematika berbasis tauhid, sains berbasis tauhid, dan mata pelajaran lainnya. Tetapi jangan sampai pembelajaran sains atau matematika justru terasa seperti pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pengetahuan sains dan matematikanya harus tetap bertambah, sementara nilai-nilai tauhid terintegrasi secara utuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penyamaan paradigma mengenai Pendidikan Integral Berbasis Tauhid menjadi tahapan pertama yang harus dipahami seluruh penulis sebelum memasuki proses teknis penyusunan buku ajar.
“Yang pertama ingin kita samakan adalah paradigma Pendidikan Integral Berbasis Tauhid. Setelah itu baru bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tauhid ke dalam materi ajar tanpa menghilangkan kedalaman substansi setiap mata pelajaran,” ujarnya.
Dalam proses penyusunan buku, para peserta akan mendapatkan pendampingan dari mentor yang berpengalaman dalam pengembangan bahan ajar. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan buku ajar yang memenuhi standar kurikulum Hidayatullah sekaligus relevan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas.
Muzakkir mengungkapkan, DPP Hidayatullah menargetkan seluruh buku ajar selesai disusun secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Pada tahap awal, penyusunan difokuskan untuk jenjang sekolah dasar, kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah.
“Kita tidak ingin buku ini lahir melalui pendekatan top-down. Buku ajar ini harus lahir dari pengalaman para guru di lapangan, dari praktik-praktik terbaik yang selama bertahun-tahun mereka lakukan. Dari akar rumput itulah nanti lahir standar buku ajar Hidayatullah,” katanya.
Ia berharap workshop ini menjadi momentum lahirnya penulis-penulis produktif yang mampu menghasilkan buku ajar berkualitas sekaligus menjadi warisan intelektual bagi perkembangan pendidikan Hidayatullah.
“Mudah-mudahan dari kegiatan ini lahir banyak penulis buku ajar berbasis tauhid. Ini bukan hanya menjadi kontribusi bagi pendidikan Hidayatullah, tetapi juga menjadi amal jariah yang manfaatnya terus dirasakan sepanjang masa,” pungkasnya.
JAKARTA (hidayatullah.or.id) — Dr. Dudung Amadung Abdullah, S.H., M.H. berhasil menempati peringkat kelima dalam ajang penghargaan hukum yang digelar Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026). Beliau menjadi salah satu dari 27 perorangan dan lembaga penegak hukum yang dinilai paling berintegritas dalam membela kaum dhuafa serta masyarakat miskin.
Acara yang mengangkat tema “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin” ini turut mengumumkan penerima penghargaan kategori perorangan.
Gambaran dan Makna Kegiatan
Seusai menerima penghargaan, Dudung Amadung Abdullah yang juga Ketua DPP Hidayatullah Bidang Organisasi memberikan pandangannya mengenai arti penting dari kegiatan apresiasi yang diinisiasi oleh MUI ini. Menurutnya, setidaknya ada tiga poin penting yang tergambar dari momentum ini.
“Pertama, ini merupakan bentuk keseriusan para ulama dalam mendorong terbangunnya negara hukum yang berkeadilan dengan memberikan apresiasi kepada para pejuang keadilan yang konsen mendampingi masyarakat miskin dan dhuafa, mereka yang selama ini kurang memiliki akses keadilan,” ujar Dudung.
Kedua, lanjut Dudung yang lebih akrab dengan sapaan Abah Dudung, acara ini memberikan penguatan moril kepada para pejuang keadilan bahwa mereka tidak sendirian dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin dan dhuafa untuk mendapatkan keadilan.
“Ketiga, bagi masyarakat miskin dan dhuafa yang sedang berhadapan dengan hukum, momen ini membawa angin segar bahwa ke depan akan banyak tangan yang turut memperjuangkan akses keadilan bagi mereka,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abah Dudung juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengusulkan saya sebagai nominator. Terima kasih kepada DPP Hidayatullah yang memberikan rekomendasi, jaringan Hidayatullah di seluruh Indonesia, Muslimat Hidayatullah, Pemuda Hidayatullah, LBH Hidayatullah, Muslimat Dewan Dakwah, MUI Papua Barat Daya, Ikadi Maluku Utara, STIE Hidayatullah, Cordova Peradaban Mulia Tangerang, Kibar Cendekia Muda Bandung, Ulil Amri Kupang, Ma’had Aisyah, Serikat Pekerja Nasional, serta para tokoh dan guru di seluruh Indonesia,” ungkapnya penuh takzim.
Menutup keterangannya kepada media ini, Abah Dudung menaruh harapan besar bagi masa depan peradilan di Indonesia agar semakin berpihak pada kaum lemah.
“Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan sebuah amanah besar untuk terus konsisten di jalur pengabdian. Harapan terbesar saya, momentum ini mampu melahirkan komitmen kolektif yang jauh lebih kuat untuk membela mereka yang terpinggirkan,” ujar Abah Dudung.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan akses hukum agar asas keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Jangan sampai keadilan menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berpunya. Semoga ke depan, semakin banyak ‘tangan-tangan’ penolong yang tulus bergerak bersama, memastikan bahwa setiap warga negara, tidak terkecuali kaum dhuafa yang sedang mencari keadilan tidak lagi merasa berjuang sendirian,” pungkasnya.
Muharram tidak sekadar menjadi penanda pergantian tahun dalam kalender Hijriyah, tetapi juga merupakan momentum terbaik bagi setiap Muslim untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Pergantian tahun hendaknya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kualitas iman, meningkatkan amal saleh, serta mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Melalui khutbah berjudul “Spirit Muharram, Spirit Hijrah, Menuju Perubahan Kualitas Iman dan Bekal Terbaik Menghadap Allah”, Ustadz Ahmad MS mengajak kaum Muslimin memahami bahwa hijrah bukan hanya peristiwa sejarah perpindahan Rasulullah ﷺ dari Makkah ke Madinah, melainkan proses perubahan diri yang terus berlangsung dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah yang sesungguhnya dimulai dari hati, kemudian tercermin dalam ucapan, perbuatan, dan akhlak sehari-hari.
Khutbah ini juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan bekal akhirat sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 18. Jamaah diajak untuk memperbaiki kualitas shalat, memperbanyak membaca Al-Qur’an, menjaga lisan, mencari rezeki yang halal, berbakti kepada orang tua, membimbing keluarga dalam ketaatan, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Dengan demikian, Muharram menjadi titik awal hijrah menuju kehidupan yang lebih bertakwa, sehingga setiap pergantian tahun menghadirkan peningkatan iman dan amal, bukan sekadar bertambahnya usia.
Unduh : KHUTBAH JUMAT Spirit Muharram, Spirit Hijrah, Menuju Perubahan Kualitas Iman dan Bekal Terbaik Menghadap Allah
PURWOREJO (Hidayatullah.or.id) — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi gemilang di panggung keagamaan tingkat nasional. Ahmad Sunanul Huda, seorang hamba pilihan yang bertalenta emas utusan dari Bumi Gora, sukses mengukir prestasi prestisius dengan meraih Juara 1 pada cabang Murotal kategori Netra Putra dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Lomba Dakwah Disabilitas Tingkat Nasional 2026. Ahmad Sunanul Huda merupakan sosok yang pernah berkhidmat di Hidayatullah dan hingga hari ini masih menjadi bagian dari Hidayatullah. Beliau juga merupakan pendiri atau pencetus Rumah Quran Al Huda Hidayatullah. Kompetisi inklusif berskala besar ini diselenggarakan secara resmi oleh Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dalam rangka memperingati Milad ke-48 organisasi tersebut.
Babak Grand Final ajang bergengsi bagi para penyandang disabilitas ini berlangsung secara tatap muka penuh khidmat pada hari Jumat, 19 Juni 2026, yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Acara dipusatkan di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di bawah asuhan ulama kharismatik KH Achmad Chalwani Nawawi. Keberhasilan Ahmad Sunanul Huda ini menjadi catatan sejarah yang sangat membanggakan bagi NTB, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan fisik sama sekali bukan penghalang untuk mendedikasikan diri dalam mensyiarkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Kompetisi nasional ini tidak hanya menjadi panggung pembuktian prestasi bagi para penyandang disabilitas, tetapi juga berhasil memecahkan rekor dunia dari Guinness World Records. Ajang ini dinobatkan sebagai kompetisi keagamaan ramah disabilitas terbesar di dunia setelah berhasil memenuhi 80 standar penilaian yang sangat ketat. Dari total 301 peserta yang mewakili 26 provinsi di Indonesia dalam proses seleksi daring sejak April lalu, Ahmad Sunanul Huda tampil memukau di hadapan dewan hakim pada babak final yang diikuti oleh 55 finalis terpilih dari berbagai kategori disabilitas, termasuk tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan tuna daksa.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang membuka jalannya babak Grand Final, menyampaikan rasa bangga yang luar biasa terhadap dedikasi para peserta. Ia menegaskan bahwa kemampuan luar biasa para talenta disabilitas dalam melantunkan ayat suci Alquran merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang dititipkan melalui hamba-hamba pilihan-Nya yang istimewa.
Acara puncak penutupan dan penyerahan hadiah dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), H. Bahlil Lahadalia. Dalam sambutannya yang penuh haru dan apresiasi, Bahlil menyampaikan ucapan selamat yang mendalam bagi para pemenang, termasuk kepada Ahmad Sunanul Huda yang telah membawa harum nama Provinsi Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. Sebagai bentuk penghargaan konkret atas prestasi luar biasa tersebut, pemerintah bersama pihak penyelenggara mengumumkan pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa berkelanjutan hingga jenjang perguruan tinggi bagi para peraih juara pertama di setiap kategori lomba.
Prestasi emas yang diraih oleh Ahmad Sunanul Huda dalam cabang Murotal Netra Putra ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat serta inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan ini mengukuhkan sebuah pesan kuat dari Purworejo ke seluruh dunia bahwa dakwah Islam yang inklusif dan ramah disabilitas harus terus didukung, guna memberikan ruang setara seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus belajar, berkarya, dan mengukir prestasi tertinggi demi syiar Alquran yang mulia di bumi nusantara.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad Lc (Foto: dok.hidayatullah.or.id)
Jakarta (hidayatullah.or.id)– Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, K.H. Naspi Arsyad, Lc., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada hari ini, Rabu, 1 Juli 2026. Peringatan tahun ini yang mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan dan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang semakin profesional, modern, dan responsif dalam melayani masyarakat.
Dari tema yang diusung Kata Kiai Naspi, mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Atas nama keluarga besar Hidayatullah, kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Semoga Polri senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqamahan dalam mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Transformasi yang terus dilakukan hendaknya semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Kiai Naspi dalam keterangannya.
Mantan Ketua Umum Pemuda Hidayatullah ini juga menegaskan bahwa harmonisasi dan kerukunan seluruh elemen bangsa yang terjalin bersama Polri merupakan modal strategis untuk mewujudkan keamanan nasional yang kondusif serta memperkuat ketahanan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Olehnya dibutuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.
“Indonesia lahir dari semangat gotong royong antar generasi bangsa yang menjadi modal sosial yang sangat penting bagi perjalan bangsa ini, sehingga sinergi harmonis dengan berbagai elemen bangsa termasuk di dalamnya Polri adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan demi menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” tegas Kiai Naspi yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat.
Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang telah mengabdi lebih dari setengah abad, Hidayatullah, lanjut Kiai Naspi, berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam berbagai bidang pengabdian kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, selama ini Hidayatullah di berbagai daerah telah menjalin kolaborasi dengan jajaran kepolisian melalui beragam program, mulai dari pembinaan keagamaan, pendidikan, pembinaan generasi muda, aksi sosial dan kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, dan pengembangan usaha produktif.
“Hidayatullah selalu membuka ruang kolaborasi dengan Polri dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya. Kami meyakini bahwa penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan karakter, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan nilai-nilai moral di tengah masyarakat,” tutup Kiai Naspi.
GORONTALO (Hidayatullah.or.id) — Muslimat Hidayatullah didorong untuk mengambil peran yang lebih strategis sebagai penggerak perubahan peradaban melalui penguatan keluarga, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian sosial. Untuk mewujudkan peran tersebut, dibutuhkan kepemimpinan organisasi yang solid, visioner, dan memiliki kapasitas dalam mengelola gerakan secara berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Bendahara Umum Pengurus Pusat Hidayatullah, Dr. Suwito Fatah, M.M., saat menjadi narasumber utama pada kegiatan Upgrading Pengurus Inti yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah (Mushida) Gorontalo di Aula Al El, Kota Gorontalo, Ahad (28/6/2026).
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Pengurus Inti untuk Mewujudkan Organisasi yang Maju dan Berkelanjutan” itu diikuti 16 pengurus inti yang mewakili enam Pengurus Daerah Muslimat Hidayatullah se-Provinsi Gorontalo.
Dalam pemaparannya, Suwito menegaskan bahwa Muslimat Hidayatullah tidak cukup berperan sebagai organisasi perempuan yang menjalankan aktivitas rutin, tetapi harus menjadi motor lahirnya perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
“Muslimat Hidayatullah tidak hanya sekadar wadah berkumpul, melainkan sebuah gerakan yang memelopori lahirnya peradaban Islam yang maju. Karena itu, pengurus inti harus memiliki kapasitas dan soliditas yang kuat,” ujarnya.
Menurut Suwito, sedikitnya terdapat empat peran strategis yang perlu menjadi fokus penguatan organisasi. Pertama, sebagai pusat pendidikan keluarga yang melahirkan generasi berakhlak melalui pembinaan keluarga sebagai madrasatul ula. Kedua, sebagai pusat dakwah perempuan yang mampu membina dan memberdayakan muslimah di berbagai lapisan masyarakat.
Selanjutnya, Muslimat Hidayatullah juga didorong menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dengan mengembangkan berbagai program produktif yang mampu memperkuat kemandirian keluarga dan organisasi. Selain itu, organisasi diharapkan hadir sebagai pusat pemberdayaan sosial yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Keempat peran tersebut harus berjalan secara terpadu. Ketika keluarga kuat, dakwah hidup, ekonomi mandiri, dan kepedulian sosial tumbuh, maka di situlah fondasi peradaban Islam dapat dibangun,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di setiap tingkatan. Karena itu, proses pembinaan pengurus perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu melahirkan pemimpin yang adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan arah perjuangan organisasi.
Kegiatan upgrading ini menjadi bagian dari upaya Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah Gorontalo dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan, menyamakan visi organisasi, serta meningkatkan sinergi antara pengurus wilayah dan daerah.
Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Muslimat Hidayatullah Gorontalo diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai organisasi perempuan yang berkontribusi dalam bidang pendidikan keluarga, dakwah, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban Islam.
Sebuah pesan WhatsApp (WA) masuk ke nomor saya dari seorang Ustadz yang diamanahkan sebagai ketua yayasan di sebuah Pondok Pesantren Hidayatullah yang cukup maju. Beliau bertanya tentang adanya aspirasi dari beberapa pengurus untuk membuat sekolah full day pada tingkatan pendidikan menengah. Saya menjawab secara normatif sebagai bentuk apresiasi terhadap aspirasi tersebut, sambil menjaga ketegasan arah pendidikan Hidayatullah yang lahir dan dibesarkan dari rahim Pesantren selama perjalanan 50 tahun pertama.
Pertanyaan Ustadz di atas, mengingatkan saya akan sebuah diskusi dengan seorang cendekiawan muda Hidayatullah, terhadap sebuah keinginan Yayasan yang nyaris lebih besar dari yayasan yang dipimpin oleh Ustadz yang bertanya melalui pesan whatsApp (WA). Cendekiawan muda tersebut prihatin karena yayasan Hidayatullah yang cukup besar tersebut, di tahun ajaran ini memutuskan untuk menerima siswa full day pada jenjang sekolah menengah di lokasi yang sama dengan siswa yang berasrama. Saya berusaha menenangkan sang cendekiawan (sembari juga berusaha menenangkan diri) untuk tetap optimis dan berprasangka baik, bahwa mungkin niat yayasan tersebut adalah untuk ekspansi, memperluas layanan, sehingga full day school berkembang, boarding pun tidak terganggu (walaupun dalam hati, saya sedikit meragukan karena lokasi full day berada sama dengan lokasi boarding school).
Dua peristiwa di atas mengingatkan saya akan peristiwa 5 (lima) bulan yang lalu pada kegiatan rapat koordinasi pendidikan Hidayatullah se-Indonesia secara online yang dihadiri oleh 37 ketua departemen pendidikan dan kepesantrenan utusan masing–masing dewan pengurus wilayah Hidayatullah ditambah 8 ketua departemen pendidikan dan kepesantrenan dari kampus induk dan kampus-kampus utama Hidayatullah se-Indonesia. Salah satu peserta menanyakan pendapat tim DPP Hidayatullah bidang pendidikan tentang kondisi santri di pesantren nya yang semakin menurun, sehingga ada rencana untuk mengganti sekolah berasrama dengan sekolah full day. Saat itu tim bidang pendidikan secara kompak memotivasi ketua depdiktren tersebut untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan di pesantren tanpa harus menggantinya dengan sekolah full day.
Keliru Membaca Data
Peristiwa demi peristiwa ini membuat saya merenung, apa sebenarnya yang terjadi sehingga beberapa pengelola pesantren, khususnya dalam jaringan pesantren Hidayatullah, mulai kehilangan kepercayaan dirinya dengan sistem sekolah berasrama. Dari beberapa diskusi yang muncul, kebanyakan mereka terpicu dengan data yang sebenarnya tidak benar–benar akurat. Mengutip dari data.goodstats.id, beberapa peserta di dalam grup WA Hidayatullah menyebarkan informasi tentang turunnya jumlah santri dalam 4 tahun terakhir. Kalau ini dijadikan rujukan, tentu respon yang dilakukan untuk mendirikan sekolah full day perlu dipertimbangkan secara matang.
Pertama, data ini terbantah oleh Kemenag sendiri, langsung dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Basnang Said, yang menyatakan turunnya angka ini, karena banyak pesantren tidak menginput data santri di EMIS (Education Management Information System) yaitu sebuah sistem pendataan pendidikan resmi di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Penulis sendiri mengecek ke beberapa Pesantren Hidayatullah yang cukup besar dengan ratusan santri di dalamnya, dan diantaranya tidak mendaftarkan santrinya dalam pusat data kemenag tersebut. Selain itu, data santri ini juga menurun, karena terdapatnya ratusan sekolah berasrama yang berada di bawah nanungan kemendikdasmen yang secara otomatis tidak terdata di EMIS Kemenag, padahal penyelenggaranya adalah Pesantren (menurut data kemendikdasmen, jumlahnya 934 sekolah).
Dua respon di atas, baik dari kementerian agama sendiri, dan juga data dari Kementerian pendidikan dasar dan menengah sejatinya memberikan informasi penting kepada penyelenggara lembaga pendidikan berbasis Pesantren, bawah sekolah berasrama tidak benar–benar ditinggalkan oleh masyarakat. Persoalan utamanya hanya pada input data. Inipun terjadi di Hidayatullah, dimana selama 5 tahun terakhir, dalam pemberitaan yang di ekspose ke media, disampaikan dalam forum forum baik formal maupun informal, bahwa Hidayatullah mengelola 352 sekolah. Padahal setelah didata ulang, Hidayatullah telah memiliki 532 lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga jenjang SMA. Penyebabnya, karena hanya 352 sekolah itulah yang mengisi data di pusat data tarbiyah Hidayatullah, sehingga sisa yang 200an luput dari pendataan.
Keliru Merespon Data
Penulis belakangan ini berupaya mengumpulkan data penelitian untuk mengungkap berbagai temuan tentang femonema “turunnya” jumlah peserta didik di beberapa Pesantren. Dalam beberapa kasus, angka santri yang menurun bukan serta merta karena orang tua ingin anaknya masuk di pendidikan full day. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2023) dan Rani et al., (2023). Mengungkap bahwa kualitas pendidikan yang dirasakan di sekolah berasrama, khususnya di pesantren, menjadi penyebab utama menurunnya minta orang tua dan santri. Banyak orang tua dan siswa memandang kurikulum Pesantren sudah usang dan tidak selaras dengan standar pendidikan modern, sehingga mengarahkan mereka untuk mencari alternatif yang menjanjikan hasil pendidikan yang lebih baik. Hal ini diaminkan oleh Taufikin & Solihuddin (2025) yang menyatakan bahwa preferensi masyarakat dalam memilih pendidikan bergeser menuju sistem pendidikan formal yang menekankan sains dan teknologi, yang dianggap menawarkan prospek karir yang lebih baik. Pergeseran ini menyebabkan penurunan minat pada sekolah asrama tradisional, khususnya pesantren, yang sering dianggap kurang selaras dengan tujuan pendidikan dan karir modern.
Dalam aspek ekonomi, terjadi dua kondisi berbeda yang juga menjadi pemicu berkurangnya jumlah santri untuk belajar di sekolah berasrama. Pada sisi Masyarakat, penurunan kemampuan ekonomi menjadi pemicu orang tua untuk mengirim anaknya ke sekolah–sekolah terdekat. Meningkatnya biaya yang terkait dengan pendidikan pesantren, termasuk biaya masuk, biaya SPP bulanan, dan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah dan asrama, menimbulkan beban keuangan yang signifikan bagi keluarga, terutama mereka yang berasal dari latar belakang berpenghasilan menengah ke bawah. Kondisi keuangan ini merupakan faktor utama yang menghambat akses ke pendidikan berbasis pesantren (Pamungkas et al., 2024 dan Sintia et al., 2025). Pada sisi Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan berasrama, beberapa pesantren menghadapi kesulitan keuangan karena ketergantungan mereka pada sumbangan masyarakat (SPP) yang tidak stabil. Ketidakstabilan keuangan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan operasional dan memberikan pendidikan berkualitas, yang menyebabkan berkurangnya pendaftaran santri bahkan mengarah pada penutupan Pesantren (Taufikin & Solihuddin, 2025).
Dari berbagai data yang diungkap oleh penelitian – penelitian yang tergolong masih sangat up to date (5 tahun terakhir), terlihat bahwa turunnya minat santri bukan disebabkan karena faktor preferensi masyarakat yang lebih mengutamakan sekolah full day daripada sekolah berasrama, tetapi karena berbagai faktor lainnya seperti mutu pendidikan pesantren, manajemen pengelolaan pesantren, hingga daya beli masyarakat terhadap pesantren yang menetapkan standar masuk di atas rata – rata. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa mengikuti tren untuk membuka full day school dan pada saat yang sama mengamputasi sekolah berasrama berbasis pesantren bukan merupakan sebuah keputusan yang bijak, bahkan cenderung sangat prematur apabila alasan dibalik pendirian full day school tersebut hanya berlandaskan pada analisa data penurunan santri. Bahkan data tersebut cenderung gagal membuktikan bahwa masyarakat mulai beralih ke full day school daripada sekolah berasrama, sebagaimana yang terlihat dari penelitian – penelitian yang dikutip pada tulisan ini.
Manfaat sistem pendidikan berasrama di Pesantren
Tidak bisa dipungkiri, Pesantren merupakan salah satu ekosistem pendidikan yang banyak memberi manfaat bagi Bangsa ini. Sejak lima (5) abad yang lalu, Pesantren terus melahirkan generasi – generasi pemimpin yang cakap dan berkontribusi terhadap perkembangan Bangsa . Sebutlah KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan, dua tokoh monumental yang dimiliki Bangsa ini, yang kelak melahirkan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Mereka berdua tumbuh besar dalam sebuah pendidikan agama yaitu Pesantren. Begitu juga dengan tokoh – tokoh Bangsa saat ini seperti KH Ma’ruf Amin (Wakil Presiden RI ke 13), Din Syamsudin, dan Mahfud MD yang mengenyam pendidikan di lingkungan Pesantren.
Banyak kelebihan yang dimiliki oleh pendidikan berasrama berbasis Pesantren yang tidak dimiliki oleh sekolah dengan sistem full day. Pesantren memberikan lingkungan yang homogen dimana penghuninya diajak untuk memiliki perspektif yang sama untuk memandang kehidupan. Perspektif pandangan hidup ini kemudian dipraktikkan dalam aktifitas sehari hari dari sejak bangun tidur hingga waktu istirahat kembali tiba. Persamaan paradigma ini mempermudah seluruh stakeholder untuk tumbuh berkembang menjadi pribadi–pribadi yang taat kepada Allah dan menjunjungg tinggi nilai–nilai dalam Agama. Kelebihan berikutnya adalah sistem hidup komunal atau berjamaah. Pesantren mendidik santrinya untuk taat kepada Kyai sebagai figur pemimpin di Pesantren. Tentu saja ketaatan ini dilakukan selama Kyai menjaga prinsip – prinsip keimanan kepada Allah swt. Maka, kita akan mudah menyaksikan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu santri taat satu komando dengan titah kyainya. Belum lagi karakter–karakter yang hanya bisa secara optimal ditumbuhkembangkan melalui pendidikan berasrama berbasis pesantren. Karakter kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, empati, kolaboratif, hingga disiplin menjadi kelebihan yang tidak bisa didapatkan secara optimal kalau sekolah diselenggarakan dengan sistem full day.
Saya teringat dengan seorang kolega yang beberapa kali dipercaya untuk menjadi kepala sekolah di sekolah–sekolah ternama di Indonesia. Terakhir, kolega tersebut dipercaya memimpin sebuah sekolah berstandar internasional ternama di Jakarta. Hebatnya, sekolah tersebut membuka layanan boarding school dengan biaya ratusan juta untuk uang masuknya. Dengan antusias, kolega tersebut berbisik memberitahukan kepada saya bahwa baru buka beberapa bulan, sudah penuh kuotanya. Saya juga teringat dengan seorang kepala sekolah yang saya baru kenal beberapa waktu tahun belakangan di Kota Bogor. Ia kerap ditugaskan oleh sebuah lembaga konsultan pendidikan internasional untuk memimpin sekolah sekolah binaan baik di Papua hingga di Kota besar seperti Jakarta dan Bogor. Di Bogor, ia memimpin sekolah berasrama yang sangat maju dan berkembang hanya dalam hitungan 5 tahun. Lulusannya sudah diterima di berbagai belahan dunia. Kini sekiolah tersebut masuk dalam 10 sekolah pertama yang ditransformasi oleh Pemerintah menjadi sekolah Garuda. Persis ketika SK nya keluar, ia mengirim informasi kepada saya, Ustadz, apakah sekolah Hidayatullah mau bertransformasi menjadi sekolah garuda? Jawaban yang saya tidak jawab secara serius, karena berbagai pertimbangan, salah satunya kesiapan sekolah – sekolah Hidayatullah untuk melejit dengan sistem berasramanya.
Bertahan dan Berkembang, atau Ditinggal
Maka pilihan bagi jaringan pengelola Pesantren Hidayatullah se Indonesia, adalah agar mempertahankan sistem pendidikan berasrama berbasis pesantren. Bukan sekedar bertahan hanya karena doktrin bahwa inilah salah satu warisan peninggalan pendiri Hidayatullah, yaitu sistem hidup berkampus, tapi karena kelebihan–kelebihan yang begitu banyak yang tidak cukup untuk diurai dalam tulisan yang terbatas ini. Dan bertahan, bukan berarti mempertahankan Pesantren dalam kondisi tata kelola yang tidak profesional dengan manajemen ala kadarnya sehingga pelan tapi pasti ditinggal oleh santri bahkan para ustadz dan kyainya.
Hidayatullah harus meningkatkan dan mengembangkan mutu pengelolaan Pesantren dengan prinsip profetik dan profesional. Sistem hidup berkampus yang ditinggalkan oleh pendiri Hidayatullah hanya bisa dilakukan apabila warga Pesantren menjalankan prinsip hidup berIslam secara kaffah. Inilah yang perlu diletakkan sebagai azas agar Pesantren menjadi tempat yang memiliki daya tarik bagi orang tua untuk menitipkan masa depan pendidikan putra putri mereka. Ada Masjid sebagai pusat intelektual, spiritual, dan adab. Ada sekolah yang mengasah kemampuan intelektual, dan ada asrama yang meningkatkan kecerdasan sosial, emosional serta karakter-karakter seperti kepemimpinan dan kemandirian. Dengan menghidupkan tiga pilar pendidikan sekolah berasrama berbasis Pesantren ini, peserta didik tidak akan merasa jenuh untuk belajar di Pesantren.
Seiring perkembangan teknologi digital saat ini, Pesantren juga perlu memodernisasi tata kelola pendidikan dan pelayannya secara digital. Informasi tentang progres pembelajaran siswa dapat diakses oleh orang tua siswa secara cepat, tepat dan akurat. Tidak perlu menunggu lulusan 3 hingga 6 tahun untuk mengetahui bahwa putra putri mereka memiliki jumlah hafalan sekian juz. Cukup dengan satu klik di aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pendidikan di pesantren, mereka dapat melihat perkembangan tahfidz putra putri nya, adab mereka, kompetensi intelektual dan hal–hal penting lainnya. Pesantren harus mampu menjawab bahwa lingkungan pesantren tidak tabu terhadap perkembangan sains dan teknologi, tinggal bagaimana mengelola agar upaya menurunkan kesenjangan digital sekolah berasrama berbasis Pesantren tetap selaras dengan nilai–nilai keagamaan yang diterapkan di Pesantren.
Pekan lalu, penulis kembali mengunjungi sebuah madrasah internasional full day yang sangat terkenal dengan prestasi dunia dalam bidang robotik. Sekolah yang berasal dari home school ini menjadi satu satunya perwakilan Indonesia dalam kejuaraan bergengsi First Global Challenge (FGC) yang digelar setiap tahun. Saat saya menemani sebuah Yayasan untuk belajar ke sini, siswa siswinya sedang mempersiapkan robot robot mereka untuk berkompetisi di Korea dalam gelaran FGC tahun ini. Saya lalu diingatkan oleh pendirinya yang sangat energik dengan mengatakan bahwa Hidayatullah berpotensi untuk turut serta dalam kegiatan robotik tingkat dunia, karena sekolah–sekolahnya yang mayoritas berasrama sehingga siswa siswinya memiliki waktu lebih luang untuk mengasah keterampilan dalam bidang robotik.
Pada malam rabu lalu, saya juga bertemu dengan seorang founder lembaga bimbingan yang sudah mengirim ribuan siswa siswi Indonesia melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa. Ia dengan optimis menyampaikan kepada saya bahwa Hidayatullah memiliki kesempatan sangat besar, karena sistem sekolah berasrama yang diterapkan membuat program persiapan siswa ke luar negeri bisa dilakukan secara intensif. Saya teringat dengan tujuan pendidikan Hidayatullah yang telah dirumuskan dalam konsep dasar pendidikan Hidayatullah, yaitu melahirkan insan rabbani, yang dalam definisi Imam At thabari, adalah manusia yang terasah segala aspek nya, menjadi sosok rujukan di bidang fikih, ilmu alam, urusan agama dan dunia. DImana kira- kira insan rabbani ini dilahirkan? Apakah Hidayatullah mampu melahirkan generasi rabbani ini dengan sistem pendidikan berasrama berbasis Pesantren? Haruskah Hidayatullah mentransformasi pendidikannya menjadi sistem full day school untuk melahirkan insan rabbani?
Pesan WA dari ketua Yayasan kemudian masuk kembali di HP saya. Ia melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kalau sekolah berasrama yang sekarang tetap kita pertahankan, lalu kita membuka sekolah full day di lokasi yang berbeda? Saya diam, tidak menjawab, sejatinya saya sedang merenung, mengapa pemikiran full day school untuk tingkatan Sekolah menengah terus hadir dalam pemikiran pengelola Pesantren? Apakah sudah tiba masanya untuk menurunkan plang papan nama Pesantren di jaringan Pendidikan Hidayatullah? Saya belum bisa menjawabnya, karena kemudian sebuah WA masuk yang terkirim dari nomor sang cendekiawan muda. Rupanya Yayasan Hidayatullah yang besar tersebut telah membuka pendaftaran sekolah full day tingkat menengah di lokasi yang sama dengan sekolah berasrama.
Muzakkir Usman, M.Ed., Ph.D / Penulis adalah Ketua DPP Hidayatullah Bidang Pendidikan
