BENGKULU (Hidayatullah.or.id) — Menyikapi dampak serius dan kian luas dari wabah Covid-19, LDK Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) Surabaya, Rumah Quran Al-Fatih bersama corwdfunding pemuda.org serta Bunda Al-Fatih menggelar aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan berupa pembagian paket sembako itu menyasar warga terdampak Covid-19.
Aksi kemanusiaan itu dilaksanakan di Desa Padang Kedeper, Kecamatan MErigi, Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (16/4).
Ketua LDK STAIL Surabaya, Ahlun Nazir mengungkapkan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab kaum muda yang masih menimba ilmu perihal kepekaan dan kepedulian terhadap sesama.
“Aksi yang LDK STAIL lakukan hari ini bersama Rumah Quran Al-Fatih, pemuda.org dan Bunda Al-Fatih adalah wujud tanggung jawab sosial guna mengasah kepekaan dan kepedulian kaum muda. Ternyata di lapangan kami mendengar langsung tangisan, keluhan, dan rasa syukur orang-orang yang menerima manfaat dari program ini. Ini adalah pembelajaran sangat berarti bagi kami anak-anak muda,” kata Ahlun Nazir.
Pada tahap awal ini, 20 paket bantuan ketahanan pangan telah disalurkan. Para penerima manfaat adalah 14 orang dari kelompok lansia (14 orang), orang anak yatim (empat orang), orang sakit (satu orang) dan disabilitas (satu orang).
Aksi kemanusiaan ini mendapatkan tanggapan positif Kepala Desa Padang Kedeper, Sudirjono. “Kami tak melihat berapa yang kalian berikan kepada warga kami, tapi kepedulian kalian ini adalah anugerah besar bagi kami. Semoga semakin banyak lahir pemuda-pemuda yang seperti kalian, peduli dan bertindak langsung menolong orang yang membutuhkan uluran tangan,” ucapnya.
Demikian pula para penerima manfaat. Mereka tidak saja berterima kasih, tetapi juga ada rasa haru dan bangga. Sebab, yang datang mengantarkan bantuan adalah sekolompok anak-anak muda.
Sementara itu, General Manager pemuda.org Ainuddin Chalik mengatakan, pihaknya memang selalu membuka diri dalam sinergi kemanusiaan khususnya di tengah wabah seperti sekarang.
“Pemuda.org adalah crowdfunding yang dikelola oleh Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, senantiasa siap dan terbuka untuk sinergi program dan aksi kemanusiaan. Alhamdulillah, kami telah melakukan aksi kemanusiaan tersebut di Depok, Lombok, sekarang Bengkulu dan akan disusul di beberapa daerah lainnya,” tutupnya.
KONAWE (Hidayatullah.or.id) — Tim relawan Hidayatullah bergerak menuju lokasi terdampak banjir di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) dan telah menyalurkan bantuan, Senin (10/06/2019).
Kadiv Operasi SAR Hidayatullah Ahmad Hamim menjelaskan, sejak Senin tadi ada dua tim yang bergerak ke lokasi banjir di Sultra.
Lokasi menuju Konawe masih sulit ditembus hingga Senin sore waktu setempat. Namun demikian, tim SAR terus berusaha agar bisa segera sampai di lokasi bencana.
“Akses jalan banyak yang terputus, saat ini tim sedang berusaha mencari jalur untuk bisa masuk ke Konawe Utara,” ujar Hamim.
Sementara itu, relawan BMH-Hidayatullah sudah menyalurkan bantuan tahap pertama kepada sebagian korban bencana langsung di TKP.
“Alhamdulillah tadi siang kami juga sudah turunkan bantuan logistik dari BMH untuk bantuan kepada salah satu desa yang terdampak parah banjir,” ujar Ketua DPD Hidayatullah Konawe Utara Sulaiman Muadz kepada hidayatullah.com secara terpisah.
Bantuan tersebut diserahkan ke posko warga yang berada di luar lokasi banjir parah, sebab untuk menuju titik lokasi banjir terparah masih sulit.
“Air masih tinggi sehingga kami nda bisa masuk ke dalam menemui warga setempat,” jelas Sulaiman.
Masyarakat pun sangat menyambut baik kedatangan relawan dan bantuan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi masyarakat setempat korban banjir memprihatinkan.
“Memprihatinkan karena baru kami yang bisa bawa bantuan banyak kepada mereka dan baru hari itu juga mereka dapat bantuan setelah beberapa hari mereka terdampak banjir nda ada bantuan masuk dari pemerintah maupun relawan,” ungkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, per 9 Juni 2019, banjir di Kabupaten Konawe Utara, mengakibatkan 1.091 KK atau 4.198 jiwa mengungsi.
Sebanyak enam kecamatan terimbas banjir adalah Andowia, Asera, Oheo, Landawe, Langgikima, dan Wiwirano.
Kecamatan Asera merupakan kecamatan dengan jumlah desa terdampak paling tinggi yaitu 13 desa. Banjir ini juga mengakibatkan 72 rumah hanyut dan ribuan lain terendam.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara masih melakukan pendataan di lapangan. Kerusakan sektor pertanian mencakup lahan sawah 970,3 ha, lahan jagung 83,5 ha dan lainnya 11 ha, sedangkan sektor perikanan pada tambak seluas 420 ha.
Di samping itu, kerusakan fasilitas umum teridentifikasi berupa jembatan, jalan, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan.
BPBD setempat melaporkan jembatan penghubung Desa Laronanga ke Desa Puwonua hanyut, jembatan lain di Desa Padalerutama tidak dapat dilalui karena terendam banjir, jembatan putus yang menghubungkan Desa Tanggulari ke Desa Tapuwatu dan jembatan antar provinsi di Asera. Kerusakan bangunan lain berupa masjid 3 unit, puskesmas 2 unit, dan pustu 2 unit.
Berita terkini seputar aksi Hidayatullah Peduli lainnya dapat juga dilihat di Facebook fanpage SAR Hidayatullah di @sarhidayatullah.id atau melalui website www.sarhidayatullah.com. (ybh/hio)
Anak anak buang feces di ruang terbuka / ILUSTRASI
HIDORID — Lembaga layanan kesehatan masyarakat nasional milik Hidayatullah, Islamic Medical Service (IMS) Pusat, melakukan penelitian kesehatan kepada 2.400 orang anak di di wilayah Parung Panjang, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam penelitiannya, IMS secara seksama mempelajari dampak akumulasi feses terhadap lingkungan.
Manajer Program dan Pemberdayaan Komunitas IMS, Muhammad Adnan, mengatakan salah satu faktor dipilihnya wilayah Parung, Jawa Barat, menjadi pusat penelitian IMS dikarenakan mayoritas ekonomi serta kesadaran tentang kesehatan masyarakatnya masih terbilang rendah dan berada pada taraf ekenomi tidak mampu
“Wilayah ini tidak jauh dari Ibu Kota Negara Indonesia yang hanya membutuhkan waktu 3-4 jam, namun masih jauh dari kebutuhan layanan kesehatan yang memadai,” kata Adnan dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.
Adnan menerangkan, hasil dari penelitian IMS Center tersebut diharapkan akan menjadi acuan dasar untuk mengetahui dengan pasti infeksi penyakit yang diderita mayoritas anak-anak khususnya di wilayah Jawa Barat sehingga program-program kesehatan yang akan dilakukan baik swasta maupun pemerintah akan lebih tetap sasaran.
Selain melakukan penelitian feces, team medis IMS dekat juga mengadakan penyuluhan kesehatan serta Medical Check-Up (MCU) kepada seluruh anak-anak yang diteliti dan masyarakat di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, sebagai media pendukung keakuratan hasil penelitian feces terhadap anak-anak dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak.
Program penelitian dan kegiatan sosial ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Syariah Mandiri. Adnan menyebutkan pihaknya juga membuka dompet donasi untuk mendukung program keummatan untuk layanan sosial IMS.
Bagi Anda pemerhati kesehatan umat dapat mendonasikan bantuannya melalui rekening Bank BCA 496.019.291.1 A.N Layanan Kesehatan Islam. (ybh/hio)
Foto kenangan ketika Ketua Yayasan Dharmais H. Indra Kartasasmita menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Syabab Hidayatullah Suhardi yang didampingi Ketua Departemen Sosial DPP Hidayatullah Muhammad Arasy Arhat di kantornya Gedung Granadi Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 April 2017 (Foto: Dokpri Suhardi/ hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Organisasi kemasyarakatan Islam Hidayatullah menyampaikan duka atas wafatnya Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), H. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc., yang meninggal dunia pada Rabu, 5 Dzulqaidah 1447 Hijriah bertepatan dengan 22 April 2026 pukul 01.29 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta. Kabar wafatnya tokoh nasional tersebut meninggalkan jejak duka di berbagai kalangan yang selama ini mengenalnya melalui aktivitas sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan olahraga.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Muhammad Isnaeni, mengenang almarhum sebagai sosok yang memiliki perhatian nyata terhadap anak-anak yatim dan keluarga dhuafa melalui berbagai program sosial Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais). Menurut Isnaeni, kepedulian almarhum juga menyentuh anak-anak binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dikelola Hidayatullah di berbagai daerah.
“Beliau adalah pribadi yang konsisten membantu anak-anak yatim dan dhuafa,” ujar Muhammad Isnaeni menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Indra Kartasasmita.
Muhammad Isnaeni menyampaikan bahwa hubungan almarhum dengan lembaga sosial binaan Hidayatullah berlangsung dalam semangat kemanusiaan yang konsisten. “Beliau hadir sebagai sosok yang peduli terhadap masa depan anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Daerah Khusus Jakarta, Suhardi, yang pernah berinteraksi langsung dengannya mengenal sosok Indra Kartasasmita sebagai tokoh lembaga sosial dan juga figur yang terlibat langsung dalam mendukung program kemanusiaan.
Di tingkat nasional, Indra Kartasasmita juga dikenal luas melalui kiprahnya di dunia olahraga. Sejumlah laporan media nasional mencatat dirinya sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi). Ia termasuk figur yang terlibat dalam pendirian organisasi tersebut pada 1966, yang kemudian berkembang menjadi salah satu cabang olahraga bela diri yang aktif di Indonesia.
Selain itu, almarhum juga tercatat aktif dalam pembinaan olahraga nasional dan pernah menjadi bagian dari struktur Dewan Pengawas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Kiprah tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam pengembangan atlet dan organisasi olahraga selama beberapa dekade.
Namun bagi anak-anak yatim, dhuafa, dan lembaga sosial yang pernah menerima manfaat dari program Yayasan Dharmais, warisan Indra Kartasasmita hadir dalam bentuk perhatian yang nyata. Pada Rabu dini hari pukul 01.29 WIB, perjalanan panjang pengabdiannya berakhir di RSPAD Jakarta, meninggalkan jejak kemanusiaan yang dikenang banyak pihak.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad Lc membuka acara Workshop Pekaderan Nasional di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta pada Senin, 27 April 2026 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan & Pembinaan Anggota Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Workshop Pekaderan Nasional yang diselenggarakan selama empat hari di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta dibuka pada Senin, 9 Zulkaidah 1447 (27/4/2026). Forum ini disebut sebagai instrumen strategis untuk melakukan rekayasa ulang terhadap struktur gerakan agar lebih adaptif terhadap kompleksitas zaman.
Ketua Umum DPP Hidayatullah, KH Naspi Arsyad Lc, dalam sambutannya membuka acara ini menekankan bahwa agenda ini untuk memastikan bahwa setiap lini organisasi memiliki kesiapan dalam menghadapi fase transformasi yang masif. Visi besar ini termaktub dalam tema kegiatan: “Akselerasi Rekrutmen, Pembinaan, dan Kaderisasi dengan Konsolidasi Jatidiri, Transformasi Gerakan Berjuta Dampak.”
Naspi menegaskan bahwa akselerasi yang dikejar harus memiliki arah yang presisi, di mana setiap derap langkah organisasi senantiasa berpijak pada landasan ideologis yang kokoh dalam konteks kebangsaan Indonesia. Menurutnya, keselarasan antara visi keumatan dan identitas nasional merupakan imperatif strategis guna menjamin kohesi sosial serta legitimasi gerakan di ruang publik.
Dalam pada itu, KH Naspi Arsyad Lc menginstruksikan agar setiap atribut kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga unit amal usaha terkecil, menyertakan visualisasi Merah Putih pada latar belakang acara. Peneguhan identitas ini harus bersifat omnipresen dan konsisten; sebagaimana sebuah merek ternama yang identitasnya melekat pada setiap produk, maka simbol Merah Putih harus hadir dalam setiap momentum Hidayatullah tanpa terkecuali.
Naspi menjelaskan, kebijakan ini merupakan manifestasi dari komitmen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah tahun 2008 di Kepulauan Riau yang memandang Indonesia melalui kacamata teologis dan historis yang penting sebagai daarud da’wah.
Dalam perspektif organisasi Hidayatullah, Indonesia dipahami sebagai daarud da‘wah, wilayah strategis bagi pengabdian dakwah Islam, dimana konsep ini menempatkan Indonesia sebagai negeri yang memiliki konstitusi serta ruang sosial yang memungkinkan umat Islam berdakwah secara damai, konstitusional, dan berkontribusi bagi bangsa.
Dengan mayoritas penduduk Muslim, keragaman budaya, dan sistem kebangsaan yang disepakati, Indonesia dipandang sebagai ladang amal peradaban untuk membina umat, memperkuat moral publik, serta menghadirkan nilai Islam dalam pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebangsaan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
“NKRI ini adalah daarud da’wah dan itu dipertegas di Halaqah Ahwa kemarin di Balikpapan bagaimana kita memposisikan NKRI ini sebagai daarud da’wah sebagai warisan ulama-ulama kita di Indonesia ini,” tegasnya.
Dengan menetapkan NKRI sebagai daarud da’wah, Naspi memandang, Hidayatullah memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan bangsa sebagai warisan luhur para ulama. Identitas nasional ini menjadi landasan operasional yang mendefinisikan bagaimana kader berinteraksi dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Empat Pilar Akselerasi
Lebih jauh Naspi mengatakan, Hidayatullah kini berada pada fase krusial untuk memecah sekat-sekat eksklusivitas menuju model gerakan yang lebih inklusif. Transformasi ini, menurutnya, memerlukan pembebasan intelektual agar ruang berpikir organisasi tidak terjebak dalam pola-pola lama.
Ia pun menetapkan bahwa akselerasi untuk mencapai target “berjuta dampak” hanya dapat terwujud melalui empat pilar strategis, yaitu, Responsif, Masif, Inovatif, dan Adaptif. Baginya, keempat pilar ini sebagai imperatif gerakan yang wajib diimplementasikan.
Pilar “Responsif” menjadi prioritas utama guna menjawab dinamika keumatan secara presisi. Organisasi diinstruksikan untuk tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga harus mematuhi bingkai kerja yang telah ditetapkan:
“Merespon secara cepat tapi berbasis data, berbasis solusi dan berbasis bijaksana. Artinya, ketika Hidayatullah merespon maka tiga ini harus menjadi bingkainya,” katanya.
Pilar “Masif” menuntut perluasan jangkauan dakwah secara kuantitatif, sementara “Inovatif” mewajibkan pembaruan metodologi, dan “Adaptif” mengharuskan fleksibilitas kontekstual dalam setiap tindakan. Perubahan paradigma dari eksklusif ke inklusif adalah syarat mutlak agar pilar-pilar ini mampu menggerakkan organisasi menuju dampak sosial yang lebih luas dan nyata.
Desain Kepemimpinan dan Peran Wilayah
Di sisi lain, Naspi menjelaskan, keberlanjutan organisasi tidak boleh lagi bergantung pada pertumbuhan organik yang bersifat kebetulan, melainkan harus didasarkan pada desain kepemimpinan yang terinstitusionalisasi.
Saat ini, jelasnya, terdapat kelemahan sistemis di mana tokoh-tokoh potensial di daerah seringkali harus mengupayakan eksistensinya secara mandiri karena ketiadaan pola kaderisasi yang terstruktur yang seharusnya dimunculkan oleh sistem, bukan dibiarkan muncul karena upaya pribadi. Ketiadaan desain ini merupakan kegagalan institusional yang harus segera diakhiri.
“Dewan Pengurus Wilayah memegang tanggung jawab penuh sebagai arsitek utama dalam merancang pola promosi kepemimpinan tersebut. Harus ada desain, harus ada pola. Di sinilah perannya DPW itu,” terangnya.
Menurutnya, DPW wajib memastikan bahwa proses identifikasi dan pengangkatan kader unggul ke panggung yang lebih luas dilakukan secara sistematis. Dengan adanya desain yang jelas, akselerasi kepemimpinan akan berjalan selaras dengan visi besar organisasi untuk menciptakan dampak nasional yang terpadu.
Dia juga mengingatkan bahwa pencapaian target akselerasi menuntut adanya keseragaman langkah yang mutlak antara pusat dan daerah. Harmonisasi ini sangat krusial agar seluruh energi organisasi terkonvergensi pada satu tujuan yang sama.
Naspi menegaskan bahwa intensitas koordinasi dalam workshop ini bukan bertujuan untuk memberikan beban berlebih atau tindakan “dhalim” terhadap para pejuang di daerah, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk penyelarasan strategis.
“Kita bukan mau menzalimi ustaz-ustaz di daerah. Bukan. Kita hanya ingin gerakan kita mulai dari pusat sampai daerah ini terjadi akselerasi yang seragam,” katanya, seraya menekankan bahwa upaya menyatukan pemahaman dan langkah ini merupakan prasyarat bagi keberhasilan transformasi gerakan.
Naspi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bidang Rekrutmen dan Pembinaan atas dedikasinya, serta menghormati segala pengorbanan para peserta yang hadir.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah KH Naspi Arsyad Lc membuka acara Workshop Pekaderan Nasional di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta sekaligus peluncuran buku terbitan Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota pada Senin, 27 April 2026 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa Indonesia harus diposisikan sebagai daarud da’wah dalam arah gerakan organisasi. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Workshop Perkaderan Nasional yang digelar Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 9 Zulkaidah 1447 H (27/4/2026).
Forum yang berlangsung selama lima hari tersebut diarahkan sebagai ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat sistem rekrutmen, pembinaan anggota, dan kaderisasi di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Agenda itu mengusung tema “Akselerasi Rekrutmen, Pembinaan, dan Kaderisasi dengan Konsolidasi Jatidiri, Transformasi Gerakan Berjuta Dampak.”
Dalam sambutannya, Naspi menekankan bahwa percepatan gerakan organisasi harus tetap bertumpu pada fondasi ideologis yang jelas serta memiliki relevansi kuat dengan konteks kebangsaan Indonesia.
“NKRI ini adalah daarud da’wah dan itu dipertegas di Halaqah Ahwa kemarin di Balikpapan bagaimana kita memposisikan NKRI ini sebagai daarud da’wah sebagai warisan ulama-ulama kita di Indonesia ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi yang telah dirumuskan dalam Rakernas 2008 di Kepulauan Riau. Dalam konteks itu, Hidayatullah memandang keberadaan Indonesia sebagai ruang dakwah yang harus dijaga bersama melalui kontribusi nyata di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk peneguhan identitas kebangsaan, Naspi menginstruksikan agar simbol Merah Putih hadir dalam seluruh kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga unit amal usaha di daerah.
Selain menegaskan identitas nasional, ia juga menyoroti kebutuhan transformasi gerakan agar lebih terbuka terhadap perubahan. Menurutnya, Hidayatullah perlu keluar dari pola eksklusivitas menuju model gerakan yang lebih inklusif.
Untuk mencapai target “berjuta dampak”, Naspi menetapkan empat pilar utama gerakan, yakni responsif, masif, inovatif, dan adaptif.
“Merespon secara cepat tapi berbasis data, berbasis solusi dan berbasis bijaksana. Artinya, ketika Hidayatullah merespon maka tiga ini harus menjadi bingkainya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perluasan dakwah, pembaruan metode, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan menjadi bagian penting dalam agenda transformasi organisasi ke depan.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku “Hikmah & Refleksi Ramadhan” yang merupakan kumpulan tulisan dari jajaran Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota DPP Hidayatullah yang terbit di hidayatullah.or.id selama bulan suci Ramadhan 1447 lalu.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Fu’ad Fahrudin, menilik meningkatnya penggunaan layanan daycare sebagai konsekuensi dari perubahan pola keluarga urban, khususnya ketika ayah dan ibu sama-sama bekerja.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan daycare yang pesat harus diikuti kesadaran orangtua dalam menentukan tujuan pengasuhan anak, sebab keputusan menitipkan anak tidak dapat dipandang semata sebagai solusi praktis atas keterbatasan waktu keluarga modern.
Menurut Fu’ad, persoalan mendasar terletak pada motivasi orangtua saat memilih daycare. Ia menjelaskan bahwa motivasi tersebut akan menentukan pola keterlibatan orangtua dalam tumbuh kembang anak.
Ketika daycare hanya dipandang sebagai tempat penitipan agar orangtua tidak direpotkan oleh urusan domestik, maka berbagai aspek penting cenderung diabaikan, mulai dari kualitas pengasuh hingga sistem keamanan lembaga tersebut.
Sebaliknya, ia menilai orangtua yang memandang daycare sebagai ruang pendidikan awal akan bersikap jauh lebih selektif. Mereka akan menelusuri legalitas lembaga, kapasitas tenaga pengasuh, metode pembelajaran, hingga lingkungan tempat anak beraktivitas.
“Saat sang buah hati telah beraktivitas di daycare, orangtua tidak lepas tangan begitu saja,” ujar Fu’ad dalam keterangannya kepada hidayatullah.or.id, Senin, 9 Zulkaidah 1447 (27/4/2026). Ia menekankan bahwa keterlibatan orangtua tetap menjadi faktor utama meskipun anak berada dalam pengasuhan lembaga tertentu.
Komunikasi intensif antara keluarga dan pengelola daycare, menurutnya, harus terus dijaga agar perkembangan anak dapat dipantau secara berkelanjutan. Dalam perspektif pendidikan anak usia dini, pengasuhan dinilai dia sebagai tanggung jawab kolektif yang tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada institusi komersial.
Fu’ad juga menyoroti peran negara yang dinilai masih perlu diperkuat dalam sektor pengasuhan anak. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menyediakan regulasi administratif, tetapi juga harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standar daycare yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis anak.
“Orangtua tidak dibiarkan memilih tanpa panduan,” katanya, menekankan pentingnya literasi publik mengenai pengasuhan berkualitas pada masa pertumbuhan awal anak yang kerap disebut sebagai fase emas perkembangan manusia.
Selain edukasi, Ketua Departemen Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah ini menilai pengawasan pemerintah harus berjalan konsisten. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang mencuat pada akhir pekan lalu.
Berdasarkan temuan awal, rekaman video memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap 53 anak balita, sementara 13 orang telah diamankan aparat.
Menurut Fu’ad, kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Ia mengapresiasi langkah DP3AP2 DIY dan DP3AP2KB Kota Yogyakarta yang berjanji memberikan pendampingan kepada korban.
Fu’ad mengingatkan bahwa anak tidak hanya menjadi penerus keluarga, tetapi juga penentu kualitas masa depan masyarakat. Karena itu, ia menilai pengasuhan yang penuh kasih, pengawasan yang ketat, dan kebijakan publik yang berpihak pada anak merupakan investasi jangka panjang bagi peradaban yang lebih manusiawi.
BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) — Ustadz Hodam Wijaya, S.Pd.I, M.Pd., mengingatkan bahwa kegelisahan utama orangtua seharusnya tidak hanya bertumpu pada capaian akademik maupun keberhasilan duniawi anak, melainkan pada keselamatan iman mereka. Pesan tersebut disampaikan Hodam dalam kegiatan Sekolah Orangtua yang digelar Lembaga Pendidikan dan Perkaderan Hidayatullah (LPPH) Gunung Tembak secara daring melalui Zoom pada Sabtu, 8 Dzulqaidah 1447 (25/4/2026).
Kegiatan bertema “Peran Orangtua, Antara Dukungan Materi, Do’a, dan Kesuksesan Anak” itu diikuti guru dan dosen putra-putri serta wali santri dari jenjang KB, RA, MI, SMH hingga STIS. Forum menghadirkan Hodam Wijaya, praktisi, trainer, dan konsultan kepengasuhan santri.
Dalam pemaparannya, Hodam membuka materi dengan merujuk Surah At-Tahrim ayat 6 tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ia menekankan orientasi pendidikan keluarga perlu diarahkan kembali pada aspek keimanan.
“Kegelisahan para nabi itu adalah kegelisahan iman. Maka orangtua hari ini harus kembali menata orientasi pendidikan anak, bukan hanya sukses dunia, tapi bagaimana anak selamat dari api neraka. Harus selalu melakukan dialog iman, dengan menyebut Allah dalam dialog dengan anak,” ujarnya.
Ketua Komunitas Pengasuh Asrama se-Indonesia itu kemudian mengutip pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyebut kerusakan anak kerap berawal dari kelalaian orangtua dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan.
Mengutip ulama besar ahli fiqih asal Damaskus itu, Hodam menjelaskan, menjaga anak dari api neraka dilakukan dengan membangun budaya taat di rumah melalui pembiasaan shalat, menghadirkan majelis ilmu, menjauhkan anak dari maksiat (i’malu biṭ-ṭha’ah wa ijtanibu al-ma’ṣiyah), serta menghidupkan dzikir dalam keluarga (wa’mur ahlaka bidzikrillah).
Hodam juga menyampaikan bahwa kebaikan anak berkaitan dengan kesalehan orangtua sebagaimana prinsip wa kaana abuhuma ṣaliḥaa. Selain itu, kesalehan anak, menurutnya, harus terus dimohonkan melalui doa karena anak saleh merupakan bentuk hidayah dari Allah.
Pada aspek pembentukan karakter, ia menjelaskan bahwa perilaku baik tumbuh melalui kasih sayang. Orangtua perlu hadir sebagai pendengar, pemberi perhatian, sekaligus sumber ketenangan emosional bagi anak.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan pola pendidikan antara rumah dan sekolah agar tidak memunculkan konflik loyalitas maupun hilangnya integritas anak dalam proses tumbuh kembangnya.
Dalam sesi tanya jawab, Hodam turut menjawab pertanyaan mengenai keluarga single parent dengan menekankan pentingnya menjaga ketaatan kepada Allah, menghadirkan figur pengganti yang positif, serta menjaga citra baik pasangan di hadapan anak.
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Pegiat literasi Hidayatullah, Imam Nawawi, mengetengahkan konsep “tartil” sebagai inti pembahasan saat menyampaikan materi dalam forum Daurah Marhalah Ula (DMU) mahasiswa semester dua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 8 Dzulqaidah 1447 (25/4/26).
Dalam forum pembinaan yang dipesertai Gen Z (Generasi Z) tersebut, ia membawakan dua tema utama, yakni Surah Al-Muzzammil dan Al-Muddatstsir, dengan penekanan pada metode beragama yang progresif serta berpijak pada perjalanan hidup Nabi Muhammad.
Di hadapan peserta, Nawawi menegaskan bahwa ajaran spiritual dalam Islam memiliki relevansi luas untuk membangun pola pikir rasional dan bertanggung jawab di tengah kehidupan modern yang bergerak serba cepat.
Ia menjelaskan bahwa Surah Al-Muzzammil selama ini acapkali dipahami sebatas ajakan memperkuat ibadah malam dan memperbanyak interaksi spiritual melalui pembacaan Al-Qur’an.
Namun, menurutnya, terdapat pesan metodologis yang lebih dalam, khususnya pada penggalan ayat “warattilil qur’ana tartila”, yang selama ini dipahami sebagai perintah membaca Al-Qur’an secara perlahan, teratur, dan penuh ketelitian.
Nawawi menilai prinsip tersebut dapat diterapkan lebih luas dalam membaca persoalan sosial, akademik, hingga dinamika kehidupan sehari-hari.
“Tartil bisa kita jadikan basis dalam membangun framework memandang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi, termasuk kehidupan sehari-hari,” ujar Nawawi.
Nawawi menambahkan bahwa kebiasaan membaca dengan tenang dan mendalam seharusnya melatih seseorang untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu persoalan.
Menurutnya, banyak konflik sosial, kesalahan keputusan, hingga disinformasi berkembang karena masyarakat terbiasa merespons sesuatu secara instan.
Fenomena melihat potongan informasi lalu membangun kesimpulan besar dinilai sebagai gejala serius di era digital. Dalam konteks tersebut, Nawawi menilai prinsip tartil dapat menjadi pendekatan intelektual untuk membedakan fakta, opini, prasangka, dan informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa generasi masa kini terutama mereka yang berstatus mahasiswa memiliki tanggung jawab lebih besar sebagai kelompok akademik yang diharapkan mampu memproduksi gagasan berbasis ketelitian. Kecepatan mengakses informasi, kata dia, tidak otomatis melahirkan kedalaman berpikir. Mahasiswa justru dituntut memiliki kemampuan membaca realitas secara utuh sebelum menentukan sikap.
“Tartil mengajarkan ketenangan, ketelitian, dan kedalaman. Tidak tergesa-gesa dalam membaca ayat, juga tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan atas realitas kehidupan,” katanya.
Nawawi menilai pendekatan tersebut juga membentuk disiplin dalam bertindak. Seseorang yang terbiasa memahami persoalan secara utuh dinilai tidak mudah terpancing emosi, tekanan sosial, maupun arus opini publik. Keputusan yang diambil menjadi lebih terukur karena dibangun melalui proses berpikir yang matang.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cakap secara akademik, tetapi juga manusia yang mampu menghadirkan ketepatan sikap di tengah kompleksitas zaman. Dari cara membaca yang benar, menurutnya, lahir pola pikir yang jernih, dan dari pola pikir yang jernih lahir tindakan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.
MESKI waktu telah menggulung isu kejahatan seksual di FHUI, kita tetap penting memandangnya sebagai pelajaran. Langkah ini penting agar pendidikan tinggi memang melahirkan insan-insan yang komitmen tinggi terhadap moral, akhlak dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Kata kejahatan seksual, saya ambil dari pandangan pendiri Sekolah Pemikiran Islam (SPI) Akmal Sjafril:
“Kalau berdasarkan worldview Islam, permasalahan ini jadi jauh lebih ringan (secara status hukum). Kalau dianggap tidak ada kekerasan, maka tetap bisa disebut sebagai kejahatan seksual. Masalahnya istilah ‘kejahatan seksual’ justru ditolak mentah-mentah oleh kelompok sekuler.Bagi mereka, pelanggaran baru terjadi ketika ada kekerasan. Padahal menurut agama, pelanggaran bisa terjadi meski tanpa kekerasan. Karena itu, zina juga kejahatan, meski tidak seperti pemerkosaan yang menggunakan kekerasan,” demikian uraian Akmal sebagaimana dirilis oleh hidayatullah.com pada Selasa (21/4/26).
Dalam kata yang lain diksi kejahatan seksual memiliki landasan lebih kuat dari sebatas worldview sekuler dalam memandang kasus di FHUI itu.
Tidak Boleh Ada Toleransi
Kenapa diksi kejahatan seksual itu lebih tepat, tidak lain karena aksi itu memang sangat buruk, bahaya dan membahayakan.
Lebih dalam, kalau kita perhatikan ungkapan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto, aksi itu memang kejahatan. Pak Mendikti menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi untuk aksi itu. Tempo.co masih menggunakan diksi kekerasan seksual.
Tidak ada toleransi bisa kita asumsikan bahwa tindakan itu berbahaya, buruk sekali dan tidak patut. Pak Mendikti mengatakan lagi bahwa tidak boleh ada toleransi karena perbuatan itu adalah merendahkan martabat manusia.
Penting jadi catatan, korban dari kejahatan seksual itu meliputi 20 mahasiswi dan 7 dosen. Dosen alias guru dalam pandangan Islam, seharusnya menjadi sosok yang dimuliakan, bukan diperlakukan tidak seharusnya.
Sekarang mari berpikir bersama, merendahkan martabat manusia itu kekerasan atau kejahatan?
Tuntaskan Akar Masalahnya
Namun, hal yang jauh lebih penting kita sikapi dalam memandang kasus tersebut adalah bagaimana semua pihak terkait bisa menggali akar masalahnya, mengapa kejahatan seksual itu bisa terjadi.
Pandangan umum menyebutkan bahwa akar dari seseorang melakukan kekerasan seksual bisa karena riwayat kekerasan di masa kecil, baik sebagai korban maupun saksi. Kemudian adanya ketidakmampuan mengelola emosi, seperti frustasi, marah, sedih, yang kemudian diekspresikan melalui kekerasan. Bisa juga karena pengaruh alkohol dan narkoba.
Oleh karena itu langkah yang paling penting mengatasi kejadian itu adalah tidak menormalisasi kejahatan seksual tersebut.
Ini berarti menandakan bahwa mesti ada cara pandang lebih tepat dalam memandang kasus seperti ini. Selain penegakan hukum harus tegas dan adil, mengubah cara pandang terhadap pendidikan tinggi yang tidak memisahkan antara unsur akademik dan moral serta akhlak menjadi satu hal yang mendesak untuk dilakukan.
Tanpa cara pandang yang holistik, integratif dan komprehensif, pendidikan tinggi lama-lama akan semakin rapuh dari sisi moral. Sementara moral adalah sisi paling penting dalam kehidupan individu, masyarakat dan bangsa. Semua orang rasanya sependapat, bahwa tanpa moral kekuatan sebuah bangsa tinggallah menunggu waktu kehancuran. Dan tentu kita semua berharap itu tidak pernah terjadi untuk Indonesia.*
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah memperkuat positioning sebagai pemberi bantuan hukum struktural dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara hibrida dari di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Sabtu, 8 Dzulqaidah 1447 (25/4/2026).
Forum bertema “Positioning LBH Hidayatullah Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Struktural” itu menjadi agenda konsolidasi nasional untuk menegaskan arah gerakan hukum lembaga tersebut di berbagai wilayah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah, Syaefullah Hamid, menjelaskan orientasi kelembagaan ke depan.
Ia menegaskan bahwa LBH Hidayatullah tidak ditempatkan semata sebagai lembaga profesi hukum, tetapi bagian dari instrumen perjuangan organisasi dalam merespons persoalan keadilan di masyarakat.
“Bantuan hukum adalah wujud nyata amar ma’ruf nahi munkar,” tegasnya.
Syaefullah menjelaskan bahwa pendekatan bantuan hukum struktural diarahkan untuk menjangkau persoalan yang bersifat sistemik, khususnya yang berdampak pada kelompok dhuafa dan mustadh’afin. Fokus tersebut meliputi upaya membongkar akar ketidakadilan yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan hukum yang lebih luas.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif LBH Hidayatullah, Hidayatullah Sakdon Arif, memaparkan sejumlah program prioritas lembaga. Program tersebut mencakup layanan hukum gratis, pendampingan litigasi dan non-litigasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui platform digital.
Ia juga menjelaskan penguatan kapasitas internal melalui pelatihan advokasi, pelatihan paralegal terbuka untuk masyarakat umum, hingga pelatihan mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Selain itu, lembaga akan mendorong kajian hukum normatif dan empiris sebagai rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan seminar hukum secara berkelanjutan.
Rakornas juga menetapkan langkah penguatan kelembagaan melalui pembenahan administrasi dan standarisasi atribut organisasi berbasis digital.
Salah satu keputusan strategis dalam forum tersebut ialah penerbitan tiga Surat Keputusan pembentukan LBH baru di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kebijakan itu memperluas jaringan layanan hukum Hidayatullah di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
LBH Hidayatullah juga menyatakan komitmen membangun kolaborasi advokasi bersama organisasi kemasyarakatan Islam dan lembaga bantuan hukum lain dalam merespons isu kemiskinan, penggusuran, serta kriminalisasi ulama.
IKN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Pendidikan Dewan Pengurus Wilayah (DPP) Hidayatullah Kalimantan Timur, Sirajuddin Rajab, menjelaskan bahwa agenda Rapat Kerja Pendidikan Hidayatullah Kaltim 2026 yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara pada 24 hingga 25 April 2026 merupakan upaya untuk meneguhkan arah baru pendidikan yang lebih kompetitif.
Sirajuddin menyatakan bahwa pertemuan ini sebuah ikhtiar besar dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah arus modernisasi.
Ia memaparkan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah meneguhkan visi tarbiyah dalam membangun pendidikan integral Hidayatullah yang berkualitas dan berkemajuan.
“Pendidikan Hidayatullah merupakan salah satu pilar utama dakwah dan perjuangan Islam,” kata Sirajuddin dalam keterangannya kepada media ini di sela sela acara Rakorwil Pendidikan Hidayatullah Kalimantan Timur di kawasan IKN, pada Jumat, 7 Dzulqaidah 1447 (24/4/2026).
Sirajuddin juga memberikan catatan terhadap kondisi lembaga pendidikan Islam saat ini yang tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Menurutnya, setiap lembaga tidak hanya dituntut untuk mampu bertahan, tetapi juga harus unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman yang sangat cepat.
Pria kelahiran Sangkulirang ini menyebutkan adanya persaingan antarlembaga pendidikan yang semakin ketat, baik dengan sekolah umum maupun sekolah berbasis internasional. Dia menyoroti bahwa mutu pendidikan di sebagian lembaga Islam cenderung mengalami stagnasi, yang ditandai dengan belum optimalnya pengembangan kurikulum serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata.
Sirajuddin memperingatkan bahwa jika tidak segera direspons dengan langkah strategis, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem manajemen yang profesional dan terintegrasi menjadi sebuah keharusan.
Selain dinamika internal, Sirajuddin juga menekankan pentingnya kepatuhan dan kesiapan terhadap regulasi pemerintah yang semakin dinamis. Berbagai aturan terkait akreditasi, standar nasional pendidikan, hingga administrasi berbasis digital menuntut kesiapan yang tinggi dari seluruh pengelola pendidikan.
“Ketidaksiapan dalam merespons regulasi ini berpotensi menghambat pengembangan lembaga di masa depan. Melalui rapat kerja ini, diharapkan muncul program-program yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut,” terangnya.
Sirajuddin mengajak seluruh kepala sekolah dan pengelola pendidikan se-wilayah Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi. Dia meyakini bahwa sinergi, inovasi, dan komitmen bersama menjadi kunci dalam menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, serta tetap kokoh dalam nilai tarbiyah dan jatidiri lembaga. Dengan demikian, tekannya, pendidikan Hidayatullah dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi yang bertaqwa dan beramal shalih.
SEMARANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Muzakkir Usman, menegaskan pentingnya menghadirkan model kepemimpinan ambidextrous di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan dalam Pelatihan Kepemimpinan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pendidikan DPW Hidayatullah Jawa Tengah yang berlangsung di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah pada Kamis-Jumat, 5-6 Dzulqa’dah 1447 (23–24/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 70 peserta yang berasal dari Ketua DPD, unsur yayasan, amal usaha, badan usaha, hingga organisasi pendukung di lingkungan Hidayatullah. Forum ini menjadi ruang konsolidasi pendidikan sekaligus penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat wilayah.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya DPW Hidayatullah Jawa Tengah dalam memperkuat kualitas kepemimpinan pendidikan di berbagai daerah. Melalui forum tersebut, peserta diarahkan untuk membangun model kepemimpinan yang adaptif, terstruktur, dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Menurut Muzakkir, pemimpin saat ini dituntut mampu menyeimbangkan dua pendekatan secara bersamaan, yakni eksploitasi untuk menjaga efektivitas sistem yang berjalan dan eksplorasi untuk melahirkan inovasi baru.
“Eksploitasi diperlukan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi sistem yang telah berjalan, sementara eksplorasi menjadi kunci dalam menghadirkan inovasi guna menjawab tantangan masa depan. Tanpa keseimbangan ini, lembaga berpotensi stagnan atau kehilangan arah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kompleksitas pengelolaan lembaga pendidikan menuntut pemimpin memiliki lebih dari satu kompetensi. Menurutnya, kepemimpinan modern memerlukan tiga kapasitas utama yang harus berjalan secara simultan.
Peran sebagai leader, kata dia, berkaitan dengan kemampuan menentukan arah dan visi kelembagaan. Fungsi manager diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, terukur, dan sistematis. Sementara kapasitas entrepreneur dibutuhkan untuk mendorong inovasi serta membangun kemandirian lembaga di tengah dinamika eksternal.
Muzakkir menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Departemen Organisasi dan Departemen Pendidikan yang dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah gerakan pendidikan Hidayatullah.
