JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Seluruh jaringan Hidayatullah di berbagai level dan tingkatan ditegaskan wajib melaksanakan amanah program organisasi dengan sebaik mungkin, dengan tujuan utama agar dampak gerakan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, dalam sesi pembukaan Sidang Pleno DPP Hidayatullah yang berlangsung di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, pada Sabtu, 14 Rajab 1447 (3/1/2026).
KH Naspi Arsyad menyampaikan bahwa Sidang Pleno DPP memiliki posisi strategis sebagai forum pengambilan keputusan yang menentukan arah program kerja organisasi ke depan. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah yang mampu mendorong penguatan dakwah dan tarbiyah secara lebih luas dan terstruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan program kerja dalam sidang pleno tidak dapat dipisahkan dari misi dasar Hidayatullah sebagai gerakan dakwah dan pendidikan. Oleh karena itu, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan berorientasi pada kemajuan umat dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi harus diwujudkan secara konkret oleh seluruh elemen organisasi.
KH Naspi Arsyad menaruh harapan agar sidang pleno ini menghasilkan rumusan yang aplikatif dan dapat dijalankan secara konsisten. Ia menekankan bahwa persatuan internal merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan program kerja yang efektif. Keputusan yang diambil, menurutnya, harus mencerminkan ukhuwah yang semakin kuat dan terpelihara di dalam tubuh organisasi.
Naspi menggarisbawahi pentingnya sinergi antarlembaga dan antarstruktur organisasi. Sinergi tersebut, kata dia, perlu diwujudkan secara nyata dalam penjabaran program kerja nasional, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah. Dengan demikian, setiap unit organisasi bergerak dalam satu arah dan saling menguatkan.
“Oleh karena itu, sinergi ini harus teraktualisasi secara maksimal dalam penjabaran dan pelaksanaan program kerja secara nasional,” tegas KH Naspi.
Lebih lanjut, KH Naspi Arsyad menyebut Sidang Pleno DPP sebagai momentum bermujahadah, yakni kesungguhan kolektif untuk mengoptimalkan peran organisasi. Dalam kerangka ini, seluruh jaringan Hidayatullah di tingkat wilayah dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan amanah program dengan penuh kesungguhan. Pelaksanaan program yang konsisten dan terukur diharapkan mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa orientasi program kerja Hidayatullah tidak terlepas dari tujuan kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi dari sejauh mana gerakan yang dijalankan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penegasan ini disampaikan sebagai pengingat agar seluruh struktur organisasi menjaga komitmen terhadap tujuan awal pendirian gerakan.
Menutup arahannya, KH Naspi Arsyad menyoroti pentingnya aktivasi pikiran dalam kehidupan berorganisasi. Ia menyampaikan bahwa penggunaan akal secara optimal merupakan cerminan dari hakikat seorang Muslim. Menurutnya, dimensi intelektual tidak dapat dipisahkan dari religiositas, karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk pribadi dan komunitas yang berdaya.
“Aktivasi pikiran adalah cerminan dari hakikat seorang muslim,” tegas KH Naspi Arsyad.
Dalam penjelasannya, ia mengaitkan aktivasi pikiran dengan tanggung jawab manusia untuk memanfaatkan potensi akal yang dianugerahkan. Pemanfaatan akal secara optimal dipandang sebagai bentuk kesadaran dan kesungguhan dalam menjalankan peran sebagai insan beriman sekaligus anggota masyarakat. Prinsip ini, menurutnya, relevan diterapkan dalam dinamika organisasi.
KH Naspi Arsyad juga menekankan bahwa organisasi yang ingin berkembang memerlukan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis dan inovatif. Kemampuan tersebut, jelasnya, diperlukan agar setiap kegiatan tidak berhenti pada rutinitas semata dan memastikan bahwa program yang dijalankan memiliki substansi dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat.
