JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah melakukan silaturrahim sekaligus audiensi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berlangsung di ruang rapat Wakil Kepala BPJPH, Jakarta, pada Selasa, 2 Rabi’ul Awal 1447 (26/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas sinergi dalam mendukung percepatan sertifikasi halal dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Juru Sembelih Halal (Juleha).
Rombongan LSH Hidayatullah dipimpin Ketua LSH, Ustadz H. Nanang Hanani, S.Pd.I., M.A., didampingi Ustadz Muhammad Syarif (Bendahara), Ustadz Fahrur Rozi (Sekretaris), Ustadz Iwan Abdullah, M.Si. (Kepala Departemen Diklat), serta Ustadz Zainal Abidin (Bidang Kerjasama & Marketing).
Sementara itu, BPJPH diwakili oleh Wakil Kepala, Ir. Dr. Afriansyah Noor, beserta staf ahli, Ibu Gina dari Bidang Pengawasan, serta tim pengawasan dengan latar belakang kedokteran hewan dan peternakan.
Dalam paparannya, Afriansyah Noor menjelaskan strategi BPJPH dalam mempercepat sertifikasi halal melalui program self declare bagi warung makan serta penyusunan standar dan regulasi Juleha.
Ia menegaskan bahwa target nasional adalah menghadirkan dua Juleha tersertifikasi di setiap desa.
“Dengan sekitar 80.000 desa di Indonesia, berarti ada 160.000 Juleha yang harus dilatih dan disertifikasi. Untuk itu kami berharap LSH Hidayatullah ikut mendukung pencapaian target ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Afriansyah menyoroti kebutuhan penguatan lembaga pendukung ekosistem halal.
Dia mengatakan, kita perlu memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
SDM layanan seperti Pendamping Proses Produk Halal (P3H), penyelia halal, auditor halal, serta juru sembelih halal harus ditingkatkan jumlah dan kompetensinya.
Ia juga membuka peluang pengiriman tenaga profesional Juleha ke luar negeri untuk memenuhi standar global.
Dari pihak LSH Hidayatullah, Ketua Nanang Hanani menyampaikan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan BPJPH.
Ia menekankan pentingnya pengawasan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) agar praktik penyembelihan sesuai syariat.
“Kami menemukan bahwa masih banyak standar penyembelihan yang belum dijalankan secara benar. LSH Hidayatullah siap terlibat dalam penyusunan standarisasi, pelatihan, hingga pengawasan lapangan,” jelasnya.
Nanang juga melaporkan bahwa LSH Hidayatullah saat ini telah berkembang menjadi lembaga berskala nasional dengan pengurus wilayah di 28 provinsi.
Lembaga ini telah menyelenggarakan pelatihan bersertifikat BNSP dan menargetkan pembangunan rumah potong unggas di seluruh pondok pesantren Hidayatullah.
“Harapannya, kami dapat melayani kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung industri halal nasional yang dimulai dari hulu, yaitu penyembelihan halal sesuai syariah,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, BPJPH membuka ruang kolaborasi strategis. LSH Hidayatullah didorong untuk turut serta dalam penyusunan standar, pengawasan pelaksanaan, serta pelatihan bagi SDM Juleha.
Bahkan, ada usulan dari pihak LSH agar staf pengawasan BPJPH dengan latar belakang kedokteran hewan dan peternakan mengikuti pelatihan Juleha untuk memperkuat pemahaman teknis penyembelihan sesuai syariat.
Audiensi ini ditutup dengan kesepahaman bahwa percepatan sertifikasi halal dan pemenuhan target 160.000 Juleha nasional hanya dapat tercapai melalui sinergi pemerintah dan lembaga masyarakat.
BPJPH menegaskan kembali pentingnya integritas ekosistem halal, sementara LSH Hidayatullah menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam pelatihan, standarisasi, dan pengawasan lapangan.
