SAAT membaca Iran, nyaris semua orang terpesona. Meski negara itu nyaris setengah abad hidup dalam embargo ekonomi, kenyataannya mereka baik-baik saja, bahkan maju dari sisi ilmu. Sedangkan Indonesia, kekayaan alamnya luar biasa, tapi kemajuan ilmu masih jauh dari harapan.
Seperti tulisan Sri Aisyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam artikel “Motor SPPG Vs Riset Dosen: Menakar Prioritas Pembangunan” di kompas.com, situasinya tampak tidak berimbang, kalau dikomparasikan dengan Iran.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan 25.000 unit motor untuk petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemudian hanya sekitar 13.000 proposal penelitian dosen didanai melalui skema BIMA. Hal ini dalam pandangan Sri membuat tagline kampus berdampak akn sulit hadir dalam pembuktian.
Padahal universitas idealnya melahirkan pengetahuan, memberi rumusan solusi atas problematika bangsa yang berbasis data, serta dapat menguji kebijakan dengan pendekatan ilmiah. Kampus seharusnya bukan hanya bisa mencetak lulusan. Apalagi yang tak bisa mandiri dan kreatif ketika dunia kerja tak memerlukan mereka.
Kalau berbicara Iran, kondisinya jauh berbeda. Negara itu setiap tahun, sejak awal 2020 mampu menerbitkan 70.000 sampai 80.000 artikel ilmiah. Artinya Iran mampu menjadi negara yang menjaga tradisi intelektual sekaligus mengembangkannya.
Sikap Objektif
Langkah komparatif ini tentu bukan untuk mengutuk negeri sendiri, akan tetapi mengajak semua pihak berpikir dan bertindak, bahwa Indonesia akan maju kalau membangun tradisi ilmu dengan baik. Harapannya semua elemen bangsa mampu bersikap objektif bahwa kemajuan tidak bisa lepas dari ilmu.
Iran sendiri telah memiliki spirit yang jelas tentang urgensi ilmu atau pengetahuan. Mereka punya tagline “Yang berkuasa yang berpengetahuan”. Ini menandakan bahwa suatu bangsa akan maju kalau pemimpinnya memiliki ilmu dan pengetahuan.
Ungkapan itu bukan semata indah dan menarik tapi memang relevan untuk menjawab tantangan. Karena dalam banyak fakta sejarah, pengetahuan tanpa kekuasaan melahirkan ketidakberdayaan ilmu dan keadilan. Kemudian kekuasaan tanpa pengetahuan akan mengundang para pemimpin yang bermental tiran.
Jadi, sikap objektif sangat Indonesia perlukan untuk bisa melakukan pembangunan manusia, yang akhirnya akan berdampak pada pembangunan bangsa dan negara. Dalam hal kebijakan, memang idealnya tergambar atau terbukti melalui dukungan penuh terhadap pembangunan manusia dengan ilmu.
Mulai dari Bercerita
Sebagian pihak mungkin masih berpandangan bahwa membangun manusia dengan ilmu itu sulit. Tapi itu akan terasa berbeda kalau kita menyimak pemikiran Gita Wirjawan, sosok yang punya program podcast Endgame di Youtube dengan konten-konten edukasi yang mendalam.
Ia mengatakan bahwa skala perdagangan di Asia Tenggara itu baru mencapai 23 persen. Kemudian di Uni Eropa sudah sampai 65 persen. Bagi Gita itu bukan semata soal ilmu komunikasi, tapi kurangnya interaksi dengan sarana cerita.
Gita menegaskan, “Berarti kita masih kurang bercerita satu sama lain. Kita sering berjabat tangan, tapi tidak memahami barang atau jasa apa yang bisa dikirim atau peluang apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skala perdagangan.”
Itulah alasan mengapa Perguruan Tinggi seperti LSPR membekali lulusannya dengan kemampuan bercerita yang baik. Hal itu karena mereka sadar bahwa kemampuan bercerita potensial menarik investasi dan modal. Dalam kata yang lain manusia yang unggul punya kemampuan bercerita. Dan itu bukan semata penting bagi pribadi tapi juga krusial bagi pembangunan bangsa.
Bercerita lebih jauh adalah kemampuan yang akan muncul kalau seseorang tekun membaca, mengamati dan memahami kemudian juga aktif berinteraksi. Jika Indonesia ingin maju, maka ilmu adalah kunci.
Oleh karena itu menarik ungkapan Bung Karno dalam salah satu pidatonya, bahwa ilmu itu penting, tapi akan lebih berharga kalau ilmu itu kita gunakan atau praktikkan dalam kehidupan. Akan luar biasa kalau itu kemudian menjadi praktik hidup bangsa, bahkan berpengaruh menjadi praktik kehidupan dunia kemanusiaan.
Langkah sederhananya, ilmu itu menjadi jiwa dalam menentukan kebijakan, siapa mengurus apa atau apa diurus oleh siapa, yang paling berilmu.*
Mas Imam Nawawi
