PALOPO (Hidayatullah.or.id) — Pj Wali Kota Palopo, Firmanza, SH, M.Si, secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) V Hidayatullah Sulawesi Selatan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palopo pada Rabu, 23 Jumadil Akhir 1446 (25/12/2024).
Dalam sambutannya, Firmanza menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap peran Hidayatullah dalam mendukung pembangunan sosial di kawasan terutama di kota idaman itu.
“Kita tahu kiprah Hidayatullah ini merupakan organisasi pelayanan umat di bidang pendidikan dan dakwah. Ketika disampaikan niat menjadikan Palopo sebagai tuan rumah, tentu langsung saya apresiasi,” ujar Firmanza di hadapan ratusan peserta, yang terdiri dari elemen masyarakat, organisasi Islam, dan kelompok pemuda.
Firmanza melihat Hidayatullah sebagai organisasi yang memiliki akar kuat dalam pendidikan dan dakwah, memiliki potensi besar untuk mendukung agenda sosial pemerintah.
Apresiasi Firmanza juga membuka peluang kolaborasi strategis dalam menangani berbagai isu krusial di Kota Palopo, seperti penyalahgunaan narkotika dan judi online.
Dalam pidatonya, Firmanza menyoroti dua masalah sosial utama yang tengah meresahkan masyarakat Palopo yakni penyalahgunaan narkotika dan maraknya judi online.
“Sekarang ini di Kota Palopo marak penyalahgunaan narkotika. Demikian juga dengan maraknya judi online. Gara-gara judi online ini, uang rakyat kecil mengalir ke luar dari negara kita sekitar seribu triliun. Dan itu uang rakyat kecil karena pemainnya masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya, dilansir laman Portal Amanah.
Pemerintah terangnya memiliki kepedulian terhadap dampak destruktif dari dua isu tersebut. Narkotika merusak generasi muda, sementara judi online menguras sumber daya ekonomi masyarakat kecil.
Sebagai organisasi berbasis keumatan, Hidayatullah memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya kedua isu ini.
Firmanza secara eksplisit mengundang Hidayatullah untuk bekerjasama dengan pemerintah Kota Palopo dalam mengatasi permasalahan sosial.
“Kepada teman-teman Hidayatullah, ayo kita bekerjasama,” ujarnya, seraya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menangani isu-isu yang kompleks.
Pemerintah, dengan otoritas dan sumber daya yang dimilikinya, dapat menjadi fasilitator kebijakan. Di sisi lain, Hidayatullah, dengan pendekatan dakwahnya, mampu menyentuh masyarakat secara langsung melalui pendidikan dan penyadaran. Kombinasi ini berpotensi menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Hidayatullah menurutnya telah lama dikenal sebagai organisasi yang fokus pada pendidikan dan dakwah. Di tengah tantangan globalisasi, peran organisasi semacam ini menjadi semakin relevan. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Hidayatullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membangun kesadaran sosial yang kritis.
Di akhir sambutannya, Firmanza mengungkapkan kedekatannya dengan Hidayatullah. Sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, ia menyebutkan bahwa dirinya bukanlah orang baru di lingkungan Hidayatullah.
“Saya ini bukan orang baru di Hidayatullah. Dulu, kalau pikiran lagi kurang tenang atau pusing-pusing, saya itu ke Hidayatullah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan, Ust Nasri Bohari, dalam keterangannya menyampaikan Rakerwil V Hidayatullah Sulsel ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Lebih dari itu, terang dia, acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan sosial.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Hidayatullah, harapan untuk membangun wilayah khususnya Palopo yang lebih baik menjadi semakin nyata,” katanya.
Nasri menegaskan, kolaborasi adalah kunci. Masalah narkotika dan judi online seperti dikemukakan Pj Wali Kota membutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dalam kerangka itu, dia menjelaskan, Hidayatullah dapat menjadi motor penggerak untuk menciptakan perubahan yang positif.
“Dengan komitmen bersama, Palopo dan Sulsel secara umum dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keumatan dalam membangun masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat,” tandasnya.*/Ian Kassa
