JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Anggota Majelis Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Ust. H. Dr. Abdul Aziz Qahhar, M.Si, mengatakan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Hal itu disampaikan dia saat mengisi taushiyah subuh dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).
Membuka taushiyahnya, Aziz menguraikan secara historis dan konseptual arah kepemimpinan organisasi serta posisi strategis Pemuda Hidayatullah dalam menyiapkan kader umat dan bangsa.
Ia memulai dengan menyinggung fase krusial yang dilalui Hidayatullah pasca wafatnya pendiri, Ustadz Abdullah Said. Menurutnya, periode tersebut menuntut kebijaksanaan kolektif agar kesinambungan perjuangan tetap terjaga.
Karena itu, terangnya, KH Abdurrahman Muhammad dipercaya mengemban amanah sebagai Rais ‘Aam dengan kesadaran penuh bahwa gaya kepemimpinannya berbeda dari model sentralistik sebelumnya. Perbedaan itu justru menjadi pintu masuk bagi penguatan kepemimpinan berbasis musyawarah.
Ia menjelaskan bahwa dari kesadaran itulah Hidayatullah mengembangkan sistem kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada prinsip syura. Struktur organisasi kemudian dirancang lebih seimbang melalui pembagian peran strategis, antara lain Dewan Syari’ah dan Dewan Eksekutif.
“Model ini dimaksudkan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara sistemik, akuntabel, dan tidak bertumpu pada figur tunggal,” terangnya.
Dalam konteks kaderisasi, Abdul Aziz menegaskan bahwa lahirnya Pemuda Hidayatullah merupakan bagian integral dari visi besar penguatan generasi penerus. Organisasi ini dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan ruang pembinaan pemuda yang terstruktur dan berkesinambungan.
“Kehadiran Pemuda Hidayatullah dirancang sebagai wadah rekrutmen dan pembinaan kader, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi, yang secara sadar diposisikan sebagai kader perjuangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemuda Hidayatullah dikonstruksikan sebagai ruang inkubasi sebelum kader memasuki organisasi induk. Fase kepemudaan dipandang sebagai tahap strategis untuk mematangkan ideologi, membentuk karakter kepemimpinan, serta menyiapkan kesiapan pengabdian.
Dalam kerangka tersebut, lanjutnya, dilakukan pemisahan peran yang jelas antara Pemuda Hidayatullah dan Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH) agar segmentasi pembinaan dan orientasi gerakan tidak saling tumpang tindih.
Hidayatullah Gerakan Peradaban
Masih dalam taushiyahnya, Abdul Aziz Qahhar juga menekankan bahwa sebagai gerakan dakwah dan peradaban, Hidayatullah harus hadir di seluruh dimensi kehidupan. Salah satu pilar peradaban yang tidak dapat diabaikan adalah politik.
Oleh karena itu, lanjut Aziz, pemuda perlu diberikan pemahaman politik yang utuh dan dilibatkan dalam praktik politik bernilai, yang berorientasi pada etika dan kemaslahatan.
“Tidak mungkin melahirkan pemimpin strategis tanpa pemahaman politik yang memadai. Pemuda harus disiapkan untuk berpolitik dalam kerangka high politics, yakni politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan umat dan keadilan sosial,” katanya.
Selain aspek politik, Pemuda Hidayatullah juga diarahkan untuk aktif dalam advokasi sosial. Keterlibatan langsung dalam persoalan masyarakat dipandang sebagai bentuk dakwah praksis sekaligus sarana pembelajaran kepemimpinan yang nyata. Menurutnya, kepemimpinan sejati tidak lahir hanya dari forum diskusi, tetapi ditempa melalui keberanian menghadapi problem riil umat.
“Pemimpin itu lahir dari keberanian turun ke lapangan, membela masyarakat, dan hadir sebagai bagian dari solusi,” imbuh ustadz yang pernah tiga periode jadi wakil daerah di DPR-MPR RI ini.
Pada bagian akhir, Abdul Aziz Qahhar menyoroti pentingnya profesionalisme dan kemandirian ekonomi bagi kader pemuda. Seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab hidup, setiap kader dituntut memiliki keterampilan produktif sebagai bekal mencari nafkah secara halal dan bermartabat.
Ia menambahkan seraya menegaskan bahwa penguasaan keahlian harus dituntaskan pada fase kepemudaan agar kader mampu berperan aktif di masyarakat tanpa kehilangan integritas perjuangan.
“Profesionalisme tersebut menjadi fondasi penting bagi kemandirian kader dalam menjalani pengabdian jangka panjang,” pesannya menandaskan.
