JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui Direktorat Penerangan Agama Islam (Penais) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan mental dan spiritual masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Dalam momentum penugasan 1500 dai ke daerah wilayah 3T yang berkolaborasi dengan Hidayatullah dan Laznas BMH, Direktur Penais, Dr. Muchlis M. Hanafi, Lc., M.A., menyampaikan urgensi kehadiran juru dakwah di tengah dinamika sosial-politik global yang kian kompleks.
Dalam sambutannya Dr. Muchlis menekankan bahwa pengiriman dai ke wilayah perbatasan bukan program tahunan semata melainkan memiliki dimensi filosofis dan peradaban yang jauh lebih substansial.
“Acara ini bukan sekedar acara seremonial biasa, tapi ini adalah jati diri. Saya ingin menambahkan, ini bukan sekedar jati diri, tetapi kita sedang meletakkan tonggak peradaban Al-Qur’an,” ungkap Dr. Muchlis, seraya merujuk pada integrasi program tersebut dengan gerakan nasional dakwah mengajar dan belajar (Grand MBA) yang menjadi inti gerakan Hidayatullah, di mana telah berdiri sekitar 1.600 rumah Al-Qur’an di berbagai penjuru.
Muchlis, yang juga merupakan pakar tafsir lulusan Universitas Al-Azhar, mengajak audiens untuk melihat relevansi dakwah ini melalui kacamata makro.
Ia menyoroti bahwa kondisi dunia saat ini sedang berada dalam fase volatilitas yang tinggi. Tekanan kehidupan yang dirasakan masyarakat di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan dunia yang sedang diatur ulang oleh kekuatan-kekuatan global.
“Kita semua merasakan bagaimana kita hidup di era yang sebenarnya tidak sedang baik-baik saja baik pada tataran global maupun pada tingkat nasional dan lokal kita ini,” paparnya dalam acara penugasan 1500 dai ke daerah wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerjasama Hidayatullah, Kemenag, dan Laznas BMH yang diikuti 1500 dai digelar secara hybrid di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 28 Sya’ban 1447 (16/2/2026).
Beliau menjelaskan bahwa dampak dari percaturan global tersebut berimbas langsung pada sektor ekonomi domestik. “Karena semua itu akan terimbas di tatanan global bagaimana sekarang ini negara-negara besar itu sedang mengatur kembali tatanan dunia dan ini pasti akan terdampak pada ekonomi bukan hanya di negara-negara mereka tetapi juga di negara-negara kita ini,” tambah Muchlis.
Dampak turunan dari situasi ini adalah sensitivitas sosial yang meningkat. Masyarakat, menurut analisis Muchlis, menjadi lebih rentan ketika dihadapkan pada ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akibat daya beli yang tergerus. Dalam konteks inilah, kehadiran para dai di wilayah 3T bukan sekedar untuk ceramah agama, melainkan sebagai bentuk advokasi dan pendampingan moral bagi masyarakat yang sedang tertekan.
“Masyarakat kita ini perlu didampingi. Masyarakat kita ini perlu ada yang mengadvokasi. Apalagi di tengah berbagai tekanan kehidupan sekarang ini,” tegasnya.
Keunikan Sinergi Negara dan Ormas di Indonesia
Masih dalam sambutannya, Dr. Muchlis menyoroti keistimewaan struktur sosial Islam di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Ia mencatat bahwa di banyak negara yang memiliki keragaman sekte dan kabilah, persatuan adalah hal yang mahal dan sulit dicapai. Negara-negara tersebut, menurut pengamatannya, menaruh rasa iri terhadap stabilitas sosial di Indonesia yang ditopang oleh kekuatan masyarakat sipil (civil society) melalui ormas keagamaan.
“Mereka iri dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat sipil melalui ormas-ormas keagamaan terutama yang begitu sangat erat hubungannya dengan negara, mereka itu tidak,” jelas Muchlis. Hubungan harmonis antara negara dan Ormas inilah yang disebutnya sebagai aset yang patut disyukuri dan dijaga bersama.
Kesadaran akan keterbatasan negara menjadi landasan utama bagi Kemenag untuk membuka keran kolaborasi seluas-luasnya. Dr. Muchlis mengakui secara terbuka bahwa tugas mulia membangun mentalitas bangsa di pelosok negeri tidak mungkin diemban sendirian oleh pemerintah.
“Negara itu sebesar besarnya pasti memiliki keterbatasan. Nah, organisasi kemasyarakatan ini, ormas keislaman ini punya jaringan yang sangat luar biasa. Mari kita perluas kolaborasinya,” ajaknya.
Peningkatan Signifikan Kuantitas Dai
Program pengiriman dai ke daerah 3T yang telah diluncurkan sejak lima tahun lalu ini menunjukkan tren peningkatan yang positif berkat sinergi dengan Ormas.
Muchlis memaparkan data yang menunjukkan lonjakan jumlah dai yang dikirimkan. Jika tahun sebelumnya jumlah dai hanya berkisar di angka 900-an, tahun ini terjadi peningkatan drastis berkat keterlibatan aktif Hidayatullah dan Dewan Dakwah.
“Tahun lalu itu hanya 1.000, 900 tepatnya sih 970 sekian, tidak sampai 1000. Tahun ini kita perluas dengan menggandeng Ormas seperti Hidayatullah,” urainya.
Muchlis memberikan apresiasi khusus kepada Hidayatullah yang pada tahun ini mengirimkan 1.500 dai tangguh. Kontribusi ini secara otomatis mendongkrak total jumlah dai yang diterjunkan ke lapangan menjadi lebih dari 2.500 orang.
“Lalu saya lihat di sini ada 1.500. Kalau 1500 berarti angkanya sudah 2.503. Dan Hidayatullah sebagai kontributor dan penyumbang terbesar. Terima kasih Hidayatullah,” ucap Dr. Muchlis.
Ikhtiar Menghadirkan Negara
Menutup penyampaiannya, Dr. Muchlis menegaskan kembali bahwa kolaborasi antara Kemenag, DPP Hidayatullah, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah sebuah ikhtiar strategis. Ini adalah bukti nyata bahwa negara dan umat hadir hingga ke sudut-sudut terjauh republik ini.
“Ini adalah ikhtiar kita bersama. Ikhtiar yang sangat strategis untuk membuktikan kehadiran negara dan umat ke seluruh pelosok negeri,” ujarnya.
Bagi Muchlis, wilayah perbatasan dan daerah 3T adalah beranda negara yang membutuhkan perhatian ekstra. Kehadiran para dai diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini mungkin belum tersentuh secara maksimal oleh tangan pemerintah.
“Mereka sangat membutuhkan kehadiran negara. Mereka sangat membutuhkan kehadiran umat. Oleh karenanya, kehadiran para dai ini tentu sangat ditungguh oleh mereka,” pungkas Dr. Muchlis.
Pelepasan dai ini diharapkan menjadi momentum penguat persatuan bangsa, sekaligus sebagai jawaban atas tantangan zaman yang menuntut adanya sinergi konstruktif antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
