MESIR (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin mengatakan, peran ormas-ormas Islam di Indonesia dalam pembaruan pemikiran Islam sangat nyata dalam perumusan dasar kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia.
“Peran itu sangat nyata pada perumusan nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan yang menghasilkan Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945,” ujar tokoh Muhammadiyah ini saat berbicara pada dalam konferensi yang diadakan Al-Azhar tentang Pembaruan Pemikiran Islam, di Mesir, Ahad (26/01/2020) dalam keterangan tertulisnya diterima hidayatullah.com pada Selasa (28/01/2020).
Dalam konferensi yang dihadiri 300 tokoh ulama dan cendekiawan Muslim dari 41 negara itu, Din mengatakan, kedua hal yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945, mengandung dan merupakan kristalisasi nilai-nilai ajaran Islam.
Pandangan ini, jelasnya pernah pula dinyatakan oleh Syeikh Al-Azhar Prof Ahmad Thoyib pada Pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim di Bogor tentang Wasatiyyatul Islam, di Bogor, Jawa Barat, Mei 2018 lalu. Menurut Syeikh Al-Azhar yang juga menjadi Pembicara Kunci kala itu bahwa Pancasila bersifat Islami karena mengandung nilai-nilai Islam.
Tentang keislaman Pancasila dan UUD 1945, Din lebih jauh menjelaskan bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan/ persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan nilai-nilai Islam utama.
“Begitu pula, arsitektur ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia merupakan manifestasi pemikiran politik dalam paradigma Sunni. Baik Pancasila maupun UUD 1945, “ tegas Din yang menampilkan prinsip jalan tengah Islam (Wasathiyyatul Islam).
Sebagai contoh, jelas Din, prinsip perekonomian konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan jalan tengah, sebab tidak condong kepada kapitalisme dan sosialisme.
Prinsip tersebut jelasnya menekankan kegotongroyongan dan kekuargaan, dua ajaran Islam yang sentral. Karena itulah yang mendorong dua ormas Islam besar –yaitu NU dan Muhammadiyah– menegaskan bahwa negara Pancasila adalah ideal dan final (NU), dan Negara Pancasila merupakan Darul ‘Ahdi was Syahadah atau negara kesepakatan dan negara pembuktian.
Akhirnya, Guru Besar Politik Islam Global ini mengatakan kepada para ulama dan cendekiawan Muslim yang hadir bahwa rancang bangun negara kebangsaan Indonesia merupakan ijtihad politik para pendiri bangsa yang di dalamnya terdapat sejumlah tokoh Islam.
Pembaruan pemikiran Islam, menurut Din Syamsuddin, perlu bersifat kontekstual dan mempertimbangkan latar sosio-historis dan dan sosial-budaya umat Islam.
Khusus konteks Indonesia, Din menambahkan satu pertimbangan penting yakni faktor kemajemukan bangsa.
Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah 205-2015 itu, di Indonesia hubungan agama dan negara bersifat simbiotis-mutualistis (saling memerlukan).
“Maka seyogianya tidak terdapat ketegangan antara negara dan Islam atau umat Islam. Harmoni hubungan akan tetap terpelihara jika semua pihak mengamalkan Pancasila secara konsekuen dan konsisten.”
Ceramah Din Syamsuddin terkait ijtihad Indonesiawi tentang hubungan Islam dan negara, dikaitkan dengan prinsip jalan tengah Islam mengundang komentar positif dari beberapa peserta, termasuk dari moderator Prof Ekmal Ehsanoglu, yang mantan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Konferensi ini diselenggarakan atas arahan Presiden Mesir Abdul Fattah Asisi dan Syeikh Al-Azhar Prof Dr Ahmad Thoyyib.
Dari Indonesia hadiri Prof Dr Quraish Shihab (Anggota Majelis Hukama Islam Dunia), Dr TGB Zainul Majdi (Ketua Asosiasi Alumni Al-Azhar), Dr Mukhlis Hanafi (Direktur Museum Al-Qur’an), dan KH Anizar Masyhadi (Pimpinan Pondok Modern Tazakka, Batang, Jateng).
Din mendapat giliran berbicara pada Sesi Pertama setelah Pembukaan yang dipimpin oleh Prof Akmal Ehsanoglu (mantan Sekjen OKI dari Turki), dan Syeikh Abd Rahman al-Khalifa (Presiden Dewan Islam Bahrain), serta Prof Mohammad Al-Mahrasawy (Rektor Universitas Al-Azhar).*
