JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah melalui Departemen Komunikasi dan Penyiaran memulai proses standardisasi Rumah Qur’an Hidayatullah (RQH) dan Ma’had Qur’an Hidayatullah (MQH) di wilayah Indonesia Timur.
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (Monev) secara daring, melibatkan seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di regional Timur serta beberapa DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.
Ketua Departemen Komunikasi dan Penyiaran DPP Hidayatullah, Shohibul Anwar, SS., M.H.I, dalam keterangannya menjelaskan bahwa proses Monev ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi di akhir masa kepengurusan 2020–2025.
“Alhamdulillah perjalanan RQH-MQH telah memasuki tahun terakhir kepengurusan organisasi. Oleh sebab itu, DPP Hidayatullah melalui Departemen Dakwah dan Komunikasi Penyiaran melakukan standardisasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi perkembangan RQH-MQH,” kata Shohibul Anwar dalam keteragannya, Kamis, 20 Safar 1447 (14/8/2025).
Program standardisasi ini berlandaskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah yang menetapkan tema “Konsolidasi Manhaj, Organisasi, dan Wawasan menuju Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik”.
Standarisasi dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan gerakan dakwah dapat berjalan secara nasional dengan dukungan sistem dan jaringan yang terintegrasi, sehingga tetap efektif siapapun pengelolanya.
Shohibul Anwar menegaskan bahwa keberadaan sistem terstandar akan menjadikan gerakan dakwah lebih sederhana, aplikatif, dan dapat dijalankan oleh seluruh kader di berbagai wilayah.
“Sistem ini menjadikan gerakan dakwah menjadi simpel dan aplikatif, memungkinkan untuk dijalankan oleh seluruh kader dan jaringan organisasi,” ujarnya.
Kegiatan standardisasi mencakup bimbingan teknis, pendampingan (visitasi), dan asesmen. Bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan secara daring pada Rabu, 6 Agustus 2025, diikuti oleh DPW regional Indonesia Timur dan DPW regional Barat dan Tengah yang belum mengikuti tahap sebelumnya.
Adapun jadwal asesmen per-DPW di wilayah Timur meliputi:
- 18 Agustus 2025: Gorontalo dan Sulawesi Utara
- 19 Agustus 2025: Maluku dan Maluku Utara
- 20 Agustus 2025: Papua Barat dan Papua Barat Daya
- 21 Agustus 2025: Papua Tengah dan Papua Selatan
- 22 Agustus 2025: Papua Induk dan Papua Pegunungan
- 25–29 Agustus 2025: Sesi perbaikan untuk DPW yang belum tuntas proses asesmennya
Dalam pelaksanaan ini, setiap DPW diminta mempersiapkan waktu serta data-data pendukung. Dokumen kelengkapan yang harus disiapkan antara lain panduan bimbingan teknis standardisasi, panduan MQH-RQH, buku paket, lembar asesmen, serta backdrop atau spanduk.
Program RQH dan MQH sendiri merupakan inisiatif strategis Hidayatullah dalam pengembangan dakwah berbasis pendidikan Al-Qur’an. Standardisasi menjadi langkah penting untuk menjaga mutu, konsistensi, dan keberlanjutan program di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui kegiatan ini, DPP Hidayatullah berharap seluruh jaringan RQH dan MQH dapat memiliki acuan kerja yang sama, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antarwilayah.
Dengan demikian, jelas Shohibul Anwar, gerakan dakwah berbasis Al-Qur’an dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan terintegrasi di tingkat nasional.
Shohibul Anwar menutup arahannya dengan doa dan harapan agar kegiatan ini memberikan manfaat luas bagi umat. “Semoga Allah memberikan kesehatan dan taufiq kepada kita semua,” pungkasnya.
