MAMUJU (Hidayatullah.or.id) — Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Dr. H. Adnan Nota, M.A., di menerima rombongan audiensi silaturrahim Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Barat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu, 18 Rajab 1447 (7/1/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan komunikasi kelembagaan dan konsolidasi peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam kerangka pembangunan kehidupan keagamaan yang harmonis dan berkelanjutan.
Rombongan DPW Hidayatullah Sulawesi Barat dipimpin oleh Ketua DPW Najamuddin, M.Pd., didampingi Sekretaris DPW Drs. Massiara, serta Ketua BMH Perwakilan Sulawesi Barat Rahmat Wijaya, S.Pd.I. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Dr. H. Adnan Nota, M.A., di ruang kerjanya yang berlokasi di Simboro, Kabupaten Mamuju.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis, dengan pembahasan yang berfokus pada isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat sekaligus Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Barat periode 2025–2030, Adnan Nota menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara negara dan ormas keagamaan menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan kehidupan beragama, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan nilai-nilai keislaman tumbuh selaras dengan semangat keindonesiaan.
Najamuddin menyampaikan bahwa Hidayatullah memandang Kementerian Agama sebagai mitra utama dalam pembinaan umat. Ia menegaskan bahwa seluruh program DPW Hidayatullah Sulawesi Barat dirancang agar tetap berada dalam koridor keagamaan, kebangsaan, dan keummatan, serta sejalan dengan arah kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan pemerintah.
Menurut Namajuddin, sinergi yang berkelanjutan diperlukan agar kerja-kerja dakwah, pendidikan, dan sosial dapat memberikan kontribusi yang terukur bagi masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Najamuddin juga menjelaskan jati diri Hidayatullah sebagai jama’atun minal muslimin yang menempatkan nilai wasathiyah sebagai prinsip dasar gerakan.
Pendekatan ini diwujudkan melalui keseimbangan antara penguatan akidah, ketertiban ibadah, pembinaan akhlak, dan kehadiran sosial di tengah masyarakat. Ia menyebutkan bahwa prinsip wasathiyah menjadi rujukan dalam seluruh aktivitas organisasi, mulai dari pendidikan kader hingga pemberdayaan umat di tingkat akar rumput.
Menanggapi hal tersebut, Adnan Nota menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Hidayatullah yang secara eksplisit menampilkan identitas wasathiyah dalam gerakan dan programnya. Ia mengungkapkan rasa senangnya melihat ormas Islam yang menegaskan posisi moderat secara sadar dan terstruktur.
Menurutnya, wajah Islam yang menampilkan keseimbangan dan keterbukaan sangat dibutuhkan dalam konteks Indonesia yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, maupun sosial.
Adnan juga berbagi pengalamannya dalam praktik moderasi beragama, khususnya saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenag di Mamasa. Ia menuturkan kedekatannya dengan para pendeta setempat sebagai bagian dari ikhtiar membangun relasi lintas iman yang sehat.
Bahkan, dalam salah satu fase tugasnya, ia terlibat dalam pembangunan pesantren di Kota Mamasa dengan melibatkan para pendeta sebagai mitra dialog. Pendekatan tersebut diposisikan sebagai upaya membangun rasa saling percaya dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Diskusi kemudian berkembang pada isu ekoteologi dan moderasi beragama. Dalam konteks ini, Adnan menekankan bahwa wasathiyah merupakan prinsip penting dalam kehidupan keagamaan, namun harus dipahami secara proporsional.
“Moderasi itu perlu, tetapi jangan sampai kebablasan. Itu yang tidak kita harapkan,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa sikap moderat tetap harus berpijak pada nilai-nilai dasar agama tanpa kehilangan arah dan substansi.
Sebagai wujud konkret komitmen moderasi beragama, Kanwil Kemenag Sulawesi Barat saat ini memfasilitasi pembangunan lima rumah ibadah lintas agama. Pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab, dengan rencana pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata religi.
Inisiatif ini, jelas Kakanwil Kemenag, diproyeksikan menjadi ruang edukasi publik tentang toleransi dan kerukunan, sekaligus simbol kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
