JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Pusat Dakwah Hidayatullah pada Jumat, 21 Safar 1447 (15/8/2025) menjadi ruang diskusi intelektual dalam acara Ngopi Bareng Sejarawan bersama Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum.
Acara ini mengangkat tema “Umur Gerakan Islam” yang memantik perhatian para peserta, terutama terkait dinamika sejarah, tantangan kontemporer, serta arah masa depan gerakan Islam.
Dr. Tiar, yang juga Ketua Bidang Tarbiyah Pengurus Pusat Persatuan Islam (Persis), menyampaikan pendapatnya ketika menanggapi pertanyaan mengenai posisi demokrasi dalam konteks Islam.
Salah seorang peserta bertanya apakah demokrasi dapat dianggap sebagai anugerah Allah bagi umat Islam setelah lama hidup di bawah kekuasaan monarki absolut, serta apakah harakah Islam perlu mengusung gagasan “demokrasi terpimpin”.
Menanggapi hal tersebut, Tiar menekankan pentingnya sikap kritis dalam memahami realitas politik. “Teruslah mengkritik dan memperbanyak bacaan. Itu penting untuk memperbaiki gerakan,” ujarnya.
Menurut Tiar, umat Islam telah memasuki arena demokrasi sejak dekade 1950-an, ketika ruang partisipasi politik mulai terbuka. Namun, ia menilai bahwa sistem demokrasi juga memaksa gerakan Islam untuk membuat banyak kompromi terhadap nilai-nilai prinsipilnya.
Ia lantas mengutip gagasan Abul A’la Maududi tentang “teo-demokrasi” yang kemudian oleh Mohammad Natsir diterjemahkan sebagai “Demokrasi Berketuhanan”. Akan tetapi, seiring waktu, sistem demokrasi dinilai semakin jauh dari nilai ideal tersebut.
“Semakin ke sini kita semakin sadar, pada demokrasi yang mengendalikan permainan itu bukan kaum cendekiawan atau ulama, tapi para pemilik modal alias oligarch,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat ruang bagi gerakan Islam untuk memperjuangkan nilai-nilainya semakin menyempit, bahkan mendekati ketiadaan. Oleh karena itu, diperlukan penyegaran dalam orientasi perjuangan. Dalam hal ini, ia menyinggung pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pentingnya ashabiyah dalam mekanisme kekuasaan Islam.
Tiar kemudian meluruskan pemahaman tentang konsep ashabiyah. Menurutnya, ashabiyah tidak selalu bermakna negatif sebagaimana dipahami dari sejumlah hadits, melainkan dapat dipahami dalam konteks positif. Ia mencontohkan praktik yang berlangsung sejak zaman Rasulullah.
“Misalnya, dari zaman Rasulullah ada Ashabiyah Ahlu Badr (Veteran Perang Badr). Sampai zaman Ali, meskipun berbagai kelompok sudah membaiat Ali jadi khalifah, Ali tak mau menjalankan kepemimpinannya sebelum seluruh Ahlu Badr yang masih hidup membaiat beliau. Ini ashabiyah yang baik,” terangnya.
Namun, dalam perkembangan berikutnya, kriteria ashabiyah bergeser menjadi dinasti politik. Dr. Tiar menyebutkan contoh Dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Ayyubiyah. Menurutnya, para pendiri dinasti tersebut masih memiliki semangat tajdid al-harakah atau pembaruan gerakan, yakni usaha mengembalikan kepemimpinan ke arah syariah yang benar.
“Yang awalnya juga masih jauh lebih baik karena para awalun dinasti itu semangatnya tajdid al-harakah. Agar sistem kepemimpinan kembali ke rel orientasi syariah yang benar. Ini masih jauh lebih baik daripada demokrasi,” katanya.
Selain membahas teori dan sejarah gerakan Islam, acara ini juga membuka wacana kerja sama antara Hidayatullah dan Persis. Diskusi tersebut mencakup gagasan mengenai sinergi dakwah bersama di pedalaman, penguatan kaderisasi ulama muda, hingga dakwah antarbangsa.
Forum yang dipandu oleh Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah Dzikrullah W. Pramudya ini tidak hanya menyajikan analisis kritis terhadap sistem politik modern, tetapi juga menghadirkan gagasan praktis dalam memperkuat basis gerakan Islam di tengah tantangan zaman.
