Beranda blog Halaman 21

Rakerwil Papua Barat, Sekjend Nanang Noerpatria Dorong Mantapkan Kontribusi bagi Bangsa

0

MANOKWARI (Hidayatullah.or.id) –– Hidayatullah saat ini telah memasuki fase 50 tahun kedua perjalanan organisasi. Fase ini, kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd., merupakan periode strategis untuk memantapkan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa, setelah melewati fase perintisan dan penguatan dasar.

“Hidayatullah sekarang berada pada fase peluang. Lima puluh tahun kedua ini adalah masa untuk menunjukkan kontribusi yang lebih terukur, lebih berdampak, dan lebih dirasakan oleh umat,” ujar Nanang.

Nanang menyampaikan itu saat membuka secara resmi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Papua Barat Tahun 2026 yang digelar di Aula Amin Bahrun, Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari, Sabtu, 19 Sya’ban 1447 (7/2/2026).

Nanang menegaskan bahwa tema besar Rapat Kerja Hidayatullah periode ini, yakni Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh, adalah kerangka kerja yang harus diterjemahkan ke dalam program konkret di tingkat wilayah. Menurutnya, forum wilayah ini mesti menjadi medium yang menyatukan visi, memperkuat fondasi nilai, sekaligus mempercepat adaptasi organisasi.

“Forum ini ruang strategis untuk meneguhkan arah gerakan organisasi di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan global yang terus berlangsung,” katanya.

Nanang kemudian menguraikan pentingnya membaca komposisi usia kepemimpinan sebagai modal sosial organisasi. Ia menyebutkan bahwa rata-rata usia pengurus DPP berada di kisaran 44 tahun, sementara pengurus DPW secara nasional berada di kisaran usia 35 tahun. Rentang usia tersebut kerap disebut sebagai golden age atau usia emas kepemimpinan karena berada pada puncak produktivitas, kematangan berpikir, dan keberanian mengambil keputusan.

“Ini usia emas dalam organisasi. Karena itu, pengurus wilayah harus agile, lincah membaca perubahan, dan cepat mengeksekusi peluang,” tegasnya.

Dalam konteks kemandirian, Nanang menekankan bahwa makna mandiri tidak boleh dipersempit hanya pada aspek keuangan. Kemandirian, menurutnya, mencakup kemampuan organisasi mengelola sumber daya manusia, aset, data, serta potensi ekonomi lokal secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia mendorong DPW Hidayatullah Papua Barat untuk lebih jeli membaca potensi wilayah, terutama di sektor ekonomi riil. Papua Barat dikenal memiliki sumber daya alam yang kuat, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Papua Barat, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Wilayah harus pandai membaca peluang. Pertanian, peternakan, dan ekonomi berbasis komunitas adalah pintu masuk kemandirian yang nyata,” kata Nanang.

Pada kesempatan itu, Nanang mengapresiasi program unggulan DPW Hidayatullah Papua Barat bertajuk Petani Milenial. Program ini dinilai sejalan dengan pendekatan pertanian terpadu atau integrated farming yang saat ini juga didorong oleh berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia, dalam rangka pengendalian inflasi pangan dan penguatan ekonomi daerah.

“Program Petani Milenial ini strategis. Pertanian terpadu bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal kemandirian pangan dan ekonomi umat. Ini bahkan punya potensi untuk bersinergi dengan Bank Indonesia di wilayah,” ujarnya.

Nanang juga memberikan apresiasi khusus atas langkah DPW Papua Barat yang langsung mengimplementasikan sistem pendataan organisasi berbasis web, yakni Sistem Informasi Terpadu Hidayatullah atau SISTAHID. Sistem ini dihadirkan untuk mengelola data anggota, pengurus, dan komunitas Hidayatullah secara terpusat dan terverifikasi.

Menurut Nanang, penguatan data merupakan fondasi penting dalam transformasi organisasi modern. Tanpa data yang rapi dan tepercaya, perencanaan program, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan kebijakan akan kehilangan pijakan yang kuat.

“SISTAHID ini adalah fondasi penting. Data kader harus solid, terpusat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari data yang kuat, lahir kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Menutup arahannya, Nanang menyampaikan harapan agar Rakerwil Papua Barat menjadi titik tolak penguatan jati diri, percepatan transformasi, dan peningkatan daya pengaruh organisasi di kawasan timur Indonesia.

“Semoga DPW Hidayatullah Papua Barat terus berkembang, semakin mandiri, dan semakin berpengaruh dalam melayani umat dan membangun bangsa,” pungkasnya.[]

Persatuan dan Silaturrahim Modal Sangat Berharga dalam Menghadapi Tantangan Zaman

0

MEDAN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Sumatera Utara, KH Ali Hermawan, menegaskan bahwa di tengah dinamika zaman yang sarat tantangan, persatuan dan silaturahmi yang terus terjaga merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan organisasi.

“Persatuan dan silaturahmi yang masih kuat hingga hari ini adalah kekuatan utama untuk terus menggerakkan roda organisasi dan menjaga kesinambungan perjuangan,” ujar KH Ali Hermawan saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja (Raker) Hidayatullah Medan Tahun 2026 pada Jum’at, 18 Syaban 1447(6/2/2026).

Rapat kerja tersebut diikuti oleh jajaran pengurus, pimpinan unit amal usaha, serta perwakilan elemen struktural Hidayatullah Medan. Ali Hermawan mendorong segenap kader untuk terus memperkuat pemahaman nilai-nilai dasar perjuangan organisasi sekaligus menyatukan langkah dalam pengelolaan lembaga yang profesional, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, KH Ali Hermawan juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para perintis serta kader Hidayatullah yang tetap istiqamah menjalankan peran dakwah di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa keberlanjutan organisasi tidak terlepas dari konsistensi para kader dalam menjaga persatuan dan hubungan silaturahmi.

“Di tengah dinamika zaman yang penuh tantangan, persatuan dan silaturahmi yang terus terjaga menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan organisasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sumatera Utara, Syukron Khairi Nasution, M.Pd, melaporkan peran DPW Hidayatullah Sumatera Utara dalam proses pengkaderan dakwah.

Syukron menjelaskan bahwa hingga saat ini kader Hidayatullah telah mengisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di 22 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

“DPW Hidayatullah Sumatera Utara secara konsisten berperan aktif dalam mencetak kader-kader dakwah, dan saat ini kader telah mengisi kepengurusan DPD di 22 kabupaten dan kota,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Medan, Ustadz Isa Abdul Barry, M.Ag, menyambut gembira arahan Dewan Murabbi dan menegaskan pentingnya internalisasi jati diri sebagai fondasi utama dalam menjaga konsistensi arah perjuangan Hidayatullah.

“Internalisasi jati diri merupakan fondasi utama dalam menjaga konsistensi arah perjuangan Hidayatullah agar tetap selaras dengan visi dan misi dakwah,” katanya.

Ia juga menyoroti kebutuhan akan standarisasi tata kelola organisasi di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, akuntabilitas lembaga, dan daya saing organisasi.

“Melalui rapat kerja ini, kita ingin memastikan seluruh lini organisasi bergerak dalam satu irama, memiliki standar kerja yang jelas, serta mampu melahirkan kemandirian kelembagaan yang berdampak luas bagi umat dan masyarakat,” ujarnya.

Analogi Bambu Moso Ajarkan Pentingnya Kesabaran bagi Keberlanjutan Dakwah

0

MEDAN (Hidayatullah.or.id) — Ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Hidayatullah, Dr. Paryadi Abdul Ghofar Hadi, S.Sos.I., M.Si., menyampaikan analogi tentang penempaan tumbuhan bambu moso yang menurutnya memuat pesan pentingnya kesabaran bagi keberlanjutan dakwah.

“Bambu Moso membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk membangun akar sebelum mampu tumbuh lebih dari 30 meter ke atas,” ujarnya di hadapan peserta Rapat Kerja (Raker) Hidayatullah Medan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 17 Syaban 1447 (5/12/2026).

Ia menguraikan mengenai tahapan pertumbuhan yang tidak selalu tampak secara kasat mata pada periode awal. Dr. Paryadi menyampaikan ilustrasi mengenai proses pembangunan diri dan organisasi dengan merujuk pada karakteristik pertumbuhan bambu Moso.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Perkaderan ini menjelaskan bahwa bambu tersebut dikenal memerlukan waktu yang panjang pada fase awal pertumbuhannya sebelum menunjukkan perkembangan yang signifikan secara fisik.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa proses tersebut dapat menjadi gambaran tentang pentingnya kesabaran dalam membangun sesuatu, termasuk dalam konteks organisasi. Menurutnya, tahapan awal yang tidak terlihat hasilnya secara langsung tetap memiliki fungsi yang menentukan bagi keberlanjutan proses berikutnya.

Dia pun menegaskan perlunya kesabaran dalam menanamkan nilai-nilai, menegakkan disiplin tata kelola, serta memperkuat struktur organisasi. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari proses yang harus dijalani secara konsisten.

“Demikian pula Hidayatullah Medan, kita perlu bersabar dalam menanam nilai, menegakkan disiplin tata kelola, dan mengokohkan struktur organisasi. Dari akar yang kuat itulah, insyaAllah, akan lahir pertumbuhan yang tinggi dan memberi manfaat luas,” katanya.

Untuk Kemajuan Islam

Selain menyinggung aspek pembangunan organisasi, Dr. Paryadi juga menyampaikan penegasan mengenai orientasi kehadiran Hidayatullah. Ia menyatakan bahwa keberadaan Hidayatullah ditujukan untuk kemajuan Islam. Dalam kerangka tersebut, ia menjelaskan bahwa gerakan dakwah Hidayatullah senantiasa diarahkan pada pendekatan yang merangkul dan dilaksanakan dengan hikmah.

Ia juga menyampaikan bahwa berbagai lembaga yang berada dalam lingkup Hidayatullah, termasuk yayasan-yayasan yang ada, dibentuk sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, menurutnya, aspek niat menjadi hal yang harus senantiasa dijaga dan diluruskan dalam setiap aktivitas kelembagaan.

Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga Hidayatullah memahami bahwa aktivitas tersebut berkaitan dengan pengurusan agama Allah. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi niat agar tidak menyimpang dari tujuan tersebut dan senantiasa berada pada garis yang lurus.

Kegiatan Raker sendiri dilaksanakan sebagai agenda rutin untuk membahas program, penguatan struktur, serta penyelarasan langkah organisasi ke depan sesuai dengan nilai dan tujuan yang telah ditetapkan.

Buka Rakerwil Banten, Syaefullah Hamid Tekankan Kemandirian dan Kontribusi Sosial Bagi Masyarakat

0

TANGSEL (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hukum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Syaefullah Hamid, S.H., M.H., menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, Hidayatullah dituntut untuk semakin mandiri dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Demikian hal itu disampaikan saat ia secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Provinsi Banten yang berlangsung di Yayasan Al-Firdaus, Kompleks Pondok Pesantren Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, pada Sabtu, 19 Syaban 1447(7/2/2026).

Syaefullah menyampaikan bahwa Rakerwil merupakan momentum strategis untuk melakukan konsolidasi jati diri organisasi sekaligus mendorong transformasi yang terarah. Ia menekankan pentingnya penataan ulang orientasi organisasi agar Hidayatullah di wilayah Banten dapat tumbuh sebagai gerakan yang mandiri dan memiliki pengaruh yang lebih luas.

Syaefullah mengawali arahannya dengan menempatkan Rakerwil sebagai forum penting dalam merespons perubahan zaman. Menurutnya, dinamika sosial, pendidikan, dan kebangsaan berjalan dengan cepat, sehingga organisasi dituntut untuk memperkuat fondasi nilai serta menyiapkan langkah-langkah transformasi yang terukur dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan bahwa Hidayatullah saat ini berada dalam fase penting sejarah organisasi, ditandai dengan semakin berkurangnya para pendiri dan perintis yang selama ini menjadi rujukan langsung dalam menjaga nilai dan arah perjuangan. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kesadaran bersama seluruh kader untuk memastikan kesinambungan nilai ideologis dan sistem organisasi.

Dalam konteks tersebut, Syaefullah menyinggung Musyawarah Nasional (Munas) Hidayatullah Tahun 2025 lalu sebagai penanda penting dalam perjalanan organisasi. Ia menjelaskan bahwa Munas tersebut menjadi forum nasional pertama yang tidak lagi dihadiri oleh para pendiri Hidayatullah.

“Pada Munas 2025, tidak ada lagi pendiri yang membersamai forum. Bahkan, bisa jadi pada 2030 nanti, itu merupakan Munas terakhir yang masih diikuti para senior yang pernah dididik langsung oleh almarhum Ustadz Abdullah Said,” katanya.

Dalam pada itu, ia menegaskan pentingnya penguatan sistem organisasi yang tidak bertumpu pada figur tertentu, melainkan pada nilai, struktur, dan mekanisme kaderisasi yang kokoh. Menurut Syaefullah, akselerasi organisasi menjadi kebutuhan agar Hidayatullah tetap mampu menjalankan peran sosial, pendidikan, dan kebangsaan secara berkelanjutan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, Syaefullah menekankan bahwa kemandirian merupakan prasyarat utama untuk dapat berkontribusi secara nyata. Ia menyampaikan bahwa kemandirian organisasi harus diwujudkan dalam kapasitas riil, bukan sekadar konsep normatif.

“Untuk bisa berkontribusi, kita harus memiliki sesuatu yang bisa kita berikan. Karena, faqidusy sya’i laa yu’thihi, orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin memberi apa-apa kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Syaefullah mengaitkan kemandirian organisasi dengan visi besar Hidayatullah dalam membangun peradaban Islam. Ia menyatakan bahwa visi tersebut menuntut kerja organisasi yang terstruktur, sistematis, dan konsisten, serta ditopang oleh desain besar nilai jati diri dan penguatan struktur di seluruh tingkatan organisasi.

Ia menekankan agar Rakerwil tidak berhenti pada penyusunan program kerja, tetapi menghasilkan langkah-langkah konkret dalam penguatan tata kelola organisasi. Menurutnya, konsolidasi nilai dan struktur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi jangka panjang organisasi.

Dalam bidang pendidikan, Syaefullah menyampaikan evaluasi terhadap kondisi lembaga pendidikan Hidayatullah. Ia menyebutkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif di sejumlah lembaga, secara umum masih terdapat tantangan dalam aspek daya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

Ia mengaitkan tantangan tersebut dengan sejumlah data yang menunjukkan bahwa capaian literasi, numerasi, dan sains pelajar Indonesia khususnya Hidayatullah masih berada di bawah rata-rata. Data tersebut, menurutnya, menjadi pengingat akan pentingnya penguatan mutu pendidikan secara serius dan sistemik tanpa menegasikan nilai nilai inti dari kultur pendidikan Hidayatullah sejak awal.

Pada saat yang sama, Syaefullah menekankan pentingnya implementasi Pendidikan Integral Berbasis Tauhid (PIBT) sebagai ciri khas pendidikan Hidayatullah.

“Kurikulum Pendidikan Integral Berbasis Tauhid diharapkan betul-betul diimplementasikan, sehingga mampu melahirkan pendidikan unggul di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menutup sambutannya, Syaefullah menegaskan bahwa Rakerwil Hidayatullah Provinsi Banten diharapkan menjadi ruang konsolidasi nilai, penguatan struktur organisasi, dan perumusan langkah strategis agar Hidayatullah mampu menjaga warisan pendiri sekaligus bertransformasi menjadi organisasi yang mandiri dan siap memberikan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.

Hidayatullah Riau Tegaskan Penguatan Kolaborasi untuk Dampak Program yang Nyata

0

PEKANBARU (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Riau, Suheri Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat jalinan kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai lembaga strategis agar seluruh program Hidayatullah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Suheri menyampaikan itu dalam rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Riau Tahun 2026 yang digelar sebagai forum konsolidasi dan perencanaan organisasi.

Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Riau menyelenggarakan Rakerwil Tahun 2026 dengan mengusung tema “Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh” digelar di Kota Pekanbaru yang dibuka pada Sabtu, 19 Syaban 1447(7/2/2026).

Suheri menekankan, forum Rakerwil ini ruang strategis yang mempertemukan seluruh unsur kepengurusan wilayah dan daerah guna membahas arah kebijakan serta program kerja organisasi dalam satu tahun ke depan.

Suheri Abdullah menyampaikan bahwa Rakerwil memiliki fungsi penting dalam memperkuat arah gerak organisasi. Forum ini digunakan untuk menyusun program kerja secara terstruktur, dengan mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan kebutuhan umat, khususnya yang berada di wilayah Provinsi Riau. Menurutnya, perumusan program dilakukan secara menyeluruh agar dapat menjawab kebutuhan riil yang dihadapi anggota, jamaah, dan masyarakat.

Suheri menjelaskan bahwa Rakerwil ini juga momentum strategis untuk melakukan konsolidasi jati diri organisasi sekaligus mendorong proses transformasi internal. Ia menyebutkan bahwa melalui forum ini, Hidayatullah Riau diarahkan menuju penguatan kemandirian dan peningkatan peran organisasi dalam ruang sosial yang lebih luas.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam Rakerwil Tahun 2026 adalah penguatan kemandirian ekonomi anggota dan jamaah Hidayatullah.

“Selain itu, Rakerwil Riau juga membahas langkah-langkah konkret dalam membangun kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah serta berbagai lembaga lain yang dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat,” katanya.

Suheri menyampaikan bahwa fokus penguatan ekonomi anggota dan jamaah menjadi bagian penting dari pembahasan Rakerwil. Ia juga menekankan perlunya membangun kolaborasi lintas sektor agar program-program yang dijalankan Hidayatullah dapat memberikan kontribusi langsung dan terukur bagi masyarakat.

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program organisasi. Lebih lanjut, Suheri berharap Rakerwil dapat menumbuhkan kesamaan semangat dan visi di seluruh elemen Hidayatullah Riau.

“Dengan keselarasan langkah, seluruh potensi internal dan eksternal organisasi, serta potensi masyarakat di lingkungan sekitar, diharapkan dapat terlibat aktif dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi, dakwah sosial, dan pendidikan,” katanya.

Rakerwil DPW Hidayatullah Riau Tahun 2026 turut dihadiri oleh utusan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Dalam kegiatan tersebut, DPP Hidayatullah diwakili oleh Ketua Departemen Koperasi dan Kewirausahaan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Saiful Anwar, SE, ME. Saiful hadir untuk membuka secara resmi pelaksanaan Rakerwil sekaligus menyampaikan arahan kepada peserta.

Dalam arahannya, Saiful Anwar menyampaikan pesan agar para dai Hidayatullah hendaknya senantiasa hadir di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran dai dalam memberikan pencerahan dan menjalankan fungsi strategis sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi.

Selain unsur internal organisasi, Rakerwil ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Di antaranya berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), DDI Al-Washliyah, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari internal Hidayatullah, hadir jajaran Dewan Murobbi Wilayah Riau, Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah, Pemuda Hidayatullah, serta seluruh Dewan Pimpinan Daerah Hidayatullah se-Provinsi Riau.

Kepemimpinan Islam Adalah sebagai Amanah Pengabdian bagi Kemaslahatan Umat

0

BATAM (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan bentuk pengabdian untuk memajukan umat, bangsa, dan peradaban Islam, dengan tujuan menghadirkan kemaslahatan sebagaimana hakikat turunnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penegasan tersebut disampaikan saat ia membuka Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Kepulauan Riau yang berlangsung di Aula Abdullah Said, Kampus Utama Pondok Pesantren Hidayatullah Batam, pada Sabtu, 19 Syaban 1447(7/2/2026).

Dalam arahannya, Dr. Dudung Amadung Abdullah menekankan pentingnya pengelolaan kader yang terencana dan terstruktur. Ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam organisasi, di antaranya pengambilan keputusan yang tidak konsisten serta praktik penugasan yang tidak melalui mekanisme yang semestinya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar roda organisasi berjalan secara tertib dan efektif.

Dudung memaparkan tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan kader. Aspek pertama adalah mainstream organisasi, yaitu kemampuan mengelola arus utama gerak organisasi agar tetap berada pada tujuan yang jelas dan terarah. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas organisasi harus berada dalam satu jalur strategis yang disepakati bersama, sehingga tidak terjadi fragmentasi arah maupun kebijakan.

Aspek kedua yang disampaikan adalah pemahaman terhadap sifat dan fungsi organisasi. Dr. Dudung menjelaskan bahwa organisasi perlu dipahami tidak hanya sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki peran sosial, dakwah, dan pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman ini dinilai penting agar setiap kader mampu menempatkan diri sesuai peran dan tanggung jawab yang diemban.

Aspek ketiga adalah pengenalan yang utuh terhadap Hidayatullah sebagai organisasi. Dalam hal ini, Dudung mengingatkan pentingnya merujuk pada sumber-sumber resmi organisasi, termasuk media internal seperti majalah Hidayatullah, untuk memahami visi, misi, serta garis perjuangan yang telah dirumuskan. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang benar terhadap identitas organisasi akan menjadi landasan dalam menjalankan program dan aktivitas kader.

Selain itu, Dudung juga menyoroti kompetensi perilaku organisasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan. Ia menekankan bahwa kemampuan mengelola organisasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup pengelolaan kader dan amal usaha secara simultan. Menurutnya, kepemimpinan menuntut kesiapan untuk mengelola sumber daya manusia dan institusi secara berimbang dalam kerangka organisasi.

Dalam penjelasannya, Dudung kembali menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dipahami sebagai amanah pengabdian. Amanah tersebut, menurutnya, diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan peradaban Islam, serta harus diwujudkan dalam kerja organisasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa amanah kepemimpinan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga implementasinya harus tercermin dalam praktik organisasi sehari-hari. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam struktur dan budaya kerja Hidayatullah.

Dia berharap, Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah Kepulauan Riau ini menjadi sarana penguatan pemahaman organisasi dan kaderisasi serta menyelaraskan arah gerak, tata kelola, dan penguatan sumber daya kader dalam menjalankan amanah dakwah dan pendidikan.

Hidayatullah dan Pure Hands Indonesia Perkuat Kolaborasi Kiprah Kemanusiaan dan Pengembangan Masyarakat

0

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Hidayatullah dan Pure Hands Indonesia memperkuat kolaborasi kemanusiaan dan pengembangan masyarakat melalui penandatangan kerjasama yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah di bilangan Cipinang Cempedak, Otista Raya, Polonia, Jakarta.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi kemanusiaan lintas lembaga di tengah tantangan sosial global yang kian kompleks. Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani pada Jum’at, 18 Syaban 1447(6/2/2026) dan menandai komitmen bersama kedua pihak dalam membangun sinergi berkelanjutan di bidang pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Rasfiuddin Sabaruddin, S.Sy., MIRK, selaku Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, dan Dr. Majid Ghaleb Abdullah selaku Chief Executive Officer Pure Hands Indonesia.

Penandatanganan ini menjadi dasar formal bagi kedua organisasi untuk mengembangkan kerangka kerja bersama dalam merespons kebutuhan kemanusiaan secara terencana dan terukur.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Ketua Departemen Sumberdaya Insani DPP Hidayatullah Muhammad Sumariadi, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Laznas BMH Mustafainal Akhyar, dan perwakilan dari Baitul Wakaf Hidayatullah.

Rasfiuddin Sabaruddin dalam keterangannya kepada media ini mengatakan bahwa kerja sama ini bertujuan membangun kerangka umum kolaborasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan berbagai proyek kemanusiaan. Fokus kerja sama mencakup bantuan kemanusiaan, pengembangan masyarakat, program kesejahteraan sosial, respons tanggap darurat bencana, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran publik.

“Muatan kerjasama yang dilakukan tetap sejalan dengan mandat masing-masing lembaga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rasfiudddin.

Rasfiuddin Sabaruddin menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan kontribusi Hidayatullah di bidang kemanusiaan internasional dan nasional.

“Nota kesepahaman ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat kerja sama kemanusiaan yang berlandaskan profesionalisme, transparansi, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal,” ujar Rasfiuddin.

Ia menjelaskan bahwa tantangan sosial dan kemanusiaan saat ini menuntut kolaborasi lintas organisasi yang lebih sistematis. Menurutnya, sinergi antar-lembaga menjadi kunci dalam memastikan program-program kemanusiaan berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Dr. Majid Ghaleb Abdullah menekankan pentingnya kemitraan strategis dalam menghadapi dinamika kemanusiaan global.

“Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun inisiatif kemanusiaan yang terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” kata Dr. Majid Ghaleb Abdullah.

Ia menambahkan bahwa Pure Hands Indonesia memandang kemitraan dengan Hidayatullah sebagai langkah penting untuk memperluas dampak program-program sosial berbasis nilai kemanusiaan.

Nota kesepahaman ini juga mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan proyek bersama. Setiap inisiatif kemanusiaan yang diusulkan akan melalui proses peninjauan dan persetujuan bersama, serta diselaraskan dengan kebutuhan lapangan dan prioritas strategis kedua organisasi.

Majid menekanlan pernyataan niat kerja sama ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kolaborasi kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Melalui kesepakatan ini, Hidayatullah dan Pure Hands Indonesia menegaskan komitmen bersama untuk terus berkontribusi dalam menjawab tantangan kemanusiaan masa kini dengan pendekatan kolaboratif, terencana, dan berkelanjutan.

Jejak Ayah dalam Jiwa Anak, Pelajaran Moral dari Kisah Nabi Yusuf

MARILAH kita mentadabburi pesan yang Allah Subhanahu wa Ta’ala sampaikan dalam Al Qur’an Surah Yusuf ayat 24, ketika Dia berfirman:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖۙ وَهَمَّ بِهَاۚ لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖۗ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۤءَ وَالْفَحْشَاۤءَۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

“Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih.”

Dan marilah kita bayangkan keadaan Yusuf, seorang pemuda normal, digoda oleh seorang perempuan cantik, kaya lagi berkuasa. Perempuan itu berkehendak kepada Yusuf. Sekiranya Yusuf tidak melihat burhaana Robbih, tanda dari Tuhannya, niscaya akan terjadi kenistaan itu.

Lalu, apakah burhaana Robbih itu, yang membuat seorang pemuda mampu menolak diperbudak syahwatnya?

Ada banyak tafsir tentang makna burhaana Robbih. Akan tetapi penulis mengutip tafsir dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan burhaana Robbih itu adalah bayangan dari Ayahanda tercinta, Nabi Ya’qub ‘alaihis salaam.

Ya Rohmaan! Yusuf berpisah dengan ayahnya semenjak kecil, tapi bayangan ayahnyalah yang menyelamatkan dia dari sebuah kemaksiyatan. Betapa luar biasanya Sang Ayah.

Masa yang singkat kebersamaan Yusuf dan ayahanda bukanlah masa ideal untuk sebuah pengajaran. Tapi sesingkat apapun kebersamaan, jika yang dinampakkan adalah sebuah keteladanan, maka ia akan menghunjam dan mengakar selamanya.

Bukankah sering kita mengeluhkan kenakalan anak kita dengan mengatakan “Saya tidak pernah mengajarkannya!”. Iya, memang kita tak mengajarkannya tapi tanpa sadar kita meneladankannya.

Jika kita menginginkan kebaikan-kebaikan pada anak kita, maka mulailah dengan menumbuhkan kebaikan itu pada ayahnya terlebih dahulu.

Itulah sebabnya intensitas dan kualitas kebersamaan ayah dan anak sangat menentukan karakternya di masa depan. Al Qur’an menyiratkannya dalam sebuah keadaan bahwa percakapan antara anak dan dan orang tua yang dikisahkan dalam ayat-ayat Al Qur’an didominasi percakapan antara ayah dan anak, bukan ibu dengan anak.

Padahal, jika mengamati faktanya, yang paling mungkin dan paling sering bercakap-cakap dengan seorang anak adalah ibunya. Sedikit tapi berkesan. Demikianlah mestinya peran seorang ayah. Dia memiliki quality time dengan anak-anaknya.

Quality time itu bukan (sekedar) berlibur di akhir pekan. Bukan menginap di hotel. Bukan makan di restoran. Bukan. Quality time itu adalah menanamkan keteladanan.

Quality time itu bercakap-cakap. Apa gunanya berlibur di tempat mahal, kalau masing-masing sibuk dengan berfoto dan mengambil video.

Sesekali, berilah anak-anak kita selembar kertas dan pena. Mintalah ia menulis kesan yang ia ingat dari ayahnya.

Jika matanya kosong menatap langit-langit. Tak ada sepatah kata di atas kertas itu. Bermuhasabahlah kita sebagai ayah. Jangan-jangan kita memang tak pernah hadir dalam hidupnya.[]

*) Ust. Samsul Arifin, penulis Ketua Dewan Murabbi Wilayah (DMW) Hidayatullah Sulawesi Utara

Lingkar-lingkar Tugas Kader Organisasi Islam

0
ist – fuad fahrudin

KADER, sebagaimana dipahami dari berbagai sumber, memiliki definisi sebagai ‘seseorang yang disiapkan untuk menduduki peran penting atau menjalankan tugas khusus di satu organisasi dalam rangka menjaga keberlangsungan organisasi tersebut’.

Sementara itu peran penting dan tugas khusus yang dimaksud tentu berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, tergantung pada basis nilainya. Berbeda basis nilai akan menghasilkan tugas khusus yang berbeda pula.

Adapun organisasi berbasis nilai keislamanan akan menyusun daftar peran serta tugas kadernya dalam bingkai ajaran Islam. Sementara itu bingkai ajaran Islam disusun dalam lingkar-lingkar kehidupan muslim. Paling penting adalah lingkar kehidupan individu dan keluarga, sebagaimana disampaikan Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6, “Wahai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari siksa api neraka.”

Berikutnya adalah lingkar kehidupan masyarakat. Di lingkar ini seorang muslim diharapkan berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Minimal dua bidang digelutinya, yakni profesional dan sosial.

Seorang kader di organisasi Islam akan mendapatkan tugas dalam tiga lingkar tersebut. Dalam hal ini seorang kader perlu menyiapkan dirinya. Energi dan sumber daya yang dimilikinya mungkin akan terbagi, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga. Masyarakat dan organisasi juga ikut menyedot energi dan sumber daya.

Meskipun demikian keikutsertaan kader di organisasi tidaklah rugi. Hal ini dikarenakan sejumlah manfaat telah disiapkan organisasi untuk kader, salah satunya desain pengembangan diri kader secara berkelanjutan dalam bingkai lingkar-lingkar tugas kader. Sekali lagi disampaikan, lingkar-lingkar tersebut didasarkan pada lingkar-lingkar kehidupan seorang muslim.

Lingkar-lingkar tugas kader ini penting, agar konflik intra dan antarpersonal bisa diminimalisir, sementara manfaat dimaksimalkan.

Lingkar kehidupan individu

Manusia memiliki sejumlah aspek diri dan kehidupan. Beberapa di antaranya adalah spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial, dan finansial. Lainnya yang juga penting adalah kepemimpinan.

Organisasi dan kadernya perlu memperhatikan keseimbangan bagi keseluruhan aspek tersebut. Peta pengembangan diri kader perlu dimiliki oleh keduanya. Agar arah pengembangan kader yang simultan bisa tercipta untuk dilalui oleh kader. Dampaknya bisa efektif bagi kader, juga organisasi.

Sebaliknya tanpa peta pengembangan diri kader, konflik intrapersonal diri kader berpotensi muncul. Dirinya bingung. Terjadilah gejala split personality.

Dalam hal ini ilmu tentang pemetaan potensi diri kader bersifat penting bagi organisasi. Pirantinya perlu dimiliki, direviu dan dikembangkan berkala. Di tahap awal organisasi memiliki opsi untuk menggunakan jasa pihak ketiga. Akan tetapi di tahap berikutnya kemandirian pengelolaan piranti mesti dikelola mandiri. Agar kemandirian pengelolaan sumber daya insani lebih sesuai dengan orientasi organisasi.

Berkaitan dengan tugas kader, organisasi merancang tugas-tugas individual kader yang berorientasi terhadap pengembangan diri kader. Tugas-tugas ini, sebagaimana telah disampaikan, bersifat menyebar ke seluruh aspek diri dan kehidupan kader.

Pemberian tugas-tugas ini perlu didampingi intensif. Mentoring dilakukan periodik. Pelaporan sistematis ditelaah dan ditindaklanjuti. Kader dituntun untuk lebih berkemajuan tiap waktu.

Lingkar kehidupan keluarga

Kader, terutama di negara-negara berkembang, sulit terpisah dari keluarga. Sementara dalam perspektif Islam, seorang kader sebagaimana muslim lainnya harus selalu terhubung dengan keluarga. Perannya yang penting adalah saling jaga dalam keluarga supaya senantiasa berada pada kebaikan.

Saling jaga antar anggota keluarga dilakukan kader dengan sabar serta sadar. Sabar bermakna kader tidak terburu-buru, menggunakan pentahapan. Sementara sadar bermakna menyadari posisi dirinya di keluarga, sehingga adab-adab diperhatikan.

Semakin baik adab ditegakkan, semakin besar kader mendapatkan dukungan dari keluarga untuk berbuat baik, terutama di organisasinya. Anggota keluarga lain melihat bahwa idealitas kader serta organisasinya tidak abstrak. Wujudnya bisa dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selanjutnya anggota keluarga memiliki kepercayaan diri sebagai bagian keluarga besar organisasi. Mereka menjadi corong organisasi di masyarakat. Organisasi menjadi hidup di masyarakat, bahkan harum namanya.

Terkait dengan tugas organisasi yang diberikan kepada kader untuk dijalankan di keluarganya, organisasi mengantarkan kader menjadi katalisator kebaikan. Kesabaran dan kesadaran kader dikuatkan terus oleh organisasi. Bentuknya bermacam-macam, antara lain pemberian ilmu serta pendampingan. Selain itu, sebagai penguat edukasi organisasi terhadap keluarga, dilangsungkan pertemuan antarkeluarga kader. Semoga soliditas dan solidaritas keluarga besar organisasi semakin kuat.

Lingkar kehidupan masyarakat
Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 110 menyampaikan, “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”

    Mufassir menafsirkan ayat ini dengan ‘Kalian, wahai umat Muhammad shallallah ‘alaih wa sallam, adalah sebaik-baik umat dengan manfaat yang luar biasa kepada sesama manusia. Kalian menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, serta kalian menjaga iman kepada Allah ta’ala.”

    Seorang muslim, apalagi kader terbina di organisasi Islam, diharapkan berkualitas. Selain itu, ia diharapkan berkontribusi kepada kehidupan insan sekitarnya. Kontribusinya tidak biasa tapi berkualitas, sehingga berdampak besar.

    Dalam hal ini hendaklah organisasi menyusun tugas-tugas terstruktur kepada kadernya untuk semakin berkualitas sesuai minat, bakat, dan profesinya. Setelah itu kader ditugaskan berkontribusi kepada masyarakat. Sebagai daya dukung lain, organisasi dirancang sebagai support system kader dalam berkontribusi. Struktur dan sistem organisasi dibangun supaya memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat, untuk kemudian disusul dengan respon yang impactful.

    Organisasi dan kader itu satu kesatuan senyawa. Keduanya sinergis dan saling mempengaruhi. Pengembangan kualitas kader melalui berbagai penugasan diharapkan terus dilakukan. Dampaknya dirasakan oleh semua pihak, internal ataupun eksternal.

    Wallah a’lam.

    *) Fu’ad Fahrudin, penulis Ketua Departemen Perkaderan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah

    Tragedi Anak Bunuh Diri Peringatan Keras tentang Kemiskinan Ekstrem dan Akses Pendidikan

    0
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd (Foto: Bilal Tazkir/ Hidayatullah.or.id)

    JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd., menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa bunuh diri seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga dipicu keterbatasan alat tulis belum lama ini.

    Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan refleksi penting mengenai kegagalan kolektif dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan anak benar-benar hadir hingga lapisan masyarakat paling bawah.

    Nanang menegaskan bahwa ketika kemiskinan ekstrem sampai merampas harapan hidup seorang anak, hal itu menunjukkan bahwa sistem distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya menyentuh akar rumput. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat berat dan memerlukan refleksi nasional yang serius.

    “Negara dan seluruh elemen bangsa memikul tanggung jawab moral. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang merasa sendirian dalam kemiskinan hingga mengambil keputusan fatal hanya karena urusan buku dan pensil,” katanyat dalam keterangannya kepada media ini, Kamis, 17 Syaban 1447 (5/2/2026).

    Dia menyebutkan, data kemiskinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, Nusa Tenggara Timur termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional, dengan persentase penduduk miskin berada di atas rata-rata nasional.

    Dalam laporan UNICEF Indonesia dan Bappenas sebelumnya juga disebutkan bahwa anak-anak di wilayah tertinggal dan pedalaman memiliki risiko lebih tinggi mengalami putus sekolah akibat keterbatasan akses ekonomi dan sarana pendidikan dasar.

    Nanang menilai bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki pendekatan pembangunan manusia, khususnya pada sektor pendidikan dasar. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek akademik semata, tetapi harus menjadi ruang yang memanusiakan anak dan memberi mereka kekuatan menghadapi tekanan hidup.

    Dalam pada itu, Nanang menyampaikan tawaran solusi melalui pendekatan Pendidikan Integral Berbasis Tauhid (PIBT) yang dikembangkan Hidayatullah. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan kecerdasan intelektual, pembentukan karakter, dan penguatan spiritual secara seimbang.

    Ia menjelaskan bahwa PIBT tidak menjadikan kemampuan finansial sebagai prasyarat utama bagi anak untuk mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang berkeadilan harus memastikan bahwa biaya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk belajar dan bertumbuh.

    Nanang menegaskan bahwa PIBT bertujuan membangun daya tahan mental dan spiritual anak, sehingga mereka memiliki sandaran nilai ketika menghadapi keterbatasan hidup. Pendidikan, dalam pandangannya, harus menjadi ruang penguatan martabat manusia, bukan sumber tekanan yang memperdalam rasa putus asa.

    Selain menawarkan pendekatan pendidikan, Nanang juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Ia menilai bahwa negara tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, terutama yang berdampak langsung pada anak-anak.

    “Kami juga mendorong Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih peka dan kolaboratif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, peran lembaga penyantunan anak seperti LKSA harus diakui sebagai mitra strategis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem,” katanya.

    Nanang menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di bawah naungan Hidayatullah telah lama bergerak di wilayah-wilayah rentan dan menyantuni anak-anak dari keluarga tidak mampu di berbagai pelosok Indonesia. Peran lembaga semacam ini, menurutnya, sering kali menjadi garda terdepan dalam mencegah anak putus sekolah dan mengalami keterlantaran.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan afirmasi kebijakan yang lebih kuat, termasuk kemudahan akses bantuan dan pengakuan kelembagaan bagi lembaga-lembaga sosial yang terbukti bekerja langsung di lapangan. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, terangnya, upaya penyelamatan anak akan berjalan lambat dan terfragmentasi.

    Demikian pula dalam aspek perlindungan sosial, Nanang menyoroti pentingnya memastikan bantuan negara benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar program bantuan pendidikan dan pangan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi sampai ke anak-anak yang paling membutuhkan, khususnya di daerah terpencil.

    “Dan harus dipastikan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP dan MBG benar-benar sampai kepada anak-anak di pedalaman yang paling membutuhkan, agar tidak ada lagi lubang dalam sistem jaring pengaman sosial,” katanya.

    Nanang meningatkan bahwa tragedi semacam ini tidak boleh terulang. Ia lagi lagi menyerukan agar negara, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memperkuat perlindungan anak dan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan masa depan karena kemiskinan ekstrem.

    “Jangan sampai buku dan pena menjadi barang mewah yang harus dibayar dengan nyawa,” imbuhnya menandaskan.