Beranda blog Halaman 58

Transmigrasi Kini Menjadi Instrumen Pembangunan Manusia dan Ekonomi Nasional

Hidayatullah.or.id
-
0
Transmigrasi Kini Menjadi Instrumen Pembangunan Manusia dan Ekonomi Nasional
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) –– Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus pusat, wilayah, dan daerah dari 38 provinsi. Dihadiri pula organisasi pendukung Muslimat Hidayatullah, dan Pemuda Hidayatullah. Termasuk badan usaha, serta para pengelola amal usaha tingkat pusat.

Dalam sambutan itu, Menteri Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi dimaknai sebagai program pemindahan penduduk, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi adalah instrumen pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah dalam pidatonya.

Iftitah mengatakan bahwa kunci utama pembangunan kawasan transmigrasi terletak pada peningkatan produktivitas lahan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Iftitah secara khusus mengapresiasi peran Hidayatullah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan manusia di kawasan transmigrasi, terutama melalui pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Hidayatullah memiliki visi yang sejalan dengan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun Indonesia yang besar harus dimulai dengan membangun manusianya membangun jiwa, pola pikir, dan perilaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang dimaksud tidak semata pendidikan formal di bangku sekolah, melainkan proses pembentukan mindset dan karakter, yang menurutnya menjadi pondasi utama kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Iftitah juga memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Transmigrasi, di antaranya Program Transmigrasi Patriot, yang melibatkan generasi muda terdidik untuk terjun langsung mengembangkan kawasan transmigrasi.

Program ini akan didukung dengan beasiswa S2 di tujuh perguruan tinggi terbaik nasional, dengan skema pembelajaran berbasis lapangan dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan bahwa orientasi transmigrasi ke depan adalah memberdayakan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan sebaliknya.

“Yang kita dorong sekarang adalah transmigrasi lokal. Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja harus memberi manfaat pertama dan utama bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Standarisasi Dai Nasional
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Iftitah juga mengusulkan pentingnya standarisasi dan sertifikasi dai sebagai bagian dari profesionalisme dakwah. Menurutnya, dakwah merupakan kerja intelektual dan moral yang membutuhkan kompetensi, standar, dan pemahaman yang utuh agar pesan Islam yang disampaikan benar-benar rahmatan lil ‘alamin serta menjaga persatuan bangsa.

“Dai adalah profesi yang membutuhkan keahlian. Dengan standar dan sertifikasi, dakwah akan lebih berkualitas, moderat, dan mampu menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Transmigrasi secara resmi membuka Rakernas Hidayatullah 2026. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat, bukan hanya bagi Hidayatullah, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Rakernas Hidayatullah 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah gerakan organisasi dalam memperkuat kontribusi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di seluruh pelosok Indonesia.[]

Menteri Transmigrasi Buka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026

Hidayatullah.or.id
-
0
Menteri Transmigrasi Buka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus pusat, wilayah, dan daerah dari 38 provinsi. Dihadiri pula organisasi pendukung Muslimat Hidayatullah, dan Pemuda Hidayatullah. Termasuk badan usaha, serta para pengelola amal usaha tingkat pusat.

Dalam sambutan itu, Menteri Iftitah menegaskan bahwa transmigrasi tidak lagi dimaknai sebagai program pemindahan penduduk, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu daerah ke daerah lain. Transmigrasi adalah instrumen pembangunan nasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah dalam pidatonya, Senin 12 Januari 2026.

Iftitah mengatakan bahwa kunci utama pembangunan kawasan transmigrasi terletak pada peningkatan produktivitas lahan dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Iftitah secara khusus mengapresiasi peran Hidayatullah yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan manusia di kawasan transmigrasi, terutama melalui pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

“Hidayatullah memiliki visi yang sejalan dengan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun Indonesia yang besar harus dimulai dengan membangun manusianya membangun jiwa, pola pikir, dan perilaku,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan yang dimaksud tidak semata pendidikan formal di bangku sekolah, melainkan proses pembentukan mindset dan karakter, yang menurutnya menjadi pondasi utama kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Iftitah juga memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Transmigrasi, di antaranya Program Transmigrasi Patriot, yang melibatkan generasi muda terdidik untuk terjun langsung mengembangkan kawasan transmigrasi.

Program ini akan didukung dengan beasiswa S2 di tujuh perguruan tinggi terbaik nasional, dengan skema pembelajaran berbasis lapangan dan pengabdian masyarakat. Ia menegaskan bahwa orientasi transmigrasi ke depan adalah memberdayakan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan sebaliknya.

“Yang kita dorong sekarang adalah transmigrasi lokal. Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja harus memberi manfaat pertama dan utama bagi masyarakat lokal,” jelasnya.

Standarisasi Dai Nasional
Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, membuka Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media Pro/ Hidayatullah.or.id)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Iftitah juga mengusulkan pentingnya standarisasi dan sertifikasi dai sebagai bagian dari profesionalisme dakwah. Menurutnya, dakwah merupakan kerja intelektual dan moral yang membutuhkan kompetensi, standar, dan pemahaman yang utuh agar pesan Islam yang disampaikan benar-benar rahmatan lil ‘alamin serta menjaga persatuan bangsa.

“Dai adalah profesi yang membutuhkan keahlian. Dengan standar dan sertifikasi, dakwah akan lebih berkualitas, moderat, dan mampu menjaga persatuan Indonesia,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Transmigrasi secara resmi membuka Rakernas Hidayatullah 2026. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan dan program yang bermanfaat, bukan hanya bagi Hidayatullah, tetapi juga bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Rakernas Hidayatullah 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah gerakan organisasi dalam memperkuat kontribusi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat di seluruh pelosok Indonesia.[]

Hidayatullah Menyatukan Keragaman Daerah dalam Gerakan Pelayanan Bangsa

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Menyatukan Keragaman Daerah dalam Gerakan Pelayanan Bangsa
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional Hidayatullah 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat arah organisasi, dalam gerakan dakwah, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat di tengah dinamika bangsa.

Kegiatan strategis yang dihadiri, dari 38 provinsi terdiri atas jajaran pengurus pusat, wilayah, organisasi pendukung, badan usaha, serta perwakilan amal usaha, badan Hidayatullah dari seluruh Indonesia.

“Rakernas ini adalah ikhtiar bersama untuk meneguhkan pengabdian Hidayatullah bagi Indonesia, dengan pendekatan yang relevan, adaptif, dan berakar pada kearifan lokal,” ujar Naspi dalam sambutannya pembukaan Rakernas ini di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Naspi menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta dari berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Menurutnya, kehadiran utusan dari Aceh hingga Papua mencerminkan semangat persatuan dan komitmen kelembagaan di Hidayatullah.

Naspi Arsyad menekankan bahwa kader Hidayatullah juga datang dari keragaman suku, budaya, dan latar belakang. Jadi yang hadir dalam Rakernas merupakan miniatur Indonesia. Hal ini, sambung Naspi menjadi modal besar bagi Hidayatullah dalam menjalankan program pelayanan umat dan bangsa.

“Hidayatullah membina dua suku pedalaman, satu di Halmahera, Maluku Utara, Suku Togutil. Satu di Sulawesi Tengah, Suku Wana,”ujar Naspi.

Dalam kesempatan tersebut, Naspi juga menyoroti kontribusi nyata Hidayatullah di kawasan transmigrasi, baik melalui pendampingan masyarakat, pengelolaan pesantren agro, penguatan ketahanan pangan, hingga pembinaan masyarakat adat dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Hidayatullah memahami Indonesia bukan hanya dari pusat ke daerah, tetapi dari daerah ke pusat. Dakwah harus hadir di tempat-tempat yang membutuhkan, termasuk wilayah transmigrasi dan pedalaman,” tegasnya.

Naspi menambahkan bahwa penguatan sisi spiritual tetap menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang berdaya, seiring dengan layanan pendidikan, sosial, dan ekonomi yang terus dikembangkan.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Rakernas Hidayatullah 2026 dibuka oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Kehadiran pemerintah, menurut Naspi, menjadi penanda pentingnya kolaborasi antara ormas Islam dan negara dalam membangun Indonesia.

“Dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, Hidayatullah akan terus melayani masyarakat, berkhidmat untuk bangsa, dan berkontribusi nyata bagi Indonesia yang berkarya dan berdaya,” pungkas Naspi Arsyad.

Rakernas Hidayatullah 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 14 Januari. Dengan pembahasan sejumlah agenda strategis organisasi , termasuk evaluasi program nasional, perumusan arah kebijakan organisasi, serta penguatan sinergi antar lini perjuangan Hidayatullah di seluruh Indonesia.[]

Rakernas Hidayatullah, Naspi Arsyad Dorong Dakwah Adaptif dan Khidmat Sosial Membangun Masyarakat

Hidayatullah.or.id
-
0
Rakernas Hidayatullah, Naspi Arsyad Dorong Dakwah Adaptif dan Khidmat Sosial Membangun Masyarakat
Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Qoim Biamrillah Tumiran/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc., menyampaikan sambutan pembukaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah 2026 yang digelar di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Senin, 23 Rajab 1447 (12/1/2025).

Naspi memaparkan berbagai program pengkhidmatan organisasi yang telah berjalan di beragam sektor strategis, mulai dari pendidikan, sosial, pangan, kemanusiaan hingga pembangunan masyarakat.

Naspi menjelaskan bahwa keragaman program tersebut merupakan konsekuensi logis dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Menurutnya, keberagaman suku, ras, dan budaya menuntut pendekatan dakwah dan pelayanan yang kontekstual serta responsif terhadap dinamika lokal.

Ia menegaskan bahwa struktur internal Hidayatullah sendiri merefleksikan kemajemukan Indonesia dimana seluruh latar belakang etnis dan kedaerahan hadir, dari Aceh sampai Papua.

Karena itu, pola pelayanan yang dikembangkan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan selaras dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“Hidayatullah dalam program pelayanannya mengedepankan pola pendekatan yang relevan serta adaptif sesuai dengan perkembangan zaman dan local wisdom yang berlaku,” katanya.

Dalam sambutannya, Naspi juga menyinggung kiprah Hidayatullah dalam pendampingan kawasan transmigrasi yang telah berlangsung sejak lama.

Ia mengingatkan bahwa bahkan ketika urusan desa dan transmigrasi masih berada dalam satu kementerian, Hidayatullah telah dipercaya terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Ia menyebut bahwa pendampingan tersebut mencakup sedikitnya sembilan lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM), mulai dari Ketapang di Aceh Tengah, Tobadak di Mamuju Tengah, hingga Kobisonta di Maluku Tengah. Keterlibatan ini, menurutnya, menjadi bukti kehadiran nyata Hidayatullah dalam pembangunan kawasan pinggiran.

“Kader dan dai Hidayatullajh itu berkarya di daerah daerah transmigrasi,” katanya.

Selain penguatan masyarakat transmigran, Naspi menyoroti perhatian Hidayatullah terhadap isu ketahanan keluarga. Melalui program pendidikan keluarga dan pembinaan anak usia dini, Hidayatullah berupaya merespons fenomena sosial yang kian mengkhawatirkan, yakni meningkatnya jumlah anak yang tumbuh tanpa kehadiran peran ayah.

Dia menyebutkan lebih dari seperempat anak Indonesia tumbuh dalam kondisi tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang ayah, termasuk di wilayah transmigrasi. Menurutnya, ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab melalui pendidikan keluarga.

“Kita mendapati 25 persen lebih anak Indonesia tumbuh dengan fenomena tidak merasakan sentuhan kasih sayang seorang ayah,” katanya.

Naspi menekankan bahwa penguatan peran keluarga merupakan fondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, program pembinaan keluarga tidak ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama dakwah sosial Hidayatullah.

Dalam aspek kesejahteraan, Naspi juga melaporkan kiprah Hidayatullah dalam upaya pemenuhan gizi yang layak bagi anak-anak transmigran dan para guru mengaji. Ia menyebut bahwa perhatian terhadap gizi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam memastikan generasi tumbuh sehat secara fisik dan spiritual.

Ia menambahkan bahwa Hidayatullah juga telah memperoleh kepercayaan untuk mengelola sejumlah titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hidayatullah telah mendapatkan kepercayaan beberapa titik dapur MBG,” katanya, seraya berharap semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga benar-benar memberi manfaat dan dampak bagi masyarakat.

Naspi menyampaikan harapan agar seluruh bentuk pengabdian tersebut dapat terus diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya. Menurutnya, keberlanjutan program menjadi kunci agar pelayanan umat tidak bersifat sesaat, melainkan berjangka panjang dan berakar di masyarakat.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Hidayatullah Tahun 2026 di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah Jakarta, Senin, 12 Januari 2025 (Foto: Billy via Tadz Media/ Hidayatullah.or.id)

Rakernas ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah strategis Hidayatullah ke depan, sekaligus meneguhkan komitmen organisasi dalam melayani umat dan bangsa di tengah tantangan Indonesia yang terus berkembang.

Naspi Arsyad menarik benang refleksi yang lebih luas tentang perjalanan Hidayatullah menjelang usia pengabdiannya yang semakin matang.

Ia menegaskan bahwa seluruh kiprah organisasi selama ini merupakam proses panjang pengabdian yang tumbuh dari akar masyarakat, dari wilayah-wilayah terluar hingga akhirnya memberi warna pada pusat-pusat pengambilan kebijakan nasional.

Dalam konteks itulah, ia memaknai kehadiran negara melalui Kementerian Transmigrasi yang hari itu bersanding dengan Hidayatullah sebagai simbol perjumpaan dua ikhtiar pembangunan yang saling melengkapi.

“Jelang usianya yang ke-52 tahun, Hidayatullah terus mengabadikan karyanya di seluruh pelosok negeri. Jika Kementerian Transmigrasi menata negara dari Jakarta ke daerah, maka Hidayatullah mengabdi dari daerah ke Jakarta. Dan di Pusat Dakwah Hidayatullah hari ini, Kementerian Transmigrasi dan Hidayatullah bersanding,” katanya.

Acara pembukaan Rakernas Hidayatullah 2026 ini turut dihadiri Rais ‘Aam Hidayatullah, KH Abdurrahman Muhammad, serta Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dari Dapur Umum Gamlamo, Kepedulian Menjaga Harapan Pascabanjir Halmahera Barat

Hidayatullah.or.id
-
0
Dari Dapur Umum Gamlamo, Kepedulian Menjaga Harapan Pascabanjir Halmahera Barat

MALUT (Hidayatullah.or.id) — Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian tidak boleh dibiarkan ikut merenggut masa depan masyarakat terdampak. Prinsip inilah yang menjadi landasan respon kemanusiaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Maluku Utara (Malut) yang menggandeng Tim Siaga Bencana Hidayatullah Malut dalam menanggapi dampak banjir yang melanda wilayah Halmahera Barat, khususnya di Desa Gamlamo.

Pasca surutnya banjir, kondisi lingkungan warga masih menyisakan persoalan serius. Endapan lumpur pekat menempel di dinding rumah, sementara sisa genangan air menciptakan ancaman kesehatan yang tidak kasatmata. Dalam situasi tersebut, keterlambatan bantuan berpotensi memperburuk kondisi fisik dan psikologis masyarakat yang telah kehilangan sebagian besar harta bendanya.

Tim Siaga Bencana ini menilai bahwa kecepatan penanganan menjadi faktor krusial dalam fase darurat. Oleh karena itu, pada Sabtu pagi, 10 Januari 2026, tim BMH bersama relawan SAR Hidayatullah menyalurkan bantuan logistik ke pusat aktivitas warga di Desa Gamlamo. Akses menuju lokasi ditempuh dengan kendaraan bak terbuka yang membawa berbagai kebutuhan dasar.

Bantuan yang disalurkan meliputi bahan pangan seperti beras dan telur, serta pakaian layak pakai bagi warga yang terdampak banjir. Seluruh bantuan difokuskan untuk mendukung operasional dapur umum desa yang menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat.

Setibanya di dapur umum, suasana kerja yang padat berubah menjadi momen penuh rasa syukur. Aktivitas memasak yang sempat terancam terhenti kembali menemukan keberlanjutan berkat pasokan logistik yang diterima. Dapur umum tersebut diketahui harus menyiapkan sekitar 700 porsi makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari BMH ini,” ujar Ustadz Tabhir, salah satu pemuda setempat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur umum. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan pangan menjadi faktor penentu apakah layanan makan bagi warga dapat terus berjalan atau tidak.

Menurutnya, tanpa tambahan logistik, aktivitas memasak berpotensi terhenti karena keterbatasan stok. Kehadiran bantuan tersebut dinilai memberikan ruang napas baru bagi warga untuk bertahan di tengah kondisi darurat yang belum sepenuhnya pulih.

Selain pangan, perhatian juga diarahkan pada aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan. Wilayah pascabanjir memiliki risiko tinggi terhadap munculnya penyakit menular akibat air tercemar dan sanitasi yang terganggu. Distribusi perlengkapan kebersihan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam jangka menengah.

Upaya tersebut sekaligus mendukung stabilitas psikologis warga. Ketika kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara bertahap, masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan ketenangan dan kembali menata kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan pemulihan fisik dan mental sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kepala BMH Maluku Utara, Nurhadi, menegaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan amanah dari para donatur yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa kehadiran BMH di lokasi bencana merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam merespons setiap kondisi darurat kemanusiaan.

“Penyaluran ini adalah bagian dari tanggung jawab moral kami untuk meringankan beban sesama,” ujar Nurhadi. Ia menambahkan bahwa tim akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pemulihan.

Menurutnya, bencana memang dapat menghilangkan harta benda dalam waktu singkat, namun solidaritas sosial harus menjadi penyangga agar masa depan masyarakat terdampak tetap terjaga. Dukungan terhadap dapur umum dan kebutuhan dasar dipandang sebagai investasi kemanusiaan yang tidak dapat ditunda.

“Bencana mungkin telah merenggut harta benda, namun kepedulian kita tidak boleh membiarkannya merenggut masa depan,” kata Nurhadi menutup keterangannya.

Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi: Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh

Nursyamsa Hadis
-
0
Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi: Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh

JUDUL di atas adalah tema  Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah yang penulis kutip dari ToR  yang diterbitkan oleh penyelenggara. Rakernas diselenggarakan setahun sekali dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kerja serta sosialisasi kebijakan dan keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional (PDO, pasal 47 ayat 1). Perhelatan yang akan berlangsung tiga hari ini (12-14 Januari) dihadiri oleh; Dewan Pengurus Pusat, unsur Dewan Pengurus Wilayah, unsur Organisasi Pendukung tingkat pusat, unsur Amal Usaha tingkat pusat dan unsur Badan Usaha tingkat pusat (PDO, pasal 47, ayat 2). Sebagai sebuah Organisasi yang berdedikasi pada pembangunan peradaban Islam, sangat wajar jika bertekad menjadi lembaga yang mandiri dan berpengaruh dalam masyarakat. Pada posisi inilah  konsolidasi Jatidiri dan transformasi Organisasi menjadi kunci utamanya.

Konsolidasi Jati Diri: Memperteguh Identitas dan Tujuan

Konsolidasi jati diri adalah proses memperkuat identitas dan tujuan organisasi. Dalam konteks Hidayatullah, konsolidasi jati diri berarti memperteguh komitmen pada nilai-nilai Sistematika Wahyu, Ahlussunnah Waljama’ah, al Haraqah al Jihadiyah al Islamiyah, Imamah Jamaah, Jama’atun Minal Muslimin, Washatiyah dan meningkatkan kesadaran akan tujuan organisasi serta memperkuat identitas sebagai  gerakan perjuangan Islam yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan kaum muslimin dengan arus utama (mainstream) gerakan tarbiyah dan dakwah.

Menurut sosiolog asal Inggeris Anthony Giddens, identitas organisasi adalah konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, konsolidasi jati diri Hidayatullah harus melibatkan proses refleksi dan evaluasi atas nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta memperkuat komitmen pada visi dan misi Organisasi.

Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memperkuat identitas dan tujuan dalam berorganisasi. Beliau mengatakan, “Barangsiapa yang tidak memiliki tujuan, maka dia tidak memiliki kehidupan” (Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din). Oleh karena itu, konsolidasi jati diri Hidayatullah harus diarahkan pada memperkuat tujuan dan Jatidiri Organisasi. Oleh karena itu, momentum Rakernas hendaknya dimanfaatkan dengan optimal oleh Pimpinan Majelis Syura dan Pengurus Harian DPP sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini untuk melakukan konsolidasi Jatidiri Organisasi.

Transformasi Organisasi: Menuju Efisiensi dan Efektivitas

Transformasi organisasi adalah proses perubahan fundamental dalam struktur, budaya, dan operasional Organisasi. Dalam konteks Hidayatullah, transformasi organisasi berarti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

Menurut ahli sosiologi Austria-Amerika, Peter Drucker, transformasi organisasi adalah proses yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, transformasi organisasi Hidayatullah harus diarahkan pada meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.

Imam Ibn Khaldun juga menekankan pentingnya transformasi organisasi dalam mencapai tujuan. Beliau mengatakan, “Perubahan adalah hukum alam, dan organisasi yang tidak berubah akan menjadi stagnan” (Ibn Khaldun, Muqaddimah). Oleh karena itu, transformasi organisasi Hidayatullah harus diarahkan pada meningkatkan kemampuan  Organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh

Dengan konsolidasi Jatidiri dan transformasi organisasi, Hidayatullah dapat menjadi lembaga yang mandiri dan berpengaruh dalam masyarakat.  Pengurus hendaknya memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya berikut ini;

Hidayatullah yang ingin mandiri dan berpengaruh harus menyeimbangkan kemandirian internal (finansial, manajerial, kaderisasi) dengan pengaruh eksternal (program sosial, komunikasi, kolaborasi). Keduanya saling melengkapi: tanpa kemandirian, pengaruh mudah rapuh; tanpa pengaruh, kemandirian kehilangan makna.

Selamat Rakernas semoga Hidayatullah yang maju dan mandiri kian mampu mengantar kadernya melakoni amanah PDO sebagai mana yang termaktub di alenia pertama muqaddimah “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan-Nya di atas semua agama dan ideologi”.

*) Nursyamsa Hadis, penulis adalah Sekretaris dan Anggota Majelis Penasihat Hidayatullah

Rumah Kelima dari Target 100, Hunian Supiyah Direhabilitasi Lewat Program Recycle House

Hidayatullah.or.id
-
0
Rumah Kelima dari Target 100, Hunian Supiyah Direhabilitasi Lewat Program Recycle House

ACEH (Hidayatullah.or.id) — Hunian milik Supiyah menjadi rumah kelima yang direhabilitasi dari total target 100 unit dalam Program Recycle House Lembaga Amil Zakat Nasional Baitulmaal Hidayatullah (Laznas BMH) tahun ini. Program tersebut digulirkan sebagai respons atas kerusakan rumah warga akibat banjir, sekaligus bagian dari upaya pemulihan hunian layak bagi penyintas bencana di wilayah terdampak.

Supiyah, seorang perempuan lanjut usia berusia 62 tahun, termasuk warga yang terdampak paling berat dalam peristiwa banjir tersebut. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya mengalami kerusakan signifikan setelah terjangan air yang datang secara tiba-tiba. Kondisi tersebut memaksa dirinya mengungsi demi keselamatan jiwa.

Proses evakuasi Supiyah berlangsung dalam situasi darurat pada tengah malam. Genangan air dilaporkan telah mencapai ketinggian dada orang dewasa sekitar pukul 00.00 dini hari.

Dalam kondisi listrik padam dan visibilitas terbatas, Supiyah dievakuasi oleh putra bungsunya, Rizki, yang berusia 30 tahun. Keduanya harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan berjalan kaki melintasi area perkebunan sawit menuju dataran yang lebih tinggi dan aman dari luapan air.

Sebagai orang tua tunggal, Supiyah menghadapi situasi tersebut dengan keterbatasan fisik dan sarana. Ia mengaku sempat tidak memiliki banyak pilihan ketika melihat kondisi rumahnya yang bergeser dari fondasi akibat derasnya arus banjir. Dalam keterbatasan itu, keselamatan keluarga menjadi prioritas utama.

“Saya ikhlaskan rumah ini, yang terpenting kami selamat,” ujar Supiyah saat ditemui setelah kejadian banjir.

Kondisi tersebut segera direspons oleh BMH yang menggandeng relawan lokal Tim Siaga Bencana DPW Hidayatullah Aceh melalui langkah rehabilitasi hunian. Pada Sabtu, 10 Januari, tim ini bersama warga setempat melaksanakan kegiatan gotong royong untuk memulai perbaikan rumah Supiyah. Tahap awal rehabilitasi difokuskan pada pengembalian posisi kerangka rumah ke fondasi semula, sekaligus penyaluran material bangunan tambahan guna memperkuat struktur yang terdampak.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses tersebut menjadi bagian penting dari pendekatan pemulihan berbasis kebersamaan. Melalui kerja kolektif, proses rehabilitasi diharapkan tidak hanya mempercepat perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri warga yang terdampak banjir.

Direktur Program dan Pendayagunaan BMH, Syamsuddin, menjelaskan bahwa rehabilitasi rumah Supiyah merupakan bagian dari target besar Program Recycle House yang dicanangkan tahun ini. Menurutnya, program tersebut menargetkan pembangunan kembali dan perbaikan 100 unit rumah warga terdampak bencana di berbagai wilayah.

“Hunian Ibu Supiyah adalah rumah kelima dari target 100 rumah yang akan kami rehabilitasi melalui Program Recycle House tahun ini,” kata Syamsuddin.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, tetapi juga mempertimbangkan waktu dan kebutuhan warga. BMH menargetkan seluruh proses relokasi dan rehabilitasi dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar warga tidak lagi tinggal di tenda pengungsian.

“Target kami adalah menyelesaikan proses relokasi dan rehabilitasi ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami ingin memastikan warga yang saat ini masih berada di tenda pengungsian sudah bisa kembali ke rumah masing-masing untuk beribadah dengan layak,” ujar Syamsuddin.

Program Recycle House sendiri merupakan inisiatif BMH yang mengedepankan pemanfaatan material bangunan yang masih layak pakai dari rumah terdampak, kemudian dipadukan dengan material baru yang berasal dari dukungan donatur. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan efisiensi sekaligus keberlanjutan program rehabilitasi hunian pascabencana.

Melalui program tersebut, BMH berupaya menghadirkan solusi hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam proses pemulihan. Rehabilitasi rumah Supiyah menjadi salah satu langkah konkret dalam rangkaian upaya tersebut, sekaligus bagian dari target besar pemulihan 100 rumah warga sepanjang tahun ini.

Haniffudin Chaniago Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029

Hidayatullah.or.id
-
0
Haniffudin Chaniago Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029 Haniffudin Chaniago (Foto: Mahmuddin/ Hidayatullah.or.id)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Forum Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Jakarta menetapkan Haniffudin Chaniago sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah periode 2026–2029. Penetapan tersebut berlangsung dalam rangkaian sidang Munas yang diselenggarakan pada 8–10 Januari 2026 dan secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Nomor 170 Tahun 2026.

Haniffudin dikukuhkan melalui pelantikan dalam arena Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Nanang Nurpatria, di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Sabtu, 21 Rajab 1447 (10/1/2025).

Keputusan tersebut menegaskan posisi Pemuda Hidayatullah sebagai organisasi pendukung yang memiliki peran strategis dalam menopang tujuan besar gerakan Hidayatullah. Pengesahan Ketua Umum hasil Munas menjadi bagian dari mekanisme organisasi yang diatur dalam Pedoman Dasar Hidayatullah, sekaligus memastikan kesinambungan kepemimpinan pemuda dalam kerangka dakwah, pendidikan, dan pengabdian sosial.

Dalam dokumen keputusan tersebut, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menyatakan bahwa hasil Musyawarah Nasional IX Pemuda Hidayatullah perlu mendapatkan pengesahan formal agar dapat dijalankan secara sah dan organisatoris. Dengan penetapan ini, Haniffudin Chaniago secara resmi menerima amanah untuk memimpin Pemuda Hidayatullah pada periode kepengurusan yang akan datang.

Prosesi peneguhan kepemimpinan tersebut juga ditandai dengan pembacaan ikrar Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Dalam ikrarnya, Haniffudin menyatakan komitmennya untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kepemimpinan dengan berpegang pada Al-Qur’an dan sunnah, serta setia pada khittah perjuangan organisasi.

Profil Haniffudin Chaniago
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Nanang Nurpatria, melantik Haniffudin Chaniago sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Periode 2026-2029 (Foto: Mahmuddin/ Hidayatullah.or.id)

Haniffudin Chaniago lahir di Jakarta pada 19 Juni 1994. Perjalanan pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di SDN 08 Petang Lenteng Agung yang diselesaikan pada tahun 2006. Selain sekolah dasar formal, Haniffudin juga menjadi anak binaan asrama Panti Asuhan Khadijah Al Kubra Jagakarsa milik Muhammadiyah.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Hidayatullah Depok dan lulus pada 2009. Pendidikan menengah atas ditempuh di Madrasah Aliyah Hidayatullah Depok hingga 2012. Rangkaian pendidikan tersebut menunjukkan kesinambungan pembinaan akademik dan keislaman yang menjadi fondasi karakter dan orientasi pengabdiannya.

Haniffudin kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah Depok dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Latar belakang pendidikan ekonomi ini memberikan bekal pemahaman manajerial dan organisasi yang relevan dengan peran-peran struktural yang ia emban di kemudian hari.

Aktivitas organisasi Haniffudin dimulai sejak masa pelajar. Pada 2011–2012, ia tercatat sebagai pengurus OSIS MA Hidayatullah Depok. Pengalaman ini menjadi titik awal keterlibatan anak muda berdarah Solok, Sumatera Barat ini dalam kepemimpinan pelajar dan pengelolaan organisasi berbasis pendidikan.

Memasuki masa mahasiswa, Haniffudin aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Hidayatullah Depok pada periode 2013–2014. Di tahun yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilosari, Jakarta. Keterlibatan ini memperluas wawasannya dalam dinamika gerakan mahasiswa dan diskursus keumatan di ruang publik yang lebih luas.

Pada saat bersamaan, Haniffudin mulai aktif dalam struktur Syabab Hidayatullah. Ia tercatat sebagai pengurus PD Syabab Hidayatullah Depok pada 2013–2014. Kiprahnya kemudian berlanjut di tingkat wilayah dengan amanah sebagai Sekretaris PW Syabab Hidayatullah Jabodebek selama dua periode berturut-turut, yakni 2014–2017 dan 2017–2020. Kepercayaan ini mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan peran dalam pembinaan pemuda di lingkup regional.

Pada periode 2020–2023, Haniffudin dipercaya memimpin sebagai Ketua PW Pemuda Hidayatullah Jakarta. Dalam posisi ini, ia berada pada garis koordinasi pembinaan pemuda di ibu kota, dengan cakupan kerja yang melibatkan konsolidasi organisasi, kaderisasi, dan penguatan peran pemuda dalam dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Sejak 2023 hingga saat ini, Haniffudin mengemban amanah sebagai Kepala Departemen Organisasi dan Pengembangan Jaringan Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Posisi tersebut menempatkannya pada level nasional dalam struktur organisasi pemuda, sekaligus menjadi bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan yang berjenjang.

Roadshow 6 Hari DPW Kalimantan Utara Konsolidasi Dakwah dan Musda Terpadu

Hidayatullah.or.id
-
0
Roadshow 6 Hari DPW Kalimantan Utara Konsolidasi Dakwah dan Musda Terpadu

TANA TIDUNG (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Provinsi Kalimantan Utara menggelar roadshow dakwah yang dirangkai dengan konsolidasi organisasi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak 4 hingga 9 Januari 2026, ini menegaskan kembali bahwa gerakan dakwah Hidayatullah bertumpu pada dua pilar utama, yaitu tarbiyah dan dakwah, sebagai fondasi keberlanjutan perjuangan organisasi.

Agenda roadshow menjangkau Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kota Tarakan, dan berakhir di Kabupaten Nunukan. Kegiatan kunjungan ini sekaligus sebagai instrumen penguatan struktur organisasi sekaligus pembinaan kader di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Berbeda dengan pola roadshow pada umumnya, DPW Hidayatullah Kalimantan Utara mengintegrasikan agenda ini dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah di masing-masing kabupaten dan kota. Skema terpadu tersebut menjadi ruang strategis untuk evaluasi kepemimpinan, regenerasi organisasi, serta penyelarasan arah dakwah agar tetap relevan dengan kebutuhan umat di tingkat lokal.

Rangkaian Musda menghasilkan kepemimpinan baru di setiap daerah. Di Kabupaten Bulungan, forum Musda menetapkan Rahmat Ulama sebagai Ketua DPD Hidayatullah periode 2025–2030.

Di Kabupaten Tana Tidung, musyawarah mufakat memberikan amanah kepemimpinan kepada Hamal Elnath Sabiq untuk lima tahun mendatang. Sementara itu, di Kabupaten Malinau, Musda menetapkan Nurdin Susilo sebagai ketua DPD periode 2025–2030.

Kepemimpinan baru juga terbentuk di wilayah perkotaan dan perbatasan. Musda di Kota Tarakan menunjuk Yusuf Zubair sebagai Ketua DPD Hidayatullah Kota Tarakan. Adapun di Kabupaten Nunukan, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, Musda VI menetapkan Abdul Akhir sebagai Ketua DPD Hidayatullah Kabupaten Nunukan.

Dalam setiap rangkaian penguatan dan sambutan, Ketua DPW Hidayatullah Kalimantan Utara, Muhammad Irsan Sulaiman, menegaskan bahwa pilihan menjadi kader Hidayatullah merupakan pilihan jalan perjuangan yang sarat tanggung jawab. Ia menyampaikan secara tegas bahwa ketaatan terhadap penugasan merupakan konsekuensi logis dari pilihan tersebut.

“Seorang kader harus memahami bahwa dirinya adalah pejuang. Ketika memilih Hidayatullah sebagai jalan juang, maka ketaatan dalam penugasan adalah sebuah keharusan dan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa eksistensi Hidayatullah pada hari ini merupakan hasil dari pengorbanan generasi terdahulu. Menurutnya, organisasi ini tumbuh bukan dari kenyamanan, melainkan dari kesediaan para kader untuk meninggalkan kepentingan pribadi demi menjalankan amanah dakwah di tengah umat.

“Hidayatullah berdiri dan berkembang karena ada generasi yang taat, ikhlas, dan siap berangkat ke medan dakwah kapan pun dibutuhkan. Inilah ruh perjuangan yang harus terus kita jaga,” lanjutnya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Ustadz Irsan menekankan bahwa gerakan dakwah Hidayatullah memiliki dua mesin penggerak utama, yakni tarbiyah dan dakwah. Di wilayah pedesaan, fokus diarahkan pada pembinaan suku-suku mualaf serta penguatan masjid binaan sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara di kawasan perkotaan, jelas Irsan, strategi dakwah diarahkan pada pengembangan Rumah-Rumah Qur’an dan optimalisasi Pos Dai sebagai basis pembinaan dan penggerak umat.

Dia mengatakan melalui roadshow dan Musda terpadu ini, DPW Hidayatullah Kalimantan Utara memperkuat konsolidasi struktural, mempertegas kaderisasi, serta menajamkan orientasi dakwah organisasi.

“Dengan kepemimpinan baru di setiap daerah, kita ingin terus meneguhkan langkah untuk melanjutkan perjuangan dakwah secara terorganisir, berkelanjutan, dan berakar kuat di tengah masyarakat,” tandasnya.

Seminar Munas IX Pemuda Hidayatullah Bahas Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis

Hidayatullah.or.id
-
0
Seminar Munas IX Pemuda Hidayatullah Bahas Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis
Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Peran pemuda dalam menentukan arah masa depan bangsa menjadi pokok pembahasan dalam Seminar Nasional Kepemudaan pada rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) IX Pemuda Hidayatullah yang digelar di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, Jum’at, 20 Rajab 1447 (9/1/2025).

Dalam forum tersebut, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Sigit Raditya, memaparkan materi bertajuk “Muda, Politik, dan Indonesia Emas 2045: Dari Aktivisme Moral ke Kepemimpinan Strategis”.

Dalam pemaparannya, Sigit mengawali dengan refleksi historis tentang peran pemuda dalam perjalanan bangsa. Ia menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah ditulis oleh pemuda yang menjauh dari urusan publik.

Dia menyebutkan, tahun 1928 menjadi simbol keberanian pemuda untuk bermimpi melalui Sumpah Pemuda, sementara 1998 mencerminkan keberanian untuk bertindak melalui Reformasi. Menurutnya, fase yang dihadapi generasi saat ini adalah keberanian untuk memilih dan menentukan arah masa depan bangsa secara sadar dan bertanggung jawab.

Sigit menempatkan politik sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa. Ia menjelaskan bahwa politik bukan sekadar perebutan jabatan, melainkan alat untuk mendistribusikan keadilan dan menentukan arah kebijakan publik. Keputusan politik, kata dia, berpengaruh langsung terhadap kebijakan pendidikan, harga bahan pokok, hingga keberlangsungan dakwah di wilayah pelosok.

“Politik adalah alat distribusi keadilan dan penentu arah bangsa,” tegasnya, seraya juga mengingatkan bahwa politik selalu bergerak dalam ketegangan dua kutub antara nilai dan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, nilai hanya akan menjadi catatan kaki sejarah. Sebaliknya, kekuasaan tanpa etika berpotensi melahirkan praktik yang oportunistik dan tiranik.

Karena itu, Sigit menekankan pentingnya peran pemuda sebagai jembatan yang menghubungkan nilai moral agama dengan realitas kekuasaan yang penuh kompromi.

Dalam bagian berikutnya, Sigit menyoroti perjalanan Hidayatullah sebagai contoh gerakan keumatan yang berangkat dari nilai dan menghasilkan dampak nyata. Ia menyinggung sejarah pendirian pesantren Hidayatullah pada 1973 di Kalimantan Timur, peresmian kampus induk pada 1976, hingga penghargaan Kalpataru yang diterima pada 1984 sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi sosial dan lingkungan.

“Perjalanan Hidayatullah ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah dan pendidikan yang konsisten mampu memberi pengaruh riil bagi bangsa,” katanya.

Sigit kemudian mengaitkan bonus demografi dengan tantangan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa keunggulan demografi tidak otomatis menjadi emas jika tidak dibarengi kualitas sumber daya manusia.

Pengangguran terdidik, instabilitas sosial, serta konflik identitas menjadi risiko nyata jika generasi muda tidak disiapkan secara matang. Karena itu, Indonesia Emas, menurutnya, tidak ditentukan oleh usia negara, melainkan kualitas manusianya.

Ia memaparkan empat kualitas utama yang dibutuhkan menuju 2045, yakni pemimpin yang visioner dan berintegritas, birokrat yang profesional dan melayani, pengusaha yang inovatif dan mandiri, serta masyarakat yang kritis dan berdaya. Dalam kerangka tersebut, pemuda diharapkan memainkan tiga peran sekaligus: sebagai kekuatan moral penjaga nilai, kekuatan pengetahuan yang berbasis data dan riset, serta kekuatan politik yang berani masuk ke dalam sistem untuk mengambil keputusan.

“Tidak semua harus jadi politisi, tapi harus ada yang masuk politik,” katanya. Ia menambahkan bahwa aktivisme yang kuat bukan sekadar slogan moral, melainkan harus diterjemahkan menjadi proposal kebijakan yang konkret, lengkap dengan analisis anggaran, mekanisme distribusi, dan dampak kebijakan.

Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)
Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Dr. Sigit Raditya (Foto: Mahmuddin/ PW Pemuda Hidayatullah DIY)

Sigit juga mengingatkan sejumlah jebakan yang kerap melemahkan gerakan pemuda, seperti sikap anti-politik namun menginginkan perubahan, atau aktivisme yang reaktif tanpa solusi. Menurutnya, kebenaran tanpa strategi sering kalah oleh kepentingan yang terorganisir.

“Pemuda perlu membangun ketahanan mental, kemandirian ekonomi, dan keteguhan diri agar mampu bertahan dalam proses politik jangka panjang,” imbuhnya.

Mengakhiri pemaparannya, Sigit menyerukan agar pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Ia menekankan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan arsitek peradaban yang siap berkolaborasi dan berikhtiar secara kolektif demi masa depan bangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

1...575859...717Halaman 58 dari 717

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI