JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Di tengah suasana Ramadhan yang penuh berkah, pemimpin berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam berkumpul dalam sebuah pertemuan di Kantor Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis siang, 6 Ramadhan 1446 (6/3/2025).
Pertemuan ini momentum bagi para pemimpin ormas untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Salah satu gagasan yang mencuat adalah perlunya mewadahi aspirasi politik ormas Islam melalui mekanisme yang pernah ada di masa lalu: utusan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq, MA, menegaskan bahwa ormas Islam memiliki basis keanggotaan yang riil, loyalitas yang kuat, dan peran konkret dalam masyarakat.
“Ormas Islam memiliki anggota yang riil dan loyal, perannya konkrit di masyarakat, berkonstribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itulah sebabnya aspirasi politiknya perlu diwadahi,” ujar Nashirul dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., yang menerima kunjungan dari berbagai pemimpin ormas Islam.
Dalam pertemuan tersebut, Nashirul Haq tidak hanya menyampaikan gagasan tentang representasi politik ormas Islam, tetapi juga menyoroti berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam hal penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa pemerintahan harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas dan konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga.
Wacana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli juga menjadi salah satu topik yang didiskusikan, seiring dengan meningkatnya suara dari sejumlah tokoh bangsa yang mengusulkan hal tersebut.
Nashirul pun mengapresiasi pertemuan silaturahim di bulan Ramadhan ini yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang memperkuat ukhuwah, tetapi juga merajut benang merah antara peran keumatan dan peran kebangsaan.
Harapan Ormas Islam
Di sisi lain, para pemimpin ormas Islam yang hadir juga menyampaikan harapan agar pemerintah lebih terbuka dalam berdialog dengan masyarakat.
Transparansi dalam kebijakan dan komunikasi yang lebih aktif diharapkan dapat meredakan berbagai keresahan publik terkait dengan berbagai kebijakan yang dianggap kurang jelas atau kontroversial.
Konsistensi dalam penerapan kebijakan, mulai dari stabilitas keamanan hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi poin yang juga masuk dalam pembahasan.
Momentum pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting, diantaranya dialog antara pemerintah dan ormas Islam perlu lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya dalam isu-isu strategis seperti hukum dan hak asasi manusia.
Ormas Islam juga berharap, komunikasi yang lebih erat antara kedua pihak dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan umat.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmennya untuk menjembatani komunikasi antara ormas Islam dan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden,” ujar Yusril.
Sebagai seorang pakar hukum tata negara yang telah terlibat dalam pemerintahan sejak era Orde Baru, Yusril juga membagikan wawasan dan pengalamannya dalam mendampingi berbagai presiden, dari Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini di era Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintahan saat ini membuka ruang bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.
Yusril juga menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi yang jelas dalam membangun kedaulatan dan ketahanan nasional. “Pak Prabowo ingin mewujudkan kemandirian bangsa, tidak tergantung dengan pihak asing,” tegasnya.
Pemerintah saat ini, lanjut Yusril, fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, yang mencakup penguatan ekonomi, sektor militer, dan penegakan hukum.
Yusril mengatakan, investasi besar yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan. Ia juga menyoroti posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.
“Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan,” katanya.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan ormas Islam lainnya seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad, Wahdah Islamiyah, Gerakan Dakwah Al-Fatih Kaffah Nusantara (AFKN), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al Ittihadiyah.*/Muhammad Zuhri Fadlullah
