Hidayatullah.or.id – Yayasan Hidayatullah Batam di Batuaji kini memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Hidayatullah Batam. Perguruan tinggi kelima dari pendidikan Tinggi yang didikki Hidayatullah se Indonesia itu akan melengkapi lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Batam yang jenjangnya mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
STIT Hidayatullah Batam tersebut diresmikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hidayatullah Ustaz Nashirul Haq bersama jajaran petinggi Yayasan Hidayatullah Batam yang dipimpin oleh Ustaz Jamaludin Nur di gedung Yayasan Hidayatullah Batam di jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji, Jumat (5/5) pagi.
Sebagai kampus baru, Ketua Yayasan Hidayatullah Batam, Jamaludin Nur mengatakan, tahun ajaran baru nanti, STIT Hidayatullah Batam membuka dua program studi yakni Strata I (S1) Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). “Satu prodi masing-masing dua lokal akan dibuka. Satu untuk pria satu untuk wanita jadi terpisah,” ujar Jamaludin.
Prodi MPI bertujuan untuk membentuk sarjana pendidikan Islam yang berwenang sebagai pengelola administrasi sekolah dan ahli dalam manajemen lembaga pendidikan Islam serta mampu sebagai tenaga pendidik agama di MI/SD, MTs/SLTP dan MA/SLTA.
Sementara PGMI untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional dan berkarakter islami serta menghasilkan karya-karya ilmiah sebagai landasan memecahkan masalah pendidikan di MI/SD, MTs/SLTP dan MA/SLTA.
“Tujuan umumnya untuk menghasilkan sarjana muslim yang kokoh akidah dan berakhlak mulia,” ujar Jamaludin.
STIT Hidayatullah Batam saat ini sudah buka pendaftaran dan terbuka bagi calon mahasiswa-mahasiswa dari sekolah umum lainnya. “Target utamanya adalah lulusan dari Hidayatullah, tapi untuk umum juga dibuka tanpa harus diasramakan,” kata Jamaludin.
Sementara itu, Nashirul Haq dalam arahanya berharap agar Yayasan Hidayatullah Batam sebagai penanggung jawab kampus baru tersebut segera melengkapi berbagai macam persyaratan dan administrasi yang ada agar keberadaan STIT Hidayatullah Batam tersebut tidak bermasalah di kemudian hari.
“Kami tentunya mendukung dan ini bagus, terus melanjutkan santri dan santriwati Hidayatullah untuk mendapatkan pendidikan di Yayasan Hidayatullah ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi segala persyaratan harus segera dilengkapi semua sebab Juli nanti sudah mulai kuliah,” pesannya.
Senada disampaikan oleh Prof dr. H Ahmad Mujahiddin selaku akademisi dari Jakarta yang meminta agar kurikulum 140 SKS segera dirampung sebelum September mendatang agar segera dilaporkan ke kopertis. “Persyaratan lainnya kampus ini harus memiliki tiga mata kuliah wajib yakni Pancasila, Bahasa Indonesia dan Agama,” imbaunya.
Sebagai kampus baru bertipe C, Ahmad Mujahiddin mengingatkan, STIT Hidayatullah Batam baru diperbolehkan buka dua prodi dan itu tidak boleh diubah hingga lima tahun ke depan atau wisuda pertama dilakukan. “Dan juga sebagai perguruan tinggi baru, per lokal maksimal hanya 30 orang. Satu prodi baru boleh buka dua lokal. Itu sudah aturan nasional,” ujarnya.
Tidak itu saja STIT Hidayatullah Batam juga diwajibkan sedikitnya memiliki enam dosen tetap. “Itu tidak bisa ditawar. Kita semua menginginkan perguruan tinggi ini dan ini baik, tapi semua aturan yang ada harus dipatuhi,” imbaunya.
Tingkatkan APK
Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan izin pendirian bagi 10 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta. Selain itu, Kemenag juga menerbitkan izin perubahan nama pada dua PTKI Swasta.
Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin berharap penerbitan izin ini akan meningkatkan akses dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional perguruan tinggi.
Menurutnya, saat ini APK pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, berkisar 32%. Artinya, masih ada 68% anak-anak Indonesia yang tidak memiliki kesempatan belajar di Perguruan Tinggi (PT).
“APK Nasional kita masih kalah dari negara Tahiland yang mencapai 45%,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (17/04).
Tidak hanya APK, Angkatan Kerja Nasional lulusan PTKAI juga baru mencapai 10%. Hal ini menujukan sisi lain dari daya saing bangsa yang juga masih rendah.
Untuk itu, arah pengembangan pendidikan tinggi ke depan tidak semata perluasan akses, tapi juga peningkatan mutu.
Di hadapan Kopertais Wilayah II XIII dan Ketua Yayasan PTKI swasta, Kamaruddin mengingatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 mengamanatka pentingnya memberikan akses pendidikan yang berkualitas.
“Kebijakan pemerintah akan memberi prioritas pada akses pendidikan yang bermutu dan berkualitas,” terang Kamaruddin.
Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini berpesan agar PTKI yang telah diberikan kesempatan menjalankan pendidikan untuk memikirkan mutu dan relevansinya.
Jangan sampai, kata dia, mahasiswa yang telah selesai kuliah atau lulus sarjana justru merasa bingung karena tidak memiliki kompetensi yang memadai.
“Angka sarjana menganggur setelah menyelesaikan kuliahnya, sekarang mencapai 500 ribu,” ujarnya.
“PTKI harus pandai-pandai membaca kebutuhan zaman anak-anak yang akan melanjutkan. PTKI tidak boleh terputus dari reality sosiety. Kampus bukan hanya tempat masyarakat cerdas, melainkan tempat masyarakat bersosialisasi,” tambahnya.
Berikut ini 10 PTKI yang menerima SK izin pendirian:
1. STIT Mambaul Ulum (Jambi)
2. STEI Bina Muda (Bandung)
3. STIT Hidayatullah (Batam)
4. STIT Al Kifayah (Riau)
5. STIES Riyadul Jannah (Mojokerto)
6. STI Dakwah dan Komuikasi Islam Al Mardiyah (Pamekasan)
7. STI Al Quran Wali Songo (Situ Bondo)
8. ST Ekonomi dan Bisnis Islam Darusallam (OKI Sumsel)
9. STIT Nusantara (Bekasi)
10. STEI Haji Abdul Malik (Cikarang Barat)
Adapun dua PTKIS yang berubah nama yaitu STIA Al Ihya Kuningan menjadi Fakultas Ilmu Keislaman pada Universitas Al Ihya (Kab. Kuningan) dan STAI Raden Rachmat Malang, menjadi Fakultas Ilmu Keislaman pada Universitas Islam Raden Rachmat.*/Ramli
