SURABAYA (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatulllah Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Organisasi (PO) Keuangan yang digelar secara virtual dan menghadirkan narasumber Bendahara Umum (Bendum) DPP Hidayatullah, Ust Marwan Mujahidin, Kamis, 9 Rajab 1443 (10/2/2022).
Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian dari program pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah se-Jatim tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan pada 11-13 Februari 2022.
Dalam pengantarnya Marwan menyampaikan pentingnya penyamaan persepsi sebagai proses awal membangun kesepahaman diantara pengurus dan pihak terkait lainnya tentang pengelolaan keuangan sebagaimana dalam PO.
“Persepsi pengurus tentang Peraturan Organisasi harus dalam bingkai iman,” kata Marwan.
Marwan mengatakan, iman meniscayakan syura atau musyawarah. Oleh sebab itu di Hidayatullah, terang dia, semua regulasi baik Peraturan Dasar Organisasi (PDO), Peraturan Organisasi (PO), dan Standar Operasional Prosedur dan Kebijakan (SOP) diputuskan melalui mekanisme musyawarah di forum yang disebut Majelis Musyawarah Syuro (MMS).
“Sehingga, apapun yang diputuskan oleh musyawarah, sebagai kader harus menerima dengan sikap sami’na wa atha’na,” kata Marwan
Dalam rangka mensukseskan hal tersebut, pilar-pilar organisasi harus diperkuat. Marwan lantas mengungkapkan tiga pilar organisasi yang amat penting selalu dikuatkan dan diinternalisasi. Ketiga pilar itu adalah Sistem atau regulasi, Kepemimpinan dan Keteladanan.
Dia menerangkan, regulasi tidak akan bisa dijalankan dengan baik jika tidak ada kepemimpinan yang baik. Sementara tanpa uswah yang baik maka regulasi dan kepemimpinan tidak akan berjalan dengan maksimal.
“Karenanya tiga pilar itu harus betul-betul diperkuat. Regulasi yang telah disusun oleh organisasi harus dijalankan dengan kepemimpinan yang kuat dan dikawal dengan keteladanan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bendahara DPW Hidayatullah Jawa Timur, Ust H. Muhammad Ali dalam sambutannya mengharapkan sosialisasi PO Keuangan ini menjadi bekal pengurus DPD dalam menyusun program kerja dan anggaran pendapatan atau belanja organisasi sehingga penting untuk diketahui oleh pengurus organisasi.
Lebih jauh Ali mengemukakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari melaksanakan konsolidasi organisasi. Sebagai bagian penting dari organisasi, jelas Ali, wawasan tentang peraturan organisasi akan membantu kita dalam melaksanakan fungsi organisasi.
“Sehingga dengan peningkatan wawasan tersebut dapat menyamakan persepsi kita tentang keuangan,” sambut Ali.
Dalam sosialisasi ini dibahas beberapa hal berkenaan dengan PO Keuangan diantaranya Peraturan Dividen BUMO, Sharing Lembaga Amil Zakat, Kontribusi Amal Usaha, Infaq Pembangunan, Infaq Halaqah, Infaq GNH dan Infaq Siswa.
Setiap pembahasan dilengkapi dengan simulasi agar memudahkan memahami aturan keuangan organisasi tersebut. Para pengurus antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Setiap sesi pembahasan dilanjutkan dengan tanya jawab.
“Apa yang disampaikan oleh Bendahara Umum dalam sosialisasi ini adalah berita gembira untuk kita yang menjadi ujung tombak organisasi di daerah-daerah,” kata Ust. Ridho Suripto, Ketua DPD Hidayatullah Kabupaten Kediri.
Tindaklanjut dari pada program ini adalah realisasi PO Organisasi dalam APBO dan memasukkannya ke dalam bagian program kerja tahun 2022.*/Muhammad Idris
