DENPASAR (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Sosial (Kadepsos) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Musliadi Raja menekankan pentingnya layanan sosial sebagai khidmat keumatan yang telah dijalankan Hidayatullah sejak awal perlangkahannya.
Karena itu, ia menegaskan khidmat Hidayatullah di bidang sosial termasuk di dalamnya program pengayoman anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), penyantunan janda, dan juga jaminan sosial kader (Jamsoskad) perlu selalu dikuatkan.
“Melalui LKSA ini, bahwa sejatinya tugas utama kita adalah menggairahkan panti panti yang ada di Hidayatullah. Supaya hidup dan berdaya memberikan manfaat untuk anak-anak yatim serta masyarakat secara umum,” kata Musliadi.
Hal itu disampaikan Musliadi dalan rangkaian acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hidayatullah Bali yang digelar DPW Hidayatullah Bali selama 2 hari di Kampus Madya Hidayatullah Kota Denpasar, pada Sabtu-Ahad, 22-23 Dzulhijah 1445 (29-30/6/2024).
Pada lanjutan kegiatan tersebut secara hibrid hari ini di Denpasar, digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan LKSA Hidayatullah seluruh Indonesia via Zoom Meeting.
Pada kesempatan tersebut, Musliadi tidak hanya menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola LKSA untuk memastikan pelayanan terbaik terhadap anak.
Pada kesempatan itu, Direktur Sahabat Anak Indonesia (SAI) ini juga mendorong terus ditingkatkannya kinerja dan profesionalisme yang berbasis data (database) pada pelayanan terhadap janda dan jaminan sosial kader.
Sehingga dengan kinerja dan profesionalisme yang berbasis data ini, terang dia, pelayanan terhadap janda dan penguatan program jaminan sosial kader dapat berjalan secara optimal, tetap sasaran, dan berdampak.
“Permasalahan sosial di Hidayatullah ada banyak, salah satunya adalah janda. Data janda kader di kantong saya ini banyak, bagaimana janda dalam data ini bisa diselamatkan. Serta masih banyak lagi masalah sosial lainnya,” katanya.
Di sisi lain, menurut Musliadi, Hidayatullah selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pembiayaan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi yang mengalokasikan anggaran pada komunitas terutama untuk penyantunan anak, termasuk pelayanan terhadap janda atau lansia.
Karena itu dia berharap LKSA Hidayatullah dan lembaga penyantunan terkait yang ada agar memanfaatkan peluang ini untuk membantu dalam menjalankan program sosial keumatan tersebut, disamping agar dana pemerintah tersebut dapat terserap dengan baik.
Musliadi menyebutkan, data dari Dinas Sosial (Dinsos) bahwa dana sosial pemerintah yang tidak terserap senilai 300 miliar. Hal ini terjadi, menurut dia, salah satunya adalah karena Hidayatullah seluruh Indonesia tidak menyerap anggaran itu.
“Sebenarnya, dengan tertib adminsitrasi dan laporan rutin yang sesuai standar saja, maka kita sudah bisa mendapatkan anggaran tersebut,” katanya.
Musliadi menyampaikan kerja kerja sosial memang tak ringan dan butuh energi lebih. Karena itu dia berharap kerja kerja sosial ini harus tegak dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sosial terutama LKSA Hidayatullah.
Adapun mengenai Jamsoskad, hal ini juga terus dikuatkan sebagaimana amanat implementasi Pedoman Organisasi (PO) Hidayatullah tentang Jamsoskad yang mengatur bahwa ia dijalankan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh organsiasi.
“Lembaga khusus ini belum dibentuk. Namun demikian, program lainnya di PO Jamsoskad tetap dijalankan seperti taawun, BPJS, santunan janda kader, dan lainnya,” imbuh Musliadi.
Dalam acara bimtek ini, juga disajikan materi lainnya seperti arahan strategis agenda Pelayanan Ummat DPP Hidayatullah, validasi data Panti Hidayatullah se-Bali, penajaman pembahasan berupa sosialisasi Jamsoskad, pembahasan implementasi Ta’awun, dan paparan Atensi Yatim Piatu Kementerian Sosial RI.
Ketua DPW Hidayatullah Bali yang diwakili Suwadi selaku Ketua Departemen Organisasi DPW Hidayatullah Bali, menyampaikan bimtek ini memberikan wawasan dan pemahaman untuk membuat dan menyiapkan LKSA di DPD Hidayatullah se-Bali.
“Harapannya bahwa setelah mengikuti bimtek ini, DPD mampu mengambil manfaat yang banyak dengan memperbaiki administrasi dan data LKSA di daerah masing-masing,” tandasnya.*/Pungki Hurmadani
