Hidayatullah.or.id — Sekjen Pimpinan Pusat Hidayatullah Ir Abu A’la Abdullah mengusulkan tanggal setiap 1 muharram hijriyah menjadi hari nasional resmi yang ditetapkan oleh negara.
“Kita usulkan agar (tanggal) 1 Muharram jadi hari libur, Hari Santri Nasional. Tapi esensinya bukan libur atau tidak libur,” cetusnya.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Hidayatullah Ir Abu A’la Abdullah di Depok, Jawa Barat, Jumat (24/10/2014) lalu.
Beliau menilai, Semarak penyambutan tahun baru Islam 1436 H di Indonesia saat ini dinilai kurang. Sebab, perhatian masyarakat tersedot oleh situasi politik di negeri ini.
“Fenomena-fenomena presiden baru, fenomena wakil presiden baru, fenomena politik, menutupi peristiwa-peristiwa Hijriyah,” ujarnya saat menyampaikan tausiyah singkat usai mengimami shalat Ashar di Masjid Ummul Quraa, Kalimulya, Cilodong.
Di depan para jamaah termasuk awak hidayatullah.com, Sekjen Hidayatullah berharap agar awal tahun baru Islam diperingati secara nasional.
Lantas ia menjelaskan, esensi 1 Muharram adalah bagaimana mengangkat kualitas seorang Muslim (berhijrah) menjadi lebih baik lagi.
“Hijrah dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang malas jadi rajin,” ujarnya mencontohkan. [Baca juga: Tahun Baru 1436 Hijriah Momentum Umat Islam Bermuhasabah]
Abu A’la pun mengimbau kepada para ustadz, dosen, dan guru khususnya di Pesantren Hidayatullah, agar menyemarakkan spirit hijriyah. Yaitu dengan mengangkat cerita-cerita dan nilai-nilai dari peristiwa hijrah untuk disampaikan kepada para santri atau mahasiswa.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu sempat berjanji akan menjadikan 1 muharram sebagai hari santri nasional. Gagasan itu pun mendapat dukungan dari banyak pihak khususnya elemen umat Islam.
Pada perayaan 25 Oktober lalu mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto di Jakarta menerangkan Presiden Jokowi pasti akan segera menetapkan Hari Santri pada 1 Muharram yang juga merupakan Tahun Baru Islam.
Meski belum bisa ditetapkan saat ini, Bambang Widjajanto menambahkan, bakal terdapat sejumlah rangkaian kegiatan setelah acara puncak penetapan Hari Santri.
Memang sampai hari memang Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppers) terkait dengan Hari Santri yang pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dilontarkan janji akan ditetapkan pada 1 Muharram.
“Presiden tidak hanya ingin mengeluarkan selembar keppres guna menetapkan Hari Santri, tetapi melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lebih substansial,” kata Widjajanto di Jakarta dikutip Antara, Sabtu.
Menurut dia, sejumlah hal yang lebih substansial itu antara lain membangun dan memajukan lembaga pendidikan, menjalin interaksi komunikasi yang lebih erat dengan kyai dan ulama, serta memajukan perekonomian umat. (ant/hio)
