Beranda blog Halaman 49

Hidayatullah Apresiasi 113 Tahun Kiprah Muhammadiyah Memajukan Kesejahteraan Bangsa

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Apresiasi 113 Tahun Kiprah Muhammadiyah Memajukan Kesejahteraan Bangsa

BANDUNG (Hidayatullah.or.id) — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Muhammadiyah yang pada tahun ini genap berusia 113 tahun. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah dikenal luas melalui gerakan dakwah, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kiprah tersebut dinilai memberi kontribusi besar bagi perkembangan umat, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa selama lebih dari satu abad.

Dalam keterangan yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, K.H. Naspi Arsyad, usia 113 tahun dipandang bukan sekadar capaian waktu. Ia menggarisbawahi bahwa rentang tersebut mencerminkan perjalanan historis dan konsistensi Muhammadiyah dalam melayani umat, mendidik bangsa, serta memperluas pengabdian sosial.

Sebelum memberikan doa dan harapan, Naspi terlebih dahulu menegaskan makna usia panjang Muhammadiyah dalam konteks perjalanan bangsa.

“Selamat milad untuk Muhammadiyah yang ke 113. Atas nama keluarga besar Hidayatullah turut bersyukur atas usia ke-113 Muhammadiyah. Suatu angka yang tidak sekadar menunjukkan berapa lama Muhammadiyah membersamai negara dan umat ini, tapi juga orkestrasi pengabdian dan ketulusan mengabdi yang mengukuhkan Muhammadiyah sebagai bagian utama dari perjalanan bangsa ini,” ujar Naspi usai menghadiri Puncak Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah berlangsung di Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Selasa, 27 Jumadil Awal 1447 (18/11/2025).

Menurut Naspi, pengalaman panjang Muhammadiyah memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional yang mencerminkan model keteladanan yang berakar pada tradisi ilmu, kepedulian sosial, dan komitmen kebangsaan. Ia menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut menjadi rujukan berharga bagi organisasi lain, khususnya generasi ormas yang lebih muda.

Naspi menyinggung peran Hidayatullah yang juga terus belajar dari praktik-praktik baik yang telah ditunjukkan Muhammadiyah, termasuk dari ormas Islam lain di Indonesia. Ia menekankan pentingnya proses saling belajar antarorganisasi agar kontribusi keumatan semakin berkualitas.

“Sebagai Ormas yang lebih muda, Hidayatullah banyak belajar kepada Muhammadiyah sebagaimana Hidayatullah juga belajar dari ormas lain semisal Nahdlatul Ulama dan lainnya,” tambahnya.

Dengan demikian, terang Naspi, relasi antarormas tidak hanya dipahami sebagai ruang kerja bersama, tetapi juga sebagai ruang pertumbuhan dan penguatan kapasitas kolektif.

Ia menyampaikan harapan agar seluruh organisasi Islam dapat terus memaksimalkan kontribusinya bagi negeri, sejalan dengan tema Milad Muhammadiyah ke-113 yaitu “Memajukan Kesejahteraan Bangsa.” Tema tersebut dinilai relevan dengan konteks sosial nasional yang memerlukan kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat kesejahteraan publik, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan gerakan sosial yang berkelanjutan.

Naspi Arsyad menyampaikan doa dan ajakan agar sinergi antarormas Islam terus diperkuat. Ia menekankan bahwa langkah bersama merupakan kebutuhan strategis dalam membangun peradaban yang lebih baik dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.

Dia menegaskan posisi penting sinergi dan kolaborasi sebagai modal sosial bangsa. Dalam konteks keindonesiaan yang plural dan dinamis, pesan tersebut menempatkan peran organisasi Islam sebagai mitra strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif, berpengetahuan, dan berdaya.

“Semoga seluruh Ormas Islam terus bersinergi, menyatukan langkah sehingga dapat berkontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa dan negara ini, sebagaimana tema milad Muhammadiyah ke-113, Memajukan Kesejahteraan Bangsa,” harapnya.

Bangun Budaya Kinerja, IPQI Tekankan Pentingnya OKR di Orientasi Pengurus Hidayatullah

Hidayatullah.or.id
-
0
Bangun Budaya Kinerja, IPQI Tekankan Pentingnya OKR di Orientasi Pengurus Hidayatullah

BOGOR (Hidayatullah.or.id) – Pekan Orientasi Pengurus Tingkat Pusat Hidayatullah Periode 2025–2030 di Bogor, Jawa Barat, menghadirkan sesi khusus mengenai pentingnya manajemen perencanaan strategis. Materi tersebut disampaikan oleh Konsultan Manajemen Bisnis dan Spesialis Produktivitas dari Indonesia Productivity & Quality Institute (IPQI), Tengku Shahindra, dalam kelas bertema “Objectives and Key Results (OKR)” yang diikuti oleh para pengurus tingkat pusat dari berbagai lini.

Dalam pemaparannya, Tengku Shahindra membangun kesadaran peserta mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang terarah dan berorientasi hasil. Selain sebagai alat administrasi, ia menekankan bahwa sistem OKR merupakan pendekatan manajerial yang mengubah cara organisasi bergerak, berfikir, dan mengukur dampak.

“OKRs adalah kerangka berpikir kritis dan disiplin berkelanjutan yang berupaya memastikan tim bekerja sama, memfokuskan upaya pada hal yang paling penting untuk memberikan kontribusi terukur yang akan mendorong organisasi maju,” jelas Shahindra.

Ia menjelaskan bahwa OKR membantu organisasi membangun budaya transparansi karena setiap individu mengetahui apa yang sedang dikerjakan tim lain, termasuk bagaimana kontribusi mereka saling berkaitan. Pendekatan ini, jelasnya, memungkinkan pengurus Hidayatullah untuk bergerak lebih sinkron dalam mencapai sasaran besar organisasi lima tahun ke depan.

Materi yang disampaikan tidak berhenti pada teori, melainkan juga mengajak peserta memahami cara merumuskan tujuan strategis yang bersifat kualitatif, menginspirasi, dan terikat waktu.

Tengku Shahindra mencontohkan bagaimana sebuah tujuan utama organisasi dapat diturunkan menjadi tiga hingga lima objective operasional yang kemudian dibuktikan melalui Key Results yang bersifat terukur.

Dalam pemaparannya, ia menggunakan contoh tujuan besar organisasi, antara lain peningkatan kualitas kader, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan etika sosial menuju peradaban madani. Dari tujuan tersebut, ia mendemonstrasikan bagaimana Key Results dapat disusun dalam bentuk indikator pertumbuhan, kinerja, partisipasi, hingga pendapatan fundraising sesuai target kuartalan.

Sesi kemudian beralih kepada penjelasan mengenai praktek terbaik dalam penyusunan OKR. Shahindra menegaskan bahwa setiap objective harus ambisius namun tetap dapat ditindaklanjuti, sementara Key Results harus dapat diukur, objektif, dan cukup menantang.

Ia kembali menekankan prinsip dasar bahwa tujuan dibuat untuk memberi arah, sedangkan Key Results dibuat untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut tercapai.

Lebih lanjut, ia menguraikan tiga inisiatif besar yang relevan untuk organisasi berbasis dakwah dan pendidikan seperti Hidayatullah. Inisiatif tersebut mencakup penyelenggaraan Madrasah Kader Inti sebagai pusat pembentukan ulama, intelektual, dan aktivis.

Lalu, inisiatif pemberdayaan komunitas berbasis masjid sebagai pusat sosial-ekonomi serta transformasi peradaban melalui literasi dan advokasi nilai-nilai masyarakat madani.

Ketiga inisiatif tersebut, menurutnya, sangat relevan dengan visi Hidayatullah yang ingin membangun masyarakat berkeadaban dan menjunjung etika publik. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa OKR memberi ruang bagi organisasi untuk menerjemahkan visi besar ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat dipantau secara berkala.

Pada bagian akhir sesi, Tengku Shahindra memberikan tugas kelompok kepada para peserta. Tugas tersebut meminta setiap tim merancang OKR beserta inisiatif pendukung untuk empat bidang strategis organisasi, yaitu organisasi-administrasi-politik, pendidikan-perkaderan, dakwah-pelayanan umat, serta ekonomi-keuangan.

Ustadz Abdul Latif Usman Paparkan Hikmah Dakwah dan Tantangan Perjuangan Hidayatullah

Hidayatullah.or.id
-
0
Ustadz Abdul Latif Usman Paparkan Hikmah Dakwah dan Tantangan Perjuangan Hidayatullah

BOGOR (Hidayatullah.or.id) – Ketua Majelis Penasehat Hidayatullah, Ust. H. Abdul Latif Usman, menyampaikan rangkaian kisah perjalanan dakwah, hikmah, serta pengingat mengenai peran besar organisasi dalam membangun umat.

Pesan pesan tersebut disampaikan dalam sesi tausiyah subuh dalam rangkaian Pekan Orientasi Pengurus Tingkat Pusat Hidayatullah Periode 2025–2030 di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 25 Jumadil Awal 1447 (16/11/2025).

Abdul Latif Usman menyampaikan refleksi perjalanan dakwahnya selama bertahun-tahun mengabdi dalam gerakan Hidayatullah. Ia menyaji hikmah tentang bagaimana pertolongan Allah hadir dalam keadaan sulit, bahkan dalam situasi yang sukar dijelaskan dengan logika.

Ia menuturkan bahwa pengalaman tersebut membentuk keyakinan mendalam mengenai hubungan antara ikhtiar dakwah dan pertolongan Allah.

Menurutnya, siapa pun yang menolong agama Allah akan mendapatkan jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, termasuk dukungan dari banyak pihak. Hal itu mencakup keterlibatan tokoh masyarakat, warga akar rumput, pejabat, serta individu lain yang pada masa perintisan organisasi memberikan bantuan moral maupun material bagi berkembangnya gerakan Hidayatullah hingga hari ini.

Abdul Latif menyampaikan rasa syukur atas perkembangan organisasi dari masa awal berdirinya hingga fase saat ini. Ia menegaskan bahwa momentum pertumbuhan tersebut merupakan buah dari komitmen untuk mengurus dakwah dan melaksanakan tugas kekhalifahan yang diarahkan untuk menyelamatkan manusia, bangsa, dan negara agar tetap berada dalam jalur kebaikan.

Ia menguraikan capaian struktural Hidayatullah yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, keberadaan struktur organisasi yang solid dengan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi, 418 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota, serta 420 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan, merupakan modal besar bagi efektivitas dakwah dan pelayanan umat dan berharap seluruh jaringan tersebut terus diarahkan untuk kepentingan agama dan kebaikan umat.

Dalam konteks amanah besar yang dipikul pengurus pada periode ini, Abdul Latif Usman memberikan penegasan khusus mengenai identitas dan tanggung jawab Hidayatullah.

Ia mengingatkan bahwa pengurus bukan hanya menjalankan fungsi struktural organisasi, tetapi memikul amanah pembinaan umat dan sosial yang memiliki dampak luas.

“Inilah wajah Hidayatullah sesungguhnya, di ruangan ini. Maka bapak bapak sekalian mengemban amanah besar membawa rumah besar ini dalam rangka meraih keberkahan dan ridha-Nya Allah Ta’ala,” tegasnya.

Rumah besar yang dimaksud merujuk pada gerakan dakwah peradaban, pendidikan, dan pembinaan yang telah berkembang secara nasional. Ia juga memberikan peringatan mengenai tantangan yang muncul seiring berkembangnya organisasi.

Ia menegaskan bahwa besarnya jaringan dan keberhasilan gerakan dakwah tidak terlepas dari potensi rintangan, termasuk upaya penyusupan yang bertujuan melemahkan nilai-nilai utama gerakan yang sejak awal menjadi ciri khas Hidayatullah.

Ia menjelaskan bahwa sejarah organisasi menunjukkan pentingnya kewaspadaan kolektif untuk menjaga integritas nilai. Dalam kerangka itu, ia menyampaikan seruan agar seluruh pengurus memperkuat kualitas internal, membangun sinergi, serta meningkatkan kesadaran bersama mengenai tujuan organisasi.

Ia menggarisbawahi pentingnya soliditas dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut. Menurutnya, hanya dengan persatuan, kesepahaman, dan penguatan pembinaan, Hidayatullah dapat menjaga keberlanjutannya dalam melayani umat.

LP3H, MES, dan LSH Hidayatullah Gelar Diklat Juleha Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat

Hidayatullah.or.id
-
0
LP3H, MES, dan LSH Hidayatullah Gelar Diklat Juleha Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat

SUMBA (Hidayatullah.or.od) — Diklat Juru Sembelih Halal (Juleha) kembali menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan tata kelola pangan halal di tingkat daerah. Upaya ini terlihat dalam penyelenggaraan Diklat Juru Sembelih Halal Kabupaten Sumbawa Barat yang diselenggarakan pada 15–16 November oleh LP3H Universitas Cordoba bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbawa Barat serta Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Barat, Wakil Rektor Universitas Cordoba Sumbawa Barat, serta Baznas Sumbawa Barat, dan dihadiri peserta dari berbagai DKM masjid se-Sumbawa Barat, para juru sembelih halal masjid, serta praktisi dari berbagai sektor di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penyelenggaraan diklat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis, tetapi juga memperkuat ekosistem sertifikasi halal di tingkat lokal. Kehadiran lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat menjadi indikator sinergi dalam memastikan pemenuhan standar penyembelihan yang sesuai syariat dan regulasi nasional. Hal tersebut menjadi penting mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, terutama di daerah dengan komunitas keagamaan yang kuat.

Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah, sebagai salah satu mitra penyelenggara, menegaskan pentingnya standardisasi juru sembelih halal sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik. Ketua LSH Hidayatullah Pusat, H. Nanang Hanani, S.Pd.I., M.A., menyampaikan uraian penting mengenai urgensi pelatihan ini.

Nanang menekankan bahwa kompetensi juru sembelih memiliki dampak langsung pada terjaganya kehalalan dan higienitas produk pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat luas.

Ia kemudian menjelaskan bahwa penyembelihan halal bukan hanya praktik keagamaan, melainkan sistem yang menuntut pengetahuan, ketelitian, dan prosedur yang benar.

“Penyembelihan halal adalah bagian integral dari rantai pasok halal yang harus dipastikan mutunya. Karena itu, pelatihan seperti ini sangat diperlukan agar para juru sembelih memiliki kompetensi sesuai standar syariat dan mengikuti regulasi nasional yang berlaku,” katanya.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa aspek pembinaan dan sertifikasi harus berjalan beriringan. Sebelum masuk ke kutipan selanjutnya, Nanang menegaskan bahwa model pelatihan terpadu yang melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam pengembangan industri halal nasional.

“Sinergi multipihak baik kampus, pemerintah, lembaga keagamaan dan pelaku industri adalah kunci untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, termasuk di daerah seperti Sumbawa Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ternak dan produk pangan,” terangnya.

Nanang pun menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menurutnya menunjukkan komitmen pembinaan sektor pangan hewani yang aman dan halal.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lembaga filantropi dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat.

“Diklat ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kompetensi juru sembelih halal, meningkatkan kualitas pelayanan masjid, serta mendukung arus besar pembangunan ekosistem halal nasional demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa,” tandas Nanang yang didampingi Ust. H. Muhammad Syarif, S.Pd.I., selaku tim LSH Hidayatullah Pusat yang menjadi salah satu instruktur dalam diklat ini.

KH Hamim Thohari Tekankan Empat Nilai pada Orientasi Pengurus Tingkat Pusat

Hidayatullah.or.id
-
0
KH Hamim Thohari Tekankan Empat Nilai pada Orientasi Pengurus Tingkat Pusat

BOGOR (Hidayatullah.or.id) – Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, KH Hamim Thohari, membuka secara resmi Pekan Orientasi Pengurus Tingkat Pusat Hidayatullah Periode 2025–2030 yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 24 Jumadil Awal 1447 (15/11/2025).

Dalam sambutannya, Hamim menguraikan empat nilai yang ia sebut sebagai fondasi perjuangan agar sebuah gerakan kebaikan dapat terus bertumbuh lintas waktu. Empat nilai dimaksud adalah tahu, mau, mampu, dan waktu.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut merupakan kerangka berpikir yang dapat diterapkan secara universal, baik dalam konteks penguatan organisasi Islam maupun dalam upaya merespons kebutuhan umat dan bangsa.

Ia menjelaskan bahwa sebuah gerakan atau individu harus terlebih dahulu memahami tujuan dan orientasi dari setiap tindakan yang dijalankan. “Orang yang berdaya adalah orang yang tahu apa yang dikerjakannya,” katanya menekankan.

KH Hamim melanjutkan pada nilai kedua yaitu kemauan. Ia menekankan bahwa mengetahui saja tidak cukup jika tidak diikuti oleh kesiapan dan kemauan untuk bertindak. Menurutnya, banyak individu yang memiliki pemahaman, namun tidak menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan nyata.

“Tidak sekedar tahu, tapi juga mau. Betapa banyak orang yang tahu, tapi tidak mau melakukan,” ungkapnya.

Pada bagian ini, Hamim mengajak seluruh pengurus untuk menggabungkan dua nilai tersebut agar mampu menjalankan amanah organisasi dengan arah yang jelas. Ia menegaskan korelasi keduanya sebagai elemen dasar yang saling melengkapi dalam proses perubahan.

“Kita ingin tidak sekedar tahu tapi tahu dan mau. Sehingga orientasi ini diharapkan bisa menghantarkan kita ke tujuan,” imbuhnya.

Berikutnya, KH Hamim beralih pada nilai ketiga dan keempat, yaitu mampu dan waktu. Ia menegaskan bahwa setelah seseorang atau organisasi mengetahui dan menginginkan suatu tujuan, maka keduanya harus diikuti oleh kemampuan dalam melaksanakan program serta kesiapan menyediakan waktu untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat.

Dalam penjelasannya, KH Hamim menekankan bahwa kemampuan dan alokasi waktu adalah tuntutan utama bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pembangunan Islam. “Jadi kita harus tahu, mau, mampu, dan ada waktu untuk Islam,” tekannya.

Dia menekankan bahwa perjuangan tidak hanya ditopang oleh wawasan dan niat, tetapi juga oleh kapasitas teknis serta dedikasi waktu. Khusus bagi pengurus pusat, nilai tersebut dinilai krusial mengingat visi Hidayatullah untuk berkontribusi dalam pembangunan peradaban Islam yang membawa maslahat luas bagi kehidupan masyarakat.

Meneguhkan Kesepahaman

Setelah menguraikan empat nilai perjuangan tersebut, KH Hamim menyoroti pentingnya keselarasan dalam tata kelola organisasi. Forum orientasi ini, menurutnya, merupakan ruang konsolidasi penting untuk membangun kesamaan perspektif di antara unsur Dewan Pengurus Pusat, Dewan Muzakarah, Dewan Murabbi Pusat, Majelis Penasehat, serta Pimpinan Majelis Syura.

Ia mengingatkan bahwa kesepahaman antara pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi merupakan unsur penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan jalannya organisasi.

“Antara yang diawasi dan mengawasi harus memiliki pemahaman dan ukuran yang sama. Harus ada kesepahaman agar tidak terjadi misinterpretasi dalam tata kelola organisasi,” ujarnya.

KH Hamim kemudian menambahkan bahwa keharmonisan organisasi tidak hanya dibangun melalui aturan dan prosedur, tetapi juga melalui hubungan yang baik dan komunikasi yang berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam memastikan roda organisasi berjalan efektif sesuai arah kebijakan yang telah dirumuskan.

“Harus ada chemistry yang sama, saling bertemu. Dengan begitu akan enak ini perjalanan,” katanya.

KH Hamim juga memberi penguatan kepada seluruh pengurus agar memaksimalkan potensi yang ada dalam diri maupun dalam lingkungan organisasi. Ia menyampaikan bahwa potensi besar yang dimiliki kepengurusan periode ini harus diolah dengan ilmu agar organisasi dapat melakukan percepatan gerakan secara sistematis.

Ia memantik komitmen bagi seluruh pengurus Hidayatullah periode 2025–2030 untuk merumuskan program-program yang terstruktur, responsif terhadap kebutuhan umat dan bangsa, serta sejalan dengan tujuan besar pembangunan peradaban Islam.

“Dengan potensi luar biasa yang ada ini kita lakukan percepatan dengan ilmu, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” katanya.

Forum Majelis Ilmuwan Nusantara Rumuskan 7 Resolusi Utama

Hidayatullah.or.id
-
0
Forum Majelis Ilmuwan Nusantara Rumuskan 7 Resolusi Utama

PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 Tahun 2025 menjadi ruang bagi para ulama, cendekiawan, dan tokoh dakwah dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun kesepahaman dan arah gerakan dakwah yang berkelanjutan.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 12–13 November 2025 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia, ini diinisiasi bersama Lembaga Mufti Perlis dengan mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”.

Forum ini dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, KH. Dr. Nashirul Haq, menyampaikan bahwa forum Majelis Ilmuwan Nusantara ini telah merumuskan sejumlah resolusi utama yang disusun sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.

Ia menjelaskan bahwa resolusi ini dihasilkan melalui dua hari sidang intensif yang membahas tantangan dakwah kontemporer dan prinsip-prinsip kolaborasi antarulama serta lembaga Islam.

Resolusi pertama, terang Nashirul, menekankan pentingnya dasar diplomasi dan kerja sama dakwah. Forum menyatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak merupakan pendekatan yang diakui oleh al-Qur’an dan as-Sunnah dalam rangka menjaga kemaslahatan dakwah.

Bentuk kerja sama tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan zaman selama berorientasi pada penyebaran risalah Islam dan citra positif terhadap umat. Sebelum beralih pada resolusi berikutnya, forum menegaskan perlunya batasan yang jelas agar kolaborasi tidak melampaui prinsip akidah.

Resolusi kedua mempertegas bahwa setiap kerja sama dakwah tidak boleh mengorbankan prinsip dasar Islam, menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama, atau merugikan masa depan gerakan dakwah. Selanjutnya, resolusi ketiga memberi perhatian pada hubungan dengan non-Muslim dan kelompok lintas mazhab.

Kerja sama dalam bidang kemanusiaan yang bersifat universal, seperti perdamaian dan keadilan sosial, dinilai dapat dilakukan selama tidak mengandung pengakuan terhadap kebenaran akidah pihak lain.

“Prinsip hidup berdampingan atau ḥaqq al-ta‘āyush dipandang sebagai bagian dari urusan muamalah, bukan akidah,” ujar Nashirul dalam keterangannya, Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).

Uraian menjelang resolusi keempat menyoroti tantangan dakwah di berbagai negara yang kerap berhadapan dengan tekanan kebijakan dan situasi politik. Forum menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, pendekatan diplomasi yang bijaksana perlu diutamakan untuk menjaga stabilitas dakwah. Namun, para da’i tetap wajib menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan cara santun dan penuh hikmah.

Sebelum mengulas resolusi kelima, peserta forum membahas pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah meski terdapat perbedaan dalam masalah furu’. Resolusi kelima menyimpulkan bahwa perbedaan dalam aspek cabang tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan kolaborasi, sebab toleransi terhadap perbedaan ijtihadi merupakan bagian dari menjaga kekuatan umat.

Resolusi keenam menekankan etika keilmuan dalam menyikapi perbedaan pandangan antarulama. Forum menyerukan agar perbedaan disampaikan secara ilmiah dan beradab agar tidak merusak hubungan kerja sama. Adapun resolusi ketujuh menyoroti pentingnya memanfaatkan ruang sosial, budaya, seni, dan isu kemanusiaan sebagai sarana dakwah yang efektif di era kontemporer.

Nashirul Haq menegaskan kembali seruan forum agar seluruh lembaga dakwah dan gerakan Islam di kawasan Nusantara memperkuat semangat ta‘āwun yang berlandaskan syariat, ilmu, dan kebijaksanaan.

“Kerja sama yang tulus, strategis, dan beradab diharapkan menjadi landasan bagi kemajuan dakwah Islam serta kemuliaan umat di tingkat regional maupun global,” pungkasnya.

Sekjen DPP Hidayatullah Dorong Program yang Berdaya Pengaruh untuk Umat dan Negara

Hidayatullah.or.id
-
0
Sekjen DPP Hidayatullah Dorong Program yang Berdaya Pengaruh untuk Umat dan Negara

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah yang berlangsung di Pusat Dakwah Hidayatullah, Cipinang Cempedak, Otista, Polonia, Jatinegara, resmi ditutup pada pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).

Dalam sambutannya menutup acara, Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah, Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd.I., menekankan perlunya orientasi kebermanfaatan yang luas sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

“Program kita semoga bisa memberi impact bagi umat Islam, bangsa, dan negara,” katanya, seraya menekankan bahwa orientasi gerakan Hidayatullah tidak berhenti pada internal organisasi, tetapi diarahkan untuk memperkuat kontribusi sosial-keagamaan dalam konteks kebangsaan dan pemakmuran bumi.

Dalam pandangan Sekjen, program harus mampu menghadirkan “impact” yang dapat dirasakan publik secara nyata, tidak hanya dalam narasi tetapi juga dalam perubahan sosial yang terukur.

Selanjutnya, Nanang menguraikan bahwa keberadaan Hidayatullah dalam ekosistem organisasi keumatan tidak dimaksudkan sebagai pelengkap. Ia menekankan bahwa Hidayatullah harus memiliki posisi strategis dan daya pengaruh yang signifikan dalam dinamika umat dan negara.

“Hidayatullah hadir tidak sebagai pelengkap. Hadirnya tidak hanya sekadar memberi nilai tambah dalam arti jumlah gerakan umat. Tetapi, bagaimana Hidayatullah hadir berpengaruh,” katanya.

Sekjen menekankan Hidayatullah sebagai institusi dakwah, pendidikan, dan sosial diharapkan mampu memainkan peran transformatif. Dia menjelaskan, efektivitas organisasi tidak ditentukan oleh kuantitas aktivitas, tetapi oleh relevansi dan daya ubah yang dihasilkan.

Salah satu aspek penting dalam penutupan pleno adalah penegasan Nanang terkait komposisi Dewan Pengurus Pusat periode 2025–2030. Ia menjelaskan bahwa kepengurusan kali ini didominasi oleh generasi muda yang membawa energi baru dan semangat inovatif. Ia menyebut bahwa komposisi ini merupakan peluang bagi organisasi untuk memperkuat kapasitas geraknya.

“Inilah saatnya, komposisi DPP 2025–2030 yang sebagian besar diisi generasi muda, ada 60 persen wajah-wajah baru. Tentu ini adalah fakta bahwa kita bisa memberi pengaruh baik bagi bangsa dan negara,” katanya.

Selain regenerasi, Nanang juga menyoroti pentingnya kemampuan berpikir sistematis dan merancang konsep secara matang di kalangan pengurus baru. Menurutnya, kompetensi intelektual ini merupakan modal besar dalam merespons kebutuhan umat, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat.

“Terlebih setiap pengurus yang muda-muda ini mampu berpikir secara sistematis, menyusun konsep dengan sangat baik. Ini benar-benar modal besar,” jelasnya.

Sekjen menyampaikan doa dan harapan agar seluruh rangkaian proses pleno memperoleh bimbingan dan ridha Allah SWT. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh usaha teknis manusia, tetapi juga bergantung pada keberkahan yang diberikan oleh Tuhan.

“Semoga kegiatan ini benar-benar dalam bimbingan Allah dan diridhai oleh Allah Ta’ala atas semua yang kita diskusikan, rencanakan, dan laksanakan,” tandas Nanang.

Hidayatullah Hadiri Persidangan Majelis Ilmuwan Nusantara ke-3 di Malaysia

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Hadiri Persidangan Majelis Ilmuwan Nusantara ke-3 di Malaysia

PERLIS (Hidayatullah.or.id) — Wakil Ketua Pimpinan Majelis Syura Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq mengadiri forum Majelis Ilmuwan Nusantara (MIN) ke-3 tahun 2025 yang diadakan pada 12–13 November 2025 M di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis, Malaysia.

Acara MIN ke-3 dibuka secara resmi oleh DYTM Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra, selaku Yang Dipertua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs).

Kehadiran pemimpin negara bagian Perlis itu sekaligus menegaskan komitmen otoritas setempat dalam memperkuat diskursus keilmuan dan dakwah yang berdampak luas di kawasan. Dalam pertemuan ini, para peserta yang terdiri dari ilmuwan dan cendekiawan Muslim berasal dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Cambodia.

Forum yang turut melibatkan Lembaga Mufti Perlis ini mengangkat tema “Ta‘awun dalam Dakwah: Antara Persamaan dan Perbedaan”.

Tema tersebut terangnya menjadi landasan eksplorasi gagasan terkait konsep ta‘awun atau kerja sama dalam dakwah yang meliputi prinsip dasar, batas toleransi, peluang, serta berbagai tantangan dalam membangun hubungan harmonis di tengah masyarakat majemuk.

Pembahasan forum menekankan dua ruang kerja sama utama yaitu hubungan internal antarelemen umat Islam dan hubungan eksternal dengan pemeluk agama lain dalam konteks kemasyarakatan.

Setelah melalui dua hari sidang, peserta merumuskan beberapa resolusi utama. Setiap resolusi disusun sebagai panduan operasional bagi lembaga dakwah, institusi keilmuan, dan organisasi Islam di kawasan Nusantara.

Pemerintah dan Ormas Islam Kuatkan Sinergi Memperluas Ekosistem Koperasi Desa

Hidayatullah.or.id
-
0
Pemerintah dan Ormas Islam Kuatkan Sinergi Memperluas Ekosistem Koperasi Desa

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Upaya penguatan peran umat dalam pembangunan ekonomi nasional kembali ditegaskan melalui agenda silaturahim antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) Republik Indonesia dan organisasi masyarakat Islam. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kemenkop RI, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14//11/2025).

Hidayatullah hadir sebagai salah satu peserta dengan mengirimkan dua perwakilan, yakni Ketua Bidang Ekonomi DPP Hidayatullah Drs. Wahyu Rahman, M.E., dan Ketua Departemen Koperasi dan Kewirausahaan Saiful Anwar, S.E., M.M.

Menteri Koperasi Dr. Ferry Joko Juliantono, SE., Ak., M.Si. menyebut agenda silaturahim ini menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah dalam memperkuat Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program tersebut dirancang sebagai strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.

Pemerintah menegaskan bahwa koperasi harus kembali menjadi instrumen pembangunan rakyat, tidak sekadar lembaga simpan-pinjam, tetapi juga pusat produksi, distribusi, dan pelayanan kebutuhan harian masyarakat.

Menteri Ferry menjelaskan arah kebijakan koperasi nasional yang saat ini tengah diperkuat. Ia menegaskan peran fundamental koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi tidak boleh bergeser dari prinsip dasar tersebut.

Dalam pemaparannya, Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi harus kembali pada fungsi asalnya sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, tidak semata-mata sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai pelaku produksi, distribusi, dan pusat layanan keseharian masyarakat.

Setelah memberikan kerangka besar kebijakan, Menteri Ferry melanjutkan pemaparan mengenai perkembangan program Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Kopdes telah mencapai 15.000 unit dan ditargetkan menyentuh 20.000 unit pada November.

Pemerintah juga mencanangkan rencana besar untuk membangun 80.000 Kopdes secara nasional guna memperluas jangkauan layanan ekonomi berbasis desa.

Selanjutnya, Ferry merinci model Kopdes yang dirancang sebagai ritel modern desa. Ia memaparkan bahwa model ini mencakup gerai sembako, apotek, klinik desa, layanan pembiayaan yang aman, gudang standar, serta armada operasional, yang diperkuat oleh dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Program tersebut, jelas Ferry, diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, memperkuat akses kesehatan, dan menciptakan jalur distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien.

Dialog dengan Ormas Islam

Sesi dialog antara pemerintah dan peserta pertemuan berlangsung konstruktif, termasuk kontribusi dari perwakilan Hidayatullah. Sebelum menyampaikan pandangan organisasinya, Wahyu Rahman terlebih dahulu menggambarkan kondisi dan potensi jaringan ekonomi umat yang telah dibangun.

Ia menjelaskan bahwa Hidayatullah memiliki jaringan ritel Sakinah Mart yang tersebar di berbagai daerah dan berperan sebagai mitra strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam sesi tersebut, Wahyu Rahman menyampaikan dukungan penuh atas program pemerintah. Ia menegaskan bahwa Hidayatullah telah memiliki jaringan koperasi ritel Sakinah Mart, yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam penguatan basis ekonomi umat, dengan pencapaian omzet sekitar Rp320 miliar per tahun.

Wahyu juga memberikan masukan terkait pentingnya pengembangan kapasitas bagi Ormas Islam agar dapat terlibat secara optimal dalam implementasi program. Ia menyoroti perlunya pelatihan khusus untuk memperkuat model Kopdes di tingkat akar rumput.

Ia menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mengambil peran strategis dalam jihad ekonomi, dakwah digital, dan pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi.

Melalui keterlibatan Ormas Islam, koperasi dinilai dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, memperkuat rantai pasok nasional, serta memperluas akses layanan ekonomi di desa.

Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya bersama membangun Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Hidayatullah Terus Dorong Kontribusi Nilai dan Perluasan Pencerahan Publik

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Terus Dorong Kontribusi Nilai dan Perluasan Pencerahan Publik

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah menggelar Rapat Sinergi bersama Dewan Murabbi Pusat (DMP) di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Jum’at, 23 Jumadil Awal 1447 (14/11/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DMP, Dr. H. Tasyrif Amin, M.Pd, yang menekankan pentingnya keselarasan antara landasan pemikiran, sistem pembinaan, dan implementasi lapangan.

Bidang Perkaderan yang dipimpin Dr. Abdul Ghofar Hadi menyampaikan sejumlah catatan perkembangan pembinaan di berbagai wilayah, sementara DMP memberikan arahan konseptual untuk mempertegas kembali arah perkaderan nasional. Di tengah dinamika kebutuhan umat dan bangsa yang terus berkembang, kedua pihak menilai pentingnya penguatan metodologi dan standardisasi materi kaderisasi agar responsif terhadap tantangan zaman.

Sebagai pembuka, Ketua DMP, Tasyrif Amin, menguraikan kembali mandat strategis Dewan Murabbi Pusat dalam struktur organisasi. Ia menekankan bahwa DMP memiliki empat tugas utama yang selama ini menjadi fondasi kerja pembinaan. Ia menggarisbawahi perlunya konsistensi dalam menjaga kualitas pembinaan dan kesinambungan konsep yang diturunkan ke lapangan.

Dalam penjelasannya tentang tugas pertama, yaitu pengembangan konsep, pembinaan, dan perkaderan, Tasyrif menyampaikan gambaran historis mengenai bagaimana kerangka besar pembinaan selalu disusun secara terpusat. Menurutnya, arah pemikiran organisasi dibangun dari pusat kajian, yang dahulu bernama Dewan Pertimbangan dan sekarang berkembang menjadi Pimpinan Majelis Syura.

Dia melanjutkan, landasan pemikiran tersebut kemudian dirumuskan menjadi materi halaqah, kurikulum murabbi, hingga peta marhalah yang digunakan di seluruh jenjang pembinaan.

“Tugas pertama DMP adalah mengembangkan konsep, pembinaan, dan perkaderan. Selama ini, naskah besar selalu datang dari pusat kajian. Dulu Dewan Pertimbangan, kini Pimpinan Majelis Syura, yang kemudian diturunkan menjadi materi halaqah, murabbi, dan marhalah,” jelasnya.

Pada bagian berikutnya, Tasyrif menjelaskan tugas kedua DMP, yaitu melakukan standardisasi instruktur dan murabbi. Ia menyebut bahwa kebutuhan standardisasi semakin mendesak, mengingat penyebaran kader dan meluasnya aktivitas pembinaan di berbagai daerah menuntut adanya keseragaman kualitas. Standardisasi, menurutnya, memastikan murabbi tingkat Wustha maupun Ula memiliki kompetensi yang relevan, terukur, dan sejalan dengan nilai-nilai pembinaan organisasi.

Tugas ketiga, lanjutnya, adalah menyiapkan instruktur dan murabbi untuk setiap kegiatan halaqah dan marhalah. Dalam forum tersebut, ia menerangkan pentingnya memetakan kebutuhan instruktur secara lebih sistematis, termasuk memastikan setiap wilayah memiliki kader yang kompeten untuk mengampu marhalah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Tasyrif menggarisbawahi tugas keempat DMP, yaitu menetapkan Murabbi Nasional yang berperan sebagai juru bicara peradaban. Ia menjelaskan bahwa figur Murabbi Nasional tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek pembinaan internal, tetapi juga bertugas menyampaikan pandangan keumatan dan peradaban kepada audiens publik yang lebih luas.

“Peran itu menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap panduan moral dan pemikiran keagamaan yang membawa keseimbangan dan pemberdayaanm,” terangnya.

Pembinaan Masyarakat

Untuk mempertegas urgensi tugas tersebut, Tasyrif memberikan penekanan pada perlunya keterbukaan pembinaan terhadap masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa organisasi tidak bisa hanya fokus pada pembinaan internal, tetapi juga harus memberikan kontribusi nilai dan pencerahan pada ekosistem sosial yang lebih besar.

“Selama 20 tahun, kita sudah mencerahkan ke dalam. Kini saatnya semakin memperluas jangkauan,” tegasnya dalam forum tersebut.

Dia berharap adanya dorongan baru agar gerakan pencerahan dan pendidikan kader dapat terhubung dengan isu yang lebih luas serta menjadi bagian dari kontribusi organisasi bagi umat dan bangsa. Tasyrif menilai bahwa penyampaian nilai-nilai peradaban merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral yang harus hadir di ruang publik.

Dalam sesi diskusi juga dibahas mengenai pengembangan instruktur, pemutakhiran kurikulum, serta perlunya menyiapkan format pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat urban dan rural. Forum ini menekankan bahwa perkaderan tidak hanya terkait peningkatan kapasitas personal, tetapi juga pembentukan kesadaran sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Forum pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa penguatan sistem perkaderan merupakan bagian integral dari kontribusi organisasi dalam membangun masyarakat yang berkeadaban, berpengetahuan, dan berdaya.

Pertemuan ini dinilai Ghofar sebagai langkah penting untuk memastikan arah kerja pembinaan tetap fokus, terukur, dan berdampak luas bagi umat dan bangsa.

1...484950...691Halaman 49 dari 691

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI