Beranda blog Halaman 512

JK: Bedakan Bicara Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Radikalisme

Ainuddin Chalik
-
0
JK: Bedakan Bicara Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Radikalisme
Ilustrasi: Wapres RI Muhammad Jusuf Kalla saat membuka Silatnas Hidayatullah 2018 di Balikpapan, 23 November 2018 (Foto: Setwapres)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi temuan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut ada 51 penceramah yang menyebarkan paham radikal di 41 masjid. JK meminta semua pihak untuk membedakan materi penceramah yang menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar dan materi yang dinilai radikal.

“Berita minggu ini, itu banyaknya masjid yang terpapar radikalisme. Mula-mulanya saya terkejut, saya pikir terkapar begitu kan, ternyata terpapar, saya pikir apa artinya terpapar, terpapar paparan ini identidikasi (radikal),” kata JK saat memberi sambutan di acara pembukaan Rakernas DMI, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

JK melanjutkan, masjid terpapar radikal adalah masjid di mana ada khatib atau penceramah yang banyak menyampaikan materi radikal.

“Cuma saya bilang, bedakan antara radikal dan amar ma’ruf nahi munkar. Jangan-jangan dia bicara amar ma’ruf nahi mungkar, karena kita tidak senang, dikritik, dia dikatakan radikal, tidak,” ujarnya dikutip Detikcom.

Paham radikal dikatakan JK adalah paham yang ingin mengganti tatanan negara secara tidak sesuai. JK pun langsung meminta penjelasan BIN karena masjid yang disebut terpapar radikalisme merupakan masjid pemerintah.

Sebelumnya, BIN menjelaskan soal penceramah berpaham radikal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil survei. Hasil survei itu dijadikan peringatan dini.

“Hasil survei terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN,” kata Jubir Kepala BIN Wawan Hari Purwanto. (detik/hio)

Baitul Maal Hidayatullah Terus Berkhidmat untuk Papua

Ainuddin Chalik
-
0
Baitul Maal Hidayatullah Terus Berkhidmat untuk Papua

MANOKWARI (Hidayatullah.or.id) – Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas program layanan khususnya dalam rangka berkhidmat untuk masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Rapat Kerja wilayah (Rakerwil) 2019 gabungan BMH Papua & Papua Barat, Wahyudin, yang digelar Aula Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari, Jalan Trikora Arfai II Kelurahan Anday, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Rakerwil yang mengangkat tema “Menguatkan Program Pemberdayaan Berbasis SDGs dan IZN Menuju BMH Unggul” ini dilaksanakan selama 2 hari, 06-07 Desember 2019.

Wahyudin yang didampingi Ketua BMH Papua Sahriadi mengatakan dengan berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan mengacu pada alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN) yang diluncurkan Badan Amil Zakat Nasional guna menilai kinerja pengelolaan zakat nasional, ia berharap BMH dapat semakin menguatkan program pemberdayaan.

“Kantor Perwakilan BMH Papua dan Papua Barat berkomitmen untuk semakin melakukan penguatan program terutama dengan mengacu pada instrumen pengelolaan standar IZN sebagai parameter untuk menilai kualitas pengelolaan zakat secara obyektif.

Seiring dengan itu, Wahyudin menambahkan, semangat SDGs dinilai sangat bersinggungan dengan konsep Islam sebagai kaffatan linnas dan Rahmatanlil ‘alamin. Kewajiban berzakat menurutnya menunjukkan adanya bentuk kepedulian ekonomi Islam terhadap kondisi ekonomi orang lain.

Karena itu, melalui beragam program pemberdayaan yang telah digulirkan selama ini dan program baru yang akan diluncurkan ke depan, BMH ingin ikut serta dalam mengentaskan problem pembangunan di kawasan ini seperti masalah pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya.

Dalam sambutannya Ketua DPW Hidayatullah Papua Barat, Muhammad Sulton, mengatakan, sebagai Laznas BMH harus melahirkan terobosan baru dengan mensinergikan antara spiritualitas dengan profesionalitas. Ia pula berharap BMH Pusat bisa memberikan tambahan tenaga dengan kemampuan menerobos segala lini.

“Adanya penguatan dari sisi kemampuan SDM yang lebih memadai ini diharapkan bisa memaksimalkan potensi zakat yang besar di Tanah Papua. Juga dari segala keterbatasan yang ada kami mengharapkan dan sangat optimis BMH bisa menjadi lembaga amil zakat nasional yang unggul terkhusus di Papua,” kata Sulton.

Kepala BMH Pusat Bidang Bidang SDM & Organisasi, Suwito Fatah, yang sekaligus membuka acara Rakerwil BMH Papua & Papua Barat ini mengatakan, kesyukuran yang besar kepada Allah dengan keluarnya SK BMH dari pemerintah.

“Perjalanan BMH untuk mendapatkan SK terbaru dari Kementrian Agama ini harus melalui proses panjang. Proses ini harus menjadi spirit stimulan bagi para amil BMH sehingga harus bersungguh-sungguh dalam membangun tata kelola BMH,” pesan Suwito.

Suwito menambahkan, zakat belakangan ternyata memenuhi sayarat dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Sehingga Laznas BMH juga dapat berkontribusi aktif dalam hal mendorong terwujudnya beragam program dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan melihat potensi zakat yang besar baik di Papua maupun Papua Barat, maka diharapkan bisa disergap semaksimal mungkin potensi tersebut.

“Sehingga permasalahan ummat bisa diretas terutama dalam memberantas kemiskinan dan mengangkat martabat bangsa,” pungkas Suwito.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh manajemen BMH Perwakilan Papua & Papua Barat, pengawas dan calon Gerai BMH di Papua Barat. Dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.*/Miftahuddin

Umat Bisa Disatukan dengan Ikatan Tauhid dan Ukhuwah

Ainuddin Chalik
-
0
Umat Bisa Disatukan dengan Ikatan Tauhid dan Ukhuwah

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) – Reuni 212 yang berlangsung sejak Ahad (02/12/2018) sebelum subuh hingga tengah hari, menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr Nashirul Haq, menjadi salah satu bukti bahwa harapan persatuan umat masih besar.

“Saya menyaksikan sendiri bagaimana lautan umat Muslim berbondong-bondong menuju Monas. Ini bukti bahwa umat Islam Indonesia, lewat Aksi Bela Islam 212 dan Reuni 212, bisa bersatu di bawah panji tauhid dan kalimat Laa ilaaha illallah,” jelas Nashirul dikutip Hidayatullah.com, Ahad (02/12/2018).

Nashirul sendiri, bersama para pengurus DPP Hidayatullah lainnya, ikut serta bersama ratusan kader Hidayatullah dalam reuni tersebut. Sebagian besar kader Hidayatullah bahkan telah tiba di lapangan Monas sejak sebelum subuh.

Namun, Nashirul mengingatkan, umat Islam Indonesia tak boleh merasa berpuas dengan fenomena “memutihnya Monas” hari itu. Sebab, persatuan umat hanya bisa diwujudkan bila ada ikatan tauhid, ukhuwah imaniyah, dan kecintaan kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Tanpa itu, ikatan umat akan lemah.

Karena itu, pekerjaan ulama bersama umat ke depan tidak ringan. Dakwah harus terus digencarkan. Pemahaman akan al-Qur’an harus terus digalakkan. Kecintaan kepada Islam harus ditumbuhkan.

Harus diakui, jelas Nashirul, umat Islam Indonesia adalah kekuatan besar di dunia. Namun, kekuatan itu hanya bisa kita wujudkan bila umat Islam bersatu.

“Agar kita bisa bersatu maka kita harus mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus bersepakat dalam masalah prinsip dan toleran dalam masalah khilafiyah yang bersifat furu’iyah,” jelas Nashirul lagi.*/Mahladi

Pentingnya Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Ainuddin Chalik
-
0
Pentingnya Keseimbangan Dunia dan Akhirat

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Berdakwah tidak hanya selalu soal ibadah dan tauhid, tetapi juga muamalah. Hal ini dilakukan seyogyanya untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan sambutan pada pembukaan Silaturahim Nasional (Silatnas) Para Dai Hidayatullah di Pondok Pesantren Hidayatullah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/11).

Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan diawali dengan niat, begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Niat masyarakat Indonesia adalah bagaimana memajukan dan memakmurkan bangsa dengan adil.

Oleh karena itu, seperti yang Rasulullah ajarkan, manusia hakikatnya mengabdi tidak hanya kepada agama tetapi juga kepada masyarakat.

“Pengabdian itu hendaknya dilakukan secara seimbang, antara dunia dan akhirat sehingga kita mendapatkan kebaikan dalam keduanya,” imbaunya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengucapkan terima kasih kepada para dai yang telah berdakwah ke pelosok dan penjuru negeri untuk mengajarkan ilmu agama, ibadah dan tauhid, sekaligus mengajarkan hubungan antar sesama.

Ia menilai pentingnya dai untuk andil dalam mengajarkan bagaimana memperoleh kemakmuran dengan baik. Sebab, apabila umat menjadi makmur maka umat Islam secara keseluruhan akan menjadi lebih maju.

“Pekerjaan dai bukan hanya mengislamkan umat, tapi bagaimana memakmurkan bangsa ini dengan upaya-upaya dan pengetahuan,” tuturnya.

Meskipun usianya masih tergolong muda, yakni 45 tahun, Hidayatullah telah berkembang hingga dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Wapres pun berharap lembaga ini dapat lebih maju dan memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan bangsa.

Menyinggung adanya perdebatan mengenai perlu tidaknya peraturan perundang-undangan mengenai syariah, Wapres mengingatkan bahwa Syariah lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Hadits adalah pedoman yang paling tinggi, sehingga hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

Wapres berpendapat bahwa tantangan umat Islam ke depan yang perlu terus dihadapi adalah menjaga harmoni bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Konflik yang ada harus diredam, diselesaikan agar tidak menjadi besar,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Wapres mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan kemampuan dunia dan akhirat, yakni dengan mendidik umat agar berusaha memiliki ekonomi yang lebih baik. Sebab, dengan ekonomi yang lebih baik dan merata, maka keadilan akan tercapai.

Sebelumnya, acara diawali dengan laporan Ketua Umum PP Hidayatullah Nashrul Haq, yang menjelaskan bahwa Silatnas adalah bagian dari rangkaian Milad Hidayatullah ke-45.

Silatnas merupakan ajang silaturahmi yang telah digagas sejak awal pendirian sebagai sarana bersinergi kembali para dai dari seluruh Indonesia, sekaligus meningkatkan ilmu dan motivasi.

“Usai Silatnas nanti para dai akan memiliki energy baru yang akan digunakan sepenuhnya dan seutuhnya untuk berbakti kepada Ilahi, berkhidmat untuk NKRI bermartabat,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga menyampaikan sambutan selamat datang. Dalam sambutannya, ia berharap lembaga pendidikan sekaligus dakwah seperti Hidayatullah terus berkembang di masa yang akan datang.

Silatnas kali ini mengambil tema “45 Tahun Hidayatullah Berkhidmat untuk NKRI Bermartabat”, yang merupakan sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri. Acara ini dihadiri lebih dari 1000 dai dari seluruh Indonesia dan merupakan agenda strategis yang bersifat kultural.

Peresmian pembukaan Silatnas ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wapres Jusuf Kalla didampingi para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kalimantan Timur, Ketua Majelis Syuro, dan Ketua Umum PP Hidayatullah.

Hadir mendampingi Wapres dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres Iskandar Manji, Mukhtaruddin, dan Hafidz Abbas, serta Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (MC/SK, KIP-Setwapres)

Majukan Negeri Wapres Dorong Kembangkan Dakwah Bilhal

Ainuddin Chalik
-
0
Majukan Negeri Wapres Dorong Kembangkan Dakwah Bilhal

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, memuji peran Hidayatullah dalam membangun bangsa di bidang dakwah dengan menyasar daerah minoritas, terpencil dan terluar. Untuk majukan negeri dan membangun kemandirian bangsa, Kalla berpesan, Hidayatullah harus terus mengembangkan dakwah peragaan dengan praktik lapangan (dakwah bilhal).

“Dalwah bilhal, bagaimana dai mengajarkan petani tentang bagaimana bertani yang baik. Pedagang didorong bagaimana berdagang yang baik. Karena jangan lupa Rasulullah juga berdagang, Khadijah pedagang, Usman pedagang, Abu Bakar pedagang,” kata Kalla saat membuka Silatnas Hidayatullah 2018 yang digelar di Kampus Induk Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Keluarahn Teritip, Balikpapan, Kamis (22/11/).

Kalla menjelaskan, salah satu cara membangun bangsa dan negara adalah bagaimana berusaha dengan sebaik-baiknya. Hal ini kata dia adalah tugas semua yang hadir di arena Silatnas untuk membantu masyarakat dalam dua hal yakni bagaimana di dunia dan di akhirat kelak mendapatkan kemakmuran dan kebaikannya.

“Karena itu, Hidayatullah yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya dakwah billisan, tapi juga dakwah bilhal yang ikut membangun bangsa. Bangsa akan maju jika ekonomi bangsa baik, karena itu kami mengharapkan seluruh Pesantren Hidayatullah menyeimbangkan antara pengajaran agama dan pengajaran dunia,” kata Kalla.

Lebih jauh Kalla mengemukakan pentingnya menghindarkan konflik dalam bangsa kita supaya tidak seperti bangsa lainnya yang mengalami pertikaian antar saudara yang berkepanjangan. Untuk itu, mestilah ditegakkan keadilan dan keadilan akan terwujud jika ada kemakmuran telah tercapai bersama.

“Bagaimana kita bergotong royong membangun bangsa ini dan selalu berusaha menghindarkan bangsa ini dalam perpecahan dan pertikaian,” ujarnya seraya menutup pidatonya dengan empat baris pantun.

Masak angsa dikuali
Bukan lagi di perigi
Hidayatullah mengabdi
Berkhidmat untuk NKRI

Deklarasi Ummul Quro Sejalan dengan Kebutuhan Bangsa

Ainuddin Chalik
-
0
Deklarasi Ummul Quro Sejalan dengan Kebutuhan Bangsa

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Deklarasi Ummul Quro yang diluncurkan pada helatan Penutupan Silaturahim Nasional (Silatnas) Hidayatullah lalu, disebut punya kekuatan yang bisa membentengi umat Islam sekaligus solusi bagi persoalan yang sedang membelit anak bangsa.

Hal itu dikatakan Pimpinan Umum Hidayatullah, KH Abdurrahman Muhammad, dalam satu kesempatan taushiyah di hadapan jamaah Masjid Agung Ar-Riyadh, Balikpapan, usai menunaikan shalat Isya berjamaah, baru baru ini.

Menurutnya, tantangan hidup di zaman global dan beratnya pertarungan budaya serta pemikiran membuat umat Islam, khususnya di negeri ini, harus punya bekal iman yang kuat.

Hal itu, terang Abdurrahman, hanya bisa diimbangi dengan kekuatan spritual dan pembinaan ruhiyah yang intens di samping peningkatan skill dan potensi lainnya.

“Tantangan dakwah semakin berat ke depan. Tidak cukup dengan bekal biasa-biasa saja,” ucap ustadz yang tergolong santri senior di awal perintisan Hidayatullah.

Olehnya, Deklarasi Ummul Quro yang juga disebut Gerakan Nawafil Hidayatullah (GNH) dianggap sejalan dengan kebutuhan riil bangsa Indonesia sekarang.

“Gerakan ini harus dikuatkan selalu hingga menjadi kesadaran berjamaah dan membentuk sistem sosial di setiap keluarga, masyarakat, dan bangsa,” lanjutnya.

Diketahui, Deklarasi Ummul Quro adalah seruan peningkatan kualitas iman yang mencakup menegakkan shalat wajib berjamaah di masjid, menjaga shalat malam, dan shalat sunnat rawatib lainnya, rutin membaca al-Qur’an satu juz perhari, dzikir dan wirid pagi sore, serta membiasakan infak setiap hari.

.”Ini rumus al-Qur’an. Kalau kita kembali kepada ajaran al-Qur’an, niscaya persoalan apapun akan mendapat solusi dan diridhai Allah. Kita tidak mampu mengandalkan kecerdasan nalar dan teknologi saja, kecuali juga bermohon bimbingan dan hidayah-Nya,” pungkas Abdurrahman tegas.*/Masykur Abu Jaulah

Pendidikan Integral Lahirkan Karakter Berperadaban Mulia

Ainuddin Chalik
-
0
Pendidikan Integral Lahirkan Karakter Berperadaban Mulia

PROSES pendidikan selalu integral antara materi, metode dan guru yang mendidik. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, namun bisa dinilai tingkat pengaruhnya dalam pembelajaran.

Sebuah kalimat Hikmah berbunyi At Thartiqatu ahammu minal maaddah, al mudarrisu ahammu minat thariqah, ruhul mudarrisi ahammu minkulli syaii.

Kalimat hikmah ini mengandung pesan bahwa sebuah metode lebih berpengaruh dibanding materi, guru lebih berpengaruh dibanding metode, dan ruh guru lebih berpengaruh dari segalanya.

Dan kita sangat mafhum bahwa guru memang lebih kuat pengaruhnya dalam transformasi pendidikan.

Apa yang menjadi esensi ungkapan diatas, sesungguh nya telah dipraktekkan dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Sebagai contoh, upgrading guru dari semua jenjang pendidikan sudah sangat memadai.

Terutama ketika terjadi perubahan kurikulum, maka kegiatan up grading akan dilaksanakan secara massif. Kepala Sekolah dan guru bidang studi menjadi perioritas pertama, kemudian menyusul tenaga kependidikan lainnya.

Maka tidak mengherankan Diklat Pendidikan Pusat dan Wilayah Regional senantiasa padat dengan kegiatan up grading tersebut.

Dari rangkaian pelatihan Kepala Sekolah dan guru bidang studi, terasa memberi signifikasi pada model manajemen, kurikulum dana metode pendidikan.

Di kota dan di daerah terpencil diasumsikan memiliki kualitas rata-rata, sehingga pemerintah tetap mempertahankan kegiatan Ujian nasional.

Secara kognitif kita berkesimpulan bahwa tingkat kecerdasan lulusan sekolah kita berada pada kuadran yang sama, karena angka kelulusannya relatif sama.

Dengan demikian, perlu apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru pada aspek materi dan metodologi pengajaran, yang dibuktikan dengan kemampuan kognitif lulusan yang memadai dan hampir merata di kota dan di daerah terpencil.

Namun dalam menilai kesuksesan pendidikan, ada aspek lain yang lebih penting dari sekedar cerdas dan lulus ujian, yaitu aspek apektif. Dalam Islam, aspek ini indikatornya adalah taqwa, akhlak dan kepribadian.

Tujuan Pendidikan Nasional juga mencantumkan tujuan ini sebagai target pertama dan utama. Namun sangat disayangkan, tidak terdengar dan tidak familiar bagi kita istilah up grading taqwa atau up grading akhlak.

Kalau aspek ini tidak diberdayakan mulai dari gurunya, maka sangat wajar kalau anak didik dan para alumni pendidikan berprilaku kurang terpuji.

Karena taqwa dan akhlak adalah ruh guru yang secara spiritual berpengaruh kepada muridnya.

Sebelum tampil ke dunia pendidikan, Rasulullah terlebih dahulu membekali diri dengan akhlak terpuji. Semua bentuk pemikiran, prilaku dan gerakan Rasulullah tersimpul nilai kebaikan padanya.

Sehingga Allah SWT memberi predikat kepada Rasulullah dengan ayat-Nya “Wa innaka la’allaa khuluqin ‘adhim” Sungguh pada dirimu (Muhammad) terdapat akhlak yang terpuji (Q.S. Al Qalam: 4).

Rasulullah dengan mudah melakukan transformasi nilai dan pembentukan karakter kepada para muridnya, karena memiliki ruh atau kekuatan spiritual yang berpengaruh langsung dalam pembentukan akhlak yang agung.

_______
*) Drs. M. Tasmin L, M.Pd.I, penulis adalah Ketua Bidang Tarbiyah DPP Hidayatullah dan pegiat islamic parenting

Hidayatullah Manokwari Ikuti Sosialisasi UU Wakaf & Tanah

Ainuddin Chalik
-
0
Hidayatullah Manokwari Ikuti Sosialisasi UU Wakaf & Tanah

MANOKWARI (Hidayatullah.or.id) – Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari menjadi peserta undangan pelatihan dan sosialisasi peraturan Undang-Undang Wakaf yang diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Papua Barat, Sabtu. Selain pondok pesantren, gelar Sosialisasi peraturan dan Undang-undang wakaf ini juga diikuti oleh pengurus Masjid se-Manokwari.

Acara dibuka oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat KH. Ahmad Nausrau, bertempat di Aula Kantor MUI Provinsi papua Barat, Jalan Sujarwo Condronegoro Manokwari.

Dalam sambutannya Ahmad Nausrau mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat langka dilaksanakan di Papua Barat. Sehingga, kata dia, sangat diharapkan agar bisa membuka wawasan dan pemahaman kaum muslimin agar segera bisa menyelesaikan legalitas formal tiap masing-masing nazhir.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus-pengurus masjid se Kabupaten Manokwari. Turut hadir juga Ketua Baznas Papua Barat, Gunawan, dan perwakilan ormas-ormas Islam se-Manokwari selain Hidayatullah, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Sebagai narasumber pertama, Dr Mulyadi Jaya selaku Ketua BWI Papua Barat, memaparkan materi tugas dan fungsi BWI.

“Pengelolaan wakaf di Indonesia sendiri memang belum maksimal. Di Indonesia secara nasional sekitar 85 persen wakaf belum terkelola dengan baik. Untuk Papua Barat sendiri dengan sebanyak 13 kabupaten/kota, ada 262 lokasi tanah wakaf yang belum dikelola,” kata Mulyadi.

Mulyadi menilai, faktor utama belum maksimalnya pengelolaan tersebut karena diantaranya masih minimnya database sebagai acuan kerja. Sehingga dia berharap BWI Papua Barat dapat menanggulangi problem tersebut seiring dengan mula kiprahnya yang baru terbentuk di akhir 2016.

Narasumber kedua, Suyanto, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Manokwari, menyampaikan materi masalah legalitas tanah wakaf sesuai hukum positif negara.

“Penting bagi masjid-masjid untuk membuat legalitas formal, akte tanah, ikrar wakaf dan akta pengurus masjid dan seterusnya,” kata Suyanto.

Suyanto mencontohkan. Masjid yang lahannya diwakafkan oleh bapak almarhum (A), misalnya. Namun setelah diurus legalitas masjid ternyata anak waqif masuk sebagai nazhir. Karena itu, tanah yang diwakafkan harus jelas, bukan barang jaminan,” kata Suyanto.

Hal itu senada dengan narasumber lainnya, Toto Sutantono, dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat, yang menyampaikan materi percepatan persertifikatan tanah wakaf.

Menurut Toto, masih banyak pihak terutama pengelola masjid, yayasan, sekolah islam atau pondok pesantren, yang belum memahami syarat dan prosedur pensertifikatan tanah dan banyaknya tanah-tanah wakaf yang tidak terdokumentasi.

“Ini yang melatarbelakangi adanya peraturan pemerintah terkait percepatan pensertipikatan tanah wakaf dan bebas biaya,” kata Toto.

Dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah telah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan tahun 2025.

Pencanangan tersebut ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); 4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri); 5. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 9. Jaksa Agung Republik Indonesia; 10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 11. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 12. Kepala Badan Informasi Geospasial; 13. Para Gubernur; dan 14 Para Bupati/Wali Kota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia sebagai Gerakan Nasional dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Secara khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Presiden menginstruksikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran 3 (tiga) kriteria, yaitu:

Kluster 1, yaitu bidang tanah yang memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikat;

Kluster 2, yaitu bidang tanah yang hanya dicatat dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan;

Kluster 3, yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, yang disebabkan subjek atau objeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, Inpres itu menginstruksikan Menteri Agraria/Kepala BPN untuk membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian pemilikan dan/atau penguasaan tanah; membuat/ menyiapkan/ merevisi Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta menyampaikan hasil keluaran (output) Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta dan melakukan evaluasi dan monitoring, dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.

Secara khusus melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk memberikan informasi berupa data spasial batas Sempadan Sungai, Danau/Waduk/Situ/ Embung kepada Kementerian ATR/BPN; dan melakukan pendampingan kepada petugas pengumpul data fisik dan yuridis Kementerian ATR/BPN di daerah batas Sempadan Sungai, Danau/ Waduk/ Situ/Embung.

Dalam Inpres itu juga Presiden menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*/Miftahuddin

Menjadi Juru Damai Mengatasi Konflik Kawasan Asia Tenggara

Ainuddin Chalik
-
0
Menjadi Juru Damai Mengatasi Konflik Kawasan Asia Tenggara

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Hidayatullah dengan jejaringnya baik regional maupun internasional, dipandang layak menjadi juru damai khususnya di Asia Tenggara atas beragam konflik horisontal yang masih kerap melanda kawasan ini. Hal itu mengemuka dalam acara seminar bertajuk “Hidayatullah Global Forum: Tranforming Charity Organizations Into Global Peacemakers”.

Acara dari rangkaian Silaturahim Nasional (Silatnas) Hidayatullah 2018 itu menghadirkan pembicara Wakil Presiden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Huseyin Oruc (Turki) dan Founder Dakwah Corner Bookstore Farid Ullah A. Hussin (Makkah).

Pembicara pertama Huseyin Oruc mengatakan peran penting yang bisa dilakukan Hidayatullah dalam sebagai upaya menciptakan perdamaian global.

Diantaranya, menurut Huseyin, Hidayatullah dapat memperkuat hubungan dengan muslimin di regional Asia Tenggara dalam bentuk bantuan kemanusiaan, dialog, kunjungan dakwah ke berbagai tempat ke kawasan Asia Tenggara.

“Dapat juga mengundang atau bekerjasama mengundang anak anak dari Pattani, Rohingya, Singapura, untuk belajar di Pesantren-pesantren Hidayatullah,” kata Huseyin yang juga wakil IHH sebagai pemantau perdamaian Mindanao, Filipina Selatan.

Dia mendorong untuk membangun jaringan persaudaraan yang sangat kuat, saling membantu dan membela satu sama lain dalam satu komunitas besar umat Islam.

“Karena kita bagian dari umat ini, maka setiap kita punya hak bahkan berkewajiban untuk mewakili saudara-saudara kita yang kesusahan dan menyampaikan kesusahan mereka kepada orang lain,” katanya seraya menambahkan misi bantuan dan kemanusiaan bukanlah hal yang mudah.

Pada kesemparan tersebut Oruc juga mengabarkan tentang perkembangan proses perdamaian Bangsamoro di Mindanao Selatan dengan pemerintah Filipina. Sebagai pemantau perdamaian resmi di daerah konflik yang sudah berlangsung lima dekade atau konfilik terlama yang terjadi di Asia Tenggara, Huseyin mengabarkan bahwa pemerintah Filipina akan memberikan hak-hak Bangsamoro.

“Sebentar lagi kita akan menyaksikan akan ada parlemen sendiri di kalangan bangsamoro sendiri, mengatur pemerintahan sendiri,” ujarnya.

Sedangkan Farid Ullah A. Hussin, pembicara kedua dalam acara yang bertujuan memperkuat hubungan Hidayatullah dengan saudara-saudara muslim di regional Asia Tenggara ini berbicara tentang kondisi muslim Rohingya yang sudah selama 70 tahun tidak punya kepastian tentang tanah dan hak-hak mereka.

“Semua lembaga hukum dan pengadilan internasional sudah punya pandangan hukum yang sama tentang apa yang telah terjadi di Rohingya sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Tapi tak ada perubahan yang terjadi. Saya mengira mungkin karena dua faktor, karena sistemnya yang tidak berjalan dengan benar atau pada dasarnya Rohingya Muslim sudah tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki hak manusia,” ujar Farid Ullah..

Selain itu, Farid Ullah menyampaikan tiga tuntutan Muslim Rohingya. Pertama, kepastian bisa kembali dengan aman. Kedua, pengakuan dan hak sebagai warga negara. Dan, ketiga, Perlindungan dan pengakuan dari bangsa internasional bahwa mereka dapat hidup dengan aman di tanahnya.

“Tuntutan itu hanya bisa dilakukan jika ada dukungan dari pihak internasional. Dan yang paling kami harapkan adalah dari negara-negara anggota ASEAN,” ujarnya menambahkan.

Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dzikrullah W. Pramudya selaku inisiator Hidayatullah Global Forum menjelaskan  forum ini bertujuan diantaranya untuk mendengarkan bagaimana kerja dan upaya mengentaskan problem di kawasan yang kira kira bisa berhubungan dengan apa yang selama ini menjadi concern Hidayatullah.

“Forum juga ini memberikan pandangan pandangan horizon kepada aktifis dakwah di Silatnas ini bahwa pekerjaan kita bukan hanya ada di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Dan kita bisa mengambil pelajaran kepada mereka yang telah lebih dulu mengerjakan seperti IHH,” kata Dzikrullah.

Selain itu, kata dia, Hidayatullah Global Forum akan menyambung silaturrahim dengan saudara saudara dari berbagai belahan dunia.

“Tahun ini yang kita undang dari Turki dan Rohingya. Insya Allah dalam waktu waktu berikutnya kita akan mengundang tokoh tokoh lainnya,” katanya.

Dzikrullah mengemukakan, Hidayatullah Global Forum rencananya akan dikembangkan bukan hanya event lima tahunan, tapi menjadi event tahunan yang isinya akan dikembangkan menjadi hal yang diinginkan khususunya menyorot isu-isu di kawasan.

Pada kesempatan tersebut, IHH membuka kesempatan kepada pemuda pemudi Hidayatullah untuk menjadi relawan IHH di berbagai negara. IHH sendiri menyandang special consultative di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).(ybh/hio)

Hidayatullah Jajaki Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan

Masykur Suyuthi
-
0
Hidayatullah Jajaki Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan

BALIKPAPAN (Hidayatullah.or.id) – Menandai perjalanan 45 tahun, Hidayatullah terus meneguhkan komitmen untuk berkhidmat seluasnya untuk bangsa. Hal itu setidaknya ditandai dengan menjajaki kerjasama dengan Islamic Online University di tengah arena Silaturahim Nasional (Silatnas) Hidayatullah, di kampus Gunung Tembak, Balikpapan, Jum’at (23/11).

Diketahui, Islamic Online University adalah perguruan tinggi berbasis online yang didirikan oleh Dr. Bilal Philips, dai kelahiran Jamaika.

Tawaran kerjasama tersebut mencakup beberapa program antara lain, pengadaan learning centre (pusat pembelajaran), program S2 (Magister) para dai, pembelajaran Bahasa Inggris Islami, digitalisasi modul kuliah, hingga pendirian universitas berbasis online.

“Ada banyak perubahan sosial yang mesti disikapi dengan baik. Salah satunya adalah kemajuan era digital dan networking,” jelas Bilal Philips, dalam sambutannya.

Menurut Abu Ameenah, demikian sapaannya, universitas yang didirikannya sejak 2001 hingga saat ini sudah menampung tak kurang dari 45.000 mahasiswa dari berbagai negara.

Saat ini mahasiswa, lanjut Bilal, tidak mesti hadir di satu tempat di waktu tertentu. Sebab belajar sekarang bisa dilakukan di mana saja, secara online.

Lebih jauh, Bilal mengingatkan, bagi mahasiswa yang belum punya budaya belajar secara swadaya, masih membutuhkan learning center (pusat pembelajaran) sebagai pengikat mereka.

“Alhamdulillah. Ini menjadi berkah buat Hidayatullah. Semoga kami bisa segera menindaklanjuti tawaran mahal ini,” ucap Muhaimin, mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah.*/Masykur Suyuthi

1...511512513...690Halaman 512 dari 690

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI