Beranda blog Halaman 54

Dari Hidayatullah Palu Siarkan Pesan Penjagaan Lingkungan Hidup sebagai Ibadah Sepanjang Hayat

Hidayatullah.or.id
-
0
Dari Hidayatullah Palu Siarkan Pesan Penjagaan Lingkungan Hidup sebagai Ibadah Sepanjang Hayat

PALU (Hidayatullah.or.id) — Kegiatan peduli lingkungan perlu dibiasakan dan dilakukan secara berkelanjutan karena menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Hidayatullah Palu, Ustadz Firdaus, saat pelaksanaan Aksi Peduli Lingkungan Pesisir Pantai di Kelurahan Tondo, Kota Palu.

Ia menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah aktivitas ibadah sepanjang hayat karena merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara konsisten oleh berbagai unsur masyarakat.

Aksi peduli lingkungan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 Syaban 1447 (27/1/2026), dan melibatkan ustadz serta santri Hidayatullah Palu bersama Pemerintah Kelurahan Tondo, Komando Distrik Militer (Kodim) 1306/Kota Palu, serta masyarakat setempat.

Kegiatan berlangsung di kawasan pesisir pantai yang berada di belakang Pondok Pesantren Hidayatullah Tondo. Lokasi tersebut dipilih sebagai ruang bersama yang memiliki fungsi ekologis penting sekaligus berdekatan dengan aktivitas masyarakat.

Firdaus mengatakan pelaksanaan aksi bersih pantai ini sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Kawasan pantai adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat pesisir, baik dari sisi sosial maupun ekologis. Oleh karena itu, upaya menjaga kebersihannya melibatkan berbagai pihak agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Firdaus menyebutkan bahwa kerja sama antara pemerintah, unsur TNI, dan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama.

“Kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian bersama sekaligus upaya memperkuat ikatan emosional antara pemerintah, TNI, dan Hidayatullah Palu. Sinergi seperti ini sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan aksi peduli lingkungan difokuskan pada pembersihan area pantai dari berbagai jenis sampah. Para peserta secara bersama-sama menyisir kawasan pesisir untuk mengumpulkan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Aktivitas ini dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga proses pembersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

Selain kegiatan pembersihan, aksi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan bagi warga. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan pesisir sebagai bagian dari pelestarian alam.

“Edukasi tersebut disampaikan melalui praktik langsung, dengan menekankan bahwa kebersihan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Kegiatan ini memperoleh respons positif dari masyarakat Kelurahan Tondo. Melalui pelaksanaan aksi peduli lingkungan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan investasi jangka panjang.

BMH-SAR Hidayatullah Lakukan Aksi Tanggap Darurat Banjir Bandang di Desa Penakir

Hidayatullah.or.id
-
0
BMH-SAR Hidayatullah Lakukan Aksi Tanggap Darurat Banjir Bandang di Desa Penakir

PEMALANG (Hidayatullah.or.id) — Tim Siaga Bencana Laznas Baitulmaal Hidayatullah (BMH) dan SAR Hidayatullah melakukan aksi tanggap darurat penanganan darurat banjir bandang yang melanda Desa Penakir, Kecamatan Pulosari, Pemalang, Jawa Tengah, pada akhir Januari 2026, saat hujan masih turun sepanjang hari dan kondisi lapangan dinilai memerlukan penanganan cepat.

Hengky, Koordinator Lapangan aksi tanggap darurat BMH, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya mengirimkan logistik, tetapi juga terjun langsung bersama tim relawan gabungan lainnya membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak serta mendistribusikan makanan siap saji untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi di tengah suhu dingin yang menusuk.

Banjir bandang tersebut menyebabkan situasi darurat di sejumlah wilayah Desa Penakir dan sekitarnya. Air bah yang datang secara tiba-tiba mengakibatkan kerusakan pada rumah warga serta memaksa penduduk meninggalkan tempat tinggal mereka.

Hingga Senin, 26 Januari 2026, suasana di lokasi masih dilaporkan mencekam karena curah hujan yang belum mereda dan adanya potensi banjir susulan.

BMH bersama SAR Hidayatullah bergerak ke lokasi bencana untuk melakukan aksi tanggap darurat. Kegiatan yang dilakukan mencakup proses evakuasi warga dari area rawan, penyaluran bantuan logistik, serta dukungan langsung di titik-titik pengungsian. Kehadiran relawan difokuskan untuk membantu warga yang terdampak langsung dan memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pengungsi secara merata.

Data lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 1.900 jiwa terpaksa mengungsi akibat kerusakan rumah atau ancaman lanjutan dari banjir. Pengungsi tersebar di beberapa lokasi di Kecamatan Pulosari. Sebagian besar warga mengungsi di wilayah kecamatan dengan jumlah mendekati seribu jiwa, sementara ratusan lainnya bertahan di Masjid Desa Penakir dan di gedung SD Penakir yang difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara.

Prioritas Keselamatan Warga

Dalam keterangannya, Hengky menyampaikan bahwa kondisi lapangan masih memerlukan perhatian intensif. Ia menyebutkan bahwa hujan yang turun sepanjang hari meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga.

“Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena hujan turun sepanjang hari. Kami fokus pada evakuasi dan memastikan warga mendapatkan makanan layak,” ujarnya saat ditemui di lokasi pengungsian.

Selain distribusi logistik, relawan BMH terlibat langsung dalam pembersihan puing-puing bangunan yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Kegiatan ini dilakukan untuk membuka akses lingkungan serta mengurangi risiko lanjutan bagi warga yang berada di sekitar lokasi terdampak.

Pada saat yang sama, makanan siap saji dibagikan kepada pengungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian, terutama di tengah kondisi cuaca yang dingin.

Respons atas kehadiran relawan disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat. Kepala Dusun Wanasari, Darno, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan BMH dan relawan di lapangan. Ia menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu warga dalam situasi darurat, terutama ketika banyak akses terhambat akibat genangan air dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh warga terdampak. Bapak Miskan, salah satu pengungsi yang saat ini bertahan di lokasi pengungsian, menyatakan bahwa bantuan evakuasi dan makanan yang diberikan sangat berarti bagi dirinya dan warga lain.

“Terima kasih kepada BMH dan para donatur. Bantuan makanan dan evakuasi ini sangat berarti bagi kami di saat akses sulit dan air masih mengancam,” ujarnya.

Hingga saat ini, ancaman banjir susulan masih menjadi perhatian utama di wilayah terdampak. Para pengungsi masih memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Kebutuhan tersebut meliputi makanan siap saji dan bahan pangan pokok, selimut serta perlengkapan bayi dan lansia, ketersediaan air bersih dan alat kebersihan, serta peralatan pompa air untuk membantu proses pembersihan lingkungan pascabanjir. Kondisi ini menjadi bagian dari situasi darurat yang masih berlangsung di Desa Penakir dan Kecamatan Pulosari.

Mengenali Dasar Transformasi Organisasi

Fu'ad Fahrudin
-
0
Mengenali Dasar Transformasi Organisasi

GAMBARLAH sebuah garis, katakanlah 10 cm. Lalu tebalkan garis itu selebar 10 cm juga. Apa yang nampak? Apakah masih seperti garis?

Jawabannya garis itu telah tiada. Kini yang ada adalah sebuah bangun dua dimensi dengan keempat sisi berukuran sama. Di persekolahan, bangun ini dikenal dengan nama persegi, sementara di kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan kotak.

Sekarang bagaimana jika garis 10 cm itu ditebalkan 3 cm saja, apa yang nampak? Apakah masih seperti garis?

Jawabannya kurang lebih, iya, garis itu masih nampak meskipun sudah mirip dengan persegi panjang. Akan tetapi karakteristik garis masih terlihat, yakni panjang garis dengan lebarnya memiliki perbandingan yang signifikan. Secara visual, dimungkinkan orang-orang masih menerima jika itu dinamakan garis.

Satu pelajaran yang bisa didapatkan dari kesemua uraian tersebut adalah urgensi karakteristik khas, dalam contoh ini berkaitan dengan visual. Bahwa sesuatu diberi nama tertentu karena memiliki satu atau lebih karakteristik khas. Karakteristik ini tidak berdiri sendiri, tapi hasil hubungan atau perbandingan satu komponen dengan lainnya. Sebagaimana pada contoh, panjang dengan lebar dibandingkan. Pada perbandingan tertentu, ditetapkanlah sesuatu itu sebagai persegi panjang, persegi, atau ‘sekedar’ garis.

Padahal proses yang dilalui garis menjadi persegi dan persegi panjang sama saja: Penebalan garis. Akan tetapi karena suatu tindakan berbasis perbandingan ukuran dilakukan, maka hasil akhirnya tidaklah sama. Alhasil penamaannya juga berbeda.

Demikian dalam kehidupan nyata. Suatu proses yang dilakukan dua orang atau kelompok mungkin sama. Akan tetapi karena ada perbedaan tindakan khas, maka sangat dimungkinkan hasilnya akan berbeda. Satu pihak menghasilkan A, sementara lainnya B.

Inilah dasar terhadap apa yang disebut transformasi. Sesuatu tidak dikenai tindakan acak, tapi khas. Ada prinsip-prinsip yang senantiasa dijaga dalam prosesnya. Alhasil semoga hasil yang diharapkan benar-benar tergapai.

Demikian halnya dengan transformasi organisasi. Tidak serta merta organisasi digerakkan tetapi ada sederetan prinsip yang memandu. Misalkan bentuk akhirnya seperti apa, sisi mana yang perlu digerakkan terlebih dahulu, serta siapa yang menjadi penggerak utama di berbagai jenjang.

Penguasaan organisatoris terhadap prinsip-prinsip transformasi organisasi diharapkan menjadi jaminan agar organisasi berubah ke bentuk yang benar-benar diharapkan. Jika tidak, organisasi mungkin akan berubah tetapi tidak sesuai ekspektasi. Meminjam kembali permisalan awal, rancangan organisasi awalnya persegi, namun hasil akhirnya menjadi persegi panjang.

Ada tiga hal dasar yang melahirkan prinsip-prinsip transformasi organisasi. Pertama, hasil akhir yang ingin dicapai, biasa diistilahkan dengan visi atau orientasi. Kedua, kapasitas kepemimpinan yang efektif, agar berkemampuan menggerakkan dan memberdayakan orang-orang di organisasi ke hasil akhir yang diharapkan. Sementara ketiga, keterampilan manajerial, mencakup seluruh aktivitas menata berbagai sumber daya untuk mendukung pergerakan orang-orang ke arah yang telah ditetapkan pemimpin.

Terkait visi atau orientasi, semua pihak di organisasi perlu memahaminya. Perihal ini sesuatu yang pokok agar energi individual, sosial, dan organisasional bergerak ke arah yang sama. Dengan demikian gerakan menjadi efektif.

Adapun kapasitas kepemimpinan dan keterampilan manajerial, keduanya dapat dibagi. Walaupun memiliki kesamaan, keduanya memiliki distingsi yang signifikan. Sehingga person-person yang perlu menguasai salah satu dari keduanya lebih mudah diidentifikasi.

Para pimpinan puncak merupakan pihak yang diharapkan memiliki kapasitas kepemimpinan tinggi. Sementara pimpinan di bawahnya atau bahkan staf perlu memiliki keterampilan manajerial yang mampu menyokong para pimpinan puncak. Keduanya menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan.

Lebih jauh, ketiga hal dasar yang melahirkan prinsip-prinsip transformasi organisasi tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya terikat oleh nilai-nilai yang diyakini organisasi. Semakin kokoh keyakinan atas nilai-nilai tersebut, semakin terikat ketiga hal dasar tersebut. Secara simultan, ketiganya lebih mudah saling menguatkan. Sehingga prinsip-prinsip transformasi organisasi lebih mudah dirumuskan serta dipahami orang-orang di organisasi.

Terakhir, organisasi disilakan memilih satu pendekatan atau pola transformasi organisasi. Para ahli telah mengenalkan aneka ragamnya. Pendalaman akademis perlu dilakukan organisasi jika ingin transformasinya berjalan lebih mulus. Wallah a’lam.[]

*) Fu’ad Fahrudin, penulis Ketua Departemen Perkaderan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah

Forum Board of Peace Bentukan Trump Dinilai Upaya Kaburkan Realitas Penjajahan Palestina

Hidayatullah.or.id
-
0
Forum Board of Peace Bentukan Trump Dinilai Upaya Kaburkan Realitas Penjajahan Palestina
Warga Palestina di Jabalia melaksanakan salat Idul Fitri di tengah kehancuran yang disebabkan oleh pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Gaza (Foto: Reuters/Mahmoud Issa)

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, menyampaikan apresiasi atas langkah aktif pemerintah Indonesia dalam menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.

Sikap tersebut dinilai sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dukungan politik dan diplomatik Indonesia selama ini dipandang sebagai bagian dari konsistensi sikap moral dalam isu Palestina.

Namun demikian, Rasfiuddin menegaskan bahwa dukungan harus disertai dengan kehati-hatian dalam memilih dan terlibat pada inisiatif internasional tertentu. Menurutnya, tidak semua forum perdamaian benar-benar berorientasi pada keadilan substantif bagi Palestina.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap langkah diplomatik perlu diukur secara cermat agar tidak justru melemahkan posisi Palestina sebagai pihak yang selama ini menjadi korban konflik dan dominasi kekuatan global.

Dalam pada itu, Rasfiuddin menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace baru baru ini, sebuah badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ia pimpin langsung. Ia menilai bahwa forum tersebut menyimpan problem mendasar dalam konstruksi politik dan orientasi perdamaian yang ditawarkan, khususnya terkait posisi Palestina.

“Inisiatif Board of Peace justru tampak berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina dengan membungkusnya dalam narasi perdamaian global,” kata Rasfiuddin dalam keterangannya dari Malaysia, Senin, 7 Sya’ban 1447 (26/1/2025).

Rasfiuddin menjelaskan, kerangka perdamaian semacam ini berisiko mengaburkan realitas konflik yang selama puluhan tahun ditandai oleh pendudukan militer, perampasan wilayah, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Dia menegaskan, perdamaian yang mengabaikan akar ketidakadilan struktural justru berfungsi sebagai mekanisme normalisasi penjajahan.

Salah satu keberatan utama yang disampaikan adalah posisi Israel dalam forum tersebut yang ditempatkan sebagai anggota setara, bukan sebagai kekuatan pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum dan moral. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara konsisten menyebut Israel sebagai occupying power di wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

“Penyetaraan posisi Israel dan Palestina dalam forum semacam Board of Peace justru menegasikan realitas asimetris konflik. Pola ini sukar diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan prinsip keadilan internasional,” katanya.

Dia menekankan, Palestina, yang selama ini berada dalam posisi terjajah dan mengalami dampak langsung kekerasan bersenjata, diperlakukan seolah-olah memiliki tanggung jawab konflik yang sama.

Rekam Jejak Donald Trump

Rasfiuddin juga menggarisbawahi bahwa pembentukan Board of Peace tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kebijakan Donald Trump terkait Palestina.

Ia mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memangkas bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Kebijakan-kebijakan tersebut secara luas dikritik oleh komunitas internasional karena memperburuk posisi Palestina dan memperkuat dominasi Israel.

Rasfiuddin menilai bahwa orientasi Board of Peace tampak selaras dengan agenda politik tertentu yang tidak berpihak pada keadilan bagi Palestina. Ia menyebut bahwa pendekatan yang mengabaikan hak kembali pengungsi dan legalitas pendudukan berpotensi menjadi bagian dari proses pembersihan etnis yang berlangsung secara sistematis, meskipun dikemas dalam bahasa diplomasi dan stabilitas regional.

Rasfiuddin menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak mungkin dibangun tanpa keterlibatan langsung entitas rakyat Palestina. Menurutnya, forum perdamaian yang didominasi oleh elit global, tanpa representasi substantif dari pihak yang paling terdampak, hanya akan menghasilkan kesepakatan elitis yang jauh dari realitas penderitaan di lapangan.

“Data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa penjajahan berkepanjangan ini telah menyebabkan jutaan warga Palestina hidup sebagai pengungsi dan puluhan ribu korban sipil berjatuhan selama beberapa dekade,” terangnya.

Fakta ini, menurut Rasfiuddin, seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap perundingan perdamaian, bukan justru dikesampingkan demi kepentingan stabilitas politik jangka pendek.

Oleh karena itu, Rasfiuddin mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap korban dalam setiap inisiatif diplomatik terkait Palestina.

Keterlibatan Indonesia di forum internasional, menurutnya, harus diarahkan untuk memperkuat posisi Palestina sebagai bangsa yang terjajah, bukan sebaliknya, agar perdamaian yang diupayakan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral global.

Afifah Hanafi Kembali Pimpin Jakarta, Konsolidasi Mushida untuk Menjawab Tantangan Sosial Perkotaan

Hidayatullah.or.id
-
0
Afifah Hanafi Kembali Pimpin Jakarta, Konsolidasi Mushida untuk Menjawab Tantangan Sosial Perkotaan

JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Afifah Hanafi kembali dipercaya memimpin Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Hidayatullah (Mushida) Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 2026–2031. Pelantikan pengurus PW Muslimat Hidayatullah Jakarta di Pusat Dakwah Jakarta pada Ahad, 6 Sya’ban 1447 (25/1/2026), tersebut menjadi momentum penguatan amanah dan konsolidasi gerakan muslimah dalam menjawab tantangan zaman.

Dalam sambutan perdananya usai dilantik, Afifah Hanafi menegaskan bahwa amanah merupakan fitrah manusia yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan keimanan.

Ia mengajak seluruh pengurus untuk meyakini bahwa takdir Allah SWT tidak pernah salah terhadap hamba-Nya. Bahkan, menurutnya, gugurnya sehelai daun pun terjadi atas kehendak Allah.

“Amanah harus dijalani dengan memaksimalkan potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia, yakni akal, penglihatan, dan hati, dengan berpedoman kepada dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur’an dan Sunnah,” ujarnya.

Afifah juga menekankan pentingnya ikhtiar yang sungguh-sungguh disertai doa dan permohonan bimbingan Allah dalam melaksanakan setiap tanggung jawab organisasi. Ia mengingatkan bahwa dalam kultur Hidayatullah, amanah struktural bukan sesuatu yang diminta atau ditolak, melainkan dijalani sebagai bentuk pengabdian.

Pada periode kepemimpinannya, Afifah menaruh harapan besar pada penguatan ekonomi keumatan berbasis kader. Menurutnya, kemandirian ekonomi menjadi salah satu pilar penting dalam menopang dakwah dan ketahanan umat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Selain itu, PW Muslimat Hidayatullah Jakarta juga menargetkan pengiriman kader-kader potensial, khususnya murobiyyah wilayah, untuk melanjutkan program pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu. Program pembinaan tersebut meliputi tahsin Al-Qur’an, Grand MBA, kajian tematik, sirah nabawiyah, tazkiyatun nafs, adab, dan materi keislaman lainnya, sebagaimana telah berjalan secara konsisten selama lima tahun terakhir.

Afifah juga menegaskan keberlanjutan program SEMAT (Sedekah Jumat) sebagai program turunan Pengurus Pusat yang bersinergi dengan DPW dan didukung oleh berbagai pihak. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan di sejumlah titik di Jakarta agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat.

Menutup sambutannya, Afifah mengajak seluruh hadirin, khususnya para pengurus yang baru dilantik, untuk tetap bersemangat di tengah gempuran tantangan zaman. Ia menyoroti derasnya arus globalisasi, degradasi moral, dan krisis identitas bangsa sebagai tantangan nyata yang harus dihadapi dengan peran aktif muslimah.

“Muslimah Hidayatullah dipanggil untuk menjadi pelopor perubahan. Kita harus menjadi teladan dalam membentuk keluarga yang berkualitas, berakhlakul karimah, berilmu, dan berdaya. Dari keluarga inilah akan lahir generasi rabbani yang siap memimpin peradaban,” pungkasnya.

Rakerwil Hidayatullah Bali Tegaskan Peran Dakwah dan Keberdayaan Umat di Tengah Masyarakat

Hidayatullah.or.id
-
0
Rakerwil Hidayatullah Bali Tegaskan Peran Dakwah dan Keberdayaan Umat di Tengah Masyarakat

DENPASAR (Hidayatullah.or.id) — Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Bali Tahun 2026 diselenggarakan pada Sabtu hingga Ahad, bertepatan dengan 5–6 Sya’ban 1447 Hijriah atau 24–25 Januari 2026 Masehi. Kegiatan ini bertempat di Kampus Madya Hidayatullah Denpasar dan diikuti oleh kurang lebih 60 peserta yang berasal dari berbagai unsur struktural dan mitra strategis organisasi.

Selain itu, peserta juga mencakup perwakilan Dewan Pengurus Pusat yang mengikuti secara daring melalui platform zoom, jajaran DPW dan DPD se-Bali, unsur Muslimat dan Muslimah Hidayatullah, Pemuda Hidayatullah, Mushida, pengurus Kampus Madya, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua DPW Hidayatullah Bali, Didik Khoiruddin Zuhri, S.Pd.I, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian struktural organisasi di wilayah Bali. Ia menegaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Bali telah terisi oleh kepengurusan Dewan Pengurus Daerah secara penuh.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan modal penting bagi penguatan peran Hidayatullah di tengah masyarakat, terutama apabila ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki daya juang yang kuat serta kapasitas keilmuan yang memadai.

“Dengan struktur yang telah lengkap, organisasi diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi umat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua DPW Hidayatullah Bali juga menekankan bahwa program dakwah dan tarbiyah menjadi arus utama sekaligus ujung tombak aktivitas organisasi di wilayah Bali. Program ini dijalankan secara terencana dan sistematis, antara lain melalui penugasan dai Hidayatullah yang secara rutin mengisi khutbah Jumat di masjid-masjid yang tersebar di seluruh Bali.

Didik menyebutkan tercatat hingga puluhan dai Hidayatullah telah dijadwalkan secara rapi untuk menjalankan tugas tersebut setiap pekan. Pola ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk menjaga kesinambungan dakwah, sekaligus memastikan bahwa pesan keislaman disampaikan secara konsisten dan terstruktur kepada masyarakat.

Didik menambahkan, Rakerwil DPW Hidayatullah Bali Tahun 2026 ini menjadi forum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menegaskan prioritas dakwah dan tarbiyah, serta merumuskan tantangan strategis ke depan, khususnya dalam bidang ekonomi keummatan dan pembinaan umat Islam di wilayah minoritas.

“Semoga dari forum ini, tercipta keselarasan visi dan langkah antarunsur organisasi dalam menjalankan peran keumatan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tandasnya.

Kemandirian dan Keberdayaan Organisasi

Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan oleh jajaran Ketua MUI Provinsi Bali yang diwakili oleh KH. Drs. Nurkhamid, M.Ed, disampaikan penekanan pada pentingnya kemandirian dan keberdayaan organisasi dalam bidang ekonomi keummatan.

Menurut Kyai Nurkhamid, Hidayatullah perlu membangun dan mengembangkan basis ekonomi yang kuat agar mampu menopang keberlangsungan organisasi serta kesejahteraan para pengurus dan kader di dalamnya.

Ia mencontohkan pengalaman organisasi keislaman lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang lembaga-lembaga ekonominya telah berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Kyai Nurkhamid pun mengingatkan implikasi dari program pemandirian ini adalah perlunya strategi serius dan terencana dalam mengelola potensi ekonomi umat sebagai bagian integral dari penguatan organisasi.

Selain aspek ekonomi, perhatian terhadap kondisi sosial-keagamaan umat Islam di Bali juga menjadi sorotan penting. Dalam konteks umat Islam sebagai kelompok minoritas, disampaikan bahwa terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang relatif jarang tersentuh pembinaan rohani, khususnya para mualaf.

Oleh karena itu, Hidayatullah didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan akidah bagi mereka. Upaya ini dipandang strategis untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Islam merupakan jalan hidup yang lurus serta membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin, baik bagi individu maupun kehidupan sosial secara lebih luas.

Menata Barisan melalui Peneguhan Soliditas dan Tradisi Syura untuk Kemajuan Umat

Hidayatullah.or.id
-
0
Menata Barisan melalui Peneguhan Soliditas dan Tradisi Syura untuk Kemajuan Umat

BATAM (Hidayatullah.or.id) — Ketua Badan Pembina Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Batam, Drs. H. Nusyamsa Hadis, menegaskan bahwa soliditas yang dibangun melalui penataan barisan shaf jamaah yang lurus merupakan fondasi penting dalam meraih ridha dan keberkahan Allah Ta’ala.

Menurutnya, kekuatan tersebut diwujudkan melalui khidmat keumatan yang berorientasi pada upaya memajukan umat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyampaikan bahwa ikhtiar membangun Peradaban Islam harus dimulai dari proses pembinaan yang berjenjang, mencakup pembentukan pribadi, keluarga, hingga masyarakat, dan dijalankan secara berjamaah sebagai satu kesatuan gerak.

Penegasan tersebut disampaikan Nursyamsa dalam kegiatan Pelantikan Pengawas dan Pelaksana Kerja Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Batam yang dilaksanakan pada Sabtu, 5 Sya’ban 1447 (24/1/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pengajian Rutin Yayasan sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai spiritual sekaligus konsolidasi kelembagaan.

Pelantikan menjadi forum resmi untuk menandai penguatan struktur organisasi yayasan dalam menjalankan peran pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Acara pelantikan diikuti oleh unsur Badan Pembina, Badan Pengawas, Badan Pengurus, serta seluruh pegawai Kampus Utama Hidayatullah Batam. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan tertib.

Dalam sambutannya, Drs. H. Nusyamsa Hadis kembali menekankan pentingnya membangun kekuatan organisasi melalui keteraturan dan kebersamaan. Ia menyampaikan bahwa barisan yang tertata rapi bukan hanya simbol kedisiplinan, tetapi juga mencerminkan kesiapan kolektif dalam mengemban amanah umat.

Menurutnya, pelayanan kepada umat dan kontribusi dalam pembangunan bangsa memerlukan fondasi spiritual dan organisasi yang kokoh, yang dibangun secara konsisten dan berkesinambungan.

Ia juga menyoroti peran musyawarah atau syura sebagai elemen mendasar dalam kepemimpinan Islam. Dalam pandangannya, pencapaian cita-cita peradaban tidak dapat dilepaskan dari pola kepemimpinan yang menjunjung tinggi proses kolektif. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan yang bertumpu pada musyawarah menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola yang sehat dan berkeadilan.

“Jika ingin menjadi unggul, profesional, dan sejahtera, maka seluruh proses kepemimpinan harus dijalankan dengan prinsip syuro,” ujarnya. Ia menekankan agar setiap keputusan strategis diambil melalui mekanisme yang melibatkan pertimbangan bersama dan tanggung jawab kolektif.

Nursyamsa menambahkan, penguatan struktur dan konsolidasi kelembagaan ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan peran Kampus Utama Batam dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, Ketua Badan Pembina juga mengajak seluruh civitas Kampus Utama Hidayatullah Batam untuk menyambut bulan tersebut dengan sikap positif dan keterbukaan.

Nursyamsa mengimbau agar seluruh unsur di lingkungan kampus membuka ruang saling memaafkan sebagai bagian dari persiapan spiritual dan sosial.

Cahaya Semakin Benderang

Sementara itu, Anggota Badan Pembina Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Batam, Dr. Nanang Noerpatria, turut menyampaikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan harapan agar kehadiran Badan Pembina yang baru dapat memberikan kontribusi yang semakin kuat bagi perkembangan Kampus Utama Batam.

Ia mengungkapkan harapan agar peran tersebut menjadi “cahaya yang semakin benderang” bagi lembaga, sejalan dengan makna nama pendirinya.

Pelantikan Pengawas dan Pelaksana Kerja Yayasan ini menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola Kampus Utama Hidayatullah Batam. Melalui kegiatan tersebut, yayasan menegaskan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan lembaga secara profesional, kolektif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.[]

Ghofar Hadi Kaitkan Amanah dan Pengetahuan dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan

Hidayatullah.or.id
-
0
Ghofar Hadi Kaitkan Amanah dan Pengetahuan dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan

DENPASAR (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota, Dr. Abdul Ghofar Hadi, M.Pd.I, menegaskan kembali posisi amanah sebagai fondasi utama dalam kehidupan keorganisasian dan kepemimpinan. Menurut Abdul, amanah bukan sekadar konsep normatif melainkan sebagai nilai inti yang menentukan kualitas individu dan arah gerak institusi.

Hal itu disampaikan Ghofar dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah Hidayatullah (Rakerwil) Provinsi Bali yang diselenggarakan di Kampus Madya Hidayatullah Denpasar pada Sabtu, 5 Sya’ban 1447 (24/1/2025).

Ghofar menjelaskan, sikap amanah merupakan karakter inheren para nabi, yang secara eksplisit setidaknya disebut sebanyak lima kali dalam Surah Asy-Syu‘araa’, yakni pada ayat 107, 125, 143, 162, dan 178. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa amanah adalah syarat dasar legitimasi kepemimpinan dan kepercayaan publik.

Sejalan dengan itu, beliau mengingatkan adanya larangan tegas untuk mengkhianati amanah sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Anfal ayat 27. Pengkhianatan terhadap amanah tidak hanya berdampak pada rusaknya tatanan organisasi atau institusi, tetapi juga mencerminkan problem integritas personal.

“Nabi juga mengingatkan kita, sikap tidak amanah bahkan sebagai salah satu ciri kemunafikan. Oleh karena itu, amanah harus dipahami sebagai tanggung jawab moral, komitmen ruhani, dan fungsi struktural yang melekat pada setiap peran dan jabatan yang diemban,” kata Ghofar yang hadir secara daring tersebut.

Namun demikian, terang Ghofar, amanah tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa landasan ilmu. Amanah yang dijalankan tanpa pengetahuan berpotensi melahirkan kesalahan kebijakan dan ketidakefisienan kerja. Dalam konteks inilah, terangnya, konsep iqra’ memperoleh relevansi strategis.

Iqra’, jelasnya, tidak dimaknai secara sempit sebagai aktivitas membaca teks semata, melainkan mencakup proses belajar, meneliti, menganalisis, serta melakukan pembaruan diri secara berkelanjutan. “Iqra’ adalah perintah revolusioner yang menjadi pondasi peradaban dan kunci utama kemajuan umat,” katanya.

Ghofar lantas menyinggung keteladanan tokoh-tokoh sentral dalam sejarah Hidayatullah. Ustadz Abdullah Said digambarkan sebagai pembaca ulung dengan kecintaan tinggi terhadap buku, yang beriringan dengan kekuatan spiritual dan ibadahnya.

Demikian pula Rais ‘Am, Ustadz Abdurrahman Muhammad, dikenal sebagai pembaca Al-Qur’an yang konsisten serta penggemar literatur. Keteladanan ini, kata Ghofar, menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan dan kedalaman spiritual tidak terpisah dari tradisi literasi yang kuat.

Ghofar menarik isu literasi dalam konteks yang lebih luas sehingga perlu menjadi perhatian serius, terutama ketika dihadapkan pada fakta kondisi literasi di Indonesia. Membaca tidak boleh direduksi sebatas sarana memperoleh informasi, pemahaman konseptual, atau pencapaian gelar akademik.

“Tujuan utama dari perintah iqra’ adalah agar kita mampu melaksanakan amanah dan tugas dengan baik. Literasi, dengan demikian, berfungsi sebagai instrumen etis dan praktis untuk memastikan tanggung jawab dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Implikasi dari pandangan tersebut adalah pengakuan bahwa setiap peran dalam struktur organisasi, baik di tingkat DPW, DMW, DPP, organisasi pendukung, departemen, maupun unit-unit kerja lainnya, menuntut penguasaan ilmu, kesiapan mental, serta keterampilan yang memadai.

Menurutnya, tidak ada satu pun posisi yang dapat dijalankan secara efektif tanpa proses belajar yang serius. Oleh karena itu, membaca, belajar, dan mengikuti program peningkatan kapasitas atau pelatihan pengurus menjadi kebutuhan mendasar.

Pada titik ini, Ghofar memandang penugasan sebagai bentuk perkaderan yang paling nyata dan efektif dimana amanah yang diberikan melalui tugas mendorong seseorang untuk belajar lebih keras, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan beribadah secara ikhlas.

“Penugasan tidak hanya menguji kemampuan lapangan, tetapi juga membentuk karakter, etos kerja, dan kedewasaan spiritual kader. Kesemuanya membentuk satu kesatuan proses perkaderan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia,” imbuhnya menandaskan.

Hidayatullah Papua Barat Daya Tekankan Peran yang Berdampak bagi Umat dan Bangsa

Hidayatullah.or.id
-
0
Hidayatullah Papua Barat Daya Tekankan Peran yang Berdampak bagi Umat dan Bangsa

RAJA AMPAT (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, M.Ag., M.H., menyampaikan bahwa Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) hendaknya mampu melahirkan program kerja yang sistematis, konsisten, dan memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi internal organisasi, tetapi juga bagi umat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dia saat pembukaan Rapat Kerja Wilayah I Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Papua Barat Daya yang dilaksanakan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Rapat Kerja Wilayah I DPW Hidayatullah Papua Barat Daya diselenggarakan selama dua hari, pada 25–26 Januari 2026. Kegiatan ini mengusung tema Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Mandiri dan Berpengaruh. Tema tersebut menjadi landasan pelaksanaan agenda Rakerwil yang diarahkan pada perumusan langkah-langkah kerja organisasi di tingkat wilayah.

Dudung menyampaikan bahwa forum Rakerwil merupakan momentum penting bagi DPW Hidayatullah Papua Barat Daya untuk menata arah gerak organisasi. Ia menjelaskan bahwa Rakerwil tidak hanya diposisikan sebagai agenda rutin, tetapi sebagai sarana penyusunan strategi implementasi kebijakan umum organisasi.

Ia menyampaikan bahwa program kerja yang dirumuskan dalam Rakerwil diharapkan tersusun secara sistematis dan dijalankan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa program tersebut perlu diarahkan agar memberikan dampak yang dapat dirasakan, baik oleh internal organisasi maupun oleh masyarakat luas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Mari terus mengambil peran dalam pembangunan bangsa dengan berpegang pada kerangka agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus nasional yang telah disepakati para pendiri bangsa,” katanya.

Penguatan Sumber Daya Manusia

Sementara itu, Ketua DPW Hidayatullah Papua Barat Daya, M. Sanusi, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa Rakerwil merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unsur organisasi.

Ia menjelaskan bahwa forum ini diselenggarakan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis organisasi agar mampu merespons dinamika tantangan dakwah dan pendidikan yang terus berkembang.

M. Sanusi menyampaikan bahwa pengelolaan organisasi memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur. Menurutnya, Rakerwil I difokuskan pada penguatan konsolidasi jati diri organisasi, transformasi tata kelola, kemandirian lembaga, serta penguatan sumber daya manusia. Fokus tersebut menjadi bagian dari agenda pembahasan dalam rangkaian sidang Rakerwil.

Ia juga menyampaikan tiga pokok perhatian yang menjadi fokus bersama dalam Rakerwil, yaitu penguatan jati diri organisasi, peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga, serta penguatan sinergi dan kolaborasi untuk optimalisasi gerakan dakwah.

“Ketiga poin ini dibahas sebagai bagian dari kerangka kerja DPW Hidayatullah Papua Barat Daya,” katanya.

Rakerwil I DPW Hidayatullah Papua Barat Daya dihadiri oleh jajaran pengurus DPW dan DPD Hidayatullah se-Papua Barat Daya, Pengurus Mushida Papua Barat Daya, serta sejumlah undangan.

Hadir pula Dandim 1805 Raja Ampat, perwakilan Pos TNI Angkatan Laut Raja Ampat, Majelis Taklim Al Akbar Warbayam, Ketua BKMT Raja Ampat, Imam Masjid Al Akbar, dan masyarakat sekitar Kampus Hidayatullah Raja Ampat.

Pelaksanaan pembukaan Rakerwil berlangsung dalam kondisi cuaca panas, namun kegiatan berjalan tertib sesuai agenda.

Longsor Babakan Menyisakan Duka Mendalam dan Puluhan Warga Masih Hilang

Hidayatullah.or.id
-
0
Longsor Babakan Menyisakan Duka Mendalam dan Puluhan Warga Masih Hilang
Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kelurahan Pasirkuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Yusep/ Hidayatullah.or.id)

BOGOR (Hidayatullah.or.id) — Dini hari itu pada Sabtu, 5 Sya’ban 1447 (24/1/2025) sekira pukul tiga pagi, alam seolah tumpah di Kampung Babakan. Hujan deras yang tak henti berujung pada petaka yang mengubur puluhan rumah dalam sekejap.

Kini, di hari kedua pascabencana, Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kelurahan Pasirkuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, bukan lagi sekadar titik koordinat di peta, melainkan pusat duka bagi mereka yang kehilangan segalanya.

Relawan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) – SAR Hidayatulah bersama tim gabungan telah berada di sana sejak detik-detik awal. Bukan sekadar bertugas, mereka hadir untuk memeluk duka warga yang kini hanya bisa menatap gundukan tanah tempat rumah mereka dulu berdiri.

Ahad pagi (25/1), suasana di lokasi evakuasi sempat mencekam. Saat tim sedang berupaya mencari 73 warga yang masih hilang, suara gemuruh kembali terdengar. Pukul 10.30 WIB, longsor susulan terjadi. Nyawa para relawan terancam.

“Kami harus mundur sementara dari zona utama demi keselamatan tim,” ujar Yusep Suhendar, Koordinator Lapangan BMH, dengan napas tersengal.

Namun, langkah mundur itu bukan berarti menyerah. Begitu situasi mereda, mereka kembali terjun ke kubangan lumpur. Medan berat dan ancaman maut tidak menyurutkan langkah BMH untuk menemukan mereka yang masih tertimbun.

Timbunan Tanah

Hingga Minggu sore, data mencatat pilu yang mendalam. Sebanyak 17 saudara kita ditemukan telah tiada, sementara puluhan lainnya masih dalam penantian yang menyiksa di bawah timbunan tanah.

Bagi 23 penyintas yang berhasil selamat dari maut, hidup tak lagi sama. 30 rumah yang mereka bangun dengan tetesan keringat bertahun-tahun, kini hilang tak berbekas.

Di posko pengungsian, tatapan kosong para penyintas berbicara lebih banyak dari kata-kata. Mereka butuh lebih dari sekadar makanan; mereka butuh kepastian dan kehadiran kita.

Saat ini, kebutuhan mendesak bukan hanya alat pelindung bagi relawan yang bertaruh nyawa di lapangan, tapi juga makanan siap saji untuk perut-perut yang lapar di pengungsian.

“BMH terus bersiaga, berkoordinasi dengan Basarnas dan BNPB, memastikan setiap bantuan sampai ke tangan yang paling membutuhkan,” imbuh Yusep.

1...535455...717Halaman 54 dari 717

Press Release

Khutbah Jum'at

Senggang

Hidayatullah.or.id

TONTON TVHID DI SINI