JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan jatidiri Hidayatullah sebagai gerakan dakwah dan tarbiyah. Ia menyampaikan bahwa penguatan jatidiri tersebut memiliki relevansi langsung dengan peran Hidayatullah sebagai bagian dari masyarakat Muslim Indonesia yang berkontribusi dalam memajukan dakwah dan kehidupan berbangsa.
Hal itu disampaikan dia saat memimpin gelaran rapat koordinasi persiapan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2026 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026), dan diikuti oleh para Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah dari 37 provinsi di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada penyelarasan arah, pemantapan kerangka kerja, serta kesiapan penyelenggaraan Rakerwil 2026 di tingkat wilayah.
Dalam arahannya, Dudung menyampaikan bahwa Rakerwil memiliki posisi strategis dalam sistem organisasi Hidayatullah karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional yang dirumuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan pelaksanaan program di tingkat wilayah dan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Rakerwil merupakan forum permusyawaratan resmi organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Dasar Organisasi (PDO), khususnya Pasal 37 ayat (15) serta Pasal 50 ayat (1) dan (2). Dengan dasar tersebut, terangnya, Rakerwil menjadi instrumen konsolidasi yang memastikan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program organisasi secara terstruktur.
Dalam konteks tema nasional Konsolidasi Jatidiri dan Transformasi Organisasi menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh, Dudung menjelaskan jatidiri organisasi mencakup kejelasan arah ideologis, sistem kerja yang tertata, serta keberlanjutan program yang dirancang secara berkesinambungan.
Dalam konteks keindonesiaan, penguatan jatidiri ini dipandang sebagai upaya memastikan bahwa peran dakwah dan pendidikan yang dijalankan Hidayatullah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial di Indonesia.
Dudung menambahkan bahwa transformasi organisasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal tanpa mengubah karakter dasar perjuangan Hidayatullah. Proses transformasi tersebut disampaikan sebagai langkah terencana dan terukur yang dijalankan dalam kerangka sistem organisasi yang telah ditetapkan.
Waktu Pelaksanaan Rakerwil
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rakerwil 2026 akan dilaksanakan oleh seluruh DPW Hidayatullah di Indonesia dalam rentang waktu 20 Januari hingga 16 Februari 2026.
Pelaksanaan Rakerwil di masing-masing wilayah diarahkan untuk memastikan bahwa program utama derivasi DPP dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal sesuai dengan kondisi dan kapasitas wilayah.
Selain program utama, DPW juga diarahkan untuk menyusun program pendukung berdasarkan skala prioritas dan kemampuan riil masing-masing wilayah. Penyusunan program tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan efektif dan terukur.
Rapat koordinasi ini juga membahas tujuan dan keluaran Rakerwil, antara lain pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan orientasi bagi pengurus DPW dan Dewan Pengurus Daerah (DPD), unsur organisasi pendukung, pengelola amal usaha, serta badan usaha di tingkat wilayah.
Rakerwil diharapkan menghasilkan dokumen Program Kerja DPW dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPW yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan organisasi.
Masih dalam paparannya, Dudung menekankan pentingnya kedisiplinan manajerial dan tata kelola organisasi, termasuk kesiapan dokumen sebelum dan setelah Rakerwil.
Seluruh DPW diminta menyiapkan perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta mendokumentasikan hasil Rakerwil dalam bentuk berkas digital sebagai bagian dari akuntabilitas organisasi.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Lembaga pendidikan digital Educourse melakukan kunjungan ke Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Pusat Dakwah Hidayatullah, Jakarta, pada Selasa, 1 Syaban 1447 (20/12026).
Agenda pertemuan ini menjadi bagian dari silaturahmi kelembagaan sekaligus forum pemaparan program yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Rombongan Educourse diterima oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Pendidikan, Muzakkir Usman, Ph.D. Dalam penerimaan tersebut, ia didampingi oleh Syamsul Bahri yang berasal dari Hidayatullah Institute (HI). Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog dan pemaparan program dari pihak Educourse kepada jajaran DPP Hidayatullah.
Dalam pengantar pertemuan, disampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang pendidikan digital. Fokus pembahasan diarahkan pada pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks pendidikan di Indonesia. Seluruh pembahasan disampaikan dalam kerangka pertukaran informasi antar lembaga.
Educourse diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan digital yang bergerak di bidang kursus dan pelatihan. Hingga saat ini, Educourse tercatat telah melatih lebih dari 600.000 siswa yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan wilayah di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Subhan Prawira. Informasi tersebut disampaikan sebagai gambaran umum mengenai latar belakang dan skala layanan Educourse.
Dalam sesi pemaparan program, Educourse menjelaskan Gerakan Sejuta Siswa Digital (GESIT) sebagai salah satu program unggulan. Program ini disebut telah berjalan di 250 sekolah. Pelaksanaan GESIT dilakukan melalui dua skema, yaitu berbayar dan gratis. Dalam implementasinya, program tersebut didukung oleh kolaborasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari sejumlah mitra, termasuk lembaga keuangan syariah dan Paragon.
Salah satu bentuk kolaborasi yang disampaikan dalam pertemuan adalah program Coding bersama Paragon Disabilitas. Program ini melibatkan peserta tunarungu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut menghadirkan juru bicara sebagai sarana komunikasi. Program ini disampaikan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang dapat diakses oleh berbagai kelompok peserta didik.
Educourse juga memaparkan sebaran wilayah pelaksanaan programnya yang saat ini telah mencakup tujuh provinsi di Indonesia. Dari aspek kurikulum, Educourse menyampaikan bahwa pembelajaran yang dijalankan mengintegrasikan Kurikulum Nasional dengan American Curriculum. Integrasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam program-program Educourse.
Dalam bidang inovasi pembelajaran, Educourse memperkenalkan Robot Edubite sebagai salah satu media pendukung proses belajar. Robot tersebut dilengkapi dengan sensor cahaya dan sensor mata.
Selain itu, Educourse juga mengembangkan dan menggunakan berbagai Alat Peraga Edukasi (APE). APE tersebut digunakan dalam pembelajaran sains, teknologi, dan pemrograman dengan pendekatan interaktif.
Selain menyasar peserta didik, Educourse juga memaparkan program peningkatan kompetensi pendidik. Program pelatihan guru menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang dijalankan.
Pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan. Skema pelaksanaannya diawali dengan pelatihan intensif selama lima hari, kemudian dilanjutkan dengan on training atau pendampingan berkelanjutan.
Pada bagian akhir forum, tersimpul harapan bersama dapat membangun sinergi dalam memperluas akses pendidikan digital yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, guna mencetak generasi unggul di masa depan.
LOMBOK BARAT (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Sembelih Halal (LSH) Hidayatullah Perwakilan Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Juru Sembelih Halal pada Senin hingga Selasa, 30 Rajab-1 Sya’ban 1447 (19–20/1/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia halal, sekaligus persiapan daerah dalam menghadapi kebijakan wajib halal nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026.
Pembukaan Diklat yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh lembaga, antara lain Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah NTB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Haryadi Iskandar, serta Bupati Lombok Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber utama Ketua LSH Hidayatullah Pusat, KH. Nanang Hanani, S.Pd.I., MA, yang dikenal sebagai pakar di bidang penyembelihan halal dan penguatan standar halal dari sektor hulu.
Dalam sambutannya, Sekretaris DPW Hidayatullah NTB, Fardin Rabbani, M.Pd., menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk tampil sebagai pusat ekosistem halal dunia. Potensi tersebut ditopang oleh jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta regulasi negara yang semakin kokoh.
Fardin menegaskan bahwa halal tidak semata dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan standar mutu, kesehatan, dan daya saing ekonomi nasional.
Fardin mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana.
“Pemerintah menargetkan penerapan wajib halal secara penuh pada Oktober 2026”, kata Fardin. Sehingga, lanjutnya menegaskan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan penyedia layanan pangan, perlu melakukan persiapan secara sistematis.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Hidayatullah NTB menghadirkan empat lembaga halal yang terintegrasi, yakni Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Lembaga Sembelih Halal Hidayatullah, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Hidayatullah, serta Sasambo Halal sebagai lembaga konsultasi. Keempatnya dirancang untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir.
Fardin menjelaskan bahwa LSH Hidayatullah hingga tahun 2025 telah menyelenggarakan delapan kali Diklat Juru Sembelih Halal, dan kegiatan ini merupakan diklat ke-9 sekaligus yang pertama pada tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa LSH Hidayatullah menjadi satu-satunya lembaga di NTB yang secara aktif melakukan sertifikasi juru sembelih halal sebagai upaya menjaga kehalalan produk sejak tahap awal.
Pada sisi lain, LPH Hidayatullah mencatat prestasi nasional dengan menempati peringkat kedua terbaik setelah MUI. Di wilayah NTB, lembaga ini tercatat aktif mendampingi lebih dari 300 pelaku usaha sepanjang 2025, mencakup hotel, restoran, rumah tahanan, hingga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, LP3H Hidayatullah berfokus pada pendampingan UMKM skala kecil secara gratis agar sertifikasi halal dapat diakses secara merata. Sasambo Halal melengkapi ekosistem tersebut dengan layanan konsultasi dan edukasi halal sejak tahun 2025.
Dukung Ekosistem Halal Daerah
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, S.STP., M.H, menyampaikan apresiasi atas nama Bupati Lombok Barat kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Kegiatan ini sangat strategis dalam rangka menjaga kehalalan produk pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung penguatan ekosistem halal di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
Rizky Bani Adam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penuh program yang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk implementasi Jaminan Produk Halal dan persiapan menuju wajib halal 2026.
Menurutnya, keberadaan juru sembelih halal yang kompeten, bersertifikat, dan berintegritas merupakan elemen penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan publik.
Kepala Diskominfotik berharap peserta diklat tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga menghayati nilai amanah, profesionalisme, dan ihsan. Rizky Bani Adam menutup sambutan dengan harapan agar diklat ini membawa manfaat luas, meningkatkan kualitas layanan halal daerah, serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat Lombok Barat.
Ilustrasi kuda mati (Foto: Ai Dream Lab/ Hidayatullah.o.id)
SAMBIL menyeruput kopi yang tidak lagi hangat di pagi basah, pikiran justru mulai panas memikirkan satu fenomena klasik yang terus berulang dalam sejarah organisasi: kuda mati (dead horse).
Sejak zaman sepeda onthel menjadi simbol kemajuan hingga era mobil listrik berteknologi AI racikan Tesla-nya Om Elon Musk, kisah jatuh-bangun organisasi mengalir seperti musik latar kehidupan. Kadang melankolis penuh ratapan, kadang menghentak riang, namun ujungnya sering sama: sebagian jatuh karena gagal membaca perubahan.
Pertanyaan yang sederhana namun menggelitik: mengapa organisasi besar, apalagi yang kecil, bisa terjungkal tragis justru saat berada di puncak kejayaan?
Disinilah metafora Dead Horse Theory hadir seperti tausiyah satir yang menampar halus. Petuah Suku Dakota tersebut berbunyi lugas: “If you realize you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.” Jika sadar sedang menunggang kuda mati, strategi terbaik adalah turun. Titik. Anak PAUD pun paham.
Masalahnya, organisasi sering jauh lebih kreatif daripada anak PAUD dalam menyangkal realitas. Alih-alih turun, mereka justru sibuk mengganti pelana, menyisir bulu-bulunya, mengadakan seminar “Kiat Memacu Kuda Mati di Era 5.0”, bahkan studi banding ke kandang tetangga. Satu hal yang tidak dilakukan: mengakui bahwa kudanya sudah wafat dengan khidmat.
Di balik semua itu sebenarnya ada ketakutan: takut kehilangan simbol, takut dituduh tidak loyal, takut dianggap mengkhianati sejarah. Padahal tradisi lahir untuk menjawab tantangan zamannya.
Ketika tantangan berubah, mempertahankan bentuk lama tanpa pembaruan justru mengubur ruh tradisi itu sendiri. Setia itu mulia, tetapi setia pada sistem yang mati adalah cara paling elegan untuk bunuh diri perlahan.
Al-Qur’an menegaskan hukum perubahan secara tegas, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Peter Drucker pernah mengingatkan bahwa bahaya terbesar di masa turbulensi bukan perubahan itu sendiri, melainkan bertindak dengan logika kemarin.
John P. Kotter bahkan dengan lantang menunjukkan bahwa banyak transformasi gagal bukan karena kekurangan ide, tetapi karena mentalitas lama masih bercokol.
Sementara ituClayton Christensen dengan tajam menambahkan, kenyamanan terhadap model lama sering membutakan organisasi terhadap perubahan disruptif.
Kesibukan dan Ilusi Kemajuan
Di dunia korporasi, sindrom kuda mati tampil telanjang dan brutal. Kodak yang telah mengembangkan kamera digital sejak 1970-an, tetapi menahan inovasi tersebut hanya karena dihantui ketakutan menggerus produk lamanya (kamera analog) yang banyak menyumbang laba, akhirnya harus gigit jari meratapi kejatuhannya.
Ada pula Nokia, yang dikenal sebagai brand sejuta umat karena menguasai lebih dari sepertiga pasar ponsel dunia, akhirnya harus terkapar karena terlambat membaca pergeseran ekosistem aplikasi.
Berikutnya BlackBerry juga harus bertekuk lutut di bawah deru roda kompetisi karena terlalu lama percaya pada keunggulan abadi keyboard fisik. Dan Yahoo yang kehilangan fokus karena terjebak diversifikasi tanpa arah strategi yang jelas akhirnya meratap di pojok ruang sejarah dengan penuh penyesalan.
Mereka semua bukan bodoh. Mereka hanya terlalu cinta pada model dan metode lama yang pernah berjaya.
Riset global tentang transformasi organisasi menunjukkan bahwa lebih dari separuh inisiatif perubahan gagal bukan karena kekurangan dana atau teknologi, melainkan karena resistensi budaya dan keterlambatan mengubah cara berpikir.
Rasulullah ﷺ memberi prinsip efisiensi yang sangat relevan, “Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya.” (HR. Tirmidzi).
Dalam bahasa organisasi kira-kira berbunyi: berani menghentikan aktivitas yang tidak lagi berdampak adalah tanda kedewasaan, bukan tanda kurang loyal.
Wujud Kuda Mati dalam Organisasi
Pertanyaan strategisnya adalah, dalam bentuk apa kuda mati mewujud di sebuah organisasi? Pertanyaan ini penting karena dead horse dalam organisasi jarang tampil sebagai satu kesalahan kecil yang mudah dikenali. Ia lebih sering bersembunyi di jantung sistem, menyamar sebagai kebiasaan lama yang terasa wajar, bahkan dianggap suci karena sudah bertahun-tahun dilakukan.
Setidaknya ada 5 bentuk “kuda mati” dalam organisasi yang perlu diwaspadai bila mulai tampak gejalanya.
Kuda mati pertama biasanya hidup di kepala para pengambil keputusan. Cara berpikir yang pernah berhasil di masa lalu dipertahankan sedemikian rupa seperti kitab yang tidak boleh disentuh tafsirnya. Kritik dianggap pembangkangan, ide baru dicurigai sebagai ancaman stabilitas, dan data sering kalah pamor dari ‘apa kata’ senior. Akibatnya, organisasi seperti mengemudi sambil menatap kaca spion: terlalu fokus pada kejayaan masa lampau sampai lupa membaca tikungan di depan.
Kuda mati kedua menjelma dalam struktur dan tata Kelola organisasi yang kaku. Rantai keputusan bagitu panjang seperti antrean sembako zaman krisis tahun 1998, birokrasi gemuk, koordinasi antar unit penuh gesekan ego, dan energi habis untuk administrasi. Organisasi tampak sibuk dan rapi di permukaan, tetapi lamban merespons realitas di lapangan. Kapal terlihat gagah di pelabuhan, namun goyah ketika ombak datang.
Kuda mati ketiga sering tersembunyi dalam cara organisasi mengelola manusianya. Loyalitas buta dipuja, tetapi kapasitas sering diabaikan. Regenerasi berjalan alami tanpa desain, berharap talenta hebat lahir seperti hujan turun dari langit. Talenta muda tidak diberi ruang tumbuh, sementara yang senior nyaman di kursi lama. Intinya organisasi tidak memiliki human capital framework yang jelas, sehingga tidak memiliki konsep pengelolaan SDI yang utuh dan terintegrasi, mulai dari tahap recruitment, development hingga retirement. Akibatnya, organisasi rajin bekerja, tetapi miskin pembaruan.
Kuda mati keempat bersemayam dalam model layanan dan program. Banyak kegiatan terus dijalankan bukan karena masih relevan, melainkan karena “sudah dari dulu begitu”. Organisasi sibuk memproduksi aktivitas, bukan menciptakan perubahan. Kadang yang dilayani justru ego internal, bukan kebutuhan umat atau masyarakat (stakeholder). Ini seperti restoran yang bangga pada resep lama, padahal pelanggan sudah berubah selera dan pelayanannya tertinggal zaman.
Kuda mati kelima terletak pada fondasi ekonomi dan pembiayaan. Ketergantungan pada satu sumber dana, tata kelola keuangan yang kurang transparan, minim inovasi usaha, dan ketidakmampuan membaca peluang ekonomi membuat organisasi berjalan di atas es tipis. Program tampak gagah bertebaran di tabel hasil rapat kerja, tetapi napas keuangannya pendek. Idealisme tinggi, daya tahannya terancam rendah. Dalam jangka panjang bila darah organisasi mengalami krisis, semangat bisa habis sebelum misi organisasi tercapai.
Mengambil Langkah Transformasi
Transformasi bukan soal jargon atau kemampuan membuat tagline, bukan pula mengubah hal-hal yang bersifat asesoris (accessoriesable) dalam organisasi, melainkan keberanian mengganti cara hidup organisasi. Setidaknya ada lima langkah kunci yang perlu dijalani dengan disiplin.
Pertama, membangun kesadaran kolektif berbasis fakta, bukan perasaan. Kottermenempatkan rasa urgensi (sense of crisis) sebagai pintu awal perubahan. Organisasi perlu berani membuka data kinerja, kualitas dampak, tren partisipasi kader, dan suara masyarakat secara jujur. Banyak perusahaan besar memulai transformasi ketika berani menampilkan angka yang mungkin tidak nyaman di ruang rapat.
Kedua, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan adaptif. Drucker menegaskan bahwa strategi sangat tergantung dari kekuatan manusianya. Investasi pada kepemimpinan kolaboratif, melek literasi digital, mampu membaca kompleksitas jaman, dan berani mengambil keputusan berbasis data harus menjadi agenda inti organisasi.
Ketiga, menyelaraskan tata kelola dan proses internal agar tidak membunuh energi perubahan. Struktur yang gemuk, birokrasi berlapis, dan alur keputusan yang lambat adalah pembunuh senyap transformasi. Transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kejelasan peran personal harus menjadi nafas kerja harian, bukan menjadi rutinitas mekanistik yang mematikan.
Keempat, memperkuat kualitas layanan dan nilai bagi seluruh stakeholder. Christensenmengingatkan bahwa organisasi sering kalah karena terlalu fokus pada kenyamanan internal dan lupa pada kebutuhan pengguna atau stakeholder. Dalam organisasi dakwah, jamaah, santri, walisantri, simpatisan dan donatur harus merasakan manfaat dan dampak yang nyata dari semua aktivitas yang dilakukan organisasi.
Kelima, memperkokoh daya dukung finansial dan keberlanjutan. Transformasi tanpa fondasi ekonomi ibarat membangun menara di atas pasir. Diversifikasi sumber pendanaan, tata kelola usaha yang profesional, transparansi keuangan, dan inovasi ekonomi umat harus diperlakukan sebagai bagian integrasi misi organisasi.
Lima langkah ini bukan pekerjaan satu malam, tapi perjalanan panjang yang menuntut disiplin, menjadi pembelajar sejati, berani mengoreksi diri, dan konsistensi eksekusi.
Di warung kopi, kita boleh terus bercanda. Tapi dalam ruang strategi, kita perlu mode serius: mungkin selama ini kita terlalu rajin merawat ‘kuda mati’. Tidak apa-apa. Itu tanda kita setia.
Tapi, kalau kita terus sibuk merawat kuda mati tanpa berani turun, kita bukan sedang bergerak maju tapi hanya menunda ketertinggalan dengan penuh percaya diri.
Meninggalkan kuda mati tidak berarti meninggalkan nilai. Nilai itu kompas, bukan kendaraan. Kompas boleh sama sejak dulu karena masuk perkara yang tsawabit, tetapi kendaraan wajib diganti kalau bannya botak dan mesinnya batuk-batuk karena masuk urusan mutaghayyirat.
Sejarah tidak pernah memberi penghargaan kepada mereka yang paling rajin merawat kuda mati, tetapi kepada mereka yang berani turun dari pelananya karena mampu membaca perubahan zaman. Allahu a’lam.
*) Akhmad Ali Subur,penulis Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Jawa Tengah
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Atmosfer intelektual terasa begitu hidup selama tiga hari terakhir. Sebuah agenda besar bertajuk Rihlah Ilmiah Pendidikan mendalami konsep islamisasi ilmu berhasil menghimpun para pemikir, akademisi, dan praktisi pendidikan dari berbagai penjuru nusantara untuk menggali kembali akar peradaban Islam.
Agenda yang berlangsung selama tiga hari, Jum’at-Ahad, 27-29 Rajab 1447 (16-18/1/2025) di Kota Depok tersebut mempertemukan pemikir, akademisi, serta praktisi pendidikan dari berbagai latar belakang untuk mendalami gagasan Islamisasi Ilmu sebagai bagian dari upaya meneguhkan kembali akar peradaban Islam.
Rihlah Ilmiah Pendidikan ini menghadirkan dua tokoh pemikiran Islam kontemporer, yakni Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud dan Dr. Adian Husaini. Keduanya mengulas secara mendalam konsep Islamisasi Ilmu yang diperkenalkan oleh filosof Muslim terkemuka, Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Pembahasan diarahkan pada kerangka pemikiran, tujuan, serta implikasi konsep tersebut dalam praktik pendidikan.
Forum ini diikuti oleh peserta dengan latar belakang yang beragam. Sejumlah profesor dari perguruan tinggi negeri ternama seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Indonesia tercatat hadir. Selain itu, akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi Swasta, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, turut berpartisipasi.
Kehadiran praktisi pendidikan juga terlihat melalui keterlibatan jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat Islam seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hidayatullah, dan Persatuan Islam, serta jaringan pesantren Al-Qur’an seperti Wadi Mubarak dan Pondok Pesantren Al-Qur’an Permata. Komunitas pendidikan Jalanin yang berfokus pada pengembangan guru dan pelajar juga ambil bagian dalam diskusi dan perumusan langkah implementatif.
Peluncuan BukuProf. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud
Salah satu rangkaian penting dalam rihlah ini adalah peluncuran buku kumpulan syair terbaru karya Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud berjudul Pohon Kebaikan: Peradaban Fadilah.
Karya tersebut diperkenalkan sebagai kumpulan syair yang memuat pesan-pesan peradaban. Dalam sesi pembedahan buku, Dr. Khalif Muammar, yang merupakan murid Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, menyampaikan pandangannya terhadap karya tersebut.
“Prof. Wan Daud sering menyebut bahwa Muslim Indonesia itu seperti singa yang sedang tertidur. Puisi-puisi ini ditulis untuk membangkitkan singa tersebut agar tidak lagi menegasikan semangat membangun masyarakat berperadaban,” ujar Dr. Khalif.
Pandangan serupa disampaikan oleh ulama yang juga sastrawan Habiburrahman el Shirazy. Ia menyebut bahwa Prof. Wan tidak hanya berperan sebagai pemikir, tetapi juga sebagai penyair yang menyampaikan pesan pergerakan peradaban.
Buku keempat Prof. Wan tersebut, menurutnya, mengajak pembaca memahami hakikat peradaban Islam sekaligus mengenal ruh para tokoh besar sejak masa Rasulullah SAW, dengan penekanan pada nilai kesetiaan, kejujuran, kesungguhan, ketabahan, dan keberanian.
Rihlah Ilmiah Pendidikan ini dipandu oleh Dr. Nirwan dan Dr. Ardiansyah. Dalam berbagai sesi, peserta diajak mengeksplorasi konsep Dewesternisasi sebagai tahap awal sebelum Islamisasi Ilmu.
Dewesternisasi dijelaskan sebagai proses pembersihan ilmu dari elemen pandangan hidup Barat yang bersifat sekuler. Konsep adab ditempatkan sebagai pilar utama. Merujuk pemikiran Prof. al-Attas, krisis umat dijelaskan berakar dari hilangnya adab atau loss of adab, yang berdampak pada kekacauan ilmu dan problem kepemimpinan.
Dalam pemaparannya, Prof. Wan menyampaikan bahwa Islamisasi Ilmu merupakan langkah fundamental untuk mengembalikan ilmu kepada tujuan Ilahi serta mencegah penyimpangan akibat ilmu yang terlepas dari adab.
Ia juga menyebut bahwa gagasan tersebut telah diterapkan secara praktis di Indonesia melalui lembaga pendidikan At-Taqwa Depok yang didirikan oleh Dr. Adian Husaini. Lembaga tersebut diperkenalkan sebagai model penerapan Islamisasi Ilmu dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan adab sebagai fondasi utama di atas disiplin ilmu lainnya.
Rencana Aksi Bersama
Menjelang penutupan acara, para peserta menyepakati pentingnya menindaklanjuti khazanah ilmu yang diperoleh. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam rencana aksi bersama untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan secara mendasar.
Rencana tersebut mencakup komitmen implementasi mandiri di masing-masing institusi, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Selain itu, peserta juga merumuskan rencana pengembangan paradigma bersama di kalangan pendidik melalui pendekatan Islamic Worldview. Langkah ini diperkuat dengan rencana integrasi kurikulum melalui penyusunan materi ajar berbasis konsep adab.
Sebagai bagian dari langkah strategis, para tokoh yang hadir menyatakan komitmen untuk melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan masukan kepada pemerintah guna mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
PEMUDA selalu menempati posisi sentral dalam sejarah perubahan sosial dan kebangkitan peradaban. Dalam lintasan sejarah Islam maupun peradaban dunia, hampir seluruh proyek besar transformasi masyarakat digerakkan oleh generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian melampaui konteks zamannya.
Namun, kita juga harus menyadari bawah potensi tersebut tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Ia hanya bermakna ketika dipertemukan dengan sistem pembinaan, pendampingan, takwin, dan arah perjuangan yang jelas.
Relasi antara generasi muda dan generasi senior dalam sebuah gerakan atau organisasi selalu menyimpan dinamika khas. Pemuda hadir dengan kesegaran gagasan, kecepatan bergerak, dan keberanian bereksperimen, sementara generasi senior membawa kedalaman pengalaman, kearifan strategis, dan memori sejarah.
Tantangan utamanya kemudian bukan memilih salah satu, melainkan bagaimana mengintegrasikan keduanya secara produktif. Ketika relasi ini gagal dikelola, perbedaan mudah berubah menjadi jarak, bahkan konflik laten. Sebaliknya, ketika disinergikan, ia menjadi kekuatan peradaban.
Dalam konteks kaderisasi, persoalan pemuda tidak dapat dibaca semata dari sisi kuantitas. Jumlah yang terbatas sering kali menjadi alarm bagi perlunya evaluasi serius atas sistem pembinaan, daya tarik gerakan, dan relevansi pendekatan terhadap generasi baru.
Namun, kuantitas tidak pernah berdiri sendiri. Yang lebih menentukan adalah kualitas kader, terutama keberadaan inti kader yang memiliki militansi, kapasitas intelektual, dan kesiapan memikul amanah jangka panjang. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar sering kali digerakkan oleh kelompok kecil yang terdidik dan terorganisasi dengan baik.
Pemuda, dalam perspektif organisasi dan peradaban, sejatinya adalah ruang inkubator kepemimpinan. Pada fase ini, kesalahan adalah bagian dari proses, kegagalan adalah ruang belajar, dan pendampingan menjadi kebutuhan utama. Menempatkan pemuda semata sebagai pelaksana teknis tanpa sistem pembinaan yang memadai berisiko melahirkan generasi yang cekatan bekerja tetapi miskin visi. Kepemimpinan strategis tidak lahir dari kelelahan lapangan semata, melainkan dari proses pematangan ide, karakter, dan tanggung jawab.
Keterlibatan pemuda dalam ranah politik juga merupakan keniscayaan historis. Politik, dalam makna luas, adalah ruang distribusi kekuasaan, kebijakan publik, dan sumber daya. Namun, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa politik bukan medan yang bisa dimasuki secara spontan dan emosional. Ia memerlukan perencanaan jangka panjang, seleksi kader yang ketat, integritas moral, kapasitas membaca situasi, serta dukungan struktural yang memadai.
Karena itu, tidak semua pemuda diarahkan ke politik praktis, melainkan disiapkan melalui pembentukan kelompok kader strategis yang matang secara intelektual dan etis.
Selain politik, advokasi sosial merupakan medan pembelajaran kepemimpinan yang tak kalah penting. Keterlibatan pemuda dalam pembelaan terhadap kelompok tertindas, korban ketidakadilan, dan masyarakat yang termarjinalkan adalah madrasah empati yang membentuk kepekaan sosial dan keberanian moral.
Di ruang inilah pemuda belajar memahami realitas umat secara langsung, bukan melalui wacana abstrak. Kepemimpinan yang lahir dari pengalaman advokasi semacam ini cenderung memiliki sensitivitas yang lebih dalam terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Isu kemandirian juga perlu dibaca secara jernih. Kemandirian adalah tujuan pendidikan kader, tetapi tidak boleh dijadikan dalih untuk melepas tanggung jawab pendampingan. Dalam proses pembinaan, terdapat perbedaan tipis antara melatih kemandirian dan membiarkan kader berjalan sendiri tanpa dukungan.
Organisasi induk memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk menopang pemuda, termasuk dalam aspek dasar kehidupan, agar energi terbaik mereka tidak habis pada perjuangan survival individual, melainkan tercurahkan bagi misi kolektif.
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah siapa yang mendampingi pemuda agar siap menjadi pemimpin peradaban di zamannya. Sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh besar tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk oleh sistem pendidikan, pembinaan ruhani, latihan intelektual, dan pendampingan guru-guru strategis.
Pemuda hari ini pun membutuhkan ekosistem serupa: mentor ideologis yang menanamkan visi peradaban, pendamping strategis yang membimbing langkah organisasi dan sosial, pelatih keterampilan hidup, serta lingkungan amanah yang tidak membiarkan mereka berjalan sendiri atas nama kemandirian.
Pada akhirnya, pemuda bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan penentu masa depan gerakan dan peradaban. Sinergi antara kearifan generasi senior dan semangat generasi muda adalah prasyarat mutlak keberlanjutan. Jika potensi telah disiapkan oleh sejarah dan zaman, maka manusialah yang bertanggung jawab menyiapkan jalan.
Kaderisasi tanpa pendampingan adalah ilusi, dan kemandirian tanpa dukungan berisiko menjadi penelantaran. Pemimpin tidak hadir sebagai pemberian instan, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang konsisten dan bertanggung jawab.[]
*) Ahmad Suyanto Barokah,penulis Pengurus Daerah (PD) Pemuda Hidayatullah Surabaya Jawa Timur
BANTEN (Hidayatullah.or.id) — Musyawarah, mujahadah, dan munajat menjadi tiga kata kunci yang mengemuka dalam Musyawarah Wilayah ke-III Muslimat Hidayatullah (Mushida) Banten. Konsep yang disingkat sebagai “3M” tersebut disampaikan sebagai penegasan arah kepemimpinan dan kerja organisasi ke depan, sekaligus menjadi refleksi atas tanggung jawab kolektif muslimah dalam mengelola amanah dakwah dan keluarga.
Penekanan tersebut mengemuka dalam forum musyawarah yang berlangsung selama dua hari dan dihadiri unsur pengurus wilayah serta peserta undangan.
Musyawarah Wilayah ke-III Mushida Banten diselenggarakan di Salsabila Tahfidz Boarding School, Serang, Banten, pada 28–29 Rajab 1447 H atau bertepatan dengan 17–18 Januari 2026, dengan mengangkat tema “Meneguhkan Peran Muslimah dalam Membangun Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas”. Forum ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penetapan arah kebijakan organisasi muslimah di tingkat wilayah.
Sebagai forum tertinggi di tingkat wilayah, Musyawarah Wilayah memiliki posisi strategis dalam siklus organisasi. Agenda utamanya meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat, pemilihan serta penetapan kepengurusan baru, dan perumusan sejumlah keputusan organisasi yang akan menjadi acuan kerja lima tahun mendatang. Musyawarah Wilayah diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sebagai bagian dari mekanisme organisasi yang berjenjang.
Dalam forum tersebut, ditetapkan Dra. Muthmainnah, M.Pd., sebagai Ketua Majelis Murabbiyah Wilayah Mushida Banten untuk periode 2025–2030. Selain itu, Mar’atuss Sa’adah ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Wilayah Mushida Banten pada periode yang sama. Penetapan ini menjadi bagian dari proses regenerasi kepemimpinan yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah.
Ketua Pengurus Wilayah Mushida Banten terpilih, Mar’atus Sa’adah, dalam sambutannya menekankan pentingnya menghidupkan semangat 3M dalam kepengurusan. Menurutnya, musyawarah merupakan syariat Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi memperkuat sistem organisasi melalui kebijakan yang terarah, terstandar, dan terintegrasi. Ia menyampaikan harapan agar prinsip ini terus dijaga dan dikembangkan dalam kerja-kerja organisasi ke depan.
Ia juga menyoroti mujahadah sebagai unsur kedua dalam 3M. Mujahadah dimaknai dia sebagai kesungguhan dalam menjalankan peran, khususnya peran muslimah yang seringkali tampak sederhana, namun memiliki dampak luas dalam pembentukan individu dan keluarga. Kesungguhan tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban Islam dari lingkup paling dasar.
Adapun munajat ditempatkan sebagai unsur penutup dalam rangkaian ikhtiar. Setelah upaya dan kerja dilakukan secara maksimal, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Pendekatan ini dipandang sebagai bentuk kesadaran spiritual dalam mengemban amanah organisasi. Ia menyampaikan keyakinan bahwa pertolongan akan datang ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Murabbi Wilayah Hidayatullah Banten, Ust. Dr. Ahmad Sudjaib, menyampaikan taushiyah yang menyoroti dinamika antara idealisme dan realitas dalam pelaksanaan program. Ia menyebut bahwa pragmatisme kerap muncul sebagai respons atas berbagai hambatan yang dihadapi organisasi.
Menurutnya, agar idealisme dan realitas tidak saling berbenturan, diperlukan kemampuan menurunkan ekspektasi dan mengelola ego. Ia juga mengingatkan agar muslimah tidak mudah terbawa perasaan dalam menjalankan amanah, karena hal tersebut dapat memengaruhi keikhlasan.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki dimensi amar ma’ruf nahi munkar dan merupakan bagian dari tugas kenabian. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak diposisikan sebagai jabatan yang dikejar atau dibanggakan.
Ust. Dr. Ahmad Sudjaib lantas mengutip Surah Al-Hajj ayat 41 yang menegaskan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada ibadah, kepedulian sosial, dan tanggung jawab moral, dengan kesadaran bahwa seluruh urusan akan kembali kepada Allah.
JAKARTA (Hidayatullah.or.id) — Bidang Perkaderan Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Sabtu, 28 Rajab 1447 (17/1/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan diikuti oleh jajaran pengelola perkaderan dari berbagai wilayah.
Rakornas digelar sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hidayatullah, sekaligus menjadi forum penguatan arah dan konsolidasi program perkaderan di tingkat nasional.
Rakornas dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Bidang Perkaderan, Ust. H. Dr. Abdul Ghofar Hadi. Dalam pengantarnya, ia menegaskan pentingnya kesiapan struktural dan konseptual seluruh jajaran perkaderan wilayah dalam mengemban amanah organisasi. Menurutnya, perkaderan menempati posisi strategis karena menyangkut keberlanjutan dakwah dan pembinaan umat secara sistematis.
Ghofar menjelaskan bahwa Rakornas bertujuan memperjelas desain dan teknis pelaksanaan program perkaderan yang telah disusun oleh DPP. Dengan kejelasan tersebut, para kepala departemen perkaderan di tingkat wilayah diharapkan dapat mengimplementasikan program secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional organisasi.
“Kita ingin menegaskan kepada seluruh kepala departemen perkaderan wilayah agar mudah dalam menerapkan program yang telah disiapkan oleh DPP,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ghofar menekankan bahwa perkaderan tidak dapat dipahami sebatas agenda administratif atau teknis organisasi belaka. Lebih dari itu, perkaderan menurutnya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan kesungguhan, perencanaan yang matang, serta orientasi jangka panjang. Karena itu, seluruh prosesnya perlu dilandasi kesadaran dakwah dan tanggung jawab keumatan.
Tiga Tugas Pokok Perkaderan
Lebih lanjut, Ghofar menguraikan tiga tugas pokok perkaderan yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh wilayah, yakni rekrutmen, pembinaan anggota, dan kaderisasi.
Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kekuatan gerakan. Rekrutmen diarahkan untuk menjangkau individu-individu yang memiliki keinginan untuk berubah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Pembinaan berfungsi menguatkan pemahaman, sikap, dan praktik keislaman anggota, sementara kaderisasi memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan visi perjuangan organisasi.
Dalam konteks dakwah nasional, Ghofar menyoroti masih luasnya medan pengabdian umat Islam di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat Muslim yang belum memiliki kemampuan dasar membaca Al-Qur’an.
Ia menyebutkan angka sekitar 150 juta Muslim di Indonesia yang memerlukan pendampingan agar dapat merasakan ajaran Islam secara lebih dekat dan substantif. “Mereka perlu kita ajak agar dapat merasakan nikmat Islam secara langsung,” katanya.
Dalam keterangannya, ia juga menukil temuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang merilis hasil Asesmen Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2025.
Berdasarkan asesmen tersebut, sebanyak 58,26 persen guru Pendidikan Agama Islam tingkat SD di Indonesia dinyatakan belum fasih membaca Al-Qur’an dan masih berada pada kategori dasar. Data ini diperoleh dari asesmen terhadap 160.143 guru PAI SD dan SDLB di seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Kementerian Agama.
Menurut Ghofar, temuan tersebut menunjukkan tantangan pembinaan umat yang masih besar. Jika pada level pendidik agama masih ditemukan keterbatasan dalam kemampuan membaca Al-Qur’an, maka kondisi masyarakat secara umum memerlukan perhatian yang lebih serius.
Oleh karena itu, Ghofar menegaskan pentingnya memperkuat kerja-kerja pembinaan umat dengan pendekatan yang mendekatkan masyarakat kepada Al-Qur’an sebagai sumber nilai dan pedoman hidup.
Lebih lanjut, Ghofar menekankan bahwa mengajak dan membimbing masyarakat merupakan tugas mulia yang melekat pada kerja perkaderan. Perkaderan tidak boleh berhenti pada pemenuhan struktur organisasi semata, melainkan harus melahirkan semangat dakwah yang hidup.
Ia menjelaskan, perkaderan sebagai pekerjaan strategis untuk menghadirkan Islam secara nyata, sehingga masyarakat dapat merasakan keindahan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. “Kita punya tugas mengajak orang lain, agar mereka juga bisa merasakan keindahan nilai-nilai Islam,” tegasnya.
Dia berharap Rakornas Bidang Perkaderan Nasional ini menjadi peneguh komitmen bersama seluruh jajaran untuk menjalankan amanah perkaderan secara konsisten. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesiapan kolektif dalam menggerakkan program pembinaan yang berakar pada nilai keislaman dan selaras dengan semangat keindonesiaan, sehingga dakwah dapat terus tumbuh dan memberi kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.
PATI (Hidayatullah.or.id) — Perjuangan tim kemanusiaan menembus Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi gambaran nyata beratnya kondisi banjir yang masih melanda kawasan tersebut. Debit air yang belum surut membuat akses darat tidak memungkinkan untuk dilalui. Dalam situasi itu, relawan terpaksa menggunakan perahu guna menjangkau rumah-rumah warga. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang menahan lapar di tengah bencana yang sedang berlangsung.
Upaya tersebut dilakukan oleh relawan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah bersama SAR Hidayatullah dalam kegiatan penyaluran bantuan makan siang gratis bagi warga terdampak banjir, Jumat, 27 Rajab 1447 (16/01/26). Dengan perahu bermesin, relawan menyusuri genangan air yang mencapai ketinggian dada orang dewasa. Deru mesin perahu terdengar di antara rumah-rumah yang sebagian besar masih dikepung air.
Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari respon BMH terhadap bencana banjir yang melanda wilayah Pantai Utara Jawa. Dokumentasi singkat yang beredar memperlihatkan situasi lapangan saat bantuan diserahkan langsung kepada warga. Ekspresi syukur dan senyum penerima bantuan terekam jelas ketika makanan diterima di depan rumah masing-masing.
Koordinator Unit Layanan Zakat Kabupaten Kudus, Eko Kusniyanto, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di beberapa lokasi terdampak. Menurutnya, tim bergerak sejak pagi dengan membagi wilayah kerja agar distribusi dapat menjangkau lebih banyak warga.
“Alhamdulillah, hari ini kami menyalurkan 1.000 bungkus makan siang gratis,” ujar Eko saat ditemui di lokasi kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa sebelum menuju Kabupaten Pati, tim terlebih dahulu menyisir wilayah terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Desa Temulus dan Desa Bulung Kulon di Kecamatan Mejobo menjadi titik awal distribusi, sebelum relawan bergerak ke wilayah lain yang juga mengalami genangan cukup parah.
Sementara itu, kondisi di Kabupaten Pati disebut lebih menantang. Koordinator ULZ Pati, Mochammad Bahri, menjelaskan bahwa Desa Mintobasuki merupakan salah satu wilayah dengan akses paling sulit akibat tingginya permukaan air. Penggunaan perahu menjadi satu-satunya pilihan agar bantuan tetap dapat disalurkan langsung ke warga.
Bahri menegaskan bahwa prioritas utama tim adalah memastikan kebutuhan makan warga tetap terpenuhi. Setiap rumah yang dapat dijangkau didatangi satu per satu, dengan mempertimbangkan keselamatan relawan dan efektivitas distribusi.
Kehadiran relawan disambut haru oleh warga. Salah satunya Khoirul Umam, warga Desa Mintobasuki, yang mengaku tersentuh melihat para relawan datang di tengah kondisi banjir. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan.
“Terima kasih atas kepedulian BMH dan SAR Hidayatullah. Kami hanya bisa berdoa semoga BMH terus maju dan selalu peduli kepada kami,” ucap Khoirul.
Program penyaluran makanan ini menjadi bagian dari pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. BMH menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Eko Kusniyanto menambahkan bahwa bantuan sederhana seperti satu kotak nasi memiliki makna besar bagi warga yang tengah berada dalam situasi darurat. Menurutnya, dukungan publik menjadi elemen penting agar program kemanusiaan dapat terus berjalan dan menjangkau lebih luas.
DEPOK (Hidayatullah.or.id) — Perguruan Tinggi Hidayatullah (PTH) memasuki fase konsolidasi nasional melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Hidayatullah (Rakornas PTH) Tahun 2026 yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah Depok.
Kegiatan ini resmi dibuka pada Kamis, 26 Rajab 1447 (15/1/2026) dan menjadi forum koordinasi nasional pertama yang secara khusus mempertemukan para pimpinan PTH dalam satu meja strategis.
Rakornas PTH 2026 diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah. Forum ini disebut sebagai ruang konsolidasi tata kelola, penguatan mutu akademik, pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta penyelarasan program kerja Dikti Litbang dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing kampus.
Ketua Departemen Dikti Litbang DPP Hidayatullah, Muhammad Saddam, M.Ak., menjelaskan bahwa Rakornas ini menjadi titik awal penting dalam membangun peta bersama pengembangan PTH secara nasional.
Dikti Litbang DPP Hidayatullah menerangkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan tinggi di lingkungan Hidayatullah serta untuk memperkuat arah kebijakan mutu, standardisasi, dan akselerasi program kerja Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan.
Rakornas ini mengusung tema “Konsolidasi PTH dan Akselerasi Mutu: Laporan Kinerja, Standardisasi Sistem, dan Kolaborasi Global”. Tema tersebut mencerminkan fokus utama kegiatan, yakni penyusunan baseline capaian, tantangan, dan kebutuhan penguatan dari sembilan PTH yang berada di bawah naungan Hidayatullah.
Seluruh pimpinan kampus memaparkan laporan kinerja lima tahunan, mencakup data program studi, mahasiswa, dosen, akreditasi, sistem penjaminan mutu internal, implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education, serta capaian penelitian.
Dikti Litbang juga menekankan bahwa Rakornas PTH 2026 memiliki beberapa tujuan strategis. Di antaranya adalah memperoleh arahan langsung dari Ketua DPP Bidang Pendidikan, memvalidasi laporan kinerja PTH sebagai dasar perencanaan bersama, serta menyelaraskan program kerja Dikti Litbang Tahun 2026 dengan kebutuhan riil kampus. Forum ini juga diarahkan untuk merumuskan rekomendasi dan rencana aksi bersama yang akan menjadi pedoman implementasi selama tahun berjalan.
Agenda Rakornas
Agenda Rakornas berlangsung secara terstruktur. Hari pertama diisi dengan pembukaan resmi, arahan pimpinan pusat, serta presentasi laporan perkembangan seluruh PTH, mulai dari STAI Luqman Al Hakim Surabaya, STIS Hidayatullah Balikpapan, STIE Hidayatullah Depok, STT STIKMA Internasional, Institut Hidayatullah Batam, Institut Agama Islam Abdullah Said (IAIA), STIT Mumtaz Karimun, STIT Samarinda, STIQ Ash Shiddiq Medan, hingga STIT Al Bayan Makassar.
Pada sesi-sesi berikutnya, Ketua Departemen Dikti Litbang DPP Hidayatullah memimpin pembahasan program kerja Dikti Litbang, konsolidasi strategi penerimaan mahasiswa baru 2026, hibah penelitian, serta rekomendasi pedoman organisasi terkait pengelolaan pendidikan tinggi.
Forum Rakornas juga menjadi wadah penguatan jejaring internasional melalui kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Turki dan Malaysia. Agenda ini bertujuan menjajaki peluang kolaborasi global di bidang akademik, riset, dan pengembangan kelembagaan. Hasil kunjungan tersebut direncanakan akan dirangkum dalam bentuk peluang kerja sama, penunjukan penanggung jawab tindak lanjut, serta rencana implementasi konkret.
Melalui Rakornas PTH 2026, DPP Hidayatullah menargetkan lahirnya beberapa output penting, antara lain laporan kinerja PTH 2020–2025, matriks rencana aksi PTH 2026 per kampus, mekanisme koordinasi dan monitoring nasional, serta Komunike Rakornas PTH 2026 yang memuat keputusan dan rekomendasi strategis.
Ketua Institut Agama Islam Hidayatullah (IAIH) Batam Muhammad Siddik, M.Pd., memandang penting forum ini dalam menguatkan tata kelola lembaga dalam menghadapi tantangan dunia akademik masa depan. “Semoga Rakornas ini menjadi wasilah kebaikan dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi Hidayatullah,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, Rizky Kurnia Sah, S.HI., M.E., menyebut forum ini sangat bermanfaat dalam memantapkan arah jejaring perguruan tinggi Hidayatullah.
“Gagasan dan ide ide dari forum ini harus diimplementasikan dalam dalam program kerja yang akan dilakukan, apalagi ini juga bagian dari rekomendasi arah straregis Hidayatullah,” katanya.
Rizki pun mengapresiasi STIE Hidayatullah sebagai tuan rumah dengan perkembangan pesatnya kini yang mencerminkan mutu dari kampus yang maju dan unggul serta sedang bertransformasi menjadi Universitas Hidayatullah Internasional (UHI).
Forum Rakornas ini juga menjadi ajang sinergi antara beberapa Departemen DPP Hidayatullah dengan para PTH diantaranya sinergi Departemen SDI, Departemen Rekrutmen, Departemen Pembinaan Anggota, dan Departemen Pengkaderan DPP Hidayatullah dalam rangka sinkronisasi agenda pengkaderan dan pengelolaan SDI Hidayatullah yang lebih koordinatif, sistematis, dan terstruktur.
