Hidayatullah.or.id — Pemblokiran sejumlah situs oleh Kemenkominfo menuai pro dan kontra di masyarakat. Pakar komunikasi dan hukum dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah gagap dalam menangani persebaran informasi.
“Kegagapan pemerintah dalam memblokir situs, karenanya semua situs bisa kena blokir. Jangan gebyah uyah (menyamaratakan),” ujar pakar hukum UGM H Jaka Triana di gedung rektorat UGM, Jalan Kaliurang, Yogyakarta, dikutip laman Detik, Kamis (2/4/2015).
Menurutnya pemerintah harus tetap berhati-hati. Sebaiknya langkah pemblokiran harus disesuaikan dengan agama dan undang-undang yang ada. Jangan sampai langkah ini justru bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat.
Pemerintah seharusnya berdiskusi dulu dengan beberapa pihak, misalnya dewan pers, sebelum melakukan pemblokiran. Jika sudah terbukti situs-situs tersebut menyebar kebencian dan mengandung radikalisme, upaya tegas pemerintah berupa pemblokiran memang harus segera dilakukan.
Di kesempatan yang sama, pakar komunikasi UGM Wisnu Martha Adiputra juga menilai bahwa pemblokiran terhadap situs-situs berbahaya memang harus dilakukan pemerintah. Apalagi melihat urgensi keamanan negara saat ini.
Tak hanya di media dunia maya, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah dengan ditemukannya buku sekolah yang bermuatan nilai radikalisme.
“Sebenarnya sudah ada sejak lama. Memang harus ada ketegasan. Tapi harus dengan cara yang tepat,” kata Wisnu. (det/hio)
Hidayatullah.or.id — Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Bintan mengelar tabligh akbar sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pesantren Hidayatullah se-Kepulauan Riau, belum lama ini.
Kegiatan yang berlangsung semarak tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati, Khazalik. Tabligh akbar menghadirkan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Ustadz Aqib Junaid Qahar.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Khazalik memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tabligh akbar ini serta menyampaikan apresiasi terhadap peran positif Hidayatullah Bintan selama ini dalam membangun wilayah tersebut.
Selain itu, Khazalik mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan senantiasa memperhatikan sekolah-sekolah berbasis keagamaan yang ada di Kabupaten Bintan.
“Saat ini, sudah tumbuh berkembang lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Bintan. Tentunya hal ini perlu disambut dengan baik,” katanya.
Khazalik menambahkan, bahwa keberadaan pesantren dapat menangkal pengaruh negatif yang ada di masyarakat. Di pesantren, kata Khazalik, tidak hanya mengajarkan mengenai pendidikan formal saja, namun juga pendalaman pengetahuan agama.
Saat ini, tambahnya, pemerintah Bintan sedang melakukan inventarisasi terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan.
“Keberlanjutan sekolah-sekolah agama di Bintan perlu terus diperhatikan, jangan sampai tidak diminati oleh masyarakat, ” katanya.
Sedangkan Dewan Pimpinan Daerah Pesantren Hidayatullah Bintan, Ustadz Khumairi mengucapkan terima atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Hidayatullah, ” katanya.
Selain tabligh akbar, dilaksanakan pula peletakan batu pertama pembangunan yayasan Hidayatullah Bintan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kementrian Agama Kabupaten Bintan, perwakilan Kapolres Bintan, Camat Toapaya, Lurah Toapaya Asri, serta tokoh masyarakat. (hio/ybh)
Hidayatullah.or.id — Dengan mengangkat tema, “Merajut Ukhuwah dengan Berbagi Sesama” yang bertempat di Masjid Nurul Hidayah, Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Hidayatullah Kupang mengadakan kegiatan tabligh akbar dan tebar sembako serta pembagian wakaf al Qur’an, baru baru ini (2/03/2015) lalu.
Hadir di tempat acara antara lain Ketua MUI Kota Kupang, Pimpinan Wilayah Hidayatullah NTT, Ketua Pimpinan Daerah Hidayatullah Kota Kupang, Ketua Yayasan Amanah Hidayatullah, Imam Masjid Kota Kupang, dan kaum duafa binaan Laznas BMH sebagai sponsor utama.
Hadir pula membuka kegiatan Rakerda Hidayatullah Kupang yakni Syafruddin Atasoge yang merupakan senator DPD RI Perwakilan NTT periode 2014-2019 dan sebagai penceramah yang juga dai kondang alumni Madinah, Syaifullah Zain, Lc.
Dalam sambutannya Usman Mamang Ketua PW Hidayatullah NTT menyampaikan kerjasama dan menjalin ukhuwah Islamiyah sekecil apapun itu, Insya Allah bisa terwujud.
Usman mengatakan, Hidayatullah siap dan selalu berkomitmen terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, MUI, ormas Islam, swasta, kaum muslimin, dan masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di wilayah ini.
“Alhamdulillah, kami terus selalu mendukung agenda pembangunan di wilayah ini. Sebagai ormas Islam yang berkecimpung secara luas dalam lingkup kehidupan masyarakat, tentu kami sangat terbuka untuk suksesi pembangunan khususnya di bidang pemberdayaan sumber daya manusia,” ungkap Usman Mamang,
Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Kota Kupang Drs. H. Zainudin Sangaji. Beliau menuturkan, kita semua tidak bisa bekerja sendiri sehingga mesti ada sinergi diantara ormas Islam dengan organisasi MUI sehingga terbangun komunikasi yang baik.
Dalam sambutan yang singkat ini MUI mengingatkan, program sehebat apapun itu tapi tidak disandarka kepada Allah SWT maka nilainya akan hilang atau bisa jadi tidak ada.
“Maka dari itu segala sesuatu mesti disandarkan pada yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT sehingga rencana dan program itu bisa direalisasikan,” ujarnya.
Dalam sambutannya anggota DPD RI Perwakilan NTT, Syafruddin Atasoge, M.Pd mengajak hadirin untuk terus menjaga spirit silaturahmi seperti kegiatan semacam ini. Silaturamhi ini, kata Atasoge, penting karena akan terjalin ada kesepemahaman antara pemerintah dengan masyrakat, terjalin keharmonisan dan keakraban serta saling mengingatkan antar sesama.
Dia sempat bercerita, saat dirinya menjabat jadi anggota DPD banyak proposal yang masuk ingin membangun masjid. Namun persoalannya, lanjut dia, sekarang saat masjid dibangun umatnya tidak memakmurkan.
“Ini persoalan yang mesti kita pikirkan bersama. Saat masjid sudah ada Taman Pendidikan Al-Qur’an tidak jalan ini juga masalah sehingga perlu diselesaikan,” imbuhnya.
Syafruddin Atasoge mengingatkan, maka dari itu penting bagi jama’ah untuk memakmurkan Masjid. Selanjutnya dengan membaca basmalah yang diikuti oleh ratusan hadiri, beliau membuka secara resmi Rakerda Hidayatullah Kota Kupang ini.
Sementara itu, Syaifullh Zain, Lc, dalam ceramah singkatnya mengingatkn jamaah kaum muslimin untuk terus memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah sebab dengan sholat itulah penentu amal setiap mukmin di akhirat kelak.
“Sebab, sholat berjamaah di Masjid itulah nikmat terbesar,” pesan alumni Universitas Islam Madinah, Saui Arabia ini.
Pada kesempatan tersebut Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH) menyalurkan santunan sembako sebanyak 270 paket kepada masyarakat dhuafa. Penyaluran bantuan ini terlaksana berkat program infak kotak amal yang digulirkan BMH Kupang bertajuk “Seribu Perhari” yang diapresiasi dermawan di Kabupaten Kupang.
Ketua Panitia acara yang juga Kepala Cabang Laznas BMH Kupang, Rasman Takela, pada kesempatan tersebut menyampaikan ribuan terima kasih kepada donatur yang telah menyalurkan sebagian hartanya kepada BMH
Idris Ribero, muallaf asal Timor Leste salah satu peserta penerima sembako menyampaikan, turut bahagia dengan program ini. “Semoga kedepannya program semacam ini selalu digalakkan terkhusus kepada kami para muallaf binaan BMH di Dusun Boneana Kabupatan Kupang Barat,” harap Ribero.* /Usman Aidil Wandan
Hidayatullah.or.id — Wakil Ketua DPR Fadli Zon curiga diblokirnya sejumlah situs web berkonten islami karena alasan dan motif tertentu. Menurut dia, sejumlah web yang diblokir tersebut kerap melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Ini mungkin saja disengaja. Situs Hidayatullah setahu saya sangat ilmiah dan bagus. Kemudian Era Muslim dan lain lain, itu merupakan organisasi jelas, resmi, ada identitasnya. Masa main tutup-tutup saja,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dikutip Kompas, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Fadli menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penutupan situs web tersebut. Seharusnya, kata dia, BNPT berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ahli dan cendekiawan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia sebelum melakukan pemblokiran.
“BNPT harus mencabut penutupan situs-situs ini. BNPT ini keterluan,” kata Fadli Zon yang tercatat juga pernah berkarir sebagai jurnalis di Majalah Hidayatullah (dulu Suara Hidayatullah) di era tahun 1990-an ini.
Menurut Fadli, kebijakan pemerintah yang menutup sejumlah situs web yang memuat konten Islami ini bisa menjadi kemunduran dalam berekspresi dan menyatakan pendapat.
“Harusnya, tanya dulu pengelola situs dan jika diperlukan lewat pengadilan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
BNPT melalui surat Nomor 149/ K.BNPT/3/2015 meminta kepada Kementerian Informatika dan Telekomunikasi untuk memblokir sejumlah situs web. Pemblokiran itu dilakukan karena situs-situs tersebut dianggap sebagai penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.
Terkait pemblokiran ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah meminta Menkominfo untuk melakukan pengecekan konten sebelum memblokir suatu situs. Ia meminta Menkominfo tidak asal melalukan pemblokiran. Namun jika benar konten situs itu mengandung ajaran radikal, maka Kalla meminta Kemenkominfo bertindak tegas. (kom/hio)
Situs portal berita Hidayatullah.com membantah adanya tuduhan sebagai media propaganda ISIS. Sebaliknya, media ini mengajak pembaca untuk bersikap kritis. Berikut wawancara Pemimpin Redaksi Hidayatullah.com dengan TV swasta nasional, NET TV. Berikut video selengkapnya
PERTENGAHAN Maret (16/03/2015) lalu diberitakan sekelompok orang berjenggot menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Setelah diinterogasi di Pos Polisi Kecamatan Adonara Tengah, sepuluh orang itu ternyata diketahui sebagai anggota Jamaah Tabligh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Flores dan Pulau Adonara. Mereka yang seluruhnya memiliki dokumen lengkap itu disangka sebagai anggota jaringan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
Masyarakat setempat menduga rombongan warga negara asing asal Banglades itu ISIS karena dari pakaian serta atribut yang dikenakannya; bersorban dan berbaju gamis khas Timur Tengah.
Entah apakah berkorelasi atau tidak, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia belum lama ini, sebagaimana dikutip CNN Indonesia (26/03/2015), menegaskan memang tidak akan tinggal diam jika menemukan warga yang dengan terbuka menggunakan atribut berafiliasi dengan ISIS.
Meskipun itu adalah sikap yang gegabah, namun pengguna atribut-atribut agama seperti jenggot, cadar, celana cingkrang, atau pakaian gamis dan lainnya hari ini acapkali diasosiasi sebagai ISIS atau singkatnya: radikalis!. Umumnya masyarakat pelan-pelan mulai memicingkan mata karena curiga ketika melihat sosok yang mengenakan atribut demikian.
Pola generalisasi objek narasi semacam ini, kendati tidak selalu ditutur secara eksplisit, hilirnya dinilai tertuju kepada upaya kriminalisasi terhadap ajaran atau agama tertentu. Jelas ini adalah siklus yang tidak sehat. Sehingga kita sepakat dengan seruan tokoh agama bahwa tidak melulu penggunaan simbol atau atribut agama tertentu berkaitan langsung dengan gerakan radikal.
Maka, sangat disesalkan kiranya apabila benar pemblokiran situs-situs Islam yang dilakukan pemerintah baru baru ini juga dilandasi oleh sentimen “atribut” tersebut. Kita berharap mudah-mudahan tidaklah demikian. Disayangkan konklusi prematur pemerintah apabila hanya dilandasi oleh simbol yang melekat pada situs tertentu yang memang kebetulan umumnya berlabel Islam atau lalu lintas kontennya yang sedikit berlawanan dengan apa yang disuguhkan oleh media mainstream.
Seperti diberitakan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengakui telah memblokir 19 website sejak Ahad (29/3). Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu, ke-19 website itu dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai website yang menyebarkan paham atau simpatisan radikalisme.
Pemblokiran situs yang kesemuanya adalah situs Islam itu menindaklanjuti laporan dari BNPT. Melalui surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 Tentang Situs/Website Radikal, BNPT meminta Kemkominfo menambahkan sebanyak 19 website ke dalam daftar blokir.
Sebelumnya memang BNPT telah menyatakan akan berupaya membendung radikalisasi di dunia maya menyusul terus berkembangnya jaringan kelompok oleh ISIS. Propaganda radikalisasi, menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Deradikalisasi BNPT Agus Surya Bakti, kini mudah menyebar ke seluruh dunia karena perkembangan teknologi komunikasi terutama di dunia maya. Indonesia dinilai dia terlambat menyadarinya.
Kehadiran media internet menurut BNPT telah dimanfaatkan oleh kelompok teroris sebagai kontranarasi dari media mainstream serta menjadikannya jalan pintas untuk menyampaikan pesan langsung ke audiens tanpa melalui media mainstream.
Kontra Narasi
“Jika manusia tidak bisa lepas dari media massa, maka efek yang ditimbulkan sungguh-sungguh terjadi”, begitu kata Keith R. Stamm dalam bukunya, The Mass Communication Process: A Behavioral and Social Perspective (Kendall/Hunt Publishing Company, 1990).
Agaknya, memang, kita tidak bisa menepikan sentralnya peran media dalam memproduksi narasi kontra terorisme yang –harus diakui- terkadang agak naif. Lalu kemudian merawatnya menjadi gelinding opini yang massif menggiring persepsi massa.
Opini yang dipublikasikan oleh media itu kemudian terkonsensus menjadi opini publik yang selanjutnya bisa saja menjadi klaim legitimasi bagi penguasa untuk, salah satunya, melakukan penertiban (atau pemblokiran). “There is no such thing as public opinion. There is only published opinion,” ujar ahli strategi asal Inggris, Sir Winston Spencer Churchill.
Kemudahan untuk mengakses informasi memungkinkan siapa saja masyarakat dapat menerima berita atau opini yang “digoreng” oleh media tertentu. Sehingga tidaklah mengherankan umumnya masyarakat segera terkontaminasi oleh persepsi yang ingin dibangun. Bahwa teroris itu bercadar, ikut pengajian diindokrinasi, dan lain sebagainya. Itulah pers, dia juga adalah entitas industri selain sebagai lembaga sosial dan wahana kominukasi massa.
Tentu masih segar dalam ingatan pemberitaan salah satu televisi swasta yang menyebutkan bahwa program ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah merupakan sarana perekrutan teroris muda. Opini yang dipublikasikan ini terus menggelinding bak bola salju.
Tak urung, banyak orangtua yang dilaporkan menjadi takut anak-anaknya terlibat kegiatan kegamaan di sekolah. Akhirnya, orangtua merasa lebih aman dan tenang anaknya bermain di warnet seharian ketimbang ikut acara kerohanian. Itulah salah satu contoh dari sekian banyak seliweran narasi kontra terorisme yang absurd.
Ketimpangan narasi semacam itulah yang saya lihat coba diluruskan oleh beberapa situs situs Islam yang ada itu. Adapun kemudian narasi yang disampaikan ternyata berlawanan dengan media mainstream lalu atas dasar itu segera dicap radikal atau simpatisan terorisme, maka kesimpulan itu sangat irasional. Tidak semua pendapat mesti seragam atau harus dipaksa sama. Di sini perlu kembali dikemukakan bahwa sikap kritis masyarakat seyogyanya diapresiasi tidak justru dicap sebagai upaya subversi atau malah berusaha dikebiri.
Tapi tentu, media yang berlabel Islam tetap harus berinstropeksi tidak boleh pongah merasa benar sendiri. Jangan lupa bahwa bahwa kebebasan berpendapat harus diiringi dengan etika (akhlaq), memegang erat prinisip jurnalisme tanggungjawab (tabayyun) serta dedikasi (ikhlas) yang tinggi dalam rangka pengabdian untuk advokasi dan kemaslahatan umat. Sebab, kita akui, ada saja segelintir situs yang kerap menggunakan kalimat-kalimat yang jauh dari moral Islam.
Semua warga negara memiliki kemerdekaan menyampaikan pendapat –yang tertanggungjawab- di muka umum , termasuk di dunia maya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, dan juga di dalam Pasal 28 UUD 1945.
Kita sepakat bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional yang tidak kenal batas negara. Karenanya, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan harus konfrehensif dan manusiawi, tidak dilakukan serampangan apalagi sampai mencoba mengeliminir kemerdekaan pihak lain mengutarakan pendapat. *
___________ SUHARDI SUKIMAN,penulis adalah Sekjen PP Pemuda Hidayatullah
Hidayatullah.or.id — Santri Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar berencana memproduksi biogas. Limbah yang ada setiap hari di lingkungan pesantren dan sekitarnya akan diolah untuk lebih produktif.
Hidayatullah menggandeng Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui perpanjangan tangannya, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan PLP Sulsel. Program itu juga didukung Dinas Pekerjaan Umum Makassar.
Satker telah memberikan panduan tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Ponpes Hidayatullah Makassar, Kamis 26 Maret lalu.
Para santri diajari mengolah limbah menjadi produktif. Salah satunya dalam bentuk biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau lampu penerangan jalan. Acara itu berlangsung di aula gedung integral Al Bayan.
Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti dan Lurah Tamalanrea, Amiruddin ikut hadir. Kaharuddin mengaku gembira karena wilayahnya masuk titik implementasi program Sanimas. Dia berharap pengelola pesantren benar-benar memanfaatkan program itu sebaik-baiknya.
Ketua Yayasan Al Bayan Hidayatullah Makassar, Ustaz Sarmadani berterima kasih pada Dinas PU Kota Makassar yang telah menunjuk Hidayatullah sebagai lokasi program tersebut.
“Kami harus syukuri mengingat orang yang mukim di pondok ini kurang lebih 600 jiwa. Sistem sanitasi yang standar adalah hal mutlak bagi kami,” demikian Ustaz Sarmadani. (fjr/hio)
Tampak pimred Hidayatullah.com, Mahladi (berjaket hitam) bersama pimpinan situs Islam lainnya saat melakukan klarifikasi ke Menkominfo / Tribunnews
Hidayatullah.or.id — Menjadi salah satu situs yang diblokir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat pengelola Hidayatullah.com keheranan karena mereka sudah beroperasi sejak dua dekade lalu.
“Pemerintah sudah cooling down, dan akan memverifikasi lagi mana saja yang benar-benar termasuk situs radikal. Saya yakin (Hidayatullah.com) tidak termasuk situs radikal yang dimaksudkan,” kata Ketua Bidang Pelayanan Umat PP Hidayatullah, Tasyrif Amin, seperti dikutip laman Republika, Rabu (1/4).
Taysrif menyebut, setelah mediasi dengan Kemenkominfo, pemerintah sudah membuka peluang untuk melihat kembali aspek-aspek yang akan diperhatikan sebelum melakukan pemblokiran.
Apalagi, ujarnya, media yang dirilis Hidayatullah Grup ini sudah ada sejak 20 tahun silam. Selama itu pula, situs Hidayatullah tidak pernah mengubah konten pemberitaan mereka kepada hal-hal yang berbau radikal atau konten yang mengancam keamanan negara.
“Pemblokiran itu terlalu terburu-buru. Seharusnya, pemerintah harus memperhatikan data yang valid sebelum positif untuk melakukan pemblokiran,” cetus Tasyrif.
Dari 22 situs website Islam yang diblokir oleh pemerintah tersebut, Tasyrif menduga, mungkin ada yang positif berisi konten radikal. Akan tetapi, pemerintah seharusnya tidak serta merta menyamaratakan semua situs Islam adalah radikal.
“Ada jutaan pembaca dari situs-situs yang ditutup ini. Kan umat yang dirugikan kalau informasinya terputus. Bagaimana hak mereka mendapatkan pencerahan dan penyiaran Islam secara baik,” ujar Tasyrif. (rep/hio)
Berwudhu untuk shalat berjamaahView pesantren dengan latar belakang bukit tinggiPara santri bermain di kolam pesantrenAsrama santri Hidayatullah Karimun yang juga tempat mukim anak jalanan
Hidayatullah.or.id — Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengakui kesulitan menertibkan anak-anak jalanan yang mengemis di sejumlah pusat keramaian dan perbelanjaan di Tanjung Balai Karimun.
“Pola pikir dan cara hidup orang tua menyebabkan kita kesulitan menertibkan anak-anak jalanan. Ada yang sudah dititipkan untuk belajar di Pondok Pesantren Hidayatullah, kenyataannya mereka kembali ditemukan di jalanan,” kata Kepala Dinas Sosial Karimun Indra Gunawan di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Ia menjelaskan, pola pikir orang tua yang mengabaikan kewajiban menyekolahkan anak menjadi faktor masih banyaknya anak jalanan mengemis dan meminta-minta.
“Orang tua lebih suka anaknya bekerja. Umumnya mereka warga perantauan yang mengabaikan pendidikan untuk anak,” kata dia.
Pengaruh lingkungan, menurut dia, juga menjadi salah satu penyebab masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran menjadi pengemis, penyemir sepatu atau menjaja barang lainnya.
“Mereka lebih suka mencari uang daripada sekolah, padahal pemerintah sudah menyiapkan program pendidikan dan kesehatan gratis bagi mereka,” ucapnya.
Dari puluhan anak jalanan yang didata dan ditertibkan beberapa waktu lalu, ia mengatakan banyak yang tidak betah dan kabur dari Pondok Pesantren Hidayatullah di Pasirpanjang, Kecamatan Meral Barat.
“Sekarang masih ada anak-anak yang sekolah di pesantren itu, tapi saya tidak hafal jumlahnya. Sebagian mereka kembali ke rumah dan turun ke jalanan. Kami tidak mungkin mengawasi mereka selama 24 jam, di sana juga kan ada pengasuh,” katanya.
Menurut dia, beberapa anak jalanan yang dibina di Pulau Jawa beberapa waktu lalu juga kabur dan kembali ke Tanjung Balai Karimun tanpa alasan yang jelas.
“Bayangkan saja, mereka nekad kembali ke Karimun setelah kita kirim untuk dibina di Jawa, di sebuah tempat pembinaan anak jalanan,” ucap dia.
Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan bagi orang tua yang menyuruh anaknya mengemis di jalanan, Indra mengatakan sulit untuk diterapkan karena dikhawatirkan melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Mau bersikap tegas, kami takut dinilai melanggar HAM. Kadang mereka beralasan kesulitan biaya hidup,” kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, Dinas Sosial memiliki tugas untuk pembinaan, sedangkan penertiban anak-anak jalanan dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Kalau penertiban sebetulnya bukan tugas kami, ada SKPD lain seperti Satpol PP dan BPPPA,” ucapnya seraya menambahkan akan kembali berkooordinasi dengan SKPD terkait untuk menertibkan anak-anak jalanan.
Berdasarkan pantauan, anak-anak jalanan tidak hanya berkeliaran di siang hari, tapi sampai larut malam. Mereka meminta-minta kepada para pengunjung di beberapa tempat hiburan malam, seperti diskotek dan tempat hiburan lainnya. Pesantren Hidayatullah Karimun terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan semaksimal mungkin. (Antara)
Hidayatullah.or.id — Pembangunan Waduk Teritip di Kota Balikpapan yang sedang on progress masih mengalami banyak kendala. Megaproyek senilai Rp 248 miliar tersangkut pembebasan lahan seluas 15 hektare dari 110 hektare luas lahan waduk. Terjadinya tumpah tindih kepemilikan di lahan itu, membuat pemerintah kota tidak berani mengucurkan dana pembebasan.
Kedua kubu yang berpolemik terjadi antara Pesantren Hidayatullah dengan sekumpulan warga yang mengaku sebagai pemilik sah dilahan itu. Dari 24 hektare milik pesantren, sebanyak 15 hektare diklaim oleh warga.
Pemerintah pun mengambil tindakan demi meluncurkan proyek waduk. Kedua kubu diundang Wali Kota Rizal Effendi duduk bersama dalam satu ruangan. Mediasi dilakukan Selasa (17/3) lalu di Ruang Rapat II Balai Pemerintah Kota Balikpapan. Rizal memimpin mediasi kedua kubu, dengan harapan dapat menemukan titik terang.
“Saya tidak berani untuk mengucurkan dana karena masih bermasalah. Tapi karena waduk ini dibangun demi kepentingan bersama, saya berharap diijinkan untuk membangun waduk dulu,” instruksi Rizal kepada kedua kubu yang berselisih.
“Selesaikan dahulu di pengadilan saja. Jangan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan,” perintah Wali Kota kepada kedua kubu yang berselisih.
Pesantren Hidayatullah menyetujui permintaan pak wali dan siap untuk melanjutkan perkara di meja hijau.
“Saya siap untuk lanjut di pengadilan, kami tak pernah takut karena memiliki surat-surat dan kuitansi jual beli yang sah. Kami juga selalu mendukung keputusan Pak Wali untuk melanjutkan pembangunan,” ucap Ridho selaku ketua tim aset Pesantren Hidayatullah kepada Balikpapan Pos seusai mediasi.
Seperti diketahui, total pembangunan kawasan mencapai 285 hektare. Seluas 175 hektare di antaranya digunakan untuk kawasan genangan dan green wall (batas hijau). Prediksinya pemkot akan segera menyelesaikan proyek dalam jangka waktu dua tahun sejak penandatangan proyek ini.
Bila mengikuti jadwal, akhir tahun 2015 sudah harus tersedia lahan lagi minimal 75 persen atau 225 hektare dari 317 hektare yang direncanakan.
Waduk Teritip mulai dibangun pada 2013 dengan membendung Sungai Teritip. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto datang langsung untuk meresmikan pembangunan tubuh bendungan. Waduk ini direncanakan untuk sumber air baku bagi PDAM Tirta Manggar, perusahaan daerah penyedia air bersih bagi penduduk Balikpapan.
Sampai saat ini Pemkot sudah membebaskan 44 persen atau 107 hektare di kawasan yang saat ini sedang dibangun tubuh bendungan. Lahan itu sebagian besar dulunya adalah perkebunan penduduk yang ditanami karet dan sebagian lagi sayur-sayuran.
Masih diperlukan pembebasan lahan seluas 56 persen atau 210 hektare lagi. Menurut jadwal, waduk akan mulai diisi air pada 2017 atau dua tahun lagi.(bp-28/rus)
Hidayatullah.or.id — Pemblokiran sejumlah situs oleh Kemenkominfo menuai pro dan kontra di masyarakat. Pakar komunikasi dan hukum dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah gagap dalam menangani persebaran informasi.
![[VIDEO] Kontra ISIS, Hidayatullah.com Ajak Masyarakat Kritis](https://hidayatullah.or.id/wp-content/uploads/2015/08/Hidayatullah-Tolak-ISIS.png "[VIDEO] Kontra ISIS, Hidayatullah.com Ajak Masyarakat Kritis")
