MEDAN (Hidayatullah.or.id) — Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah Sumatera Utara (Sumut) melakukan audiensi ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara di Medan pada Rabu, 24 Rabiul Awal 1447 (17/9/2025).
Audiensi ini dipimpin Ketua LPH Hidayatullah Sumut, Muslihuddin Akbar, bersama jajaran pengurus, dan disambut langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumut H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA, serta Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut Dr. Irwansyah, M.HI.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkenalkan keberadaan LPH Hidayatullah di Sumatera Utara sekaligus menyampaikan kondisi lapangan terkait pemeriksaan halal.
Dalam kesempatan itu, Muslihuddin Akbar menuturkan sejumlah dinamika dalam sosialisasi mengenai pentinga sertifikasi halal demi untuk kenyamanan konsumen. Diantara kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pelaku UMKM di kawasan yang masih enggan membuat sertifikasi halal pada produknya.
“Mereka beralasan, karena mereka Muslim, maka produk yang dijual otomatis halal tanpa perlu sertifikasi,” katanya.
Ia juga menyampaikan kendala lain yang dihadapi dan memohon dukungan MUI agar dapat hadir sebagai pemateri dalam sosialisasi sertifikasi halal yang direncanakan oleh LPH Hidayatullah Sumut.
Suasana pertemuan berlangsung hangat. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA menyampaikan kedekatannya dengan Hidayatullah sejak masa kuliah di Universitas Islam Madinah.
“Sejak di Madinah, banyak teman-teman saya dari Hidayatullah. Karena itu saya merasa sangat dekat dengan Hidayatullah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian LPH, yakni kejujuran dalam menyelia setiap produk yang diperiksa, pentingnya kapabilitas termasuk kehadiran ahli gizi karena produk harus halal sekaligus thayyib, serta ketaatan pada regulasi dan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumut, H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA, menekankan peran historis lembaga pengawasan halal.
“LPPOM MUI sudah berusaha menyelamatkan umat dari haram selama 38 tahun,” katanya.
Ia berharap perkembangan zaman dan kehadiran LPH dapat mempercepat sertifikasi halal, meningkatkan kualitas, dan tidak menimbulkan kemunduran.
“Auditor harus benar-benar teliti karena tanggung jawabnya sangat berat. Selama ini Komisi Fatwa sangat teliti dalam menjalankan tugas, sebab ini bagian dari himayahul ummat, menjaga umat.” katanya menambahkan.
Pertemuan tersebut juga menjajaki kerja sama antara LPH Hidayatullah Sumut dan MUI Sumatera Utara dalam program sosialisasi sertifikasi halal, dengan melibatkan MUI sebagai salah satu pemateri.
SAMARINDA (Hidayatullah.or.id) — Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia dituntut untuk tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga episentrum pengembangan sains, teknologi, dan adab berbasis Tauhid.
Hal ini disampaikan Direktur Hidayatullah Institute, Muzakkir Usman, SS., M.Ed., Ph.D., saat menyampaikan pidato ilmiah dalam Studium General Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Samarinda (STIT HISAM) tahun akademik 2025/2026.
“Untuk menjadikan PTKI sebagai episentrum sains, teknologi, dan adab, diperlukan aktualisasi epistemologi iqra’ bismirobbik,” ujarnya.
Menurut Muzakkir, hal tersebut dapat diwujudkan melalui tiga langkah utama, yaitu, desain kurikulum holistik berbasis tauhid, penerapan metode pengajaran heutagogy, serta penghidupan tradisi ilmiah dalam literasi dan penelitian.”
Acara yang mengusung tema “Iqra’ Bismirabbik: Integrasi Ontologis dan Epistemologis dalam Pendidikan Islam sebagai Spektrum Sains, Teknologi, dan Adab” itu digelar di Aula UPTD BPPSDMP Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 23 Rabiul Awal 1447 (15/09/2025).
Muzakkir menjelaskan, desain kurikulum holistik berbasis tauhid menjadi landasan utama untuk menjadikan PTKI termasuk di dalamnya Perguruan Tinggi Hidayatullah (PTH) sebagai episentrum keilmuan. Kurikulum ini tidak sekadar menyatukan ilmu agama dan sains, tetapi menempatkan tauhid sebagai poros yang memayungi seluruh bidang pengetahuan.
“Dengan cara ini, setiap disiplin ilmu dipandang sebagai bagian dari amanah ilahiah, sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual,” katanya.
Adapun penerapan metode pengajaran heutagogy penting untuk menumbuhkan kemandirian belajar mahasiswa. Heutagogy, terang Muzakkir, menekankan pada self-determined learning, di mana peserta didik didorong untuk aktif mencari, mengolah, dan mengembangkan pengetahuan sesuai kebutuhan dan minatnya.
“Hal ini mendorong mahasiswa menjadi subjek pembelajaran, bukan sekadar objek, sehingga mereka lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menghadirkan solusi atas problematika masyarakat,” jelasnya.
Muzakkir juga menekankan pentingnya penghidupan tradisi ilmiah melalui literasi dan penelitian. Tradisi ilmiah ini tidak hanya melahirkan karya akademik, tetapi juga membangun ekosistem intelektual yang kritis dan produktif.
“Dengan demikian, kita berharap STIT Hisam dapat melahirkan generasi ilmuwan Muslim yang berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban,” katanya.
Dalam paparan utamanya, Muzakkir menegaskan kembali bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan generasi ilmuwan dan pendidik yang utuh.
“Kurikulum berbasis tauhid akan melahirkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral,” katanya.
Ia juga menekankan metode heutagogy yang menuntut kemandirian mahasiswa dalam belajar, serta pentingnya membangun budaya literasi dan penelitian yang hidup di lingkungan kampus.
Melalui Studium General ini, STIT HISAM menegaskan komitmennya melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menghadirkan ilmu sebagai instrumen membangun peradaban.
“Generasi yang kita harapkan adalah mereka yang mampu menguasai sains dan teknologi tanpa kehilangan jati diri keislaman,” terang Muzakkir.
Kegiatan Studium General yang menandai dimulainya tahun akademik STIT HISAM 2025/2026 ini dihadiri juga oleh Ketua STIT HISAM, Jumain Rajab, S.H.I., M.Pd.I., dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda, Ustadz H. Hizbullah Abdullah Said, S.Pd.I.
PONTIANAK (Hidayatullah.or.id) — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Pontianak menjadi saksi lahirnya secercah harapan bagi para klien Pembebasan Bersyarat (PB) pada Selasa, 23 Rabi’ul Awal 1447 (16/9/2025).
Dalam suasana penuh kekhidmatan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Kalimantan Barat bekerjasama dengan Bapas menghadirkan program bimbingan khusus yang dirancang untuk menguatkan aspek tanggung jawab pribadi dan sosial para peserta.
Sebanyak 22 orang klien PB mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh perhatian. Kehadiran mereka difokuskan pada materi yang dibawakan oleh Ustaz Nurkalam, dai sekaligus Ketua DPW Hidayatullah Kalbar dari BMH Kalbar.
Dalam penyampaian materi, ia menekankan bahwa keberhasilan seseorang untuk kembali ke masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan fisik, melainkan juga kesiapan moral dan spiritual.
“Setiap pribadi memiliki tanggung jawab, bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat di sekitarnya,” ujar Ustaz Nurkalam di hadapan peserta.
Ia menguraikan bahwa kehidupan pasca-penjara harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, sekaligus berkontribusi positif dalam lingkungan sosial.
Tema yang diangkat, “Membentuk Kepribadian Klien yang Memiliki Tanggung Jawab Pribadi dan Sosial dalam Masyarakat,” dirancang untuk membangun kesadaran baru.
Menurut Nurkalam, pembentukan pribadi yang berkarakter bukan sekadar harapan tetapi dengan kesungguhan akan dapat diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari.
“Jika seseorang mampu menjaga amanah, jujur, dan berbuat baik, maka kehadirannya akan diterima dengan tulus oleh masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan ini berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keterbukaan. Para peserta merespons positif pesan yang disampaikan. Sejumlah di antara mereka menyampaikan rasa nyaman karena merasa dihargai dan dibimbing dengan penuh empati.
Program ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (Laznas BMH). Kehadiran BMH mempertegas komitmen organisasi dalam mendampingi kelompok masyarakat yang membutuhkan arah baru dalam hidupnya.
Melalui kegiatan ini, DPW Hidayatullah Kalbar menegaskan perannya dalam bidang dakwah sosial di wilayah Kalimantan Barat.
Harapannya, bimbingan semacam ini dapat menjadi jembatan bagi para klien PB untuk menemukan kembali arah hidup yang lebih bermakna, serta menumbuhkan kesadaran bahwa perubahan sejati berawal dari tanggung jawab yang ditunaikan secara konsisten.
SAMARINDA (Hidayatullah.or.id) — Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Samarinda (STIT HISAM) menggelar kegiatan Studium General tahun akademik 2025/2026 yang digelar di Aula UPTD BPPSDMP Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 23 Rabiul Awal 1447 (15/09/2025).
Kegiatan Studium General menjadi pembuka tahun akademik STIT HISAM 2025/2026 ini dihadiri oleh civitas akademika serta Ketua STIT HISAM, Jumain Rajab, S.H.I., M.Pd.I., yang menegaskan pentingnya fondasi filosofis dalam mengembangkan keilmuan Islam.
“Secara ontologis, hakikat segala sesuatu bersumber dari Rabb yang menciptakan dan mengetahui segalanya, sementara manusia hanyalah makhluk penuh keterbatasan,” jelas Jumain dalam sambutannya.
Ia juga menguraikan tiga pendekatan epistemologi Islam, yaitu bayani (tekstual), burhani (logis-argumentatif), dan irfani (kontemplatif-spiritual). Menurutnya, pendekatan ini dapat berjalan seiring dengan tradisi rasionalisme dan empirisme Barat.
“Seorang sarjana Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan ilmu pengetahuan di tangan umat Islam,” ujar Jumain.
Dia menegaskan, ilmu agama dan sains bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan sebagai amanah keilmuan yang saling melengkapi.
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda, Ustadz H. Hizbullah Abdullah Said, S.Pd.I., dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas perkembangan STIT HISAM.
Kegiatan ini, terangnya, menjadi momentum penting bagi STIT HISAM dalam memantapkan langkah menuju lembaga pendidikan tinggi yang berkontribusi pada keilmuan global sekaligus menjaga akar keindonesiaan.
Dengan semangat iqra bismirabbik, imbuhnya, perguruan tinggi Islam diharapkan menjadi pusat lahirnya generasi pembaharu yang beradab, berilmu, dan berdaya saing.
“Alhamdulillah, STIT HISAM telah sampai pada tahap ini. Ke depan, kita berharap lembaga ini bisa berlari lebih kencang, melompat lebih tinggi, dan terbang lebih jauh dalam mengemban amanah dakwah dan pendidikan,” ujar Hizbullah.
Pada kesempatan istimewa itu, hadir Direktur Hidayatullah Institute, Muzakkir Usman, SS., M.Ed., Ph.D., sebagai narasumber utama dalam acara ini.
Dalam paparan utamanya, Muzakkir menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan generasi ilmuwan dan pendidik yang utuh.
“Kurikulum berbasis tauhid akan melahirkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral,” katanya.
Ia juga menekankan metode heutagogy yang menuntut kemandirian mahasiswa dalam belajar, serta pentingnya membangun budaya literasi dan penelitian yang hidup di lingkungan kampus.
MAMUJU (Hidayatullah.or.id) — Dalam semangat memperkuat dakwah dan memperluas jangkauan pengaruh keagamaan di Sulawesi Barat, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Hidayatullah Mamuju menekankan pentingnya pemanfaatan peluang dakwah yang terbuka lebar, khususnya di wilayah pinggiran kota.
Ketua DPD Hidayatullah Mamuju, Syamsuddin, menyatakan salah satu strategi yang dijalankan adalah mengedarkan majalah Suara Hidayatullah sebagai sarana silaturrahim dan penyebaran informasi ke masyarakat “Penting memaksimalkan peluang dakwah, khususnya di Tarailu dan Papalang,” katanya saat pembukaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berlangsung di Kampus Pratama Hidayatullah, Lari Gentungan, Mamuju.
Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus harian serta tiga departemen DPD, dibimbing langsung oleh pendamping dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Sulawesi Barat.
Acara ini sebagai upaya Hidayatullah sebagai organisasi keagamaan nasional hadir melokal untuk turut membangun peradaban bangsa melalui pendidikan, sosial, dan dakwah, sekaligus menjaga kerukunan dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah.
Arahan dari DPW disampaikan oleh Sekretaris DPW Hidayatullah Sulawesi Barat, Massiara, yang menekankan pentingnya tertib dalam manajemen organisasi.
Arahan Massiara menjadi pedoman bagi pengurus untuk memastikan seluruh program dakwah berjalan efektif dan terstruktur, selaras dengan visi misi organisasi dalam membangun kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Setidaknya ada empat tertib yang harus kita jaga, yaitu tertib organisasi, tertib manajemen, tertib administrasi, dan tertib program,” jelasnya.
Kegiatan Monev juga dihadiri Ketua Departemen Pendidikan dan Pesantren DPW, Firman Haq, dan Ketua Departemen Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan, Muhammad Taufik.
Setelah arahan, agenda berlanjut dengan sesi evaluasi program di masing-masing departemen DPD Hidayatullah Mamuju. Evaluasi ini mencakup penilaian capaian program, kendala pelaksanaan, serta strategi penguatan di masa depan, sebagai bagian dari sistem manajemen berkelanjutan dalam organisasi.
Selain Monev, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan mabit (malam bina iman dan takwa) yang dikemas dalam Lailatul Ijtima’ bersama seluruh kader Hidayatullah Sulawesi Barat. Momen ini dimeriahkan dengan peresmian Masjid Kampus Pratama Hidayatullah Mamuju.
Kehadiran Ketua Dewan Murabbi Pusat (DMP) Hidayatullah, KH. Dr. Tasyrif Amin, M.Pd.I, memberikan penguatan spiritual sekaligus motivasi bagi seluruh kader.
Rangkaian kegiatan ini, jelas Massiara, sebagai upaya meneguhkan terintegrasi dengan manajemen program dan pendidikan.
Dengan strategi yang sistematis, terang Massiara menambahkan, Hidayatullah Mamuju berupaya memperluas dampak sosial ke wilayah pinggiran, sambil meneguhkan kontribusi mereka dalam membangun Indonesia yang harmonis dan beradab.
SETIAP manusia pasti pernah tersesat. Kadang kesalahan itu bersifat pribadi, namun bisa pula menimpa kelompok atau komunitas. Kisah Bani Israil di zaman Nabi Musa adalah salah satu pelajaran paling mendalam tentang kesadaran, penyesalan, dan rahmat Allah yang tak terbatas.
“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan anak lembu (sebagai sembahan). Maka bertaubatlah kepada Penciptamu, lalu bunuhlah dirimu (yang bersalah). Hal itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu; maka Dia menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.”
Saat itu, Bani Israil menyadari kesalahan besar mereka. Mereka telah menyembah anak lembu, melupakan Allah, Sang Pencipta.
Al-Hasan al-Bashri menekankan bahwa ucapan Nabi Musa muncul saat mereka benar-benar menyesali dosa mereka, menyadari bahwa tanpa rahmat Allah, mereka termasuk orang-orang yang rugi.
Pelajaran pertama dari kisah ini adalah kesadaran akan dosa dan pentingnya taubat. Kesalahan yang tampak sepele bisa menjadi akar kehancuran jika dibiarkan.
Musa menegaskan bahwa mereka menzalimi diri sendiri, dan hanya dengan kembali kepada Allah, pengampunan sejati bisa dicapai. Bagi kita, hal ini menjadi pengingat bahwa setiap kesalahan, sekecil apa pun, harus segera disadari dan diperbaiki sebelum menjadi kebiasaan yang merusak.
Namun, taubat bukan selalu mudah. Perintah Allah kepada Bani Israil untuk menebus kesalahan mereka sangat berat, yaitu, sebagian mereka harus menegakkan hukum bagi diri sendiri dan orang lain.
Dalam penjelasan sejumlah mufassir, diterangkan bahwa mereka melaksanakan perintah di bawah naungan kegelapan, sehingga tidak saling mengenal dan dapat melaksanakan taubat kolektif dengan penuh ketaatan.
Dari sini kita belajar bahwa taubat sejati menuntut usaha, keberanian, dan kesungguhan, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko atau konsekuensi yang menakutkan.
Kisah ini juga menegaskan rahmat Allah yang Maha Luas. Setelah proses taubat yang berat, Allah mengampuni semua pihak, baik yang melaksanakan perintah maupun yang terbunuh.
Tidak ada dosa yang terlalu besar jika taubat dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk-Nya. Allah menerima hati yang kembali kepada-Nya dengan penuh kasih. Inilah pengingat bagi setiap kita bahwa pintu taubat selalu terbuka, tidak peduli seberapa dalam kesalahan kita.
Selain itu, kisah ini mengajarkan tentang dosa kolektif dan tanggung jawab komunitas. Kesalahan bisa berdampak pada banyak orang. Karena itu, menjaga keadilan, mencegah kezaliman, dan menegur yang salah adalah tanggung jawab moral bersama.
Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita tidak boleh acuh terhadap kesalahan yang bisa merugikan lingkungan sekitar. Kepedulian dan kesadaran sosial menjadi bagian dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah.
Menjalankan Wahyu Allah
Kepatuhan kepada petunjuk para Nabi menjadi pelajaran berikutnya. Nabi Musa tidak bertindak berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi menjalankan wahyu Allah.
Kaumnya pun diperintahkan untuk mengikuti arahan itu dengan sepenuh hati. Bagi kita, hal ini menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah melalui Rasul-Nya dengan sabar, teliti, dan sungguh-sungguh, tanpa menunda atau menyeleweng.
Hikmah lainnya adalah keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam ujian. Saat pelaksanaan taubat berlangsung, Allah menurunkan naungan kegelapan untuk mencegah kekeliruan dan menjaga agar keadilan ditegakkan.
Ini menunjukkan bahwa setiap ketetapan Allah memiliki hikmah tersembunyi, bahkan ketika tampak berat atau sulit dipahami. Segala ujian, seberat apapun, mengandung rahmat dan tujuan untuk kebaikan kita.
Dari kisah Bani Israil, kita belajar bahwa kesadaran, penyesalan, dan ketaatan adalah jalan menuju rahmat Allah. Kita diingatkan untuk segera bertaubat saat menyadari kesalahan, menghadapi konsekuensi dengan berani, menjaga keadilan sosial, dan mengikuti petunjuk-Nya dengan sepenuh hati.
Kisah ini penting menjadi cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang berpotensi melakukan kesalahan, namun Allah senantiasa menyediakan jalan kembali melalui taubat yang ikhlas.
Taubat yang benar membuka pintu rahmat-Nya, menghapus dosa, dan menenangkan hati. Mari kita jadikan refleksi ini sebagai pengingat sepanjang waktu bahwa ketika kita tersesat, jangan menunda kembali kepada Allah.
Sadari kesalahan, akui dosa, dan lakukan perbaikan. Dengan kesungguhan hati, Allah akan menerima taubat kita, sebagaimana Dia menerima taubat Bani Israil, dan rahmat-Nya akan menyejukkan jiwa kita, menyinari langkah ke depan dengan cahaya ampunan dan kasih sayang-Nya yang abadi.[]
*) Ust. Drs. Khoirul Anam,penulis alumni Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Jatim, Anggota Dewan Murabbi Wilayah (DMW) Hidayatullah Sumut, pengisi kajian rutin Tafsir Al Qur’an di Rumah Qur’an Yahfin Siregar Tamora dan pengasuh Hidayatullah Al-Qur’an Learning Centre Medan
SEMARANG (Hidayatullah.or.id) — Indonesia masih menghadapi tantangan sosial dan kemanusiaan yang kompleks, sehingga peran lembaga zakat nasional menjadi sangat strategis dalam membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera.
Dalam kerangka mengatasi masalag ini, penguatan kapasitas amil menjadi kunci agar setiap langkah lembaga dapat memberikan dampak nyata bagi umat.
Hal inilah yang menjadi fokus sesi sharing yang digelar Laznas BMH Perwakilan Jawa Tengah bersama Kepala Humas BMH Pusat, Mas Imam Nawawi, di Semarang, Senin, 22 Rabi’ul Awal 1447 (15/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Imam Nawawi menekankan pentingnya amil untuk membangun paradigma berpikir besar dalam rangka ikut membangun umat, memberdayakan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
Imam dalam pemaparannya memaparkan tiga prinsip penting bagi amil BMH. Pertama, setiap amil harus mampu berpikir utuh tentang gambaran besar yang menjadikan BMH semakin solid, tanggap, dan lincah menghadapi dinamika perubahan.
“Setiap amil harus mampu berpikir utuh akan gambaran yang dapat menjadikan BMH semakin solid, tanggap dan lincah dalam dinamika perubahan yang terus terjadi,” katanya.
Kedua, setiap amil tidak boleh bekerja dengan perspektif terbatas. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar tim sehingga koordinasi berjalan cepat dan efisien.
“Satu sama lain antar tim harus mampu melakukan sinkronisasi yang cepat bahkan kalau perlu menjadi budaya yang sudah mapan, sehingga koordinasi tak perlu makan waktu dan energi,” jelasnya.
Ketiga, amil diharapkan mampu menginternalisasi pemikiran besar yang selaras dengan tujuan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat.
Apabila setiap amil memahami dan mengimplementasikannya, maka langkah BMH ke depan diharapkan dapat memberi warna positif dan kebaikan bagi umat.
“Jadilah amil yang mampu membangun paradigma berpikir besar. Kita hadir, berhimpun, bersama adalah dalam rangka ikut membangun umat, memberdayakan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Imam menekankan.
Menurut Imam, dengan upaya yang sungguh sungguh untuk terus menguatkan ketiga prinsip tersebut, hal ini akan menjadi langkah konkret untuk menumbuhkan budaya kerja yang produktif, inspiratif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Pedampingan Peliputan dan Publikasi
Kegiatan ini, menurut Kadiv Prodaya BMH Jawa Tengah, Yusran Yauma, merupakan bagian dari rangkaian pendampingan peliputan dan publikasi yang dilakukan bersama Humas BMH Pusat.
“Puncaknya kami gelar sesi sharing pekanan yang pas sekali momentumnya,” ujarnya. Tujuan utama agenda ini, terangnya, adalah menanamkan pemahaman mendalam kepada amil agar dapat bekerja dengan visi yang lebih luas dan strategis.
Rafiuddin, seorang amil senior Jawa Tengah, mengaku mendapatkan motivasi besar dari sesi sharing penguatan mindset dan kapasitas amil ini yang menurutnya penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi BMH bagi masyarakat.
“Saya merasa seperti dapat amunisi dan motivasi besar untuk tak berhenti berbenah, berkhidmat bagi umat,” ujar Rafi seraya berharap pelatihan seperti ini rutin dilakukan dalam memperkuat profesionalisme, menumbuhkan budaya kerja yang terintegrasi, dan meneguhkan peran lembaga zakat dalam membangun Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera.
MALINAU (Hidayatullah.or.id) — Cahaya terik di Malinau, Kalimantan Utara, pada siang hari itu menjadi saksi sebuah ikhtiar penting umat. Di Pesantren Hidayatullah, hadirin memadati ruangan aula pesantrnen untuk menekuni ilmu yang menyentuh sisi terdalam kehidupan yaitu tata cara pengurusan jenazah sesuai sunah Rasulullah SAW.
Dalam tradisi Islam, pengurusan jenazah adalah kewajiban kolektif umat atau fardu kifayah yang harus dikuasai. Ketua Muslimat Hidayatullah (Mushida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah Ustadzah Ainun Jariyah, S.Pd., mengatakan kegiatan ini sangat penting.
“Di banyak komunitas, terutama di daerah pedalaman, pengetahuan tentang pengurusan jenazah yang benar sering kali terbatas. Ritual ini bagian dari kewajiban kolektif umat Islam,” kata Ainun dalam keterangannya, Senin, 22 Rabi’ul Awal 1447 (15/9/2025)
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kalimantan Utara dan Pengurus Wilayah Muslimat Hidayatullah (PW Mushida) Kaltara. Puluhan peserta hadir dari berbagai daerah, antara lain Nunukan, Tarakan, Tana Tidung, dan tuan rumah Malinau. Mereka datang dengan semangat menambah bekal ilmu agar mampu mengabdi lebih luas kepada masyarakat.
Instruktur memberikan penjelasan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas teori. Empat pokok utama menjadi materi inti, yakni memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Para ustazah dan kader dibimbing dengan detail fiqih sekaligus praktik langsung agar tidak salah dalam mengamalkan tuntunan syariat.
“Alhamdulillah, kegiatan ini sangat penting dan menarik,” ungkap Hamsia, salah satu peserta asal Malinau. Ia menambahkan, “Ini memberi kami pengetahuan dan keterampilan mengurus jenazah sesuai sunah.”
Dengan pelatihan ini, setiap peserta bukan hanya menimba ilmu untuk diri sendiri. Mereka dipandang sebagai agen yang kelak mampu membimbing komunitas masing-masing dalam menghadapi situasi duka cita. Dalam masyarakat yang sering kali belum memahami tata cara pengurusan jenazah, kehadiran mereka akan sangat berarti.
“Para peserta kembali ke daerah masing-masing dengan membawa bekal ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk seluruh komunitas,” terang Ainun.
Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini menyampaikan pesan yang lebih dalam. Mengurus jenazah adalah pengingat akan kematian yang pasti datang, serta tanda bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah harian, melainkan juga melalui kesiapan menghadapi akhir kehidupan. “
“Kematian bukanlah akhir yang harus ditakuti, melainkan sebuah proses yang harus dipersiapkan, bahkan dalam cara paling teknis sekalipun,” ujar Ainun, seraya menambahkan kegiatan di Pesantren Hidayatullah Malinau tidak berhenti sebagai agenda pelatihan melainkan sebagai bentuk dakwah nyata dalam membekali umat dengan keterampilan dan kesadaran spiritual agar setiap jenazah dimuliakan sesuai tuntunan Islam.
KARIMUN (Hidayatullah.or.id) – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama BRK Syariah menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun.
Bantuan senilai Rp40 juta diserahkan secara langsung oleh Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, bersama Branch Manager BRK Syariah Cabang Karimun, Abdul Barr, kepada 20 mahasiswa, Sabtu, 20 Rabi’ul Awal 1447 (13/9/2025).
Penyerahan bantuan ini diselaraskan dengan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) untuk mahasiswa baru STIT Mumtaz yang merupakan salah satu jaringan Perguruan Tinggi Hidayatullah (PTH).
Bupati Iskandarsyah menjelaskan bahwa dana beasiswa tersebut bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BRK Syariah.
“Karena kita ada kerjasama dengan BRK Syariah, maka dana CSR kami salurkan ke mahasiswa-mahasiswi yang menuntut ilmu di STIT Mumtaz, Universitas Karimun, dan Cakrawala,” katanya.
Ia menjelaskan, bantuan beasiswa ini termasuk dalam program pemerintah, bahkan pihaknya berencana akan memberikan 1000 beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi dan kurang mampu yang ada di Kabupaten Karimun.
Bantuan pendidikan tersebut disambut baik oleh Ketua STIT Mumtaz, Dr. H. Sumarno. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan studi mahasiswa.
“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengalokasikan dana sebanyak Rp40 juta untuk beasiswa perkuliahan di STIT Mumtaz dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar berkaitan dengan pembayaran UKT. Harapannya semoga program beasiswa kuliah ini berkesinambungan dan bertambah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumarno menegaskan posisi STIT Mumtaz sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam swasta pertama dan satu-satunya di Karimun yang telah memperoleh akreditasi baik.
“Alhamdulillah kita sudah meluluskan 6 angkatan, dengan jumlah sekitar 200 orang. Alumni sudah berkiprah sebagai PPPK, pengelola pendidikan formal maupun nonformal, tenaga administrasi, penyuluh agama/dai, konsultan pendidikan, dan asisten peneliti,” katanya.
Kegiatan PBAK sendiri diadakan untuk mengenalkan mahasiswa baru terhadap sistem akademik, nilai, dan budaya perguruan tinggi.
Menurut Sumarno, PBAK juga diarahkan untuk membangun kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual mahasiswa, serta menumbuhkan solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab akademik maupun sosial.
“Hal ini sempena dengan tema PBAK, membentuk mahasiswa berkualitas menuju Indonesia emas melalui STIT Mumtaz,” pungkasnya.
PALEMBANG (Hidayatullah.or.id) — Ketua Departemen Hukum & Advokasi DPP Hidayatullah, Dr. Dudung Amadung Abdullah, M.H., menegaskan posisi guru dan dai sangat rentan terhadap persoalan hukum.
Di tengah derasnya arus perubahan sosial, posisi guru dan dai kerap berada pada titik rentan. Mereka adalah pilar pendidikan dan dakwah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, namun di saat yang sama sering berhadapan dengan risiko persoalan hukum.
“Ketidaktahuan terhadap aturan bisa berakibat fatal, apalagi ketika menyangkut kasus-kasus sensitif seperti kekerasan terhadap anak, ujaran kebencian, atau isu asusila,” katanya.
Karena itu, menurutnya, pemahaman hukum mutlak dimiliki oleh para pendidik. Guru dan dai harus tetap tegas dalam mendidik, namun tidak boleh abai terhadap aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pelatihan Advokasi bagi Guru dan Dai yang digelar DPW Hidayatullah Sumatera Selatan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Rabu, 17 Rabi’ul Awal 1447 (10/09/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Fakultas Hukum UMP dan diikuti oleh puluhan peserta dari Palembang, Banyuasin, Muara Enim, hingga Empat Lawang.
Para peserta terdiri atas guru, dai, serta penggiat pendidikan dan dakwah. Mereka sehari-hari bersinggungan langsung dengan siswa maupun jamaah, sehingga pelatihan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman hukum.
Acara ini dibuka oleh Asisten Kesra Walikota Palembang Ichsanul Akmal, serta dihadiri Ketua PW Muhammadiyah Sumsel, H. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. Selain Dr. Dudung, hadir pula narasumber Dr. Suharyono M. Hadiwiyono, S.H., M.H., advokat sekaligus dosen Fakultas Hukum UMP.
Dalam pemaparannya, Dudung menekankan perlunya bekal hukum bagi tenaga pendidik. “Perlindungan hukum bagi guru itu ada, tinggal bagaimana kita memahami dan menerapkannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemahaman hukum adalah kunci agar guru dan dai bisa bekerja dengan tenang. “Dengan bekal pengetahuan ini, insya Allah para pendidik bisa lebih tenang, bijak, dan terhindar dari kriminalisasi,” imbuhnya.
Sejumlah kasus nyata turut diangkat sebagai contoh. Mulai dari guru yang dipersoalkan karena tindakan disiplin terhadap murid, hingga dai yang dilaporkan karena ceramahnya dianggap mengandung ujaran kebencian.
Ada pula kasus pencemaran nama baik di media sosial dan tuduhan asusila. Semua itu menunjukkan bahwa pendampingan hukum bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Pentingnya Pemahaman Hukum
Ketua DPW Hidayatullah Sumsel, Lukman Hakim, menegaskan hal senada. Menurutnya, banyak kasus terjadi karena ketidaktahuan. Misalnya guru memukul murid, atau seorang dai menyampaikan ceramah yang dianggap ujaran kebencian.
“Hal-hal seperti ini perlu diantisipasi sejak awal,” ucapnya. Ia menambahkan, advokasi diperlukan agar guru dan dai memiliki bekal hukum sehingga lebih bijak dalam bersikap maupun menyampaikan pesan kebaikan.
Menurutnya, DPW Hidayatullah Sumsel telah mendampingi berbagai kasus serupa di sejumlah daerah hingga ke pengadilan.
“Harapannya, melalui pelatihan ini para guru dan dai di Sumsel bisa lebih waspada serta tidak terjerat masalah hukum akibat ketidaktahuan,” tandasnya.
Pelatihan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Semarak Musyawarah Nasional (Munas) VI Hidayatullah yang akan berlangsung pada 20–23 Oktober 2025 di Jakarta.
Di balik agenda besar itu, terselip komitmen untuk memperkuat posisi guru dan dai sebagai ujung tombak pendidikan karakter bangsa.
Melalui advokasi hukum, mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas mulia mendidik dan berdakwah dengan penuh percaya diri, terlindungi dari jerat kriminalisasi, serta tetap berpegang pada aturan yang berlaku.
